Penundaan tarif impor oleh Amerika Serikat selama 90 hari tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran para pelaku ekspor Indonesia. Ketidakpastian hasil negosiasi tarif dengan AS membuat para eksportir waswas, terutama karena potensi penurunan volume perdagangan dan meningkatnya biaya ekspor dapat mengganggu arus kas serta berdampak pada kualitas kredit perbankan nasional.

Kebijakan tarif perdagangan resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 9 April 2025, telah menciptakan ketidakpastian ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi di berbagai negara. Lembaga CEIC memperkirakan bahwa Indonesia memiliki risiko resesi sebesar 5%, namun tetap harus waspada karena dampak kebijakan ini cukup besar, terutama terhadap sektor pangan dan pertanian yang menyumbang devisa penting melalui ekspor ke AS.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor produk pangan-pertanian Indonesia ke AS cukup signifikan, mencakup komoditas seperti minyak sawit, karet, hasil laut, dan alas kaki. Penerapan tarif resiprokal dapat mengurangi daya saing ekspor Indonesia dan mengganggu industri serta lapangan kerja dalam negeri. Oleh karena itu, strategi manajemen krisis dan diplomasi perdagangan menjadi sangat penting.

Menurut artikel ini, pemerintah Indonesia bersama pelaku usaha dan akademisi harus aktif melakukan diplomasi dagang dengan Pemerintah AS, terutama melalui kerangka kerja sama ASEAN-US TIFA yang bisa dimanfaatkan sebagai platform negosiasi yang inklusif. Pembicaraan dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia sudah dilakukan untuk membentuk kesatuan posisi dalam menghadapi kebijakan Trump.

Diplomasi juga perlu diarahkan pada kebijakan non-tarif, misalnya terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), yang sebelumnya pernah menjadi sorotan perusahaan besar seperti Apple, General Electric, dan Microsoft.

Di tingkat domestik, pemerintah juga perlu membenahi regulasi impor pangan yang masih tumpang tindih, seperti perbedaan syarat antara Permentan No. 5/2022 dan Permendag No. 8/2024. Efektivitas kebijakan pembatasan impor, termasuk mekanisme Neraca Komoditas (NK), perlu diperkuat agar melindungi industri dalam negeri sambil tetap menjamin kelancaran rantai pasok industri pangan.

Di tengah pelemahan rupiah yang berdampak negatif pada pasar saham, instrumen obligasi, khususnya Surat Berharga Negara (SBN), masih menjadi pilihan relatif stabil, termasuk bagi investor asing. Namun, tekanan fiskal yang meningkat membuat risiko oversupply surat utang kian nyata, seiring dengan kebutuhan pembiayaan besar dari pemerintah dan swasta.

Chang-kun Shin, Presiden Direktur Kiwoom Sekuritas, mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah memunculkan kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi Indonesia, termasuk risiko defisit fiskal yang melebar akibat beban program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kewajiban pembayaran surat utang jatuh tempo. Ia juga menyoroti bahwa Bank Indonesia tidak memiliki ruang cukup untuk menurunkan suku bunga demi menjaga daya tarik obligasi Indonesia.

Ramdhan Ario Maruto, Associate Director Fixed Income di Anugerah Sekuritas, menambahkan bahwa walaupun pasar obligasi ikut terdampak, efeknya tak sedalam saham karena obligasi bersifat investasi jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kebijakan moneter dan fiskal yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi dan dukungan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Sementara itu, Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas menyoroti bahwa capital inflow tetap positif di SBN, dengan pembelian bersih mencapai Rp23,87 triliun. Ia memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun akan berada pada kisaran 6,75%–7,10% di 2025, dan menyarankan akumulasi bertahap karena pelemahan obligasi dinilai bersifat sementara.

Namun, tantangan besar tetap ada. Dengan utang pemerintah yang mencapai Rp800 triliun dan bunga sebesar Rp500 triliun, penerbitan obligasi baru tak terhindarkan untuk menutup defisit APBN. Jika permintaan rendah, suku bunga mungkin harus dinaikkan, yang bisa meningkatkan beban bunga negara di masa depan.

Pasar saham Indonesia tengah mengalami tekanan berat, ditandai dengan penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 15,71% sejak awal tahun 2025. Di tengah volatilitas tinggi dan aksi jual besar-besaran oleh investor asing senilai Rp 34,89 triliun, banyak investor mulai mengalihkan portofolio mereka ke aset yang lebih aman seperti emas, yang justru mencatatkan kenaikan harga lebih dari 14% secara tahunan.

Perekonomian Indonesia diprediksi akan menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini bukan hanya menurunkan permintaan global dan harga komoditas, tetapi juga menimbulkan risiko limpahan produk dari negara mitra dagang utama seperti China, yang mengalami pelemahan ekonomi dan kelebihan kapasitas produksi.

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan kinerja pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh stagnasi volume lalu lintas di jalan tol. Meskipun pendapatan JSMR tumbuh signifikan sebesar 35% yoy menjadi Rp 28,70 triliun pada 2024, laba bersih justru turun 33% yoy ke angka Rp 4,5 triliun, terutama karena hilangnya keuntungan dari revaluasi investasi di Tol Trans Jawa.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya dukungan terhadap industri tekstil nasional, meskipun sektor ini sempat diguncang kasus gagal bayar seperti yang dialami oleh Pan Brothers dan Sritex. Menurut Prabowo, industri tekstil adalah sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank BUMN. Ia yakin potensi pasar domestik, seperti kebutuhan seragam bagi 44 juta siswa, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan.

Pemerintah Indonesia akan menempuh negosiasi untuk menanggapi tarif impor resiprokal AS. Namun, konsesi yang ditawarkan berpotensi menurunkan posisi tawar RI di depan AS. Alih-alih berkompromi, pemerintah disarankan untuk fokus saja pada diversifikasi pasar ekspor di luar AS. Kebijakan tarif impor resiprokal AS akan mulai diterapkan secara efektif kepada sejumlah negara mitra dagang pada Rabu (9/4) waktu setempat. Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 %, keenam tertinggi di kawasan ASEAN. Tekad pemerintah untuk menempuh langkah negosiasi demi menurunkan tarif telah bulat. Keseriusan pemerintah untuk bernegosiasi ditunjukkan dengan melayangkan surat kepada otoritas perdagangan AS.

Pemerintah menawarkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada konsesi, mulai dari deregulasi aturan perpajakan dan pengurangan tarif bea masuk atas produk AS, pembukaan akses pasar yang lebih lebar bagi sejumlah produk AS, pelonggaran kuota impor, hingga relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berbagai upaya itu diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS, yang saat ini mencatat surplus bagi Indonesia sebesar 16,8 miliar USD pada tahun 2024. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, beberapa komoditas yang akan ditambah impornya dari AS meliputi bahan baku liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) dan minyak mentah.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika untuk diversifikasi ekspor. Jangka pendeknya, penting menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. ”Beberapa caranya bisa dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak,” ujar Anggawira. Perluasan sasaran dagang, juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global. (Yoga)

Tarif timbal balik yang dijatuhkan Presiden AS, Donald Trump terhadap sejumlah negara berlaku efektif pada Rabu (9/4). Negara-negara sasaran terus berupaya meredam dampak tarif tinggi tersebut pada perekonomian. Negara-negara Uni Eropa (UE) tengah mempersiapkan persetujuan untuk balasan pertama blok itu terhadap tariff Trump. UE menyusul langkah China dan Kanada yang menyatakan akan membalas tarif yang diberlakukan Trump. UE, yang adalah blok 27 negara, menghadapi tarif 25 % atas baja, aluminium, dan mobil. Selain itu, ada tarif 20 % untuk hampir semua barang impor dari UE. Pada Senin, Komisi Eropa mengusulkan tarif ekstra rata-rata 25 % atas barang yang diimpor dari AS.

Hal itu mencakup sepeda motor, ternak, buah, kayu, pakaian, dan benang gigi. Nilainya total 21 miliar euro tahun lalu. Rencananya, tarif balasan UE berlaku bertahap, mulai 15 April, dilanjutkan 16 Mei, hingga 1 Desember. Sementara, China berusaha membuat perekonomiannya ”anti tarif” dengan menggenjot konsumsi dan berinvestasi pada industri-industri kunci. China dikenai tarif AS dengan total 104 %. China menyatakan akan membalas sampai titik penghabisan. Sikap itu dibuktikan China pada Rabu petang. China kini menyerang balik AS dengan tarif baru sebesar 84 % naik dari selumnya, 34 persen. Menurut Kemenkeu China, tarif baru tersebut akan berlaku pada Kamis (10/4) pukul 12.01 waktu setempat.

”AS terus merusak dengan tarif untuk menekan China. China tegas menentang dan tak akan menerima bentuk perundungan apa pun,” kata jubir Kemenlu China dalam konferensi pers, Rabu. PM China Li Qiang mengatakan, para pejabat yakin dengan ketangguhan perekonomian China. Tajuk rencana People’s Daily yang berafiliasi dengan Partai Komunis China pada akhir pekan lalu menggambarkan tarif Trump sebagai ”kesempatan strategis” bagi China untuk memperkuat konsumsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. ”Kita harus mengubah tekanan menjadi motivasi,” demikian tajuk rencana itu. (Yoga)