Seusai Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tarif resiprokal AS, di Jakarta, Senin (14/4), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, selain mengundang perusahaan AS berinvestasi di Indonesia, perusahaan nasional juga akan mengajukan proposal investasi di AS. Perihal negosiasi bidang investasi, Wamen Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS, ataupun menarik investasi dari AS. Posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) ia nilai strategis untuk mengelola investasi di dalam dan di luar negeri. ”Sektor strategis yang ingin dimasuki perusahaan Indonesia di AS adalah minyak dan gas. Apalagi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah pernah berinvestasi di AS,” ujar Todotua.

Adanya gejolak ekonomi global akibat kebijakan tarif AS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki diri dengan memangkas regulasi dan memperkuat iklim investasi. Stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dan energi membuat investor asing mulai melirik pasar Indonesia. Hal tersebut dipercaya oleh Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir. Ia menilai, dengan memanfaatkan investasi strategis, Indonesia berpeluang mengurangi dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. ”Menurut saya, yang terjadi dengan perang tarif ini in a way blessing in disguise buat Indonesia,” ujar Pandu di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

Di tengah ketidakpastian global, para ivestor asing akan mencari negara yang dinilai memiliki situasi politik yang stabil dan kebijakan yang relatif baik, untuk berinvestasi. Salah satu milestone atau tonggak pencapaian pertama komitmen pengelolaan dana oleh BPI Danantara bersama Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar USD (Rp 67,27 triliun) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia. Pandu memberikan sinyal bahwa Danantara bakal fokus investasi di sektor yang memberikan imbal hasil tinggi. Pasalnya, tanpa adanya jaminan return tinggi, tidak akan ada hal yang menarik selera investor untuk melibatkan diri bergabung bersama proyek-proyek Danantara. (Yoga)

Negosiasi tarif bea masuk (BM) Indonesia dengan  AS bak menjadi pertaruhan besar industri padat karya yang menggantungkan ekspor ke Paman Sam, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, dan furnitur. Negosiasi ini akan menentukan nasib tiga sektor yan kini berada di ujung tanduk tersebut. Jika negosiasi berhasil, ketika sektor itu bisa kembali bernafas. Sebaliknya, jika gagal, penurunan ekspor, produksi, utilitas, hingga PHK massal sulit dihindari. Sebagai ilustrasi, ekspor TPT dalam bentuk aparel dan pakaian (HS 61,62) ke AS tahun 2024 sangat besar, mencapai US$ 4,6 miliar, mencapai 15,5% dari total ekspor produk ke AS, dan 55,4% terhadap total ekspor tektil secara keseluruhan. Jika tarif BM produk manufaktur ini dikerek menjadi 32% dari tadinya 10%, ekspor TPT ke AS bisa turun hingga 50% menjadi tinggal US$ 2,3 miliar. Utilitas TPT yang kini hanya 45% bisa tergerus lagi, yang bisa memicu tambahan PHK di sektor TPT mencapai 250 ribu. Tahun ini, jumlahnya dipastikan bertambah, seiring pailitnya Grup Sritex, yang total karyawannya diestimasi berkisar 60-80 ribu. Sementara itu, ekspor alas kaki ke AS (HS 64) mencapai US$ 2,4 miliar pada 2024, 9,1% dari ekspor ke negara itu, dan 33,8% terhadap total ekspor produk. Adapun ketergantungan ekspor furnitur ke AS lebih tinggi. Pada 2024,  ekspor furnitur ke Paman Sam mencapai US$ 1,4 miliar, setara 59% dari total pengapalan produk ini. (Yetede)

BI mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (KK) Maret 2025 turun menjadi 121,1 Maret 2025. Angka ini lebih rendah dari Februari 2025 dimana posisi IKK sebesar 126,4. Meski IKK menurun tetapi BI memandang keyakinan konsumen tetap terjaga. Lantaran IKK tetap berada di atas 100 atau tetao berada level optimis. "Survei Konsumen BI pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tercermin dari IKK Maret 2025 yang tetap berada pada level optimis sebesar 121,1," ucap Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan dan Denny Prakoso. Berdasarkan kelompok pengeluaran responden, keyakinan konsumen pada Maret 2025 tetap optimis untuk seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi pada responden pengeluaran  Rp 5 juta (127,9), diikuti oleh pengeluaran Rp 4,1-5 juta (123,0) dan Rp3,1- 4 juta (120,6) "Meski demikian, perkembangan optimisme tersebut menurun dibandingkan kondisi bulan sebelumnya untuk seluruh kelompok pengeluaran," kata dia. Berdasarkan kelompok usia IKK juga tetap di level optimis pada seluruh kelompok usia, dengan IKK tertinggi tercatat pada responden usia 20-30 tahun (126,3), 31-40 tahun (122,5) dan 41-50 tahun (119,7). Kelompok usia 60 tahun mengalami peningkatan optimisme dibandingkan periode sebelumnya, sementara kelompok usia lainnya mengalami penurunan. (Yetede)

Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga kuarta; 1-2025 masih mini. Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit UMKM yang juga rendah, atau hanya naik 2,1% secara tahunan (year on year/yoy) per Februari 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mencatat, penyeluruhan KUR pada kuartal 10-2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada kurang lebih 1,01 juta debitur diseluruh Indonesia. Dia juga menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9% dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meskipun demikian, Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25% dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun, tepatnya baru 19,17% dari realisasi KUR. Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM. Menanggapi hal tersebut, Maman menyatakan optimis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. "Semangat tranparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan  laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. (Yetede)

Kenaikan cadangan devisa (cadev) pada Maret 2025 menandakan kondisi eksternal ekonomi yang sehat dan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Adapun pemerintah perlu konsisten mengoptimalkan devisa ekspor yang antara lain untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Berdasarkan data  BI, cadangan devisa pada akhir Maret 2025 mencapai US$ 2,6 miliar dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 154,5 miliar. Posisi cadev pada akhir Maret 2025 setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pasar ekonomi dari Fakultas EKonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tika Widiasturi berpendapat, bisa melihat tren dalam satu tahun terakhir maka cadangan devisa diperkirakan akan terus meningkat. "Hal tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang bagi  BI untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan melaksanakan kebijakan moneter," jelas dia kepada Investor Daily. Meski demikian, dia menilai pinjaman luar negeri berpotensi menjadi beban. "Nah, ini yang bisa menjadi titik kritisnya. Pinjaman luar negeri dapat menjadi beban keuangan di masa depan. Selain itu perlu dikaji lebih dalam apakah peningkatan cadev ini dapat terjadi secara berkelanjutan dari sumber yang berkelanjutan juga," terang Tika. (Yetede)

Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo menyebut sidang mengenai ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos di Singapura direncanakan digelar pada bulan Juni 2025. Sidang mendahului (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni nanti. "Diprediksi sidangnua itu bulan Juni. Kita berharap, kalau dari pihak mereka ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (kestradisi) cepat," kata Widodo. Menurut Dirjen AHU, Pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan karena kelayakan ekstradisi sudah menyangkut yuridiksi hukum nasional Sinagpura. Ia pun tidak mengetahui jarak waktu antara putusan dan eksekusi ekstradisi. Namun begitu, Widodo kini meyakini Pemerintah Singapura akan membantu proses ekstradisi tersebut karena mengingat perjanjian bantuan hukum timbal balik (MLA) yang jalin dengan Indonesia. "Pemerintah SIngapura akan terus berupaya untuk membantu Pemerintah Indonesia, karena adanya perjanjian," kata dia. Di sisi lain,m dia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang melengkapi dokumen tambahan yang dimintakan Kamar Kejaksaan Agung (AGC) Singapura. Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti berhubungan dengan perkara Paulus Tannos di Indonesia. "Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa bukti, ya, terkait dengan affidavitnya dan lain sebagainya," kata dia. (Yetede)

Di tengah gempuran perang dagang global yang menyebabkan pasar finansial dunia dan Indonesia bergejolak, sejumlah emiten Tanah Air mantap untuk terus menjalankan aksi korporasi berupa penawaran umum perdanaan (initial public offering/IPO) saham, penerbitan surat utang (obligasi), hingga penambahkan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD/right issue). Bahkan, puluhan emiten telah mengumumkan rencana mereka  untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham dengan nilai fantastis, yang menunjukkan keyakinan mereka terhadap prospek pasar modal Indonesia. PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) dan PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menjadi perusahaan terbaru yang mencatatkan (listing) saham perdana di BEI pada Senin (14/4/2025) dan Selasa (15/4/2025). FORE bahkan membukukan kelebihan permintaan (oversubscibed) hingga 200 kali, dan MDLA lebih dari 6 kali, dengan total penghimpunan dana keduanya mencapai Rp1,04 triliun. Beberapa emiten juga tetap percaya diri untuk menghimpun pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan surat utang. Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk (PTRO) menerbitkan obligasi senilai Ro 1 triliun dan sukuk Rp 1,5 triliun. Emiten lainnya yakni PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) juga menerbitkan obligasi senilai Rp 2,8 triliun. (Yetede)

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan tiga maskapai untuk  melayani penerbangan haji 2025. Ketiga maskapai tersebut yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi  Airlines dihadapkan pada permasalahan krisis suku cadang pesawat atau spare part di Tanah Air. Kepala  Bagian Humas Direktorat Jenderal Penerbangan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub, Muhammad Khusnu mengatakan, secara teknis masuknya maspakai Lion Air  akan memberikan dukungan penerbangan kepada calon jemaah haji Indonesia seperti dua masakapai lain. "Saya kira tidak ada masalah ya, sebab pemilihan maskapai penerbangan haji menjadi kewenangan Kementerian Agama. Kemenhub hanya memenuhi standar safety penerbangan pada saat inspeksi dilakukan," kata Khusnu kepada Investor Daily. Pada Januari 2025, Kemenag telah mengumumkan penyedia transportasi udara pada musim haji 1446 H/2025. Keputusan pemilihan tiga maskapai dilakukan berdasarkan proses seleksi dan tertuang melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1197 Tahun 2024.  Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa pihaknya memiliki dasar pemilihan maskapai kualitas teknis dan pelayanan maskapai tersebut. (Yetede)

Sepanjang kuartal 1-2025, terjadi pertumbuhan pengiriman  (shipment) telpon seluler (ponsel) global. Lembaga riset IDC mencatat, pengiriman ponsel tumbuh 1,5% yoy, sementara lembaga riset Counterpoint mencatat pertumbuhan 3% yoy. Sayangnya, pertumbuhan pengiriman tersebut bukan dipicu  oleh permintaan pasar  yang kuat, tetapi lebih kepada faktor kepanikan atas kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Meskipun, akhirnya kebijakan tersebut ditinjau ulang, terutama untuk segmen ponsel, PC, hingga barang elektronik lainnya, kekhawatiran pasar tetap saja menghantui perjalanan pasar sepanjang tahun ini. Wakil Presiden Client Devices IDC Francisco Jerenimo mengatakan, eskalasi ketidakpastian geopolitik, serta ancaman kenaikan tarif AS terhadap barang-barang yang diimpor dari China, membuat para vendor secara strategis  mempercepat jadwal produksi dan mempercepat volume pengiriman yang signifikan, khususnya ke pasar AS dan pasar penting lainnya selama kuartal 1-2025. "Lonjakan sisi penawaran ini utamanya ditujukan untuk mengurangi potensi kenaikan biaya dan gangguan. Ini secara efektif meningkatkan angka pengiriman pada kuarta 1-2025, melampaui level yang diantisipasi, berdasarkan tren permintaan konsumen yang mendasar," kata Jerenimo. (Yetede)

Di tengah gejolak berkepanjangan di pasar saham global, korporasi Indonesia justru menunjukkan optimisme dengan mengalihkan strategi pendanaan mereka ke pasar surat utang. Lonjakan emisi surat utang korporasi yang mencapai Rp46,75 triliun pada kuartal I/2025, menurut laporan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), mencerminkan keyakinan korporasi untuk tetap berekspansi meskipun situasi ekonomi global penuh ketidakpastian.

Suhindarto, ekonom dari Pefindo, menjelaskan bahwa kebutuhan refinancing yang tinggi, prospek ekonomi domestik yang solid, dan potensi pelonggaran moneter menjadi katalis positif yang mendorong pertumbuhan pasar obligasi korporasi. Dukungan terhadap konsumsi dan investasi domestik dianggap cukup kuat untuk menjaga stabilitas.

CEO Pinnacle Investama, Guntur Putra, juga menyoroti bahwa likuiditas di pasar tetap cukup berkat dukungan institusi domestik, walaupun ia mengingatkan bahwa kompetisi ketat dengan Surat Utang Negara (SUN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bisa meningkatkan biaya pendanaan bagi korporasi.

Head of Business Development Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi, menekankan pentingnya sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan negara dan sektor riil, guna mencegah efek crowding out.

Sementara itu, dari sisi korporasi, perusahaan BUMN karya seperti PT Wijaya Karya (WIKA) melalui Sekretaris Perusahaan Mahendra Vijaya dan PT Adhi Karya (ADHI) melalui Rozi Sparta tetap optimistis melakukan refinancing dan ekspansi dengan memanfaatkan peluang pasar surat utang, meskipun dihadapkan pada tantangan volatilitas ekonomi dan persaingan likuiditas.

Fenomena ini juga tercermin dari perilaku investor ritel seperti Matthew (18 tahun) yang memilih berinvestasi di emas fisik untuk menjaga nilai asetnya di tengah ketidakpastian global, menambah bukti bahwa aset-aset berbasis yield dan safe haven kini lebih menarik perhatian.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan global membayangi, korporasi Indonesia masih memandang prospek jangka panjang secara positif, dengan strategi pendanaan yang lebih hati-hati dan adaptif terhadap perubahan lanskap keuangan global.