OJK menilai inflasi medis masih sangat menghantui industri asuransi Indonesia. Sebab, inflasi di Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan dengan  negara lainnya, sehingga diperlukan regulasi. Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya melakukan review terhadap ketentuan peraturan terkait dengan asuransi kesehatan beberapa periode terakhir. Ogi menilai hal ini harus dilakukan untuk mendukung asuransi kesehatan itu sendiri. Mulai dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun dari pelaku usaha di sektor  kesehatan, farmasi, dan juga perusahaaan-perusahaan asuransi. OJK dalam hal ini memperkuat dari sisi regulasi, baik terkait dengan manajemen risiko maupun tata kelola itu sendiri. Dari pemetaan yang dilakukan oleh OJK, memang pada tahun 2023 rasio klaim asuransi  kesehatan mencapai 97,5%, dan menurun sedikit pada 2024 menjadi 71,2%, di luar opex yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sekitar 10-15%. Sehingga, combined ratio untuk 2023 masih diatas 100% dan di 2024 sedikit di bawah 100%. Ogi juga menyebut bahwa di awal tahun ini memang terjadi penurunan rasio klaim, karena beberapa perusahaan asuransi melakukan repricing terhadap premi yang dibebankan kepada pemegang polisnya. (Yetede)

Peran komoditas mineral yang dinilai krusial memberikan nafas panjang bagi prospek emiten-emiten Holding BUMN Industri Pertambangan alis MIND ID. Ditambah lagi, keputusan AS menunda kebijakan tarif resiprokal bakal semakin mendorongg kinerja emiten MIDN ID bergerak ke atas. Rapor emiten MIND ID sepanjang tahun buku 2024  memang tidak secerah seperti tahun sebelumnya. Sebagian kalangan berpendapat, sejumlah faktor seperti penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan kenaikan cost terlah terdampak pada laba bersih empat emiten MIND ID yaitu T Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tercatat, laba bersih  empat MIND ID secara keseluruhan terkoreksi 18,41% menjadi Rp10,92 triliun pada 2024, yang terdiri dari Antam Rp 3,65 triliun, Bukit Asam Rp 5,1 triliun, Timah Rp 1,19 triliun, dan vale Indonesia US$ 57,8 juta atau setara Rp979 miliar. Direktur Eksekutif Reformider Institute Komaida Notonegoro mengamati, emiten-emiten MIDN ID secara prospek masih cukup bagus kendati mengalami koreksi dari sisi kaba bersih. Ini karena, sebagian besar dari emiten-emiten MIND ID bergerak di bisnis komoditas mineral yang notabene akan banyak dibutuhkan dalam konteks energi, perkembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), manufaktur, dan industri lainnya. "Jadi, artinya prospek (emiten-emiten MIND ID) masih cukup baik," Ujar Komaidi kepada Investor Daily. (Yetede)

Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang pengusaha memproduksi air minum dalam kemasan di bawah 1 liter, menimbulkan polemik. Wakil Menteri Perindustrian (Wanperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan segera memanggil Gubernur Bali I Wayan Koster dan semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) plastik sekali  pakai yan ada di Bali. Dia menyarankan, sebelum memutuskan kebijakan, apalagi yang berdampak terhadap industri, Pemprov Bali sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. "Kita bicara dulu dan kasih kesempatan pelaku usaha merespon, untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Kita akan jadwalkan mengundang semua minggu depan," ujar dia. Sementara, Ketua UMUM DPP Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut. Dia menilai, pelarangan produksi dan distribusi air kemasan plastik di bawah satu liter akan memberi dampak negatif bagi industri. "Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi  dan distribusi. Hal itu tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan," ucap dia. Meski demikian, Aspadin menyatakan tetap peduli terhadap isu lingkungan. Rachmat menyebut kemasan AMDK  saat ini memiliki ini memiliki tingkat  daur ulang paling tinggi di Indonesia, dan produsen terus berinovasi agar lebih ramah lingkungan. (Yetede)

Penurunan jumlah pemudik pada periode Angkutan Lebaran 2025 memberikan  efek turun angka kecelakanaan  lalu lintas. Kenaikan jumlah pemudik untuk penggunaan angkutan  transportasi umum juga masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan data kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada periode angkutan lebaran  2025 sejak 21 Maret 2025 menurun 4,6% atau sebanyak 154 juta orang dibanding tahun 2024 sebanyak 162 juta orang. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, penyelenggaraan mudik lebaran yang sudah menjadi tradisi tanah air masih membutuhkan perencanaan yang matang jika mengacu pada data yang dikeluarkan. Ia menyebutkan angka atau jumlah data yang dikeluarkan pemerintah masih belum angka pasti. "Penyelenggaraan mudik sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, namun masih  ralisasi jumlah pemudik belum didapat secara pasti. Ini terutama untuk  untuk jumlah pemudik angkutan umum jalan. Angka yang ada hanya sebatas kuota yang disediakan," ujarnya. Dukungan angkutan mudik gratis di sejumlah wilayah banyak dilakukan di pemerintah daerah setempat sehingga untuk memastukan data yang akurat diperlukan intergrasi data yang kuat pada suatu aplikasi dan diperkenalkan kepada semua penyelenggara mudik. (Yetede)

Pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 terkait pemberlakuan tarif impor sebesar 10% dan bea masuk lebih dari 50% untuk beberapa barang, mengejutkan pasar global dan membawa ancaman serius bagi industri asuransi nasional Indonesia. Kebijakan ini diprediksi akan menekan premi berbagai lini asuransi seperti asuransi pengangkutan laut, asuransi kredit ekspor, marine hull, harta benda/properti, kendaraan bermotor, hingga asuransi jiwa dan kesehatan akibat meningkatnya jumlah PHK.

Selain itu, tarif baru ini berpotensi meningkatkan biaya klaim asuransi karena ketergantungan pada impor suku cadang dan alat kesehatan, serta risiko pembatalan kontrak bisnis yang berimbas pada klaim asuransi penjaminan dan bonding. Kondisi ini mendorong industri asuransi untuk fokus pada peningkatan kualitas underwriting, pengelolaan klaim yang lebih disiplin, inovasi produk, investasi konservatif, serta memperkuat prinsip tata kelola perusahaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sangat diperlukan untuk menyesuaikan pengawasan dan regulasi dengan kondisi pasar. Selain itu, kerjasama yang solid di antara pelaku industri asuransi serta peran aktif asosiasi perasuransian menjadi krusial untuk menjaga ketahanan industri di tengah tekanan global dan domestik.

Pasar saham Indonesia tengah dihantam oleh gelombang sentimen negatif, salah satunya berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang tidak memasukkan tiga saham Grup Barito—PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), dan PT Petrosea (PTRO)—dalam tinjauan indeks Mei 2025. Keputusan ini menyusul kekhawatiran MSCI terkait rendahnya tingkat investabilitas saham tersebut akibat dominasi pengendali serta aktivitas pasar yang tidak wajar (unusual market activity/UMA).

Kriteria baru MSCI yang lebih ketat, termasuk pencoretan saham yang masuk papan pemantauan khusus (PPK), dikhawatirkan akan membuat investor asing menarik dananya. Hingga pertengahan April 2025, aliran dana asing keluar dari pasar saham domestik sudah mencapai Rp 35,86 triliun, sementara dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 13,5 triliun, turut menekan nilai tukar rupiah.

Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning di Kiwoom Sekuritas, menilai bahwa kebijakan MSCI dapat menjadi sentimen negatif berkepanjangan bagi bursa Indonesia, bahkan berpotensi mengalihkan bobot saham dari Indonesia ke negara seperti China atau India. Hal ini akan menurunkan eksposur Indonesia di kancah pasar global dan mempersempit peluang masuknya dana asing.

Sementara itu, Daniel Agustinus, Direktur PT Kanaka Hita Solvera, memprediksi bahwa IHSG akan bergerak di kisaran 5.800–6.600 dalam jangka pendek, dan menyarankan investor untuk bersikap wait and see, sedangkan Audi mendorong pemilihan saham dengan fundamental yang kuat dan tata kelola yang transparan sebagai strategi adaptasi terhadap arah kebijakan MSCI.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan hingga akhir Maret 2025, seiring meningkatnya ketidakpastian global dan kebutuhan intervensi pasar oleh Bank Indonesia (BI). Dari posisi US$ 156,1 miliar pada Januari, cadangan devisa turun menjadi US$ 154,5 miliar di Februari, dan diprediksi menurun lagi ke US$ 152,3 miliar di akhir Maret.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menjelaskan bahwa penurunan ini dipicu oleh pembiayaan utang luar negeri, kebutuhan impor menjelang Lebaran, serta intervensi BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.223 per dolar AS di pasar spot.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menambahkan bahwa pelemahan cadangan devisa juga disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor komoditas dan lemahnya kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan DHE yang efektif untuk mengatasi potensi capital outflow.

Meski BI dinilai telah melakukan intervensi secara efisien, volatilitas rupiah masih berlanjut dan berisiko melemah ke Rp 17.000 per dolar AS, apalagi dengan adanya tambahan tekanan dari perang dagang global. Para ekonom sepakat bahwa BI perlu terus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan ketahanan cadangan devisa.

Kinerja emiten sektor tambang mineral dan batubara (minerba) Indonesia diprediksi akan tertekan sepanjang 2025 akibat kombinasi kebijakan domestik dan tekanan eksternal. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif royalti untuk komoditas seperti batubara, nikel, tembaga, emas, perak, dan timah, yang secara langsung akan menambah beban biaya produksi perusahaan tambang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Provina Visindo, menyoroti bahwa kebijakan ini akan menekan margin emiten, terutama yang tengah melakukan ekspansi lewat belanja modal (capex). Timothy Wijaya dari BRI Danareksa Sekuritas menambahkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Timah Tbk (TINS) akan terdampak paling besar, terutama karena kenaikan royalti nikel matte dan lemahnya harga nikel global.

Namun, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dinilai relatif aman karena sebagian besar produknya tidak terkena royalti akibat status izinnya dan kemitraan dengan pihak asing. Secara keseluruhan, margin keuntungan emiten yang tercakup dalam cakupan BRI Danareksa diperkirakan turun sekitar 10% sepanjang 2025.

Selain itu, sentimen global seperti kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, kekhawatiran resesi, dan pelemahan harga komoditas turut memperburuk prospek sektor. Harga nikel, aluminium, dan timah masing-masing turun lebih dari 7%–11% dalam sebulan terakhir.

Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan dari Indo Premier Sekuritas menambahkan bahwa ketidakpastian permintaan global dan inflasi berisiko memicu stagflasi atau deflasi. Indo Premier tetap bersikap hati-hati terhadap sektor ini, namun merekomendasikan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) karena kekuatan arus kas, dividen tinggi, dan keuangan solid. Sedangkan Edvisor juga menjagokan ANTM dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) karena masih mendapat dorongan dari harga emas yang menguat.

Pengetatan likuiditas di sektor perbankan Indonesia mulai terlihat jelas dari penurunan kepemilikan bank terhadap surat berharga negara (SBN) dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan data DJPPR, per 10 April 2025, kepemilikan bank pada SBN turun sekitar 13,5% secara tahunan, menjadi Rp 1.150,53 triliun. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat mengurangi porsinya secara signifikan.

Namun, tidak semua bank bersikap sama. Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan BCA justru meningkatkan kepemilikan surat berharganya. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menegaskan bahwa penempatan dana di surat berharga adalah strategi likuiditas yang disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi kredit. BCA sendiri masih mampu mencatatkan pertumbuhan kredit 14% secara tahunan per Februari 2025.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa fokus banknya tetap pada penyaluran kredit, meskipun penempatan dana di SBN dan SRBI tetap dilakukan secara selektif. CIMB mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,29% pada periode yang sama.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut bahwa banknya justru menaikkan kepemilikan surat berharga menjadi Rp 1,5 triliun pada Maret 2025, dengan sekitar 20% di antaranya dalam bentuk SRBI.

Secara umum, meski sebagian bank mengalihkan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit, tanda-tanda ketatnya kondisi likuiditas tetap terasa dari penurunan kepemilikan instrumen keuangan negara.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai 4,5% di bawah target pemerintah yang sebesar 5,2%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi cermin dari ketidakmampuan kebijakan domestik dalam beradaptasi cepat terhadap guncangan eksternal. Proyeksi tersebut bahkan di bawah perkiraan Bank Dunia dan OECD yang masing-masing sebesar 5,1% dan 4,9%. Dari sisi perekonomian global, sikap Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif  balasan atau resiprokal dari AS  ke Indonesia menjadi penyebab koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski saat ini Trump telah memutuskan  untuk penundaan selama 90 hari, tetapi hal tersebut masih menyebabkan ketidakpastian  pada perekonomian dunia. "Proyeksi yang lebih jujur dan kritis menurut kami, menempatkan pertumbuhan Indonesia hanya di kisaran 4,2% hingga 4,5%. Bahkan, berpotensi lebih rendah apabila respons  kebijakannya tetap pasif," kelas pakar kabijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Nur Hidayat mengatakan kebijakan tarif Trump adalah pemicu, namun tidak serta-merta menjadi penyebab tunggal. (Yetede)