Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah merealisasikan pembayaran klaim sebesar Rp447,19 miliar hingga 26 Maret 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Pembayaran tersebut terdiri dari Rp282,83 miliar untuk asuransi perorangan (87.647 polis) dan Rp164,36 miliar untuk asuransi kumpulan (9.928 peserta).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa OJK terus memantau pelaksanaan RPK, termasuk skema pembayaran prorata proporsional kepada pemegang polis yang menyetujui penurunan nilai manfaat (PNM). Selain itu, OJK juga telah menyetujui pencairan dana jaminan sebesar Rp106 miliar, yang digunakan untuk mendukung pembayaran klaim tersebut.

Tak hanya fokus pada pembayaran klaim, OJK juga mengawasi langkah-langkah penyehatan internal AJB Bumiputera, seperti rasionalisasi 624 pegawai hingga 1 Maret 2025. OJK menegaskan akan terus mendorong semua pihak terkait—termasuk Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris—untuk melaksanakan RPK secara lebih efektif demi memulihkan kondisi keuangan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk memblokir sebanyak 10.016 rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online, meningkat dari sebelumnya 8.618 rekening. Permintaan pemblokiran ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Selain pemblokiran, OJK juga menginstruksikan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian NIK dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut (enhance due diligence).

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan akan menindak tegas pelaku maupun bandar judi online. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa Presiden memerintahkan seluruh jajaran untuk memerangi judi online hingga ke akarnya.

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memicu guncangan besar di pasar keuangan global. Ketidakpastian akibat perang dagang membuat investor global melakukan reposisi besar-besaran terhadap portofolio investasinya, yang ditandai dengan eksodus dari aset-aset berbasis dolar AS, saham, dan obligasi negara tersebut.

Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang baru, yang diberlakukan sejak Maret 2025, menghadapi tantangan berat dari kondisi global dan tekanan eksternal. Pemerintah Indonesia mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100% DHE SDA di dalam negeri selama 12 bulan, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Namun, tantangan muncul dari dua arah utama: penurunan harga komoditas dan respons negatif dari Amerika Serikat.

PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) terus menunjukkan performa impresif sebagai produsen gas industri di Indonesia, dengan strategi ekspansi agresif dan diversifikasi produk. Perusahaan yang telah eksis sejak 1980 ini kini fokus pada produksi gas oksigen dan acetylene, serta mengembangkan layanan spesialis seperti leak test dan vacuum test.

Ketegangan dagang antara China dan Amerika Serikat kembali memuncak, setelah Kementerian Keuangan China resmi menetapkan tarif impor sebesar 125% untuk seluruh produk asal AS, sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi dari Washington. China menilai langkah AS sebagai bentuk perundungan dan pemerasan ekonomi, namun mengindikasikan tidak akan membalas lebih jauh, menyebut eskalasi tarif lanjutan sudah tidak relevan secara ekonomi.

Kemampuan investor dalam negeri menjaga keberlangsungan pasar saham tengah diuji oleh gejolak ekonomi dan politik global. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mendorong partisipasi investor domestik dan menjaga stabilitas ekonomi demi menopang kinerja pasar modal. Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, dalam diskusi daring bertajuk ”Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia”, Jumat (11/4) menyebut, pasar saham Indonesia telah ditinggalkan banyak investor asing yang mayoritas institusi setidaknya sejak awal 2025. Hingga Kamis (10/4), investor asing telah melakukan penjualan bersih saham senilai Rp 35 triliun, hampir setengahnya dilakukan di Februari 2025. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 11 % dengan posisi akhir di kisaran 6.200.

Kebijakan perang dagang Presiden AS, Donald Trump, yang dilantik 20 Januari lalu, menjadi katalis besar anjloknya pasar saham RI. Pada hari itu, investor domestic membeli kembali saham yang dijual, dengan pembelian bersih sekitar Rp 3,9 triliun oleh investor ritel domestik dan sekitar Rp 1 triliun oleh investor institusi dalam negeri. ”Jadi, kita bisa lihat bahwa ternyata likuiditas, penopang utama pada 8 April, ketika hari pertama perdagangan setelah Idul Fitri itu adalah investor ritel domestik,” ungkap Iman. Kemampuan investor dalam negeri membeli saham juga terlihat pada Kamis (10/4), di mana investor institusi domestik melakukan pembelian bersih senilai Rp 1,75 triliun. Sementara aksi jual beli investor asing berkurang menjadi Rp 750 miliar sehingga IHSG terpompa naik 5 %. Dalam kondisi ini, investor domestik ritel banyak yang mengambil untung sehingga ada penjualan bersih sebesar Rp 1,56 triliun.

Meningkatnya kepercayaan investor domestik, bukan hanya karena harga saham sudah lebih rendah dari nilai kinerja perusahaannya (undervalued), tetapi juga karena kebijakan responsif yang dibuat BEI dan OJK seperti relaksasi pembelian kembali saham atau buyback oleh perusahaan untuk menahan penjualan saham oleh publik, yang diberlakukan 18 Maret 2025. Untuk mencegah kepanikan pasar, ada aturan mengenai penghentian perdagangan sementara (trading halt) menjadi 8 % hingga penyesuaian batas auto rejection bawah (ARB) 15 % untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pasar dan efisiensi serta likuiditas pasar. Untuk jangka panjang, otoritas bursa juga menyiapkan strategi diversifikasi produk, seperti Single Stock Future, ETF, hingga ETF Gold untuk mengurangi ketergantungan terhadap saham konvensional. (Yoga)

Deregulasi impor secara terukur diharapkan tidak hanya menjadi respons Indonesia atas tarif resiprokal AS. Deregulasi itu menjadi momentum membersihkan praktik-praktik kecurangan impor. Importir bawang putih, Jaya Sartika, Jumat (11/4) mendukung instruksi Presiden Prabowo untuk membuka keran impor bagi siapa pun dan menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, deregulasi itu tetap harus terukur dan selektif, baik dari sisi importir maupun komoditasnya. Siapa pun memang bisa menjadi importir, syaratnya harus memiliki modal, fasilitas logistik, serta paham pemetaan pasar atau sumber pemasok utama dan jaringan distribusi komoditas yang diimpor.

”Komoditas yang diimpor juga harus selektif, terutama yang tidak dapat diproduksi sendiri, produksinya masih terbatas, atau mengalami gagal panen,” ujarnya. Beberapa komoditas yang kebijakan impornya perlu dideregulasi adalah kedelai, daging kerbau beku, gandum, bawang putih, bawang bombay, dan buah-buahan tertentu. Beberapa komoditas itu juga bisa diimpor tanpa kuota. Serahkan sepenuhnya pada importir dan pasar, mereka bisa mengukur dan menjaga sendiri keseimbangan kebutuhan/permintaan pasar dengan pasokan. ”Semakin banyak importir semakin banyak barang. Pasar menjadi semakin kompetitif sehingga tidak dimonopoli importir atau kelompok importir pesanan/titipan oknum tertentu di pemerintahan,” katanya. (Yoga)

Indonesia punya waktu menyusun bahan dan strategi negosiasi menghadapi AS. Strategi jitu diperlukan untuk menenangkan pelaku pasar. Pada Kamis (10/4) dini hari WIB, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penundaan pengenaan tarifimpor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, selama 90 hari. Sehingga tarif yang bagi Indonesia masih seperti semula, yakni 10 %. Sebagai negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, langkah AS menimbulkan dampak bagi banyak negara dan global. Dampaknya pun bisa menerobos sekat-sekat sektor perekonomian. Kendati mengatur tarif impor negara-negara mitra dagang, pelaku pasar keuangan juga bereaksi terhadap tarif impor AS tersebut. Kekhawatiran perihal ketidakpastian yang kian besar, membuat pasar saham memerah dan nilai tukar bergejolak.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebutkan, IMF masih menghitung dampak penerapan tarif impor. Meski demikian, ia memastikan langkah AS merupakan risiko signifikan terhadap prospek perekonomian global di tengah kondisi yang sedang lesu. IMF mengimbau AS dan mitra dagangnya menyelesaikan persoalan tersebut untuk mengurangi ketidakpastian. Namun, AS dan China tidak mengindahkan imbauan itu. Mereka justru saling berbalas tarif, yang angkanya terus membesar.  Bila China tidak bisa mengekspor ke AS karena harga barang di AS menjadi terlalu tinggi dan sebaliknya, AS kesulitan mengekspor ke China, komoditas ekspor tersebut kemungkinan akan mencari pasar lain. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, mesti mencermati dua gajah yang sedang berhadapan dan bertarung tersebut. (Yoga)

Pengenaan balasan tarif impor yang tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang membuat posisi AS di atas angina, tergambar dari sikap jemawa Presiden AS Donald Trump seusai sejumlah negara memilih jalur aman negosiasi, ketimbang retaliasi. Pada Kamis (10/4) dini hari WIB, di waktu yang semula ditetapkan sebagai tenggat implementasi tarif resiprokal, Trump malah memberikan pengumuman lewat akun media sosial Truth Social, bahwa Gedung Putih memberi jeda 90 hari dilakukan kepada negara-negara yang berkomitmen untuk tidak melakukan retaliasi atau balasan tarif. Sembari melanjutkan negosiasi dalam tiga bulan ke depan, sejumlah negara, termasuk Indonesia, cuma akan dikenakan bea masuk sebesar 10 % oleh AS. Penundaan penerapan tarif resiprokal memberi kesempatan lebih panjang pada Istana Negara bernegosiasi lebih lanjut dengan Gedung Putih.

Namun, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah tetap waspada mengantisipasi manuver berikutnya dari AS. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada keputusan ini. Pemerintah semestinya tetap pada arah kebijakan yang telah didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional. ”Dari perkembangan yang ada, pelaku usaha di Indonesia bisa melihat betapa kebijakan tarif Pemerintah AS sedemikian sewenang-wenang dan tidak terstruktur,” ujarnya. Di samping itu, apa pun kebijakan tarif Trump saat ini, pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif ekstra 10 %. Fluktuasi pasar global pun tetap terjadi dan tetap merugikan stabilitas makroekonomi nasional, khususnya di sisi moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Respons cepat Presiden Prabowo mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington guna melakukan negosiasi patut diapresiasi. Kendati neraca perdagangan bilateral Indonesia-AS tak akan seimbang dalam sekejap, di dalam proposal negosiasi yang disiapkan, kedua negara dapat menyepakati langkah awal untuk mencari solusi saling menguntungkan. AS tercatat menjadi salah satu negara yang selalu terlibat dalam setiap tonggak penyempurnaan iklim perdagangan bebas. Namun, yang menjadi anomali saat ini, masa depan era perdagangan bebas tampak suram seusai penerapan kebijakan tarif AS yang membatasi laju perdagangan internasional secara signifikan. (Yoga)