Ekonomi
( 40554 )CIMB Niaga Bagikan Dividen Senilai Rp 3,9 Triliun
PT PLN Masdar Kembangkan PLTS Terapung di RI
KPK Geledah Rumah Senator DPD La Nyalla di Kota Surabaya
Pariwisata Berkelanjutan Menunjukkan Pertumbuh yang Bagus
Para Pemudik Keluhkan Ketersediaan Tiket Pesawat dan Kereta
19 Miliar USD Produk AS Bakal Diborong RI
Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk AS senilai 19 miliar USD dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC pekan depan. Rencana ini menjadi poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai memimpin Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tariff resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).
Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tariff impor yang dibawa ke Gedung Putih. ”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18 miliar-19 miliar USD. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga. (Yoga)
RI Dinanti Tampil di Panggung Diplomasi
Jika tak ada aral melintang, delegasi Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan bertolak ke Amerika Serikat pada 16–24 April 2025 untuk bernegosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal baru yang diterapkan AS. Delegasi ini juga melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu.
Sebagai bekal negosiasi, Indonesia membawa proposal kerja sama yang mencakup pembelian barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar, relaksasi peraturan, serta peluang investasi, termasuk ekspansi perusahaan Indonesia di sektor minyak, gas, dan teknologi informasi ke AS. Pemerintah juga membentuk Satgas Deregulasi Ekonomi atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan ini.
Di sektor migas, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, serta VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, mengonfirmasi minat Pertamina untuk berinvestasi di proyek-proyek migas potensial di AS, seperti proyek Pikka di Alaska. Pelaksana Harian Dirjen Migas Tri Winarno juga menyebutkan bahwa investasi ini masih dalam tahap finalisasi.
Founder dan Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, mendukung rencana ekspansi Pertamina di AS, menilai bahwa langkah ini strategis untuk mendukung ekspansi global Pertamina, meningkatkan produksi migas nasional, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia. Namun, ia mengingatkan perlunya kajian dan uji tuntas yang matang sebelum keputusan investasi diambil.
Akselerasi Kopdes Merah Putih Dimulai
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan belanja tidak terduga (BTT) guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri sebagai payung hukum. Targetnya, 80.000 Kopdes diluncurkan paling lambat Juli 2025. Ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045.
Tito menjelaskan bahwa penggunaan BTT diperlukan bagi daerah yang belum menganggarkan program tersebut dalam APBD Perubahan 2025, dan meminta program Kopdes dimasukkan dalam dokumen perubahan tersebut. Ia juga bekerja sama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mengamankan dasar hukum pelaksanaannya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan menghapus atau melemahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Sebaliknya, Kopdes akan memperkuat BUMDes, dengan kemungkinan kedua lembaga itu saling berintegrasi.
Langkah ini sejalan dengan enam instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres No.9/2025, termasuk membentuk Kopdes untuk kegiatan pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik, sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa atau kelurahan.
Dana Besar Kabur dari Aset Berisiko
Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas ekonomi dalam negeri, dan ketegangan global seperti perang tarif, mendorong sebagian kalangan kaya di Indonesia untuk merelokasi dananya. Data OJK menunjukkan adanya penurunan nilai efek rupiah milik investor lokal di KSEI pada Februari 2025 menjadi Rp 4,42 kuadriliun dari Rp 4,65 kuadriliun pada Desember 2024, mencerminkan penurunan bulanan pertama dalam beberapa bulan terakhir.
Penurunan terutama terjadi pada aset berisiko tinggi seperti saham dan kripto. Nilai saham yang tercatat menurun dari Rp 3,68 kuadriliun menjadi Rp 3,44 kuadriliun, sementara transaksi kripto menyusut menjadi Rp 32,7 triliun.
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan justru tumbuh, terutama dari segmen kaya dan korporasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 7,5% secara tahunan per Februari 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyebut bahwa dalam situasi volatil ini, bank bisa menarik lebih banyak DPK.
Henny Eugenia dari BNI menyatakan bahwa minat investasi nasabah masih tinggi, terutama pada obligasi. Bahkan, nilai tabungan nasabah segmen Emerald naik 16% dan aset kelolaan investasi tumbuh 18% secara tahunan. Ivan Adrian Jaya dari Danamon juga menekankan bahwa belum ada tanda signifikan pemindahan dana ke luar negeri, meski investasi reksadana sedikit melambat.
Namun, Trioksa Siahaan dari LPPI mengingatkan bahwa realokasi aset tetap bisa menjadi pintu awal pemindahan dana, baik melalui reksadana global, family office, maupun mekanisme lain sesuai preferensi nasabah kaya.
Impor & Investasi Jadi Senjata Negosiasi RI
Pemerintah Indonesia akan memulai negosiasi dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk merespons tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama jajaran menteri lainnya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenlu Arrmanatha Nasir, dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.
Dalam pertemuan dengan otoritas perdagangan dan keuangan AS, Indonesia akan mengupayakan penurunan non-tariff barrier, memperluas kerja sama investasi, serta membuka peluang impor produk AS senilai US$ 18–19 miliar, sejalan dengan permintaan AS untuk menyeimbangkan neraca dagang yang defisit sekitar US$ 18 miliar terhadap Indonesia.
Wamen Investasi Todotua Pasaribu menambahkan bahwa Indonesia juga akan mengincar peluang investasi di sektor strategis AS, terutama migas dan teknologi informasi (TI). Investasi ini dirancang menggunakan pendekatan BUMN, dan kemungkinan melibatkan BPI Danantara.
Sementara itu, ekonom senior Chatib Basri menyarankan agar pemerintah menyikapi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai alat insentif, bukan hambatan. Ia mengusulkan skema potongan pajak bagi investor yang memenuhi TKDN, agar regulasi tersebut bersifat menarik dan mendorong investasi, sekaligus mengurangi dampak tarif AS terhadap RI.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









