Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal I-2025, menjadi salah satu penyebab utama melemahnya perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, indeks penjualan riil hanya tumbuh 1% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Perlambatan ini terutama terjadi pada kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan sandang, yang mengalami kontraksi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa pelemahan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan, terlihat dari penurunan tabungan dan pergeseran pola konsumsi ke arah yang lebih konservatif seperti pembelian barang bekas dan investasi pada emas. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal I-2025, dan menekankan pentingnya stabilitas ketenagakerjaan untuk mendorong pemulihan.

Sementara itu, Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan pertumbuhan konsumsi bahkan bisa melambat hingga kisaran 4%-4,3%. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja sebagai langkah konkret untuk menahan pelemahan konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, ada harapan pemulihan pada bulan-bulan mendatang seperti Mei dan Agustus 2025, terutama karena kelancaran distribusi dan momen perayaan HUT RI, yang diperkirakan bisa mendongkrak penjualan ritel.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan profitabilitas meskipun penjualan sepanjang tahun 2024 tumbuh solid sebesar 13,6% year-on-year (yoy), mencapai Rp 37,8 triliun. Tekanan berasal dari peningkatan beban operasional seperti gaji dan sewa yang masing-masing naik 7,4% dan 17,1% yoy, serta strategi diskon agresif yang menekan margin laba kotor. Akibatnya, laba bersih MAPI turun 6,7% menjadi Rp 1,76 triliun.

Analis Bahana Sekuritas, Laras Nadira, menyebut bahwa kenaikan tarif sewa pusat perbelanjaan akan terus menjadi tantangan bagi profitabilitas MAPI. Ia memproyeksikan margin laba kotor akan membaik ke 43,8% pada 2025 dan 2026 melalui strategi pengelolaan merchandise dan fokus pada produk unggulan. Namun, Laras tetap mengambil pendekatan konservatif dengan memangkas target harga saham menjadi Rp 1.600 dan memberikan rekomendasi hold.

Analis JP Morgan, Benny Kurniawan, justru melihat kinerja MAPI pada 2024 lebih baik dari ekspektasi pasar, dan memberikan rating overweight dengan target harga Rp 1.760 per saham. Sementara itu, Indy Naila, Investment Analyst di Provina Visindo, masih optimistis dengan potensi pertumbuhan MAPI di 2025 karena daya beli masyarakat menengah atas yang tangguh serta prospek sektor food and beverage, dan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.850 per saham.

Meskipun menghadapi tekanan margin dan risiko konsumsi yang melemah, MAPI tetap memiliki prospek pertumbuhan terbatas dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sebesar 9% untuk 2025 dan 2026.

Perlambatan penyaluran kredit konsumsi hingga Februari 2025 menjadi indikator utama bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi hanya sebesar 9,4% secara tahunan, melambat dibanding akhir 2024. Penyebab utama perlambatan ini adalah tingginya suku bunga, yang bahkan terus naik di beberapa bank besar.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa penyesuaian bunga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menekankan pentingnya menjaga kualitas aset melalui pendekatan konservatif, meskipun segmen kendaraan bermotor dan KTA masih mencatat pertumbuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, yang memilih langkah selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi.

Secara umum, perbankan memilih strategi konservatif demi menjaga kualitas kredit, mengingat tingginya risiko kredit konsumsi akibat tekanan pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro yang belum stabil.

Di tengah perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, Indonesia semakin gencar menjalin perjanjian dagang untuk memperluas peluang pasar. Sebelum bernegosiasi dengan AS, Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama perdagangan serta investasi dengan Rusia dan Uni Eropa. Indonesia dan Rusia menandatangani kesepakatan di bidang perdagangan, ekonomi dan investasi di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/4). Pada hari yang sama, Dewan Ekonomi Nasional juga mengadakan pertemuan dengan parlemen Uni Eropa untuk mempercepat penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Nilai ekspor Indonesia ke Rusia hampir 1 miliar USD, didominasi oleh produk minyak sawit, mesin, karet, alas kaki, hingga kopi dan teh.

Sementara nilai ekspor Rusia ke Indonesia mencapai 2,4 miliar USD, terutama dari produk minyak, pupuk, serta hasil laut, seperti ikan dan krustasea. Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarus Kadin Indonesia Didit Ratam menyampaikan harapan agar pada akhir semester 2025, Indonesia dapat menandatangani perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin oleh Rusia. Dengan perjanjian tersebut, tarif antara Indonesia dan Rusia diharapkan dapat turun. Percepatan penyelesaian perjanjian juga dilakukan dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu mitra dagang dan investasi utama Indonesia, sekaligus menjadi pintu akses menuju pasar global yang lebih luas.

”Di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif baru dari AS, percepatan IEU-CEPA kami pandang sebagai langkah strategis mendiversifikasi mitra dagang dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Negosiasi IEU-CEPA telah berlangsung hampir satu dekade dan mencakup 19 putaran perundingan. Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia, khususnya pada sektor-sektor unggulan, seperti tekstil, alas kaki, pertanian, dan perikanan. ”Indonesia siap terus berdialog dan mencari solusi saling menguntungkan untuk menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA,” ujar Luhut. Luhut menegaskan, Indonesia berkomitmen mereformasi dan menderegulasi kebijakan perdagangan, sesuai arahan Presiden.

Pemerintah tengah menyederhanaan prosedur serta menurunkan biaya ekonomi guna menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan kompetitif. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berpesan agar para menteri bernegosiasi sebaik-baiknya demi kepentingan nasional. Airlangga dijadwalkan berangkat ke Washington DC, AS, Selasa malam. ”Secretary of Commerce bersama Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan), saya, Bu Mari (Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua DEN), dan beberapa pihak lainnya membahas kerangka kerja yang diharapkan oleh AS dan Indonesia,” tuturnya. ”Kami akan berdialog dengan sejumlah pihak, termasuk USTR dan Treasury Secretary. Kami juga akan bertemu dengan berbagai asosiasi yang sejalan dengan posisi Indonesia, seperti US-ASEAN, US-INDO, dan sejumlah asosiasi bisnis lainnya di Washington,” ujarnya. (Yoga)

Di pelantar Tiktok, tengah viral orang-orang yang mengaku sebagai pemilik pabrik di China. Mereka mengklaim, tas dan kosmetik jenama Eropa atau AS umumnya dibuat di China, lalu dikirim ke Perancis atau Italia untuk dilabeli ”buatan Perancis” atau ”buatan Italia”, dikemas, lalu dijual di butik dengan harga selangit. ”Modal membuat tas (Hermés) Birkin itu cuma 1.000 USD. Di butik, harganya minimal 10.000 USD. Ayo, sini, beli sama saya saja,” kata akun @NewsNexus yang diakses Selasa (15/4). Demikian pula video-video dari orang-orang yang mengaku membuat tas untuk jenama Christian Dior, Prada, Chanel, dan Yves Saint Laurent. Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) adalah perusahaan induk untuk 75 jenama, antara lain Celine, Givenchy, Louis Vuitton, Fendi, Kenzo, Loewe, dan Marc Jacobs, pabrik tas mereka ada di Saint-Pourçain-sur Sioule, Perancis, dan Firenze, Italia.

Kering, korporasi Perancis, adalah induk dari Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, dan Balenciaga. Pabrik-pabrik di bawah Kering berada di Swiss dan Italia. Hermés lebih ketat. Mereka memusatkan produksi di Perancis. Tepatnya di Pantin, Lyon, Ardenne, dan Normandy. Berdasarkan liputan Newsweek, Hermés memproduksi dari awal sampai akhir, dari menyamak kulit sampai membuat produk jadi. Butuh waktu 15 hingga 40 jam untuk membuat satu tas Hermés, baik model Birkin, Kelly, maupun Constance. Perajinnya harus mengikuti pelatihan lima tahun sebelum memegang produksi. Uni Eropa memiliki peraturan ketat mengenai pemasangan label. Bagi Perancis dan Italia, aturan untuk produk mode sangat ketat karena jadi sektor unggulan dan bersejarah. Cap Origine France Garantie (OFG) di Perancis berarti mayoritas bagian produk dibuat di Perancis dan mayoritas biayanya datang dari Perancis.

Banyak unggahan di media sosial mengatakan, kalangan ini hanya membeli tas karena berjenama tenar dan mewah tanpa mengerti cita rasa seni dan keahlian yang diperlukan untuk membuatnya. Video-video itu juga mempreteli proses pembuatan tas mewah. Betul, tas Kelly dibuat dari kulit sapi bermutu tinggi dengan jahitan kuat dengan kreasi tangan-tangan terampil di Perancis. Namun, layakkah tas itu dihargai 60.000 USD (Rp 1 miliar). Rumah mode selalu memproduksi dengan jumlah terbatas guna menjaga agar produk mereka tidak pasaran. Ini yang membuat ongkos produksi lebih mahal, selain upah pekerja di Eropa yang lebih tinggi daripada di China. ”Kalian itu membeli karena logonya. Jika kalian mau produk dari bahan yang sama, dengan harga sepersepuluh, bahkan kurang, silakan ke kami,” kata salah satu video yang diedarkan ulang di X. Namun tas itu tidak diberi logo Hermés, Dior, Chanel, atau apa pun.

Warganet AS umumnya memuji China tidak tunduk pada pukulan tarif 145 % yang ditetapkan Trump. Warganet juga menertawai diri sendiri yang menyukai produk karena jenama dan logo. ”Boleh juga cara China mengejek kita,” cuit seorang warganet AS. Bukan rahasia bahwa China memproduksi barang-barang ”aspal” alias asli tetapi palsu. Barangnya dibuat dengan bahan sama dengan produk asli, tetapi di pabrik yang bukan dilisensi oleh jenama terkait. Kadang-kadang, dilabeli dengan nama yang meleset dari jenama asli, misalnya Adiads, Neki, Cnovesre, dan Birkinstick. Kadin AS mendata, 86 % barang palsu global berasal dari China. ”Munculnya produk palsu ini sejalan dengan psikologis konsumen yang menyandingkan suatu jenama dengan kemewahan ataupun gaya hidup keren. Mereka menginginkan tampilan dan logo tanpa menghabiskan isi dompet,” tulis lembaga tersebut. (Yoga)

Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump kini siap-siap memasang tarif tinggi pada barang-barang impor farmasi, cip komputer, dan semikonduktor. Sebelum diterapkan, tim Trump menyelidiki bagaimana produk impor obat-obatan dan semikonduktor memengaruhi keamanan nasional. AS punya ketergantungan besar pada produksi obat-obatan dan cip dari negara lain yang bisa mengancam keamanan nasional. Penyelidikan pada farmasi dan semikonduktor disebutkan dalam dokumen Federal Register (publikasi harian resmi pemerintah federal AS berisi pemberitahuan resmi tentang perubahan hukum federal), Senin (14/4). Meski Trump menghentikan sebagian besar kenaikan tarif selama 90 hari, kecuali untuk China, Trump masih akan mengenakan tarif pada obat-obatan, kayu, tembaga, dan cip komputer.

Penyelidikan itu mencakup penilaian potensi produksi cip komputer dalam negeri AS untuk memenuhi permintaan AS berikut peran manufaktur serta perakitan, pengujian, dan pengemasan yang dilakukan. Terkait rantai pasok cip komputer, AS mempelajari risiko pemusatan produksi cip komputer di negara lain serta dampaknya pada daya saing AS. Trump sudah mengatakan, barang elektronik tidak akan dimasukkan dalam tarif timbal balik yang angkanya sampai 50 % di sejumlah negara. Mendag AS Howard Lutnick menjelaskan, farmasi, semikonduktor, dan otomotif akan ditangani dengan tarif ”sektor tertentu”. Tarif ini tidak bisa dirundingkan. AS, kata Lutnick, mau membuat semua barang itu sendiri. AS merupakan produsen utama semikonduktor, tetapi hanya di beberapa bidang.

 AS sangat bergantung pada impor dari Taiwan dan Korsel untuk beberapa jenis cip canggih. Produk seperti laptop, ponsel pintar, dan komponen yang dibutuhkan untuk membuatnya menyumbang 174 miliar USD dalam impor AS dari China tahun lalu. Produsen cip komputer besar, seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC), sudah berinvestasi besar-besaran di fasilitas manufaktur AS. Sebagian karena insentif yang diberikan selama masa jabatan mantan Presiden AS Joe Biden. Hal ini yang membuat AS kemudian jadi sangat bergantung pada cip impor dari Taiwan. Jika mau mengubah seluruh rantai pasok, prosesnya juga akan mahal dan memakan waktu bertahun-tahun. (Yoga)

Tingginya volatilitas di pasar dan derasnya arus modal keluar dari Indonesia menjadi indikasi yang kian menguatkan: ekonomi negara ini sedang tak baik-baik saja. Dalam tiga hari transaksi (8-10April 2025) saja, menurut BI, arus modal asing keluar mencapai Rp 24,04 triliun. Bloomberg melaporkan ratusan juta USD dana milik orang-orang kaya Indonesia juga kabur keluar. Pelarian modal ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan dalam negeri, terutama kekhawatiran investor akan kondisi ekonomi Indonesia, efek perang dagang atau ketidakpastian global, dan kebijakan domestik yang tak propasar. Pengamat khawatir tekanan ganda di pasar keuangan domestik akibat eksodus dana asing dan residen ini akan memperlemah ketahanan eksternal ekonomi Indonesia (Kompas, 14/4/2025).

Arus modal keluar, kejatuhan pasar saham, naiknya imbal hasil surat utang, dan depresiasi nilai tukar mata uang adalah fenomena global sejak awal tahun, terutama sejak kebijakan tarif Presiden Trump. Sinyalemen perlambatan ekonomi, penurunan daya beli, melebarnya defisit fiskal di awal tahun, kebangkrutan raksasa seperti Sritex, gelombang PHK, berbagai skandal korupsi masif, termasuk BUMN Pertamina, ikut memicu aksi jual di pasar. Investor juga meragukan pemerintah akan mampu membiayai berbagai program populis yang ambisius di tengah anjloknya penerimaan negara, khususnya pajak. Pembentukan Danantara yang diharap bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 % juga memicu polemik dan tak sepenuhnya direspons positif oleh pasar dan masyarakat.

Menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membalikkan sentimen ini, memulihkan kepercayaan, serta memperkuat fondasi dan pertahanan ekonomi dalam negeri. Memperkuat resiliensi dan daya tahan ekonomi Indonesia menjadi penting dalam menghadapi tren pelemahan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlanjut ke depan. Keberhasilan dalam negosiasi dagang dengan AS yang saling menguntungkan akan membantu memulihkan kepercayaan pada prospek ekonomi Indonesia. Tak kalah penting, memperbaiki ekosistem investasi, memperkuat koordinasi dan kredibilitas kebijakan fiskal-moneter, pendalaman pasar keuangan dalam negeri, komunikasi kebijakan yang transparan. (Yoga)

Indonesia bakal terkena pukulan ganda dari pelemahan ekonomi China dan pengenaan tarif resiprokal AS, menyusul proyeksi semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi China pada 2025 dan 2026 gegara dampak perang tarif dengan AS. Merujuk hasil jajak pendapat Reuters terhadap 57 ekonom yang dirilis pada 14 April 2025, ekonomi China pada triwulan I dan II pada 2025 diperkirakan tumbuh melambat sebesar 5,1 % dan 4,7 % secara tahunan. Penyebab utamanya adalah pengenaan tarif AS dan pelemahan daya beli masyarakat. Saat ini, total bea masuk impor yang dikenakan AS terhadap China mencapai 145 %. Sebaliknya, China membalasnya dengan tarif 125 %. Apabila perang tarif AS versus China terus berlanjut dan tensinya semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi China dapat semakin melambat.

”Ekspor China bakal tertekan kenaikan tarif AS, sedangkan permintaan domestik lesu di tengah tingginya angka pengangguran dan terkoreksinya pasar properti,” kata Sarah Tan, ekonom Moody’s Analytics, melalui siaran pers, Senin (14/4). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (15/4), mengatakan, AS dan China merupakan dua mitra dagang utama dan terbesar RI. Oleh karena itu, pengenaan tarif resiprokral AS dan perlambatan ekonomi China sudah pasti bakal berdampak terhadap Indonesia. ”Tarif resiprokal AS sebesar 32 % dan perlambatan ekonomi China bakal memberikan pukulan ganda terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Dampak pengenaan tarif resiprokal AS diperkirakan tidak sebesar dampak perlambatan ekonomi China. Ini mengingat kebergantungan perdagangan RI pada AS hanya sekitar 10 %, lebih rendah dari kebergantungan RI pada China di 20 %. Dengan China, perdaangan cenderung selalu defisit. Jika ekspor China ke pasar utama terhambat, industri domestik China akan mengurangi produksi dan impor bahan baku. Industri di China juga tengah mengalami kelebihan produksi. Otomatis, kelebihan produksi itu akan dialihkan ke mitra-mitra dagang yang lain, termasuk Indonesia. ”Dengan begitu, ekspor Indonesia ke China berpotensi tumbuh melambat. Sebaliknya, impor Indonesia dari negara tersebut bisa jadi semakin melonjak. Hal itu dapat membuat defisit dagang Indonesia dengan China semakin dalam,” katanya. (Yoga)

Pasar surat utang atau obligasi di Indonesia masih positif, karena terjaganya minat investasi dan kualitas surat utang yang diterbitkan di awal 2025. Investor saham beralih ke aset investasi rendah risiko, surat utang dapat lebih diminati pasar dengan potensi penurunan suku bunga hingga akhir tahun ini. Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto melaporkan, setidaknya dari pasar obligasi korporasi, pertumbuhan positif dari segi penerbitan utang masih terjadi. Secara nasional, selama triwulan I-2025, ada pertumbuhan nilai penerbitan 77,4 % obligasi korporasi ketimbang periode tahun lalu menjadi Rp 46,75 triliun. ”Kami memproyeksikan, nilai penerbitan surat utang korporasi baru pada 2025 akan berkisar Rp 139,29 triliun hingga Rp 155,43 triliun, dengan titik tengah pada Rp 143,91 triliun,” katanya dalam konferensi pers Pefindo Januari-Maret 2025 secara daring, Selasa (15/4).

Penerbitan surat utang pemerintah, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) masih positif. Mengutip data pemerintah, selama Januari-Maret 2025, pemerintah juga sudah menerbitkan SBN neto sebesar Rp 282,6 triliun, lebih tinggi daripada penerbitan periode sama di 2024 di Rp 104 triliun. BI juga telah menerbitkan SRBI senilai Rp 150 triliun. ”Obligasi masih menarik untuk investor, apalagi di tengah ketidakpastian, di mana pasar saham sangat volatil. Orang akhirnya akan mengalihkan investasinya ke instrumen yang lebih aman, seperti obligasi pemerintah. Obligasi akan jadi instrumen menarik karena lebih aman. Daya tariknya kemungkinan lebih baik dibanding instrumen saham tahun ini,” tutur Suhindarto. (Yoga)