Selain beberapa kali mengalami gangguan layanan, Bank DKI mendapat sorotan terkait biaya administrasi yang dianggap terlalu mahal untuk penarikan uang tunai dalam jumlah besar. Bank DKI dinilai perlu mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan biaya administrasi agar lebih bersaing dengan bank-bank lain yang menawarkan tarif lebih rendah. Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Eustacia, Jumat (11/4), mengatakan, biaya administrasi penarikan tunai di atas Rp 100 juta di Bank DKI tanpa pemberitahuan sehari sebelumnya mencapai Rp 100.000, jauh lebih tinggi disbanding bank lain yang hanya Rp 10.000 untuk transaksi serupa.

Banyak nasabah yang merasa terbebani dengan biaya yang dibebankan, terutama untuk transaksi besar, yang dianggap tidak sebanding dengan layanan yang diterima. Menurut dia, nasabah dengan transaksi besar seharusnya mendapatkan fasilitas istimewa, termasuk kemungkinan pembebasan biaya administrasi. Banyak bank berlomba memberikan layanan bebas biaya administrasi untuk menarik nasabah. Francine juga menyoroti biaya penukaran uang di Bank DKI yang mencapai Rp 10.000. Biaya-biaya administrasi ini, perlu ditinjau ulang mengingat Bank DKI perlu meningkatkan daya tariknya di tengah persaingan perbankan yang ketat. (Yoga)

Buruh terlihat sedang membongkar ikan hasil tangkapan dari Laut Arafura di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Jumat (11/4/2025). Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor perikanan terbesar selama tahun 2024 dengan nilai 1,9 miliar dollar AS atau setara dengan 32 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 % bakal berdampak besar pada turunnya ekspor perikanan ke AS. (Yoga)

Keputusan penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump dinilai memberi waktu bernafas Indonesia dan puluhan negara lain di dunia.  Dengan adanya penundaan ini, pemerintah bisa mempersiapkan langkah taktis negosiasi secara lebih matang, sehingga memperkuat posisi tawar menawar Indonesia di hadapan AS. Namun, sejumlah pihak mengingatkan agar penundaan ini tidak menyurutkan tekad dan langkan pemerintah untuk mempekuat daya saing Indonesia melalui kebijakan stratregis dan reformasi struktrural. Pasalnya, hanya dengan daya saing yang kuat, Indonesia akan bisa mendapatkan peluang pasar, termasuk dalam mendiversifikasi pasar ekspor, meski tekanan global meningkat. Demikian benang merah pandangan yang dihimpun Investor Daily dari sejumlah narasumber secara terpisah, Jumat (11/4/2025). Mereka adalah peneliti Departemen Economi Centre for Startegic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) Telisa Aulia Falianty, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, dan Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar. Seperti dilansir sejumlah kantor berita asing, termasuk CNBC, melalui unggahan di media sosial pada Rabu (09/04/2025), Trump menurunkan tarif impor resiprokal terhadap sebagian besar negara mitra dagang AS menjadi 10% selama 90 harii, dari sebelumnya dalam rentang 11-5-%. (Yetede)

Pada dua bulan 2025, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi diantara segmen lainnya. Ini menjadikan pembiayaan proyek jangka panjang tulang punggung industri perbankan dalam menjaga laju intermediasi di tengah peningkatan risiko. Di saat kualitas kredit meningkat dan risiko gagal bayar menghantui, penyaluran kredit investasi justru tetap mengalir, mengandalkan minat korporasi terhahadap ekspansi jangka panjang masih tetap solid. Mengacu data OJK, pada Februari 2025, pertumbuhan kredit tetap double digit, sebesar 10,3% secara  tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp7.825 triliun. Pertumbuhan ini naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya yang meningkat 10,27%. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi tumbuh tumbuh sebesar 14,62%, melampaui pertumbuhan kredit konsumsi  yang sebesar 10,31% dan kredit modal kerja 7,66% (yoy) per Februari 2025. Bahkan apabila dibandingkan ddengan bulan sebelumnya, akhir 2024, hingga akhir 2023, kredit investasi terakselerasi di posisi Desember 2024, hingga akhir 2023, kredit investasi terakselerasi dari posisi Desember 2023 sebesar 13,62%, dan Januari 2025 sebesar 13,22% (Yetede)

Geliat PT Solusi Energi Digital Tbk (WIFI) mengembangkan bisnis internet murah (affordable internet) dengan menjangkau 49 juta pelanggan (household) dalam lima tahun ke depan makin terang benderang. Terbaru WIFI mempertebal modal hingga total Rp 9,8 triliun. Suntikan dana segar tersebut masing-masing berasal dari peningkatan modal (private placement) sebesar Rp 4 triliun dari Nippon Telegraph and Telephone East Corporation (NTT East) dan Rp5,8 triliun akan bersumber dari aksi penambahan modal melalui  hak memesan terlebih dahulu (HMTED) atau right issue akan digunakan untuk pembangunan jaringan Fiber to The Home (FTTH) sebanyak 4 juta sambungan di Jawa dan 1,64% sisanya sebagai modal kerja. NTT East merupakan entitas anak perusahaan dari perusahaan telekomunikasi terbesar asal Jepang, Nippon Telegraph and Telephone Corporation  (NTT Group). NTT East memperbesar modal ke Grup Surge ditandai melalui perjanjian pemegang sajam dengan entitas anak WIFI yaitu PT Jaringan Infra Andalan (JIA) dan perjanjian penyertaan saham dengan entitas anak WIFI yang lain yakni PT Integrasi  Jaringan Ekosistem (IJE) atau WEAVE. "Telah terjadi kesepakatan pemegang saham di mana NTT East melakukan peningkatan modal (private placement) kepada IJE dengan nilai investasi sebesar Rp 4 triliun dalam bentuk tunai dan dalam bentuk lainnya," jelas Direktur WIFI Shannedy Ong. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk terus membela kemerdekaan Palestina, dan keduanya juga berkomitmen membantu membangun kembali Gaza setelah luluh lantak dibombardir militer Israel. Komitmen itu masuk dalam perayaan bersama (joint statement) Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan setelah keduanya merampungkan pertemuan empat mata dan pertemuan bilkateral di Istana Kepresiden Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) malam waktu setempat. "Kami mengapresiasi sikap Indonesia terhadap isu Palestina. Dalam beberapa waktu ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan Indoneisa membangun kembali Gaza, dan membela kepentingan Palestina," kata Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, yang dihadiri oleh media-media nasional Turki dan Indonesia, Erdogan juga menyampaikan komitmennya untuk terus  bekerja sama dengan Indonesia dalam kerangka-kerangka kerja sama multilateral, diantaranya seperti di PBB, OKI, G20, D8, dan MIKTA. Komitmen yang sama juga disampaikan disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Turki. Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Turki satu suara untuk isu-isu yang  menyangkut kemerdekaan Palestina, perdamaian di Ukraina, dan stabilitas di Suriah. (Yetede)

OJK terus menekankan kepada sektor jasa keuangan, utamanya perbankan untuk melakukan ujia daya tahan (stress test) terkait dampak  kebiajakn tarif resiprokal  AS terhadap negara mitra dagangnya. Sebagian besar lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi masih memdokuskan  operasinya di pasar domestik dan kawasan Asia Tenggara. Hanya sebgaian kecil yang memiliki eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS.  Meski eksposur aset atau lini bisnis yang terhubung langsung dengan pasar AS. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa dilakukan pengawasan bahwa dilakukan yang lebih intens secara individual bank. Ketika ada perubahan kondisi  global maupun domsetik, OJK selalu memberikan arahan kepada bank.

"Ini stretss test itu sudah lebih regular sekarang yang dilakukan oleh teman-teman bank, tentu dengan berbagai skenario dan menyiapkan  mitigasi risiko yang lebih tepat," ucap Dian. Sesuai ketentuan OJK, bank  juga diwajibkan membentuk tambahan modal di atas  persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko. Ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas risiko keuangan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak volatilitas nilai tukar akibat perang tarif AS. Dian juga melihat eksposur  bank terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut, risiko depresiasi rupiah kecil, tercermin dari posisi devisa neto (PDN) bank terhadap valuta asing (valas) hanya sebesar 1,55%, jauh dari threshold  20%. "Nah, ini saya kira memang volatilitas ini perbankan ini relatif sebetulnya kecil sampai saat ini. Mudah-mudahan akan selamanya demikian  dan akan semakin kuat," sambung Dian. (Yetede)

Perdagangan di Bursa Efek Jakarta (BEI) telah terbuka kembali setelah libur panjang Idul Fitri 28 Maret hingga 7 April 2025. Selama hari Raya, pasar global mengalami gejolak signifikan akibat kebijakan tarif impor yang diberlakukan AD dan respons balasan dari Tiongkok. Seperti diperkirakan para pelaku pasar modal, situasi yang sama terjadi pada saat perdagangan di BEI dibuka kembali pada Selasa 8 April 2025. IHSG sempat turun 9,19% dan menyentuh level 5.912,06. Sebelum libur Idul Fitri 2025, pada Kamis, 27 Maret 2025 , IHSG ditutup menguat 0,59% ke level 6.510,62. Penurunan yang terjadi pada hari pertama pasca libur Idul Fitri membuat BEI mengambil langkah untuk trading halt atau penghentian sementara perdagangan. Gejolak ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal seperti kebijakan tarif resiprokal AS terhadap sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, serta depresiasi nilai tular Rupiah yang menembus sempat menyentuh angka psikologis Rp 17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. DI tengah kondisi pasar yang bergejolak ini, kunci utama bagi investor adalah tetap tenang dan tidak mengambil keputusan emosional. Perlu diingat, tujuan investor di pasar modal adalah jangka panjang. Pasar saham memang naik-turun dan itu normal. Gejolak harian bukan alasan untuk mengubah tujuan investasinya adalah untuk dana pensiun 10-20 tahun lagi, maka penurunan saat ini tidak akan berdampak signifikan dalam jangka panjang. (Yetede)

Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari atas pemberlakuan tarif impor resiprokal AS untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara ASEAN sebelum melanjutkan negosiasi bilateral dengan Gedung Putih. Pada Rabu (9/4) siang waktu Washington DC atau Kamis (10/4) dini hari WIB, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penundaan implementasi pemberlakuan sebagian tarif bea masuk impor resiprokal tinggi selama tiga bulan atau 90 hari. Dengan penundaan sementara, tarif bea masuk untuk Indonesia yang semula ditetapkan jadi 32 % per 9 April 2025 akan berada di angka 10 % hingga tiga bulan ke depan. Penundaan ini tidak berlaku bagi China yang tarif bea masuknya meroket hingga 125 %.

Dilansir Reuters, Menkeu Sri Mulyani di sela pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, menyatakan, Indonesia akan memanfaatkan jeda 90 hari untuk menyusun kerangka kerja sama dengan negara-negara kawasan sebelum melanjutkan negosiasi dengan Gedung Putih. Menurut Sri Mulyani, konsesi yang ditawarkan Indonesia harus dapat dihormati secara timbal balik oleh negara lain. Indonesia juga perlu bekerja sama dengan negara-negara ASEAN guna meningkatkan ketahanan kawasan. Sebelum penundaan penerapan tarif impor 90 hari diumumkan Gedung Putih, enam dari sembilan negara di Asia Tenggara yang menjadi target Pemerintah AS telah dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, yakni berkisar 32-49 %, dimana tarif untuk Uni Eropa sebesar 20 %, Jepang 24 %, dan India 27 %.

Ekonom Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi, menilai, keputusan pemerintah dalam menyusun kerangka kerja sama bersama negara-negara ASEAN untuk memperkuat ketahanan kawasan sebagai langkah diplomasi yang strategis. ”Di tengah tekanan tarif sepihak dari AS, Indonesia tak hanya merespons secara bilateral, tapi juga memilih membangun solidaritas regional sebagai upaya memperkuat posisi tawar kolektif,” ujarnya. Kerangka kerja sama ini harus diwujudkan dalam agenda konkret, seperti penguatan rantai pasok regional, harmonisasi standar industri, dan perluasan pasar intra-ASEAN agar tidak berhenti pada retorika. Sehingga, dapat dibentuk koalisi negara berkembang untuk menyeimbangkan kekuatan negara adidaya yang makin agresif. ASEAN harus menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri, tangguh, dan dihormati dalam arsitektur global.  (Yoga)

UU No 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang ditetapkan pada 25 Februari ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para hakim konstitusi salah satunya diminta untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur pemisahan keuangan Danantara dan BUMN dari keuangan negara. Ketentuan tersebut dikhawatirkan akan membuka celah gratifikasi sekaligus menghambat upaya pemberantasan korupsi. Hingga Kamis (10/4) MK sudah menerima tujuh permohonan pengujian konstitusionalitas UU No 1/2025 tersebut. Salah satu permohonan diajukan tiga mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yaitu A Fachrur Rozi, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, dan Muhammad Jundi Fathi Rizky.

Ketiganya mempersoalkan Pasal 3H Ayat (2), Pasal 3X Ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 Ayat (5) UU BUMN karena bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal itu, intinya, mengatur keuntungan atau kerugian yang dialami Danantara dan BUMN dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian Danantara dan BUMN itu sendiri. Pasal itu juga mengatur Danantara dan pegawainya serta anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Rozi mengatakan, ketentuan pada pasal-pasal tersebut merugikan masyarakat. Sebab, telah memisahkan keuangan Danantara / BUMN dengan keuangan negara saat menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian BUMN / Danantara bukan keuntungan atau kerugian negara.

Padahal, adanya kerugian negara merupakan salah satu unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah diperbarui menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena itu, kata Rozi, keberadaan pasal-pasal pemisahan keuangan Danantara / BUMN dengan keuangan negara dalam UU BUMN dikhawatirkan menjadikan korupsi di lingkungan BUMN semakin sulit diberantas. Selain itu, keberadaan Pasal 3X Ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 Ayat (5) UU BUMN yang mengatur seluruh pejabat dan pegawai BUMN bukan pejabat negara juga dinilai dapat membuka celah gratifikasi di lingkungan Danantara / BUMN. Sebab, salah satu unsur dalam delik gratifikasi, seperti dimaksud di dalam Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor, adalah adanya unsur penyelenggara negara. (Yoga)