Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk siapa pun dan bahkan tanpa kuota impor. Jika benar-benar dilakukan, kebijakan itu bakal memicu banjir impor pangan, merugikan petani dan peternak, serta menghambat program swasembada pangan. Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Mentan dan Mendag menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Impor komoditas itu juga harus lebih terbuka untuk dilakukan siapa saja yang mampu mengimpornya.

”Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai, kok. Bikin kuota-kuota, habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor, enak saja,” katanya. Hal itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah RI untuk merespons pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 %. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, Rabu (9/4) mengatakan, selama ini, Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang cukup ringan untuk 12 komoditas pangan utama, yakni 0-10 % untuk beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan susu.

Dengan tarif ringan tersebut, impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir sudah melonjak 11,79 juta ton. Volume impor ke-12 komoditas itu pada 2014 sebanyak 22,56 juta ton, kemudian pada 2024 sudah mencapai 34,35 juta ton. ”Jika impor dibebaskan untuk siapa pun dan kuota impor dihapus, banjir impor pangan akan semakin besar. Ujung-ujungnya, petanilah yang bakal dirugikan,” ujarnya. Jika pemerintah berupa pembukaan keran impor secara masif dan bahkan tanpa kuota, semangat petani meningkatkan produksi pasti semakin pudar sehingga program swasembada pangan bakal terhambat. (Yoga)

Industri perbankan terus mencermati perkembangan dinamika pasar dan mengantisipasi berbagai risiko yang muncul akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Sejumlah langkah disiapkan, antara lain mengelola likuiditas secara prudent dan menempuh uji stres. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus Rp 16.943 per USD pada sesi penutupan perdagangan, Rabu (9/4). Rupiah yang mencatatkan koreksi terdalam sepanjang 2025 telah terdepresiasi 4,86 % dibanding akhir 2024.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menyampaikan, BCA senantiasa mencermati dinamika makroekonomi domestik dan global, terutama seiring dampak dari kebijakan tarif impor baru AS yang resmi berlaku mulai Rabu. Oleh Presiden AS, Donald Trump, Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 %, tertinggi ke-6 di antara negara anggota ASEAN lainnya. ”Kami meyakini pemerintah dan otoritas telah memiliki langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika perekonomian global tersebut,” kata Hera, Rabu. Dalam menghadapi dinamika makroekonomi terkini, BCA berfokus pada fundamental bisnis dan tetap bersikap prudent.

Permodalan dan likuiditas yang solid akan terus dipertahankan guna mengantisipasi dampak ketidak pastian. Hal itu sekaligus sebagai landasan pertumbuhan kredit yang berkualitas ke depan. Di tengah fluktuasi rupiah akibat tekanan ekonomi global, risiko keterpaparan valuta asing (valas) dikelola secara konservatif dengan menjaga rasio posisi devisa neto (PDN). ”BCA juga telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko pasar atas transaksi terkait risiko nilai tukar dan suku bunga, termasuk dengan melakukan penetapan dan kontrol limit risiko pasar. Tak hanya itu, BCA juga konsisten melakukan stress test (uji stres) dalam mengukur risiko,” tuturnya. (Yoga)

Penerapan tarif resiprokal pada produk-produk Indonesia mengusik kinerja ekonomi Jatim sebagai salah satu pusat industri manufaktur nasional. Jatim harus menggali terobosan baru agar stabilitas ekonominya tidak terganggu. Pemerintah AS menerapkan tarif resiprokal 32 % pada produk-produk Indonesia mulai 9 April 2025, yang juga berdampak pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur di Jatim. Wagub Jatim, Emil Dardak mencontohkan, dari sisi ekspor, Jatim menguasai produk alas kaki dan furnitur. Jatim punya pabrik alas kaki dengan kapasitas besar di Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Banyak juga industri furnitur, tersebar di Sidoarjo dan Mojokerto. Kedua industri merupakan sektor usaha padat karya yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

”Pangsa pasarnya (produk alas kaki dan furnitur) ke AS lumayan besar,” ujar Emil pada acara Halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Jatim Expo Surabaya, Selasa (8/4). Pengenaan tarif khusus impor ke AS itu bakal menggerus daya saing produk Indonesia di pasar AS. Melemahnya daya saing berdampak pada penurunan permintaan yang pada akhirnya berujung penurunan produksi di pabrik. Di sisi lain, Jatim memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas gandum dan kedelai dari AS. Impor dari AS itu dilakukan dalam jumlah besar karena gandum menjadi bahan baku industri roti. Adapun kedelai menjadi bahan baku industri kecil menengah yang memproduksi produk makanan berupa tempe dan tahu. ”Kita tidak bisa lagi duduk tenang saat ini karena dunia terus bergejolak. Itu adalah contoh-contoh masalah yang harus segera dicarikan terobosan,” kata Emil. (Yoga)

Bank DKI setidaknya sudah tiga kali mengalami gangguan sistem seperti yang terjadi pada masa Idul Fitri 2025. Gangguan ini menimbulkan kebocoran dana perusahaan sehingga akan ada audit, melibatkan pihak ketiga dan proses hokum di kepolisian. Nasabah Bank DKI melaporkan tidak bisa melakukan transaksi di ATM, melalui layanan digital Jak One Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran 2025. Kondisi ini di alami Herlina (24), warga Tanah Abang, Jakpus. Ia harus bolak-balik lebih dari empat kali ke ATM Bank DKI di kelurahan dekat rumahnya karena gangguan layanan saat Lebaran. ”Awalnya saya kira kartu ATM yang bermasalah. Ternyata memang sistemnya lagi error,” ujar Herlina, Rabu (9/4).

Namun, saat ini layanan Bank DKI di lokasinya sudah kembali normal. Dalam rapat terbatas antara Pemprov Jakarta dan Bank DKI juga terungkap bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. ”Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Sistem informasi dan teknologi tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik, sehingga terus terang ada kebocoran,” kata Gubernur Jakarta, Pamono Anung seusai rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu. Namun, ia memastikan kebocoran bukan berasal dari dana nasabah, melainkan dari dana cadangan Bank DKI. Dana nasabah dipastikan tetap utuh.

Pramono memutuskan mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Jabatannya untuk sementara dipegang Dirut Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Selain pencopotan, Bank DKI juga diminta melaporkan gangguan sistem ini ke Bareskrim Polri. Kemudian, lembaga independen akan mengaudit BUMD itu. Pemprov Jakarta meminta kasus ini diusut tuntas untuk memastikan keandalan layanan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bank DKI, seiring dengan wacana bank milik daerah itu untuk melantai di bursa saham. (Yoga)

Tarif impor resiprokal yang diterapkan AS resmi berlaku pada Rabu (9/4). Sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah dan pelaku industri untuk menyikapi dampak tarif yang berpotensi memperluas perang dagang, pelambatan industri, hingga gejolak ekonomi dunia, antara lain, menggarap diversifikasi atau perluasan pasar. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengungkap, dampak pemberlakuan tarif impor resiprokal terhadap penjualan keramik Indonesia ke AS sangat minim karena AS bukan negara tujuan utama ekspor keramik. Selama ini, AS mengimpor keramik terbesar dari India dan China. Namun, Indonesia perlu mewaspadai ancaman lonjakan impor keramik dari China dan India akibat pengalihan ekspor keramik ke AS sebagai dampak tarif impor resiprokal.

Di sisi lain, ada peluang besar yang dapat digarap Indonesia di tengah tantangan pasar dunia, yakni perluasan pasar ke negara-negara anggota ASEAN. Peluang terbuka bagi industri keramik Indonesia yang cukup berdaya saing di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN selama ini menjadi tujuan utama ekspor keramik Indonesia. Ekspor produk keramik Indonesia saat ini menguasai pasar di Filipina, Thailand, dan Malaysia. Ia menilai, pasar potensial ASEAN tak hanya ditiga negara itu,tetapi juga Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Singapura. ASEAN dengan 680 juta jiwa dinilai merupakan pasar ekspor yang strategis dengan tren permintaan keramik yang besar. Permintaan keramik di 11 negara anggota ASEAN sudah melampaui 1,2 miliar meter persegi per tahun. Hal itu memberikan peluang pasar bagi industri keramik Indonesia yang berkapasitas 625 juta meter persegi per tahun.

Salah satu upaya meningkatkan permintaan keramik dalam negeri adalah program strategis pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dengan asumsi luas hunian 36 meter persegi, kebutuhan keramik untuk program 3 juta rumah mencapai 110 juta meter persegi per tahun. ”Program 3 juta rumah mampu meningkatkan utilisasi industri keramik nasional hingga sebesar 17 % jika dikelola dengan baik,” kata Edy. Perusahaan industri keramik PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) melihat program 3 juta rumah berpotensi sebagai pendorong pasar industri keramik dalam negeri. Arwana saat ini menggarap pasar keramik untuk segmen menengah ke bawah sebesar 37 % dari total portofolio, segmen menengah 50 %, dan segmen atas sejumlah 13 %. Kapasitas perseroan untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai 87 % dari total portofolio produk. (Yoga)

Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.

Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS  Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)

Kebijakan terbaru Presiden Donald Trumph untuk memberlakukan tarif tinggi pada berbagai negara telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan ekonomi, pemimpim bisnis, dan mitra internasional. Tarif ini mencakup pajak mininmum 10% untuk semua import dan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, yang diterapkan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri domestik. Ekonom telah memperingatkan bahwa tarif ini dapat menyebabkan peningkatan harga konsumen, karena pengusaha mungkin akan membebankan biaya lebih tinggi dari barang impor kepada konsumen. Skenario ini dapat berkontribusi pada inflasi yang meningkat dan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Carl Weinberg dari High Frequency Economics,  meramalkan kontraksi tajam pada ekonomi AS sebesar 4,5% pada kuartal kedua tahun 2025, dengan kontraksi yang terus berlanjut pada paruh kedua tahun tersebut. Michael Feroli dan JP Morgan memprediksi resesi dimulai pada Juni, sementara Alec Philips dari Goldman Sacsh meningkatkan probabilitas resesi 12 bulan menjadi 45%, sekaligus memotong perkiraan pertumbuhan PDB 2025 menjadi 0,5%. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Kondisi inflasi hingga Maret 2025 masih terkendali sebesar 1,03% secara year on year (yoy), setelah bulan sebelumnya mencatatkan deflasi. Pemerintah optimistis inflasi pada tahun ini berada di kisaran 2,5%, kurang lebih 1% dengan terus menjaga stabilitas harga bahan pangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, inflasi Maret 2025 terus dijaga agar terkendali, khususnya untuk harga pangan agar tetap stabil di masa Ramadan dan Idul Fitri. Langkah pemerintah menjalankan paket kebijakan pada Ramadan turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas inflasi.

"Berbagai insentif yang diberikan seperti diskon tarif tol dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah DTP tiket pesawat di masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri berkontribusi menahan kenaikan inflasi, sehingga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025," ucap Febrio. Berdasarkan komponen, inflasi inti tercatat pada level 2,48% (yoy). Sebagian besar kelompok pengeluaran meningkat, terutama kelompok pakaian dan alas kaki seiring meningkatnya permintaan jelang Idul Fitri. Komponen inflasi pangan bergejolak tercatat sebesar 0,37% yang didorong oleh penurunan harga beras dan produk unggas. Meskipun demikian, beberapa komoditas pangan tercatat meningkat secara bulan ke bulan  karena peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri. (Yetede)

Pergerakan harga komoditas yang berfluktuasi sepanjang tahun 2024, berimbas pada kinerja keuangan emiten anggota BUMN holding pertambangan MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Meski mencatatkan penurunan laba bersih 18,41% ke level Rp10,92 triliun pada 2024, emiten-emiten MIND ID diyakini akan tetap membagikan dividen dalam jumlah besar. Tahun lalu, jumlah dividen yang dibagikan  emiten MIND ID mencapai Rp 7,65 trliun, yang dikontribusi dari dividen Antam sebesar Rp 3,07 triliun dan Bukit Asam Rp4,58 triliun, sementara vale Indonesia dan Timah tidak membagikan dividen. Dividen yang dibagikan Antam mencapai 100% laba bersih 2023, dan Bukit Asam sebesar 75% dari total laba bersih perseroan. "Untuk dividen yield tahun buku 2024 yang akan dibagikan, kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena emiten-emiten MIND ID ini masih memiliki komitmen kuat dalam membagikan dividen," kata senior Market Chartist Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta kepada Investor Daily. Nafan meyakini. Walaupun kinerja laba secara keseluruhan mengalami penurunan, emiten-emiten anggota MIND ID tersebut cukup loyal dalam membagikan dividen kepada negara dan pemegang saham ritel. (Yetede)