Lebaran 2025 terasa getir bagi Maya (31) warga Jakpus. Sejak terkena PHK pada Maret 2025, Maya harus memangkas sepertiga pengeluarannya. Tak ada lagi makan di luar, tak ada tabungan untuk liburan. Bahkan, kiriman rutin untuk sang ibu harus dikurangi. ”Yang terasa paling menderita sekarang adalah tidak bisa mengirim uang kepada ibu banyak-banyak. Padahal, kebutuhan di rumah sana juga banyak. Saya sedih,” ujar Maya, Minggu (6/4) di Jakarta. Dia juga memutus kartu kredit dan sepenuhnya hidup dari dana darurat sebesar 12 kali gaji yang cukup dipakai setahun asal dia menjalani gaya hidup yang lebih ketat, seperti, memotong biaya transportasi, perawatan kulit atau skincare hingga 70 %, tidak menonton bioskop, mengurangi layanan berbasis langganan dan memasak lebih irit.

Ketika bersilaturahmi dengan keluarga besar beberapa hari lalu, suasana yang dia rasakan pun tidak semeriah biasanya. Ada beberapa kerabatnya yang menghadapi ”ujian” yang sama, terkena PHK. Neneknya yang memiliki usaha pembuatan sarung bahkan kini kesulitan menggaji pegawai karena kas defisit selama setahun terakhir. Tekanan ekonomi menjalar ke berbagai sektor. Dampaknya paling terasa kentara pada masa Lebaran 2025, momen yang selama ini mampu meningkatkan gairah konsumsi nasional. Sinyal melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat jelang Lebaran tecermin pada data BPS Februari 2025. Dalam laporannya, BPS menyebut Indonesia mengalami inflasi minus atau deflasi 0,48 % dibanding bulan sebelumnya.

Dalam laporan yang diterbitkan Rabu (26/3) bertajuk ”Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025”, Center of Reform on Economics (CORE) menyebut munculnya deflasi sebagai sinyal bahwa momen bulan Ramadhan dan masa Idul Fitri 2025 gagal meningkatkan gairah konsumsi di masyarakat. Artinya, ada indikasi mengarah ke pelemahan daya beli. Diduga ada anomali daya beli masyarakat yang tertekan oleh karut-marut ekonomi domestik, mulai dari gelombang PHK sejak 2022, sulitnya mencari pekerjaan formal, hingga mandeknya pertumbuhan upah riil di berbagai sektor. Situasi seperti itu diyakini menjadi faktor penyebab jumlah pemudik pada H-10 hingga H+2 Lebaran 2025 menurun disbanding periode yang sama pada 2024. Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadhila Maulida, berpendapat, penurunan jumlah pemudik berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi, seperti pendapatan asli daerah (PAD).

Begitu pula produk domestik bruto (PDB) tingkat nasional dan regional (PDRB), khususnya dari pariwisata dan pendapatan UMKM. Proyeksi tersebut terlihar dari tingkat okupansi hotel yang merosot dan lesunya bisnis persewaan mobil. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Bogor (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay menyebut okupansi hotel saat libur Lebaran 2025 turun 20 % dibanding tahun 2024. Dalam sepekan, 30 Maret hingga 5 April 2025, tingkat okupansi hotel di Bogor tercatat 83 %. Namun, sepanjang Maret 2025 hanya di angka 28 %, jauh disbanding Maret 2024 yang mencapai 51 %. ”Hingga Lebaran 2025, ada ribuan pekerja rumahan di sektor hotel yang dirumahkan atau cuti tidak berbayar (unpaid leave),” ucap Yuno, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi PHRI. (Yoga)