Penggalangan dana di pasar modal lewat rights issue dan private placement masih meriah. Aksi korporasi ini dinilai menarik untuk menghimpun dana berbiaya murah demi memperkuat permodalan emiten. Terbaru, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) merampungkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Lewat private placement ini, MAPB menghimpun dana sebesar Rp 434 miliar dari empat pihak penyetor modal. Sementara, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) mendapat persetujuan pemegang saham untuk menggelar aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. SAPX berencana rights issue sebanyak-banyaknya 2,49 miliar saham. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengamati aksi emiten mengeksekusi rights issue atau private placement akan memperhatikan sejumlah faktor. Terutama dari strategi ekspansi, kondisi pasar dan industri, serta makro ekonomi. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora melihat, momentum saat ini cukup ideal untuk menggelar ekspansi. Maklum, outlook ekonomi dan kondisi industri kondusif untuk mendukung bisnis. Sementara kondisi pasar modal juga terbilang stabil dengan tingkat fluktuasi yang relatif terjaga. Founder dan CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto sepakat, efek dilusi kepemilikan saham yang bisa timbul dari rights issue dan private placement perlu dicermati. Menurut Fendi, private placement bisa lebih memberi sinyal positif lantaran aksi ini membawa investor baru.

Kinerja positif Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dinilai masih berlanjut hingga akhir tahun ini. Salah satu pendorongnya adalah pertumbuhan penyaluran kredit yang dicatatkan oleh bank ini. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, terbentuknya holding ultra mikro memang telah memberikan dampak yang positif bagi BBRI. Ini dilihat dari akses keuangan yang telah diberikan kepada lebih dari 36 juta nasabah sejak berdiri tahun 2021. Nico melihat, jumlah tersebut meningkat 19,6% secara tahunan atau year on year (yoy). UMi mempunyai target 45 juta nasabah hingga tahun 2024. "Ini akan mendorong pertumbuhan kredit mikro BBRI," ujarnya, Selasa (22/8). Di sisi lain, pemerintah mengurangi alokasi kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini dari Rp 450 triliun menjadi Rp 297 triliun. Ini berkaitan dengan penyaluran dana KUR di semester I-2023 sebesar Rp 10,5 triliun atau hanya 23% dari target awal. Pemerintah juga telah melakukan beberapa perubahan mendasar pada sistem KUR di tahun ini, termasuk penerapan suku bunga dan margin berjenjang bagi debitur KUR. Kriteria peminjam KUR juga diubah menjadi hanya mereka yang belum pernah mengambil pinjaman komersial. Kepada Riset Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi melihat, hal tersebut berpotensi membuat BBRI alami penurunan alokasi KUR. Namun, ini dinilai tidak akan berdampak besar. "Karena BBRI telah meningkatkan penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yakni produk pinjaman modal kerja dan investasi di tahun ini dengan target pertumbuhan tahunan sebesar 14%-16%," kata Prasetya, kemarin (22/8). Analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim berpendapat bahwa saat ini suku bunga acuan masih tertahan di 5,75%. Alhasil, adanya penuruan suku bunga di akhir tahun membuat likuiditas semakin tinggi. Ini juga berpotensi menjadi katalis positif untuk BBRI dalam menurunkan biaya dana atau cost of fund.

Tren melandainya laju inflasi, tampaknya tak cukup bagi perbankan di Tanah Air untuk mengerek turun suku bunganya. Lihat saja, rata-rata suku bunga perbankan, baik simpanan maupun kredit masih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), tren suku bunga kredit masih tinggi. Misalnya, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terhadap BI7DRR pada Mei 2023, tercatat berada di 8,79% sama dengan posisi bulan sebelumnya. Sementara suku bunga simpanan perbankan masih bergerak naik, dengan rata-rata tingkat bunga deposito Rupiah seluruh bank di level 3,83% pada Juni 2023. Data BI sejalan dengan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, secara umum suku bunga DPK bank cenderung naik secara tahunan. Ada beberapa faktor penyebab suku bunga acuan BI tidak kunjung turun meski inflasi melandai. "Ini karena bunga acuan di negara lain masih cenderung naik, terutama suku bunga Amerika Serikat Fed fund rate," papar Eko, Selasa (22/8). Ekonom sekaligus Ahli Keuangan dan Pasar Modal Budi Frensidy menimpali, suku bunga domestik masih akan bertahan hingga beberapa bulan ke depan. "Jika bunga The Fed mulai diturunkan, BI juga akan menurunkan bunga acuan. Bunga deposito, simpanan, dan kredit akan mengikuti bunga BI," katanya. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi AS Atturidha menyebut, kebijakan suku bunga Bank Mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar, struktur biaya dana, penyaluran kredit, dan tren suku bunga di pasar. Saat ini, SBDK Bank Mandiri bervariasi mulai dari 7,30% hingga 11,30%. Segmen kredit mikro memiliki SBDK yang paling tinggi, di level 11,30%. Bunga KPR menjadi yang terendah, di level 7,30%.

Penempatan investasi asuransi jiwa di reksadana terus menurun. Sementara porsi investasi aset berbasis pendapatan tetap meningkat. Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi reksadana asuransi jiwa turun 34,82% secara tahunan menjadi Rp 92,59 triliun di Juni 2023. Sementara porsi investasi di SBN naik 28,17% secara tahunan menjadi Rp 151,31 triliun. Investasi di aset obligasi korporasi juga naik 18% menjadi Rp 35 triliun (lihat tabel). "Mayoritas alokasi reksadana pun ada di jenis reksadana pendapatan tetap," terang Plt. Direktur Utama BNI Life Eben Eser Nainggolan kepada KONTAN, Selasa (22/8). Ini sejalan adanya surat edaran OJK (SEOJK) nomor 5 dan peraturan OJK (POJK) nomor 5 tentang PAYDI atau unitlink. Sehingga penempatan dana investasi unitlink banyak menempatkan investasi di aset pendapatan tetap. Secara historis, porsi investasi reksadana BNI Life turun 24,51% menjadi Rp 6,63 triliun pada Juli 2023. Sementara investasi di SBN RI naik 42,25% menjadi Rp 9,4 triliun di Juli 2023. "Porsi investasi obligasi paling besar, di kisaran 60%," terang Eben, Selasa (22/8). Direktur Utama PT Asuransi BRI Life Iwan Pasila pun mengatakan, BRI Life hanya menempatkan investasi pada instrumen reksadana di bawah 10%. Sementara porsi surat utang negara (SUN) mencapai 65%, obligasi sekitar 14% dan deposito sekitar 10%.

Kendati perekonomian nasional terus menapaki jalur positif, rupanya pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Salah satunya adalah efek penyusutan surplus neraca perdagangan nasional yang belakangan makin menyita perhatian. Data kurang menggembirakan tersebut memiliki impak yang tak bisa diremehkan pada ketahanan eksternal. Tantangan lainnya adalah neraca transaksi berjalan yang berada pada teritorial defisit sehingga makin membebani neraca pembayaran Indonesia (NPI). Selama ini, NPI menjadi tolok ukur transaksi atas beragam aktivitas ekonomi nasional. Neraca transaksi berjalan merupakan salah satu komponen pembentuk NPI. Neraca transaksi berjalan diukur dari kinerja perdagangan ekspor, lalu lintas devisa, serta lalu lintas jasa. Komponen NPI lainnya adalah transaksi modal dan finansial yang meliputi investasi portofolio dan investasi langsung. Termutakhir Bank Indonesia (BI) mencatat, NPI pada kuartal II/2023 defisit US$7,4 miliar. Padahal, dalam dua kuartal sebelumnya, NPI tercatat selalu surplus. Penurunan kinerja tersebut disebabkan oleh defisit neraca transaksi modal dan finansial serta neraca transaksi berjalan. Kondisi kurang menggembirakan itu dipengaruhi oleh penurunan ekspor nonmigas yang sejalan dengan moderasi harga komoditas dan komplikasi ekonomi global, sedangkan impor masih cukup tinggi. Adapun, necara transaksi berjalan defisit US$1,9 miliar setelah pada kuartal sebelumnya surplus US$3 miliar. Defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer pun juga terpantau meningkat. Otoritas moneter pun menyadari betul kondisi tersebut. Akan tetapi, BI tetap optimistis kinerja NPI bakal meningkat seiring dengan berbagai strategi yang disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah terus memperluas pasar ekspor, memfokuskan penanaman modal asing (PMA) pada sektor yang berorientasi ekspor, serta memacu penghiliran SDA. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral terus mencermati dinamika perekonomian global yang memengaruhi NPI. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho, mengatakan defisit transaksi berjalan sejauh ini masih dalam batas aman. Sementara itu, kalangan ekonom memandang defisit NPI merupakan persoalan serius yang perlu direspons pemangku kebijakan, mengingat tingginya ketidakpastian dunia dewasa ini. Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro, menghitung setidaknya sejak 2010, hanya ada dua periode terjadinya defisit transaksi berjalan serta transaksi finansial secara bersamaan, yakni pada kuartal II/2020 tatkala pandemi Covid-19, dan kuartal II/2023.

JAKARTA,ID-Neraca transaksi berjalan kembali mengalami defisit pada kuartal II-2023, yaitu US$ 1,9 miliar (0,5% dari PDB), setelah terus surplus selama tujuh kuartal atau sejak kuartal III-2021. Defisit tersebut terjadi di tengah penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik. Akibat defisit transaksi berjalan itu, neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal II-2023 juga kembali defisit sebesar sebsara US$ 7,4 miliar. Pemicu defisit NPI lainnya adalah transaksi finansial yang defisit Rp4,97 miliar seiring dampak tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sedangkan transaksi modal tercatat hanya surplus US$ 5 juta. NPI terakhir defisit pada kuartal I-2023, transaksi berjalan  masih surplus US$ 3 miliar (0,9% dari PDB). Sementara itu, defisit transaksi berjalan, (current account deficit/ CAD)  terakhir sebelumnya yang terjadi pada kuartal II-2021 adalah sebesar US$ 1,93 miliar. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Wahyu Agung Nugroho mengatakan, kondisi defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal II-2023 masih termasuk rendah. Defisit tersebut diperkirakan  tidak akan memberikan dampak  negatif kepada perekonomian domestik. (Yetede)

JAKARTA,ID-Merjer PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dengan Pelita Air akan memperkuat fundamental perseroan pasca-restrukturisasi utang akhir tahun lalu. Direktur Utama garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, rencana merjer itu sejalan dengan langkah transformatif perseroan bersama pelaku industri aviasi Indonesia untuk memperbaiki industri sekaligus memacu profitabilitas. "Karena itu, proses merger ini akan terus kami sampaikan secara berkelanjutan, jika ada tindak lanjut penjajakan yang lebih spesifik," kata Irfan, Selasa (22/08/2023). sejuah ini, Irfan menyatakan, diskusi merger Garuda Indonesia Grup dan Pelita Air masih berlangsung insentif. Dia memastikan, perseroan menyambut baik inisiatif merjer tersebut sambil terus mengkaji prospek bisnis yang hati-hati. Itulah sebabnya, dia menyatakan, perseroan masih mengeksplorasi berbagai peluang sinergi bisnis yang dapat menggenjot profitabilitas sekaligus  memperkuat ekosistem penerbangan di Indonesia. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyiapkan Pelita Air sebagai maskapai penerbangan nasional pengganti Garuda, jika emiten itu gagal mencapai restrukturisasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Pertamina International Shipping (PIS) mendukung target net zero emission 2060 Pemerintah Indonesia sekaligus ikut turut andil dalam mengurangi polusi udara  dengan menerapkan kebijakan dekarbonisasi di sejumlah lini bisnis dan operasional perusahaan. CEO PIS Yoki Firnandi memaparkan berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), industri shipping dunia tercatat berkontribusi hingga 3% dalam emisi karbon dunia. "Namun bukan berarti dengan prosi  tersebut kita tidak melakukan  sesuatu untuk mengurangi  polusi dan emisi. PIS sebagai bagian dari internasional players harus memenuhi  regulasi dan standar bisnis yang berkelanjutan ke depannya," kata Yoki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/08/2023). PIS, kata Yoki, selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam operasionalnya melalui inisiatif jangka pendek maupun panjang. Saat ini, inisatif yang pailng efektif secara terus dalam mereduksi karbon di industri perkapalan adalah dengan menerapkan peningkatan efisiensi operasi, seperti pembersih lambung kapal secara terus menerus, pemasangan energi saving device, dan pengaturan kecepatan  kapal pada kecepatan optimum/ekonomis. (Yetede)

JAKARTA, ID-negara Indonesia saat ini disebut tengah 'memanen' dan dilanda berbagai kejahatan digital, termasuk disektor keuangan. Penyebabnya antara lain karena rendahnya kesadaran masyarakat di Tanah Air, termasuk institusi/BUMN/swasta, yang kurang perduli dengan keamanan digital dan menjaga data-data pribadi yang dimiliki/dikelolanya. Para penjahat pun banyak memanfaatkan data pribadi untuk memulai aksi kriminalnya, melalui kecanggihan di era yang sudah serta terdigitalisasi.  Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, penetrasi internet tengah menjangkau 215,63 juta atau 78,18% terhadap total 275,77 juta populasi diseluruh wilayah Indonesia  akhir 2022/awal 2023. Jumlah meningkat dibandingkan 210 juta atau 77,02% terhadap total populasi tahun sebelumnya. Namun, dari survei yang sama itu, sebanyak 74,59% responden juga mengaku tidak tahu terkait kerentanan keamanan digital/siber. Seiring dengan itu, 34,47% responden tidak tau apa yang mesti dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi. sebanyak 66,82% responden pun mengaku belum pernah mengganti kata kunci untuk menjaga data pribadinya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penundaan penawaran perdana saham PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memantik sinyal waspada terhadap ketahanan energi. Produksi minyak dan gas Indonesia sulit terpenuhi tanpa ekspansi agresif dari perusahaan pelat merah tersebut. PHE saat ini berkontribusi sebesar 68% pada produksi minyak nasional dan 33% pada produksi gas nasional. Tanpa dana segar yang semula diproyeksikan bisa diperoleh dari initial public offering (IPO), kemampuan ekspansi anak perusahaan Pertamina tersebut terbatas. Sebelumnya, pemerintah berencana melepas saham PHE  ke publik untuk menambah  modal mendongkrak produksi minyak dan gas. Mengutip pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada 15 Juni lalu, aksi korporasi tersebut penting didorong terlaksana pada tahun ini. "Karena ini momentum untuk fokus meningkatkan yang namanya ketahanan energi,". Sebulan kemudian, pemerintah mengumumkan IPO PHE ditunda. Salah satu alasannya adalah karena harga minyak sedang turun dan kondisi pasar modal yang belum mendukung. Vice Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan perusahaan masih menunggu arahan dari pemerintah ihwal kelanjutan rencana tersebut. (Yetede)