JAKARTA — Langkah bank sentral menetapkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate) bulan ini diproyeksi tak akan mudah. Selisih BI Rate yang makin tipis dengan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) atau Fed Fund Rate menimbulkan dilema antara menaikkan bunga untuk memperlebar gap atau tetap mempertahankan level suku bunga saat ini untuk mendukung upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi tetap ekspansif. Fed Fund Rate saat ini berada di level 5,25-5,50 persen, hanya terpaut 0,25 persen dari BI Rate yang berada di level 5,75 persen. Adapun hasil kebijakan ketetapan suku bunga acuan akan diumumkan Bank Indonesia dalam hasil Rapat Dewan Gubernur hari ini.

Ekonom dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai, Bank Indonesia masih perlu menahan suku bunga acuan di level saat ini guna menahan tekanan eksternal terhadap rupiah dan adanya potensi kenaikan lanjutan Fed Fund Rate sebelum akhir tahun. “Kami melihat BI perlu mempertahankan suku bunga acuan 5,75 persen dengan tetap memantau stabilitas rupiah dan menjaga inflasi,” ujarnya, kemarin, 23 Agustus 2023. Adapun tingkat bunga tersebut sudah dipertahankan bank sentral setidaknya dalam delapan bulan terakhir atau sejak Januari 2023. (Yetede)

JAKARTA – Para pengelola modal ventura dianggap masih memiliki peluang untuk bertahan di tengah tekanan bisnis digital. Direktur Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa sektor harus konsisten menghimpun dan menyalurkan dana agar tetap sehat.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan jika usaha rintisan atau startup yang dibiayai terus merosot, kata Bhima, perusahaan modal ventura bisa menawarkan kepemilikan saham kepada investor lain (private offering). “Cara ini menjadi salah satu alternatif. Para pengelola modal ventura pun bisa mendorong startup potensial segera melantai di pasar modal,” tuturnya kepada Tempo, kemarin, 23 Agustus 2023.

Menurut Bhima, inkubasi atau program pendampingan yang disediakan para penyokong modal ventura menjadi lebih ketat sejak masa pandemi. Saat ini, dia meneruskan, para penyokong dana hanya melirik startup yang dibutuhkan oleh pasar. Model bisnis penggenjot promosi—sering diistilahkan sebagai bakar uang—juga dianggap tak lagi menarik bagi investor. (Yetede)

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas reformasi birokrasi adalah indeks efektivitas pemerintahan, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan independensinya, serta kualitas perumusan kebijakan hingga kredibilitas komitmen pemerintah. Bank Dunia mencatat efektivitas pemerintahan Indonesia berada di peringkat ke-62 dengan skor 0,38 pada 2021 dalam skala -2,5 yang terendah hingga 2,5 yang tertinggi. Tetangga kita di ASEAN, Singapura, adalah negara dengan birokrasi terbaik di dunia. Adapun Fiji, salah satu negara yang pernah belajar dari Indonesia, memiliki peringkat lebih baik dari kita dengan posisi di urutan ke-52.

Setelah 25 tahun reformasi berlangsung, target indeks efektivitas birokrasi masih jauh dari kata sukses. Misalnya, target pemerintah untuk mendapatkan skor 0,5 pada 2014 gagal dicapai. Dalam dua periode pemerintahan Joko Widodo, indeks ini seakan-akan tenggelam dan pemerintah lebih memilih instrumen buatan sendiri untuk mengukur kesuksesannya. Alih-alih memperkuat reformasi birokrasi, eksekutif dan legislatif malah sibuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini termasuk eksistensi Komisi ASN dan “operasi penyelamatan” tenaga honorer non-ASN, yang semula hanya untuk honorer kategori dua (K2) yang berjumlah 300 ribuan tapi kini meledak hingga 2 jutaan orang. Beragam kebijakan eksotis pun belum secara tuntas dan kontekstual menjawab tuntutan menuju birokrasi yang efektif. Orientasi agenda reformasi birokrasi tampaknya semakin jauh dari harapan. (Yetede)

Pengenaan retribusi 10 dollar AS atau sekitar Rp 150.000 kepada setiap wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali akan diberlakukan mulai Februari 2024. ”Peraturan daerah mengenai penerapan retribusi sudah selesai. Tinggal menunggu peraturan gubernur Bali mengenai tata cara pemungutan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun, Senin (21/8/2023) malam, di Jakarta. (Yoga)

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Selasa (22/8/2023), di Jakarta mengatakan, inklusi keuangan yang makin luas diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan mengakses layanan jasa keuangan, masyarakat bisa mendapat permodalan. (Yoga)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Laju konsumsi rumah tangga hingga pertengahan bulan ini masih terpantau stabil, bahkan berpotensi meningkat menjelang akhir tahun. Meski demikian, tren konsumsi masyarakat dari kelas ekonomi bawah perlu diantisipasi. Mereka merogoh tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tren perlambatan ekonomi. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), tren belanja masyarakat hingga pertengahan Agustus 2023 masih terjaga stabil dan menunjukkan resiliensi. Per 13 Agustus 2023, MSI mencatatkan nilai 164,4. Jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi atau Januari 2020, tingkat belanja masyarakat tumbuh hingga 64,4 %. Sampai Juli 2023, tren belanja masyarakat mencatat angka 168,1 atau tumbuh 31,8 % secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laju belanja masyarakat   diperkirakan akan terus meningkat di sisa tahun ini, mendekati masa kampanye pemilu.

Berdasarkan kelompok pendapatan, belanja oleh kelompok bawah (masyarakat dengan rata-rata saldo tabungan di bawah Rp 1 juta) per Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan dibandingkan posisi Juli 2022. Laju konsumsi oleh masyarakat kelompok bawah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan belanja kelompok menengah (masyarakat dengan saldo tabungan Rp 1 juta-Rp 10 juta) yang tumbuh 35,96 % secara tahunan dan kelompok atas (masyarakat dengan saldo tabungan di atas Rp 10 juta) yang tumbuh 18 %n secara tahunan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, secara umum, kenaikan belanja masyarakat dari kelompok bawah lebih banyak ditopang oleh tabungan. Seiring dengan belanja yang naik, tingkat dana pihak ketiga atau dana tabungan kelompok bawah pun anjlok hingga menyentuh level terendah sejak Januari 2022, yaitu 83,0. (Yoga)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Exotic Tenun Fest 2023 di Kota Kupang, Jumat-Minggu (25-27/8/2023). Sejumlah penenun binaan BI diundang dalam acara yang juga didukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah NTT itu. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Donny Heatubun mengatakan, karya tenun NTT banyak disukai pasar karena memiliki motif yang kaya. Sebanyak 22 kabupaten/kota di NTT pun memiliki motif tenun yang berbeda-beda. Dalam acara promosi produk tenun ini juga digelar pelatihan bagi para perajin. (Yoga)

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berbalik defisit pada kuartal II-2023, setelah mencatat surplus senilai US$ 6,52 miliar di kuartal I-2023. Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit NPI periode April hingga Juni 2023 sebesar US$ 7,4 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, defisit NPI dipicu oleh defisit transaksi berjalan serta defisit transaksi modal dan finansial. Berdasarkan data BI, defisit transaksi modal dan finansial tercatat US$ 5,0 miliar atau 1,4% PDB. Hal itu seiring defisit investasi portfolio dan investasi lainnya karena ketidakpastian pasar global. Namun, defisitnya tertahan oleh arus masuk modal asing ke pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan pasar saham, seiring kondisi ekonomi domestik yang membaik dan imbal hasil aset keuangan yang menarik. Sedangkan investasi asing lainnya mencatatkan kenaikan defisit yang disebabkan pembayaran neto utang luar negeri yang meningkat. Sedangkan investasi langsung tetap surplus. Namun, Erwin memberi catatan, surplus itu menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, defisit transaksi modal dan finansial pada periode itu akibat ketidakpastian global. "Para penanam modal maupun dunia usaha berhati-hati dalam menarik pinjaman maupun investasi, dengan melihat perkembangan global," kata dia kepada KONTAN, Selasa (22/8). Sedangkan Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mewanti-wanti, pergerakan neraca transaksi modal dan finansial ke depan akan dipengaruhi oleh kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global. Ini akan memicu sikap untuk menghindari risiko di investasi portofolio, termasuk di pasar saham.

Penggalangan dana di pasar modal lewat rights issue dan private placement masih meriah. Aksi korporasi ini dinilai menarik untuk menghimpun dana berbiaya murah demi memperkuat permodalan emiten. Terbaru, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) merampungkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Lewat private placement ini, MAPB menghimpun dana sebesar Rp 434 miliar dari empat pihak penyetor modal. Sementara, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) mendapat persetujuan pemegang saham untuk menggelar aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. SAPX berencana rights issue sebanyak-banyaknya 2,49 miliar saham. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengamati aksi emiten mengeksekusi rights issue atau private placement akan memperhatikan sejumlah faktor. Terutama dari strategi ekspansi, kondisi pasar dan industri, serta makro ekonomi. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora melihat, momentum saat ini cukup ideal untuk menggelar ekspansi. Maklum, outlook ekonomi dan kondisi industri kondusif untuk mendukung bisnis. Sementara kondisi pasar modal juga terbilang stabil dengan tingkat fluktuasi yang relatif terjaga. Founder dan CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto sepakat, efek dilusi kepemilikan saham yang bisa timbul dari rights issue dan private placement perlu dicermati. Menurut Fendi, private placement bisa lebih memberi sinyal positif lantaran aksi ini membawa investor baru.