Asep Hidayat Mustofa (36) tak pernah menyangka bakal membawa trofi Kalpataru pulang ke rumahnya di Kampung Waluran 2, Kabupaten Sukabumi, Jabar. Dia menerima Kalpataru Perintis Lingkungan pada 5 Juni 2023, lewat kiprahnya bersama Desa Wisata Hanjeli yang dirintis sejak 2017. Lewat tanaman hanjeli (Coix lacryma–jobi L), dia mengajak warga di Kampung Waluran untuk berdaya. Secara sukarela, Asep mendampingi warga menanam dan mengolah hanjeli sebagai sumber makanan bergizi. Warga yang sebagian besar perempuan juga dilatih menata rumahnya menjadi penginapan untuk wisatawan. Ada juga yang belajar beragam kerajinan, mulai dari gelang hingga tasbih. Hasilnya, sajian wisata menambah kesejahteraan bagi sedikitnya 40 warga. ”Dari wisata, warga bisa mendapat hasil tambahan Rp 1 juta. Bisa lebih kalau ada warga yang rumahnya dijadikan tempat menginap,” ujar Asep, Selasa (15/8).

Lebih dari sekadar rupiah, kiprah hanjeli ternyata ikut menyelamatkan nyawa. Selain menguatkan struktur tanah rawan longsor, Desa Wisata Hanjeli juga memberikan harapan baru. Sebelumnya, akibat minim pilihan, banyak warga bekerja sebagai pekerja migran hingga petambang emas ilegal. Kini, mereka tidak perlu lagi bertaruh nyawa. ”Meski tidak ingin mengulanginya, banyak pelajaran yang didapatkan (dari menjadi pekerja migran). Salah satunya kemampuan berbahasa asing. Lama di luar negeri, sebagian warga fasih bahasa Inggris, Arab, hingga Kanton,” kata Asep, pekerja migran di Arab Saudi periode 2007-2010. Salah satu warga yang jago bahasa asing adalah Cum Ahmawati, yang 16 tahun wira-wiri ke Arab Saudi, Hong Kong, Oman, Malaysia, dan Bahrain. Sempat menjadi pemecah batu hasil tambang emas, ia bergabung dengan Desa Hanjeli pada 2017. Kemampuannya berbahasa Arab, Inggris, dan Kanton memikat Asep. Ahmawati kini menjadi koordinator pemandu wisata di Desa Wisata Hanjeli. (Yoga)

Aneka program dan proyek bernilai total 129 miliar USD akan ditawarkan dalam Forum ASEAN-Indo Pasifik, 5-6 September 2023. Forum itu merupakan salah satu kegiatan utama yang digagas Indonesia selama menjadi ketua bergilir ASEAN dan digelar berbarengan dengan KTT ASEAN. Wakil Menlu Pahala Mansury mengatakan, berbagai tawaran itu sedang diperiksa untuk memastikan hanya program-program dengan potensi keberhasilan tinggi dan jelas membawa manfaat bagi warga. ”Sekarang (program yang sudah dikurasi) sekitar 22 miliar USD,” ujarnya, Jumat (18/8) di Jakarta. Forum ASEAN-Indo Pasifik (AIPF) salah satu dari lebih dari 20 rangkaian forum dan pertemuan di sela KTT ASEAN pada 2-7 September 2023 di Jakarta. Pahala mengatakan, salah satu pilar AIPF adalah pembiayaan berkelanjutan.

AIPF juga mendorong pembiayaan untuk program-program yang ramah lingkungan. Karena itu, AIPF melibatkan berbagai lembaga keuangan nasional, kawasan, dan internasional. Sejauh ini perwakilan Bank Investasi Eropa (EIB) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) akan hadir. EIB merupakan salah satu sayap keuangan Uni Eropa. AIIB merupakan bank yang dimotori China. AIIB terlibat dalam aneka proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China serta berbagai program di organisasi yang dimotori China. AIPF berusaha menyelaraskan dan mengolaborasikan beragam inisiatif pembangunan. Karena itu, AIPF terbuka pada BRI China, Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dan Kemitraan untuk Investasi dan Infrastruktur (PGII) AS, serta Gerbang Global (Global Gateway) Uni Eropa. (Yoga)

Literasi keuangan yang benar dan baik sangat penting ditengah gempuran arus informasi media sosial, terutama bagi generasi Z dan milenial. Literasi mengenai kegunaan dan risiko dari pinjaman dan literasi mengenai bagaimana membangun kekayaan yang baik dan benar biasanya terlewatkan. Berdasarkan Swiss Journal of economics and Statistics (2019), ada tiga indikator penting untuk mengukur tingkat literasi seseorang. Pertama, numerasi atau kemampuan menghitung tingkat suku bunga majemuk, kedua, pemahaman tentang inflasi, serta ketiga, pemahaman tentang pembagian risiko. Dalam hal menyikapi pinjaman daring, seseorang perlu memahami aturan suku bunga, biaya administrasi, dan pembayarannya untuk mengukur berapa jumlah pembayaran kembali dan kemampuan finansial untuk membayarnya.

Dalam membangun kekayaan, seseorang perlu memahami konsep inflasi dan sejauh mana pertumbuhan aset ini perlu mengakomodasi kenaikan biaya. Ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan kalangan muda dalam membangun portofolio aset produktifnya. Pertama, berpegang pada rencana keuangan, karena investasi bukan tujuan akhir dalam usaha akumulasi kekayaan seseorang. Setelah memahami kebutuhan untuk memenuhi tujuan keuangan, pilihan jenis investasi dapat disesuaikan. Bahaya terbesar dari perilaku ingin kaya cepat dari investasi adalah tergoda oleh pinjaman untuk berinvestasi yang kerap menjadi problematika investor pemula. Apabila para investor pemula hendak berinvestasi, sebaiknya belajar dari penempatan aset yang berisiko rendah terlebih dahulu. (Yoga)

JAKARTA – Pemerintah berencana kembali menarik utang baru sebesar Rp 648,1 triliun. Hal itu tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang diumumkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI. Penarikan utang ini kian membubungkan tumpukan utang, di mana per Juli lalu total utang pemerintah telah mencapai Rp 7.855,53 triliun.

Kebijakan menambah utang baru itu dibutuhkan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Pada tahun ini, defisit APBN mencapai 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB) sehingga pemerintah butuh mengutang Rp 696,3 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah membutuhkan utang sekitar Rp 522,85 triliun guna menutupi anggaran yang diproyeksikan defisit 2,29 persen terhadap PDB.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan utang baru juga diperlukan untuk membiayai pengeluaran lainnya, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan pembayaran kewajiban utang. "Utang adalah salah satu instrumen dalam membiayai APBN untuk mencapai tujuan pembangunan," ujar dia kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023. Utang juga dilakukan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak bisa ditunda, menjaga momentum pertumbuhan, serta menghindari hilangnya kesempatan dalam mendorong kinerja perekonomian. (Yetede)

JAKARTA – Para pemodal ventura semakin selektif menjaring bisnis rintisan atau startup yang layak didanai di tengah pelemahan ekonomi global. Kebijakan pilih-pilih rekanan itu membuat arus pendanaan ke entitas baru menyusut dibanding pada tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, mengatakan para investor kini hanya tertarik bertransaksi dengan pemain baru yang menjanjikan keuntungan dalam jangka pendek. “Yang dicari hanya startup profitable atau yang mengarah ke sana,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Kondisi tersebut tergambar dalam riset anyar yang dilakukan perusahaan modal ventura asal Singapura, January Capital. Riset itu mengungkapkan penurunan arus pendanaan startup di Indonesia pada paruh pertama tahun ini. Secara jumlah deal, penurunan itu memang tak terlalu kentara. Dari 89 kesepakatan investasi yang tercapai pada semester I 2022, jumlahnya hanya turun menjadi 87 kesepakatan pada semester I 2023.

Namun, dilihat dari nilainya, total investasi yang mengalir ke startup di Tanah Air anjlok 44 persen, dari US$ 1,95 miliar menjadi US$ 1,09 miliar. Dalam riset tersebut juga disebutkan, di kawasan Asia Tenggara, nilai investasi yang sempat tumbuh pada periode 2020-2022 anjlok 25 persen pada tahun ini. Nilai totalnya menurun dari US$ 5,7 miliar per semester pertama 2022 menjadi US$ 4,3 miliar pada semester I 2023. Padahal jumlah kesepakatannya terus naik, dari 221 deal pada 2019 menjadi 488 deal pada 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tiongkok ingin meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia ke level 8 juta ton, seiring pulihnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ketika  pandemi Covid-19 menerjang pada 2020, impor minyak sawit dari RI oleh Negeri Tirai bambu itu hanya mencapai 6 juta ton. Tiongkok sejak 2019 tercatat sebagai pemborong utama minyak sawit nasional, sementara pada 2018 masih di bawah bayang-banyang India. Menurut  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, ditengah-tengah upaya pemerintah RI dan pelaku usaha mencari pasar baru non tradisional, ekspor minyak sawit ke Tiongkok justru  menunjukkan tren peningkatan. "Ekspor ke Tiongkok  sebelum Covid-19 sekitar 8 juta ton. Kemarin saya dari Tiongkok, mereka minta lagi tambahan, kalau waktu Covid-19 hanya 6 juta ton, tahun ini akan naik sedikit menjadi 7 juta ton, diharapkan tahun depan 8 juta ton, bahkan lebih. Meski begitu, kita bersama-sama pemerintah tetap mencari pasar baru non tradisional," kata Eddy dalam sebuah diskusi tentang perkelapasawitan, baru-baru ini. (Yetede)

JAKARTA — Penarikan utang baru oleh pemerintah yang terus meningkat dari waktu ke waktu dinilai kian membebani keuangan negara. Hal ini, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono, terlihat dari besaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar pemerintah saban tahun terus berlipat. Yusuf mengambil contoh beban utang dari surat berharga negara (SBN). Pada 2015, beban bunga utang tersebut sekitar Rp 300 triliun. Empat tahun kemudian, angkanya melonjak hingga menembus Rp 700 triliun. Pada tahun ini, jumlah SBN jatuh tempo dan beban bunga diproyeksikan naik hingga mendekati Rp 1.000 triliun, dan kembali bisa menembus Rp 1.100 triliun pada tahun depan. "Kita sudah masuk dalam jebakan utang, berutang untuk bayar utang,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023.

Akar masalah dari situasi tersebut, menurut Yusuf, adalah strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing atau pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang jatuh tempo. Walhasil, pemerintah harus menarik utang baru untuk menutup kewajiban utang lama, sehingga stok utang tidak pernah menurun. “Pengelolaan portofolio utang sekadar debt switching dan buy back, dengan pemanis term and conditions yang lebih baik ” Di sisi lain, ia menilai, tidak ada reformasi anggaran mendasar yang dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan rasio perpajakan atau menurunkan beban pengeluaran. Ketika reformasi perpajakan gagal meningkatkan rasio perpajakan, reformasi birokrasi pun gagal menurunkan belanja pegawai, belanja barang, dan transfer ke daerah. Defisit anggaran akibat belanja negara yang lebih tinggi ketimbang pendapatan tersebut diatasi dengan cara kembali berutang. (Yetede)

Di antara tujuh negara di Asia Tenggara, indeks yang menunjukkan tingkat ekspansi atau  kontraksi aktivitas industri Indonesia berada di posisi teratas. Sayangnya, hal itu belum menjamin prospek geliat aktivitas perindustrian, khususnya dalam menghadapi lesunya  permintaan global. Pada awal Agustus, S&P Global merilis Purchasing Managers’ Index / PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2023 senilai 53,3 poin, meningkat 0,94 %  dibanding  posisi Juni. Angka itu diolah dari survei kepada 400 pelaku industri manufaktur di Tanah Air. Di sisi lain, PMI ASEAN pada Juli 2023 melandai 0,39 % dari bulan sebelumnya menjadi 51,8 poin. Angka PMI di atas 50 poin menandakan industri manufaktur di negara atau kawasan yang ditinjau sedang ekspansif, jika di bawah 50 poin berarti tengah kontraksi. Dibanding enam negara lainnya yang membentuk PMI ASEAN, Indonesia duduk di peringkat pertama pada Juli 2023, diatas PMI Filipina senilai 51,9 poin.

Pemerintah pun menganggap pencapaian angka PMI pada Juli 2023 merupakan prestasi bagi Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berpendapat, kenaikan PMI Indonesia pada Juli 2023 menandakan optimisme pelaku usaha manufaktur. Kenaikan PMI pun diharapkan sejalan dengan pemulihan permintaan ekspor sehingga menopang kinerja ekonomi nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menggarisbawahi, PMI Indonesia yang tinggi, artinya, pelaku industri manufaktur Tanah Air masih optimistis dan bergeliat di tengah ketidakstabilan perekonomian global dan melemahnya pasar dunia. Dia menambahkan, menguatnya permintaan domestic turut mendorong aktivitas produksi manufaktur nasional. Dampaknya, sejumlah perusahaan merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan penjualan yang didorong permintaan dalam negeri juga menjadi sentimen utama terhadap prospek perekonomian ke depan. (Yoga)

Sejumlah kelompok buruh khawatir Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global berjalan tanpa tenggat. Situasi itu dikhawatirkan menekan pendapatan dan daya beli para buruh terdampak. Masa berlaku aturan yang melonggarkan pengupahan di industri padat karya berorientasi ekspor itu semestinya berakhir pada awal September 2023. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi di Jakarta, Kamis (17/8) mengatakan, hingga kini masih ada perusahaan garmen yang baru akan memberlakukannya.

Melalui Permenaker No 5/2023, pemerintah mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor mengurangi waktu kerja dan membayarkan upah minimal 75 %. Perusahaan yang dimaksud dalam regulasi itu mesti memenuhi kriteria memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan negara di Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor itu meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Menurut Dian, pemotongan upah menyebabkan daya beli pekerja turun. Dia menambahkan, kendati Permenaker No 5/2023 ada tenggat berlaku, praktik di lapangan dikhawatirkan berlaku tanpa waktu kedaluwarsa. Akibatnya, pekerja tidak akan mengalami kenaikan upah. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari di Kota Tegal, Jawa Tengah. PPP Tegalsari akan ditata ulang dan dikembangkan menjadi pelabuhan yang lebih besar. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Rabu (16/8/2023), mengemukakan, PPP Tegalsari sudah terlampau padat kapal perikanan sehingga perlu ditata. (Yoga)