Terumbu karang merupakan organisme hidup yang berupa kumpulan hewan yang disebut polip karang. Polip karang terbentuk ketika larva karang yang berenang bebas menempel pada batu atau permukaan keras lainnya di air laut. Untuk bertahan hidup, terumbu karang memakan biota laut kecil, seperti ikan dan plankton, dengan menangkapnya menggunakan tentakel yang menempel pada lubangnya atau pada ganggang yang disebut zooxanthellae, yang merupakan sumber energi mereka.

Dari pola makan itu, terumbu karang dapat tergolong karnivora atau herbivora. Karang berkembang biak dengan aneka cara. Beberapa spesies adalah hermafrodit atau biseksual. Artinya, dalam satu polip, karang bisa menghasilkan telur dan sperma pada saat bersamaan. Spesies lain adalah gonokorik, di mana polip menghasilkan telur atau sperma. Untuk bereproduksi, koral alias terumbu karang yang berdekatan saling bergantung.

Terumbu karang adalah satu ekosistem tertua di lautan dan butuh ribuan tahun untuk perkembangan penuh dari pembentukan polip pertama hingga berkoloni. Sebagai ekosistem yang kompleks, terumbu karang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut dan menyerap kelebihan karbon dioksida di dalam air. Fungsi ini membuatnya dijuluki “hutan hujan di laut”. (Yetede)

ZALMANTO bergembira mendengar kabar pemerintah akan membangun jalan ke Desa Giri Nanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu—kampung Zalmanto. Kepala Desa Giri Nanto itu mendengar berita tersebut berselang satu pekan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bengkulu pada 19 Juli lalu. “Kami dikabari akan dibangun jalan mulus ke kampung. Katanya pakai dana instruksi presiden," kata Zalmanto saat ditemui di kediamannya, pekan lalu. Tindak lanjut dari kabar baik tersebut, Zalmanto mendapat undangan dari Wakil Bupati Seluma, Gustianto, pada 28 Juli lalu. Ia diajak memasang tanda titik nol pembangunan jalan menuju Giri Nanto. Segenap warga Giri Nanto ikut bergembira dengan kabar pembangunan jalan ini. Mereka berharap keluar status kampung terisolasi setelah jalan diperbaiki.

Sayangnya, kegembiraan warga Giri Nanto itu hanya sekejap. Kini mereka dihantui kabar buruk akan adanya rencana tambang emas di Bukit Sanggul. Bukit ini persis berada di belakang Desa Giri Nanto. Antara Giri Nanto dan kaki Bukit Sanggul hanya berjarak 1,5 kilometer. “Jangan-jangan jalan kami yang akan dipakai buat tambang. Kami tidak sudi,” kata Yayan, warga Desa Giri Nanto Kepala Desa Muara Dua Dedi khawatir desanya bakal terkena dampak secara langsung jika Bukit Sanggul berubah menjadi areal penambangan emas. Sungai-sungai yang mengalir dari Bukit Sanggul melintas maupun bermuara di Desa Muara Dua. Sungai-sungai itu pula yang menjadi sumber pengairan area persawahan di Muara Dua sekaligus untuk mencari ikan. “Kami pasti menentang kalau sungai-sungai ini terkena limbahnya,” kata Dedi di kediamannya, pekan lalu. (Yetede)

WENGKI Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, kaget ketika mendengar usulan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Barat. Pemerintah provinsi setempat berencana menyediakan pola ruang pada kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 15 ribu hektare. Satu dari tiga KPI itu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Padahal di sana terdapat kawasan berstatus areal penggunaan lain (APL) yang berada di Nagari Air Bangis, Ranah Batahan, dan Koto Balingka.

"Rencana ini akan bertumpang-tindih dengan lahan masyarakat dan bisa memicu konflik,” kata Wengki saat ditemui pada Sabtu, 12 Agustus lalu. “Tapi pemerintah sepertinya sangat ngotot melancarkan proyek ini. ”Menurut Wengki, rencana pemerintah itu disampaikan pertama kali oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat, Palastri, dalam konsultasi publik di Hotel ZHM Premier Padang pada 9 November 2022. Acara tersebut diikuti sejumlah perwakilan instansi vertikal, pemerintah kota/kabupaten, akademikus, Pokja Percepatan RTRW Sumatera Barat, serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk Walhi.

Pemaparan serupa disampaikan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Reny Windyawati, dalam sebuah diskusi daring pada 26 Desember 2022. Menurut dia, pembangunan kawasan industri itu membutuhkan konfirmasi data di Sumatera Barat. Begitu juga dengan rencana pembangunan industri refinery oleh PT Abaco di Kecamatan Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, yang akan menempati lahan seluas 20 ribu hektare. (Yetede)

JAKARTA — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah selesai menyusun rencana investasi di sektor transisi energi atau Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Sayangnya, pemerintah belum bersedia membuka isi rencana investasi yang disokong pendanaan dari sejumlah negara maju dan lembaga pembiayaan tersebut.

Setelah menerima tawaran pendanaan transisi energi lewat skema JETP dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022, pemerintah membentuk Sekretariat JETP yang bertugas menyusun CIPP. Tim penyusun diberi waktu enam bulan. Dokumen tersebut rencananya dibeberkan ke publik pada 16 Agustus 2023.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, pemerintah masih harus mengkaji naskah CIPP yang disampaikan Sekretariat JETP. "Kami akan membahasnya lintas kementerian dan lembaga lebih dulu," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Setelah itu, pemerintah akan meminta masukan publik. (Yetede)

"Habitat di Kalimantan Timur juga akan digusur tambang batu bara." Seorang pemerhati badak mengirim pesan itu, akhir Mei lalu. Kala itu, ia baru membaca edisi terbaru Koran Tempo yang menurunkan laporan tentang benang kusut pengelolaan taman nasional dan lemahnya pelindungan konservasi sumber daya alam di Indonesia.

Kekhawatiran itu bukannya tanpa alasan. Pada 28 Februari lalu, sebulan sebelum pengesahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, rombongan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bertandang ke Manggala Wanabakti, markas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menghadiri rapat bertajuk "Ekspose Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur".

Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, juga waswas dengan rencana perubahan kawasan hutan yang diusulkan seiring dengan revisi RTRW Kalimantan Timur itu. Dia menilai agenda tersebut tak hanya berpotensi mengancam hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, tapi juga rentan disusupi kepentingan korporasi. "Apalagi revisi ini terjadi di rezim hukum UU Cipta Kerja, yang sejak awal pro-investasi dengan dalih kepentingan perekonomian nasional," ujarnya.

Sejak akhir Juni lalu, tim Koran Tempo berkolaborasi dengan Betahita.id mengupas proses dan hasil revisi RTRW provinsi selepas UU Cipta Kerja. Tak hanya terhadap perubahan tata ruang Kalimantan Timur, sorotan juga mengarah ke Bengkulu dan Sumatera Barat. Tim kolaborasi mempelajari berbagai dokumen, dari peraturan daerah, surat-menyurat antar-instansi, hingga bahan presentasi rapat pemerintah. (Yetede)

Produk hilirisasi, seperti besi baja dan produk turunan nikel, mampu menopang kinerja positif ekspor di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Meskipun begitu, tren penurunan surplus neraca perdagangan tetap tidak bisa dihindari. BPS, Selasa (15/8) merilis, total ekspor migas dan nonmigas pada Juli 2023 senilai 20,88 miliar USD, tumbuh tipis 1,36 % secara bulanan dan tumbuh minus 18,03 % secara tahunan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor secara bulanan meningkat, terutama didorong kenaikannilai ekspor besi baja dan produk turunan nikel. Nilai ekspornya masing-masing naik 47,33 % dan 43,29 %.

Khusus nikel dengan HS 75, yang merupakan salah satu komoditas program hilirisasi pemerintah, nilai ekspornya meningkat tajam, pada Januari-Juli 2023 mencapai 4,03 miliar USD atau tumbuh 35,49 %, ”Jika dibandingkan dengan 2015, nilai ekspor nikel dan produk turunannya naik 4 miliar USD atau lima kali lipat,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kendati begitu, lanjut Amalia, nilai ekspor secara tahunan justru turun cukup dalam, seiring penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti CPO dan batubara. (Yoga)

Ancaman berkurangnya sumber air di Thailand dan banjir yang melanda persawahan di China berpotensi menurunkan pasokan beras dunia yang sedang tertekan. Indonesia perlu mewaspadai situasi tersebut lantaran saat ini mengimpor beras paling banyak dari Thailand. Impor beras pun direalisasikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Laporan Bloomberg, awal Agustus 2023, pemerintah Thailand mengimbau petani mengurangi lahan tanam padi untuk mengonversi sumber daya air yang terancam merosot akibat El Nino.

Langkah ini berimbas pada pasokan pasar beras dunia lantaran Thailand, negara eksportir beras terbesar kedua setelah India, membatasi ekspornya. Di sisi lain, Thailand menjadi negara utama sumber beras berkode HS 10063099 yang diimpor Perum Bulog. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, volume impor beras dengan kode HS 10063099 sepanjang Januari-Juli 2023 mencapai 1,17 juta ton. ”Sebanyak 50,56 % di antaranya dari Thailand,” katanya saat konferensi pers, Selasa (15/8). (Yoga)

Besarnya potensi energi surya di Asia Tenggara diharapkan memicu pertumbuhan industri manufaktur panel surya terintegrasi di kawasan ini. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia didorong mencetuskan inisiasi itu dalam pertemuan-pertemuan, baik ditingkat menteri maupun pemimpin negara. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan usul itu dalam diskusi ”Menakar Ambisi Iklim Asia Tenggara di Bawah Keketuaan Indonesia padaASEAN 2023” yang digelar oleh IESR di Jakarta, Selasa (15/8). ASEAN diharapkan jadi hub produksi teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terintegrasi.

Menurut Fabby, hal itu penting karena dalam berbagai skenario jangka panjang transisi energi di ASEAN, PLTS diproyeksikan berkontribusi signifikan. ”Apabila panas bumi hanya ada di Indonesia dan Filipina, energi surya ada di seluruh kawasan ASEAN,” katanya. ASEAN berpotensi jadi hub manufaktur PLTS karena sejumlah negara telah mengembangkannya kendati masih terbatas di cell dan modulnya, seperti Vietnam dan Malaysia. Sementara Indonesia memiliki hasil tambang berupa pasir silika sebagai bahan baku. Fabby mengusulkan agar inisiasi itu dibahas dalam Pertemuan Menteri-Menteri Energi ASEAN pekan depan. Apabila terlaksana, isu itu diharapkan dibawa ke KTT Ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, 5-7 September 2023. (Yoga)

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, Selasa (15/8/2023), mengatakan, investasi asing langsung (FDI) di kawasan ASEAN terus tumbuh. Pada 2022, nilai FDI di ASEAN sebesar 224 miliar dollar AS atau tumbuh 5 persen secara tahunan. Ini menunjukkan kawasan ASEAN menjanjikan dan menjadi perhatian investor dunia. ”Meningkatnya FDI ini menunjukkan sentimen positif investor pada kawasan. ASEAN sudah membuktikan pemulihan ekonomi yang kuat,” ujarnya. (Yoga)

Usaha mikro dan kecil (UMK) sektor kelautan dan perikanan perlu terus diberdayakan agar bisa naik kelas. Pendampingan ini dibutuhkan terkait aspek manajemen usaha dan kelembagaan, ataupun percepatan kemudahan berusaha. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Selasa (15/8/2023), mengemukakan, sejauh ini pendampingan usaha telah dilakukan terhadap 1.628 UMK sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. (Yoga)