Saham-saham sektor kesehatan masih punya prospek yang positif meski Indonesia sudah terlepas dari pandemi Covid-19. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, kinerja sektor kesehatan akan ditopang oleh beberapa faktor. Pertama, stabilitas perekonomian domestik yang terjamin sehingga dapat menopang permintaan di sektor kesehatan. Kedua, gangguan polusi udara di Jabodetabek mendorong masyarakat memanfaatkan jasa kesehatan untuk mencegah maupun mengobati penyakit yang timbul dari kondisi udara yang tidak sehat ini. Ketiga, penggunaan BPJS Kesehatan juga akan memberikan keuntungan bagi emiten sektor kesehatan karena membuat masyarakat lebih mampu mengakses fasilitas kesehatan. Keempat, pengesahan Omnibus Law UU Kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri. UU Kesehatan tersebut salah satunya dirancang untuk mengatasi masalah utama di sektor kesehatan, yakni kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Saat, ini masih terdapat sejumlah WNI yang memilih berobat ke Malaysia dan Singapura ketimbang dalam negeri. Dalam riset tanggal 7 Agustus 2023, Analis Samuel Sekuritas Jonathan Guyadi dan Brandon Boedhiman mengatakan, ketiga emiten kesehatan yang mereka analisa yakni Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), Siloam International Hospitals Tbk (SILO), dan Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) membukukan pendapatan gabungan Rp 4,9 triliun di kuartal II-2023. Jumlah tersebut turun 0,9% secara kuartalan, tetapi meningkat 16,3% tahunan. Dalam riset tanggal 18 Juli 2023, Analis Ciptadana Sekuritas Erni Marsella Siahaan dan Nicko Yosafat menilai, UU Kesehatan menghilangkan banyak hambatan terkait kekurangan tenaga dokter serta memperluas distribusi dokter spesialis.

Setumpuk utang oleh BUMN Karya berdampak pada nasib mitra kerja atau subkontraktor perusahaan-perusahaan pelat merah. Bahkan, tak sedikit dari para mitra itu yang memilih menempuh jalur pengadilan untuk meminta kepastian hukum. Seiring dengan masifnya proyek infrastruktur yang diikuti dengan alokasi belanja negara dalam porsi yang besar, mestinya keberadaan proyek-proyek itu tidak hanya berdampak pada terbangunnya konektivitas, tetapi turut berdampak pada pelaku ekonomi di daerah. Pemerintah melalui Kementerian BUMN perlu menempuh solusi jitu agar perusahaan pelat merah sektor konstruksi mampu kembali memeperbaiki performa keuangannya.

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekan Repubik Indonesia menjadi panggung spesial bagi penyanyi Putri Ariani. Setelah tampil menghibur di Istana Negara pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Repubik Indonesia, Putri Ariani yang juga brand ambassador PT Bank Syariah Indonesia Tbk. memukau ribuan masyarakat yang tumpah ruah memadati Kawasan Bundaran HI pada Minggu (20/8). PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) bersama Putri Ariani menyapa masyarakat lewat ajang “Level Up with BSI & Putri Ariani: Tunjukkan Nilaimu, Wujudkan Mimpimu.”Pada ajang tersebut, Putri Ariani berkesempatan meminta restu masyarakat dari berbagai penjuru Tanah Air sebelum kembali mengikuti final America’s Got Talent yang juga telah mengharumkan Indonesia di ranah dunia.Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartanto mengatakan bahwa acara tersebut merupakan bentuk komitmen BSI untuk mendorong semangat anak muda untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjadi versi terbaik dari diri masing-masing dan punya daya juang tinggi untuk mencapai cita-cita. Sementara itu, SVP Digital Banking BSI Riko Wardhana mengemukakan bahwa BSI memiliki slogan menjadi Sahabat Finansial, Sahabat Sosial,danSahabat Spiritual. Melalui acara Level Up with BSI & Putri Ariani, lanjut Riko, BSI juga ingin menjadi Sahabat Sehat yang mendorong masyarakat untuk memiliki gaya hidup yang sehat. Sehat dari sisi spiritual, sehat dari sisi jasmani dan sehat secara finansial. Seperti diketahui, hingga Mei 2023, transaksi di BSI didominasi oleh BSI Mobile dengan jumlah transaksi mencapai lebih dari 140 juta transaksi.

Bagi perusahaan, pendanaan yang bersumber dari utang merupakan hal yang lumrah saja. Ia menjadi salah satu alternatif dalam menopang operasional maupun mengakselerasi bisnis. Utang bakal menjadi masalah, manakala perusahaan mulai kepayahan dalam melunasinya. Amat disayangkan, gelagat itu muncul dari kalangan korporasi pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN), khususnya sektor konstruksi. Teranyar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menjadi sorotan lantaran tak dapat membayar bunga dan pokok obligasi berkelanjutan IV senilai Rp135,5 miliar yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Perseroan pun kini melakukan reviu master restructuring agreement (MRA) sebagai salah satu upaya menangani persoalan tersebut. Selaras dengan hal itu, manajemen Waskita Karya juga menjamin tetap berusaha untuk memastikan penyelesaian proyek-proyek yang berjalan tidak terganggu walaupun pembayaran obligasi tertunda. (Bisnis, 16/8). Sejumlah perusahaan pelat merah pun akan turut membantu meringankan masalah yang menimpa Waskita Karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank-bank BUMN pemberi kredit akan terlibat dalam upaya restrukturisasi. Ada pula rencana Kementerian BUMN untuk melakukan inbreng atau pengalihan saham pemerintah dari Waskita Karya ke PT Hutama Karya yang ditarget rampung awal 2024. Persoalan utang BUMN memang telah menjadi perhatian berbagai kalangan sejak lama. Malah dalam pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I tahun Sidang 2023—2024 pekan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani kembali menguak adanya persoalan tersebut. Jika ditelusuri, utang obligasi dari tiga BUMN Karya yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk.; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.; dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.; yang akan jatuh tempo pada 2023, tembus Rp1,56 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan mengeklaim sejatinya rasio utang BUMN terhadap ekuitas saat ini masih berada pada posisi sehat. Menurutnya, total utang BUMN saat ini mencapai Rp1.600 triliun, dengan total ekuitas Rp3.200.

Sekitar 658.294 kilometer persegi atau 92,4 % luas Maluku berupa laut dan kaya akan komoditas perikanan. Namun, kehidupan nelayan di Maluku masih jauh dari sejahtera. Gelombang tinggi penanda musim timur terjadi mulai Mei hingga awal September. ”Kalau musim timur, kami lebih banyak parkir. Kami tidak berani melaut karena ukuran perahu kami terlalu kecil,” ujar Alan (40), salah seorang nelayan di Buru. Perahu kecil yang didorong mesin berkekuatan 15 HP tidak mampu mengarungi gelombang setinggi di atas 1 meter. Perahu berisiko tenggelam. Namun, terkadang tuntutan kebutuhan memaksa mereka mengambil risiko itu. Peristiwa hilangnya nelayan yang terjadi hampir setiap tahun menjadi buktinya.

Alan punya mimpi memiliki perahu minimal berukuran 3 gros ton dengan mesin 40 HP. Ia harus menabung hingga beberapa tahun ke depan karena butuh modal Rp 100 juta untuk mendapatkannya. Jika tangkapan bagus, satu bulan sudah bisa balik modal. Ruang pertarungan nelayan Buru berada di Laut Banda yang kaya hasil laut. ”Di Laut Banda, kami bisa dapat tuna yang beratnya sampai 50 kg,” ujarnya. Potret nelayan gurem juga banyak dijumpai di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Di sana berjejer permukiman nelayan yang mayoritas dihuni keluarga berpendapatan rendah. Kebanyakan dari mereka menyewa perahu dan meminjam modal. Hasil tangkap dibagi sesuai kesepakatan.

Jumain (41) nelayan, menggunakan perahu motor bermesin 15 HP yang melaut hingga 30 mil laut dan sering bermalam di daratan terdekat. Jika penjualannya mencapai Rp 1 juta, ia hanya kebagian separuhnya setelah dibagi dengan pemilik perahu motor. Bahan bakar dan makanan pun menjadi tanggungannya. Jumain menjadi gambaran nelayan di daerah kaya sumber daya perikanan. Kepulauan Aru berada di tengah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 718, dengan potensi perikanan di 2,64 juta ton per tahun atau 21 % keseluruhan potensi ikan nasional. Kapal berukuran di atas 30 gros ton yang menangkap ikan di Aru kebanyakan milik korporasi nasional dan perusahaan modal asing. Tak terhitung pula banyaknya pelanggaran, seperti penangkapan ilegal, tidak terlapor, dan tidak sesuai regulasi. (Yoga)

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN, Indonesia mendorong investasi yang berorientasi pada hilirisasi. Penanaman modal untuk hilirisasi harus berkeadilan dan mampu menyejahterakan masyarakat. Hal ini tecermin lewat kapasitas SDM dan kemampuan  pemain domestik memproduksi barang yang bisa digunakan langsung. Ketika membuka pertemuan Dewan Kawasan Investasi ASEAN (ASEAN Investment Area/AIA Council Meeting) Ke-26, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, ASEAN perlu lebih mendorong investasi bernilai tambah, khususnya pada hilirisasi sumber daya alam, sebagai kunci transformasi ekonomi kawasan.

”Sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam dan menguasai nilai tambahnya, sementara rakyat kita hanya jadi penonton. Investasi ke ASEAN harus menjadikan perekonomian kita lebih produktif, inovatif, dan kompetitif,” ujarnya di hadapan menteri-menteri ekonomi dan delegasi negara anggota ASEAN serta Timor Leste sebagai pengamat di Semarang, Jateng, Sabtu (19/8).

Pertemuan Dewan AIA tersebut termasuk dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Ke-55 di Semarang yang berlangsung 17-22 Agustus 2023. Kemendag menjadi penyelenggara pertemuan AEM itu dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN. Secara spesifik, Bahlil menyatakan, investasi hilirisasi harus berkeadilan agar dapat menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, realisasi investasi perlu berkolaborasi dengan pelaku UMKM serta perusahaan daerah. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan transportasi hijau yang menggunakan bahan bakar nabati atau listrik. Hal itu diyakini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi, Minggu (20/8/2023), mengatakan, Indonesia telah menggunakan campuran biodiesel 35 persen dengan solar (B35). Sementara campuran bioetanol 5 persen dengan bensin (E5) mulai diterapkan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar di Surabaya dan Jakarta. (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti akan mempertimbangkan pemberian insentif pajak perdagangan aset kripto setelah bursa beroperasi. Pengenaan pajak serta biaya operasional dikhawatirkan membuat investor tak tertarik bertransaksi di bursa domestik. Bursa kripto dikelola oleh tiga lembaga, yakni PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) selaku penyelenggara bursa, PT Tennet Depository Indonesia selaku pengelola tempat penyimpanan, dan PT Kliring Berjangka Indonesia selaku lembaga penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto. Konsekuensinya, transaksi melalui bursa akan dikenai biaya tambahan.  

Biaya tambahan tersebut kini masih dalam proses negosiasi antara pihak bursa dan para pedagang aset kripto. Sementara ini bursa menetapkan biaya tambahan 0,02 %. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Minggu (20/8) mengatakan, pihaknya mempertimbangkan insentif pajak terhadap aset kripto, mengingat sejumlah pedagang merasa biaya tambahan dan pajak yang dibebankan terlalu besar. ”Untuk insentif, terbuka kemungkinan diberikan. Tentu perlu ada kajian terlebih dulu,” kata Didid. Bappebti menyebut bursa kripto akan mulai beroperasi begitu 30 calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) mendaftar ulang ke Bappebti paling lambat 17 Agustus 2023. Sejauh ini terdapat 27 dari total 30 CPFAK yang telah mendaftarkan diri.  (Yoga)

Karantina Pertanian Jambi mendata kenaikan pesat ekspor sejumlah komoditas pertanian pada semester I tahun 2023. Kenaikan tertinggi dicetak komoditas kopra yang volume ekspornya naik hampir 900 persen. Berdasarkan data terintegrasi karantina IQFast pada semester I tahun 2023, ekspor kopra mencapai 2.800 ton. Periode yang sama tahun lalu, volume ekspor kopra masih 287 ton. ”Peningkatan volume ekspor kopra mencapai delapan kali lipat atau 875,6 persen,” kata Kepala Karantina Pertanian Jambi Prayatno Ginting, Minggu (20/8/2023). (Yoga)

JAKARTA,ID-Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi bergerak sideways dengen kecenderungan melemah di kisaran 6.815-6.910 pada pekan ini.  Hal ini dipicu maraknya sentimen negatif, terutama dari kembali munculnya sikap hawkish The Fed dalam pertemuan FOMC terakhir, potensi kenaikan inflasi domestik, dan pelemahan tukar rupiah terhadap dolar AS. Pekan lalu, indeks melemah 0,28% ke level 6.859, dengan market cap 10.060 triliun. Tekanan jual saham-saham unggulan sangat besar, begitulah risalah pertemuan FOMC, Juli 2023. Dalam catatan itu, The Fed kembali memberikan sinyal hawkish, setelah inflasi Amerika Serikat naik menjadi 3,2 % Juli 2023, dibandingkan bulan sebelumnya. Financial expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih menuturkan, pekan ini, ada beberapa sentimen yang bisa memengaruhi pergerakan indeks. Salah satunya, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Meski inflasi Juli 2023 berada dalam target BI sebesar 3,08%, dia menyatakan, suku bunga BI7-Day Reserve Repo Rate diperkirakan tetap di level 5,75%. Suku bunga sebesar itu telah berlangsung sejak Januari 2023. (Yetede)