Transformasi digital suatu bank idealnya juga mengubah model bisnis bank tersebut secara fundamental. Untuk itu, bank harus menggunakan paradigm baru, antara lain, dengan merekonstruksi produk dan layanan dalam konteks digital. Sayangnya, bank umumnya terjebak pada perbaikan marjinal yang mengacu pada produk dan layanan konvensional yang sudah ada. Perbankan harus menggunakan pendekatan the first principles thinking, yaitu mendekonstruksi masalah dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada untuk merekonstruksi solusi yang efektif dan efisien. The first principles thinking dapat membantu perbankan merekonstruksi ulang produk dan layanannya dalam konteks digital. Alih-alih berpikir produk dan layanan perbankan di tataran tabungan, transfer dana, pinjaman atau kartu kredit, wealth management, dan asuransi, bank perlu berpikir di level yang lebih mendasar. Bagaimana bisa membantu nasabah menyimpan (storing), memindahkan (moving), meminjam (borrowing), menumbuhkan (growing), dan melindungi (protecting) nilai aset keuangan.

Dengan aplikasi mobile, bank bisa dengan mudah menawarkan tabungan dengan tujuan lebih spesifik. Contohnya, tabungan untuk membeli rumah atau kendaraan, tabungan wisata ke destinasi tertentu, dan tabungan untuk ulang tahun. Jenis dan fitur tabungan juga bisa dipersonalisasi sesuai profil nasabah. Secara teknis, nasabah bisa menabung emas, asset kripto, atau komoditas lainnya. Dari sisi pemicu kapan nasabah menabung, bank bisa membuat fitur yang otomatis membulatkan pembelanjaan kartu debit ke Rp 100.000 terdekat dengan menabung sisanya ke rekening tabungan dengan tujuan tertentu. Semua transaksi nasabah melalui mobile banking berpotensi untuk dijadikan pemicu untuk menabung. Inovasi juga bisa dibuat pada pemberian bunga. Dengan teknologi internet of things (IoT) dan wearables, bank bisa mengaitkan bunga tabungan dengan aktivitas kesehatan nabah. Misalnya, jika nasabah lari minimal 20 km, bersepeda 100 km, atau berolahraga di gym, mereka bisa mendapat bonus bunga tabungan. Idenya, jika nasabah sehat, risiko lebih kecil sehingga premi asuransi akan lebih murah. Diskon premi asuransi bisa juga diberikan sebagai insentif tabungan. Dengan teknologi digital, semua itu kini memungkinkan dilakukan, bank atau lembaga keuangan bisa merekonstruksi produk dan layanan dalam konteks digital sehingga lebih efektif dan efisien. (Yoga)

Sejumlah produsen lokal mengaku kewalahan menghadapi serbuan barang impor yang harganya jauh lebih murah di platform e-dagang. Apabila fenomena ini dibiarkan, lambat laun UMKM dalam negeri kian tersingkir. Pemerintah harus campur tangan dengan mengatur lebih ketat mengenai e-dagang lintas batas negara atau cross border e-commerce. Hal itu terungkap seusai pertemuan antara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan 40 penjual sekaligus produsen barang jadi dalam negeri, Senin (14/8) di Jakarta. Ke-40 orang itu menjual barang-barang produksinya di platform e-dagang. Pendiri Jiniso, jenama fashion lokal, Dian Fiona, mengakui, sejak pandemic Covid-19 pada 2020, barang jadi dari luar negeri yang harganya murah merebak di platform e-dagang, termasuk di lokapasar. ”Di antara harga celana jeans buatan kami yang senilai Rp 175.000, sekarang susah bersaing. Ada jeans impor yang dijual dengan harga di bawah Rp 100.000. Kami tidak bisa menurunkan harga jual lebih rendah lagi karena itu bisa membuat kami rugi,” ujarnya seusai pertemuan dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Dian, seluruh material yang digunakan Jiniso diambil dari Bandung, Jabar. Para penjahit juga berlatar belakang tenaga kerja Indonesia. Seluruh operasional usahanya patuh dengan ketentuan perpajakan dalam negeri. ”Pelaku usaha lokal seperti kami butuh keadilan. Kami merasa barang jadi dari luar negeri sepertinya tidak dikenai pajak sehingga harga jualnya bisa rendah,” kata Dian. Pendiri Realfood, Edwin Pranata, yang juga hadir saat pertemuan, menyampaikan, sejumlah barang kebutuhan sehari-hari(fast-moving consumer goods/FMCG) dari luar negeri cenderung dijual murah di platform e-dagang, hal ini akan menghambat FMCG buatan dalam negeri. ”Jenama FMCG dalam negeri yang ingin mengekspor malah harus bayar bea masuk lebih tinggi. Beberapa kategori FMCG mendapat biaya ekspor 30-40 %. Bea masuk tiap negara juga berbeda,” ucap Edwin. (Yoga)

Pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia terus didorong melalui upaya pendanaan kreatif. Pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR melalui kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan skema sewa beli digulirkan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang kesulitan mengakses kredit. Deputi Komisioner Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Ariev Baginda Siregar, saat dihubungi, Senin (14/8) mengemukakan, saat ini sebagian besar masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau pekerja informal tidak memenuhi persyaratan kredit perbankan (unbankable). Skema pembiayaan perumahan untuk sektor informal kini didorong melalui kepesertaan Tapera agar dapat mengakses rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan

perumahan (FLPP). Kemampuan dan kapabilitas membayar pekerja mandiri atau sektor informal wajib dibuktikan dengan besaran angsuran. Kapabilitas mengangsur pekerja berpenghasilan tidak tetap itu dijembatani dengan menabung di bank. Setelah tiga bulan menabung dan lolos seleksi bank, pekerja informal dapat langsung masuk menjadi peserta Tapera dan mendapat akses pembiayaan rumah bersubsidi. Percontohan pembiayaan di sektor informal kini diterapkan melalui kerja sama BP Tapera dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Terobosan pembiayaan lain yang sedang digarap untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah skema sewa beli. Skema sewa beli hunian (rent to own/RTO) merupakan konsep kepemilikan rumah yang menggunakan sistem sewa dalam jangka waktu tertentu dan pada masa akhir sewa, penyewa dapat memiliki rumah dengan cara KPR. (Yoga)

Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang berasal dari devisa hasil ekspor (DHE). Ini dilakukan agar eksportir tertarik menyimpan DHE di perbankan dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Senin (14/8/2023), di Jakarta. 

Menjelang hari jadi ke-65 Provinsi Bali pada 14 Agustus 2023, daerah ini mendapat hadiah istimewa berupa UU No 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. UU itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, awal April 2023, yang disambut Pemprov Bali dengan membuat sejumlah regulasi agar pemda di Bali mampu merancang, mengatur, dan menetapkan arah pembangunan, serta mengelola sumber dayanya untuk mempercepat pembangunan. Salah satu regulasi itu adalah Perda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Di usia ke-65, Bali masih menghadapi tantangan pembangunan dan perekonomian yang belum merata. Rektor Universitas Pendidikan Nasional Bali Nyoman Sri Subawa menilai, peran pemda belum optimal dalam menggali potensi daerah dari hulu sampai ke hilir. Padahal, Bali memiliki daya saing berskala internasional dan potensial untuk dikembangkan. ”Sektor pariwisata (Bali) masih mendominasi,” kata Sri Subawa, Rabu (28/7). Gubernur Koster mengakui, ekonomi Bali masih bergantung pada pariwisata, yang berkontribusi 54 %-55 % terhadap struktur ekonomi Bali. Untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental ekonomi daerah, Bali memiliki peta jalan diversifikasi ekonomi, yaitu Kerthi Bali. Menurut Gubernur Koster dalam pidatonya di acara peluncuran Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, Jumat (28/7), dimaksudkan agar ekonomi Bali tidak bergantung pada dominasi sektor pariwisata.

Kementerian PPN / Bappenas juga mengawal transformasi ekonomi Kerthi Bali itu sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan implementasi transfo masi ekonomi Kerthi Bali dijalankan secara konsisten dengan enam sektor unggulan yang akan dikembangkan, yaitu pertanian dengan sistem organik; kelautan dan perikanan; industri manufaktur dan industri berbasis budaya Bali; industri kecil dan menengah (IKM) dan UMKM serta koperasi; ekonomi kreatif dan digital; dan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Rektor Universitas Dwijendra, yang juga Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali, I Gede Sedana mengungkapkan, pandemi Covid-19 memberikan pelajaran serius bagi Pemprov Bali bahwa pembangunan ekonomi tidak harus berfokus pada sektor pariwisata semata. Pandemi Covid-19 membuat ekonomi Bali terpuruk. Sedana menyatakan penyusunan strategi pembangunan harus membangun integrase antarsektor secara berimbang. Penempatan sektor pertanian dalam transformasi ekonomi Bali itu harus didukung secara kuat, termasuk melalui reorientasi kebijakan dan anggaran. (Yoga)

Sudah jatuh tertimpa tangga. Kondisi itu sedang dialami para korban kebakaran di Lahaina, Hawaii, AS. Saat duka dan trauma kebakaran belum hilang, para korban harus berhadapan dengan perampokan dan penjarahan. Korban juga kesulitan mendapatkan tempat tinggal sementara. Sejumlah warga mengaku, penjarah dan perampok dating malam hari. ”Mereka mendatangi rumah-rumah. Saya tidak yakin pemerintah tahu cara mengatasi situasi ini,” kata seorang warga Lahaina, Matt Robb. Dilaporkan Yahoo dan Business Insider pada Senin (14/8/2023), penjarah dan perampok mendatangi warga sembari menodongkan senjata. Warga yang sedang kesusahan terpaksa menyerahkan sisa milik mereka yang selamat dari kebakaran. ”Ada sedikit polisi, tentara. Di malam hari, orang-orang dirampok,” katanya.

Warga lain, Jeremy Aganos, mengaku dirampok dan dijarah. Para penjarah mengambil air, makanan, dan pakaian. ”Mereka sepertinya dalam kondisi terdesak juga. Mereka perlu dibantu,” katanya. Lahaina terletak di sisi barat Maui, salah satu dari beberapa pulau besar di Hawaii. Selain Maui, ada Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, dan Hawaii di negara bagian AS yang terletak di tengah Pasifik tersebut. Ibu kota sekaligus kota terbesar Hawaii, Honolulu, berada di Oahu. Lahaina berjarak 4.000 km dari LA di California. Dari kediaman Gubernur Hawaii, Josh Green menyebut, nyaris tidak ada yang tersisa di Lahaina. Setidaknya 2.700 bangunan hancur dalam kebakaran pekan lalu. Dalam taksiran awal, kerugian akibat kebakaran mencapai 5,6 miliar USD. ”Ini bencana alam terbesar dalam sejarah kami (Hawaii),” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Masyarakat harus waspada dan curiga setiap kali mendapat tawaran investasi yang menggiurkan. Makin tinggi keuntungan yang dijanjikan, makin besar pula resikonya. para penipu berkedok investasi akan melakukan berbagai  cara demi menaklukan korbannya, termasuk memsang 'wajah malaikat'. Masyarakat, terutama kalangan milenial Gen Z, juga jangan FOMO (fear of missing out) atau merasa takut tertinggal karena takut tidak berinvestasi pada instrumen tertentu seperti orang lain, padahal instrumen tersebut sangat berisiko, bahkan rawan penipuan. Sebaliknya, berinvestasilah dengan cara  STAR (smart thingking Action for best Result) atau bertindak dan berpikir cerdas demi mendapatkan hasil investasi terbaik. Sebagian masyarakat di Tanah Air masih rawan terjerumus ke dalam penipuan berkedok investasi, Sebab hingga kini, kesenjangan (gap) antara Indeks Literasi dan inklusi keuangan masih lebar. Indeks literasi keuangan baru mencapai 49,68%, padahal inklusi keuangan masih mencapai 85,10%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sistem kerja hibrida perlu didorong untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang dalam sepekan terakhir masuk dalam katagori sangat buruk. Pemerintah pun tengah menggodok sejumlah regulasi yang diupayakan tuntas dalam seminggu, sebagai solusi konret jangka pendek dan menengah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Jika diperlukan kita harus berani banyak mendorong kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Presiden Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/08/2023) Jokowi mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada diangka 156 atau masuk katagori tidak sehat. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek. (Yetede)

JAKARTA,ID- PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, holding BUMN pertambangan, harus jadi pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Alasannya, pemerintah ingin memastikan  potensi nilai tambah (add value) industri nikel terjadi di Indonesia. "Jadi, Insya Allah, MIND ID akan jadi pengendali Vale Indonesia. Mohon doa restunya. Belum tentu saham 14% saham Vale akan diakuisisi MIND ID, karena sejauh ini masih dalam proses negosiasi," Ujar Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso di jakarta, Senin (14/8/2023). Saat ini, Vale Canada Limited Metals (VCL), unit usaha Vale Base Metals (VBM), menjadi pemegang saham terbesar Vale Indonesia dengan kepemilikan 43,8%, lalu Sumitomo Metal Mining 15%, sedangkan MIND ID 20%, dan publik 20,3%. Vale harus mendivestasi saham  sebagai salah satu syarat untuk mengubah kontrak karya (KK) yang berakhir pada 28 Desember 2025 menjadi izin usaha pertambangan  khusus (IUPK). Jumlah saham yang dilepas minimal 11%. Namun, sejumlah kalangan meminta  Vale melepas saham diatas jumlah itu agar MIND ID menjadi pengendali. (Yetede)

JAKARTA,ID-Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Bumiputera/AJBB)  berhasil memangkas sebagian besar liabilitas atau kewajiban per Juli 2023. Kendati demikian, perusahaan masih mencatat defisit ekuitas. Hal tersebut tercantum dalam laporan keuangan AJBB per Juli 2023. Adapun perusahaan telah secara rutin melaporkan posisi keuangan bulanan sejak April 2023. Dalam perkembangannya hingga Juli 2023, ekuitas AJBB masih defisit sebesar Rp 3,16 triliun atau susut 86,54% dari Juli 2022 sebesar Rp23,47 triliun. Keberhasilan memangkas defisit ini sejalan dengan upaya  penyehatan keuangan yang dilakukan AJBB setahun belakangan ini. Perbaikan posisi neraca keuangan tersebut dipengaruhi total kewajiban yang terpangkas hingga 58,54% per Juli 2023 menjadi Rp 13,69 triliun, dari sebelumnya menembus Rp 33,02 triliun. Kebijakan AJBB untuk menurunkan nilai manfaat polis  nasabah berpengaruh besar terhadap perolehan ini. Tercermin dari total utang klaim yang turun 45,73% year on year (yoy) pada Juni 2023, dari Rp12,83 triliun menjadi Rp6,69 triliun. (Yetede)