JAKARTA – Para pemodal ventura semakin selektif menjaring bisnis rintisan atau startup yang layak didanai di tengah pelemahan ekonomi global. Kebijakan pilih-pilih rekanan itu membuat arus pendanaan ke entitas baru menyusut dibanding pada tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo), Eddi Danusaputro, mengatakan para investor kini hanya tertarik bertransaksi dengan pemain baru yang menjanjikan keuntungan dalam jangka pendek. “Yang dicari hanya startup profitable atau yang mengarah ke sana,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Kondisi tersebut tergambar dalam riset anyar yang dilakukan perusahaan modal ventura asal Singapura, January Capital. Riset itu mengungkapkan penurunan arus pendanaan startup di Indonesia pada paruh pertama tahun ini. Secara jumlah deal, penurunan itu memang tak terlalu kentara. Dari 89 kesepakatan investasi yang tercapai pada semester I 2022, jumlahnya hanya turun menjadi 87 kesepakatan pada semester I 2023.

Namun, dilihat dari nilainya, total investasi yang mengalir ke startup di Tanah Air anjlok 44 persen, dari US$ 1,95 miliar menjadi US$ 1,09 miliar. Dalam riset tersebut juga disebutkan, di kawasan Asia Tenggara, nilai investasi yang sempat tumbuh pada periode 2020-2022 anjlok 25 persen pada tahun ini. Nilai totalnya menurun dari US$ 5,7 miliar per semester pertama 2022 menjadi US$ 4,3 miliar pada semester I 2023. Padahal jumlah kesepakatannya terus naik, dari 221 deal pada 2019 menjadi 488 deal pada 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tiongkok ingin meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia ke level 8 juta ton, seiring pulihnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ketika  pandemi Covid-19 menerjang pada 2020, impor minyak sawit dari RI oleh Negeri Tirai bambu itu hanya mencapai 6 juta ton. Tiongkok sejak 2019 tercatat sebagai pemborong utama minyak sawit nasional, sementara pada 2018 masih di bawah bayang-banyang India. Menurut  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, ditengah-tengah upaya pemerintah RI dan pelaku usaha mencari pasar baru non tradisional, ekspor minyak sawit ke Tiongkok justru  menunjukkan tren peningkatan. "Ekspor ke Tiongkok  sebelum Covid-19 sekitar 8 juta ton. Kemarin saya dari Tiongkok, mereka minta lagi tambahan, kalau waktu Covid-19 hanya 6 juta ton, tahun ini akan naik sedikit menjadi 7 juta ton, diharapkan tahun depan 8 juta ton, bahkan lebih. Meski begitu, kita bersama-sama pemerintah tetap mencari pasar baru non tradisional," kata Eddy dalam sebuah diskusi tentang perkelapasawitan, baru-baru ini. (Yetede)

JAKARTA — Penarikan utang baru oleh pemerintah yang terus meningkat dari waktu ke waktu dinilai kian membebani keuangan negara. Hal ini, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development and Islamic Studies Yusuf Wibisono, terlihat dari besaran bunga dan cicilan pokok utang yang harus dibayar pemerintah saban tahun terus berlipat. Yusuf mengambil contoh beban utang dari surat berharga negara (SBN). Pada 2015, beban bunga utang tersebut sekitar Rp 300 triliun. Empat tahun kemudian, angkanya melonjak hingga menembus Rp 700 triliun. Pada tahun ini, jumlah SBN jatuh tempo dan beban bunga diproyeksikan naik hingga mendekati Rp 1.000 triliun, dan kembali bisa menembus Rp 1.100 triliun pada tahun depan. "Kita sudah masuk dalam jebakan utang, berutang untuk bayar utang,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 18 Agustus 2023.

Akar masalah dari situasi tersebut, menurut Yusuf, adalah strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing atau pembiayaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang jatuh tempo. Walhasil, pemerintah harus menarik utang baru untuk menutup kewajiban utang lama, sehingga stok utang tidak pernah menurun. “Pengelolaan portofolio utang sekadar debt switching dan buy back, dengan pemanis term and conditions yang lebih baik ” Di sisi lain, ia menilai, tidak ada reformasi anggaran mendasar yang dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan rasio perpajakan atau menurunkan beban pengeluaran. Ketika reformasi perpajakan gagal meningkatkan rasio perpajakan, reformasi birokrasi pun gagal menurunkan belanja pegawai, belanja barang, dan transfer ke daerah. Defisit anggaran akibat belanja negara yang lebih tinggi ketimbang pendapatan tersebut diatasi dengan cara kembali berutang. (Yetede)

Di antara tujuh negara di Asia Tenggara, indeks yang menunjukkan tingkat ekspansi atau  kontraksi aktivitas industri Indonesia berada di posisi teratas. Sayangnya, hal itu belum menjamin prospek geliat aktivitas perindustrian, khususnya dalam menghadapi lesunya  permintaan global. Pada awal Agustus, S&P Global merilis Purchasing Managers’ Index / PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2023 senilai 53,3 poin, meningkat 0,94 %  dibanding  posisi Juni. Angka itu diolah dari survei kepada 400 pelaku industri manufaktur di Tanah Air. Di sisi lain, PMI ASEAN pada Juli 2023 melandai 0,39 % dari bulan sebelumnya menjadi 51,8 poin. Angka PMI di atas 50 poin menandakan industri manufaktur di negara atau kawasan yang ditinjau sedang ekspansif, jika di bawah 50 poin berarti tengah kontraksi. Dibanding enam negara lainnya yang membentuk PMI ASEAN, Indonesia duduk di peringkat pertama pada Juli 2023, diatas PMI Filipina senilai 51,9 poin.

Pemerintah pun menganggap pencapaian angka PMI pada Juli 2023 merupakan prestasi bagi Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berpendapat, kenaikan PMI Indonesia pada Juli 2023 menandakan optimisme pelaku usaha manufaktur. Kenaikan PMI pun diharapkan sejalan dengan pemulihan permintaan ekspor sehingga menopang kinerja ekonomi nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menggarisbawahi, PMI Indonesia yang tinggi, artinya, pelaku industri manufaktur Tanah Air masih optimistis dan bergeliat di tengah ketidakstabilan perekonomian global dan melemahnya pasar dunia. Dia menambahkan, menguatnya permintaan domestic turut mendorong aktivitas produksi manufaktur nasional. Dampaknya, sejumlah perusahaan merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan penjualan yang didorong permintaan dalam negeri juga menjadi sentimen utama terhadap prospek perekonomian ke depan. (Yoga)

Sejumlah kelompok buruh khawatir Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global berjalan tanpa tenggat. Situasi itu dikhawatirkan menekan pendapatan dan daya beli para buruh terdampak. Masa berlaku aturan yang melonggarkan pengupahan di industri padat karya berorientasi ekspor itu semestinya berakhir pada awal September 2023. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi di Jakarta, Kamis (17/8) mengatakan, hingga kini masih ada perusahaan garmen yang baru akan memberlakukannya.

Melalui Permenaker No 5/2023, pemerintah mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor mengurangi waktu kerja dan membayarkan upah minimal 75 %. Perusahaan yang dimaksud dalam regulasi itu mesti memenuhi kriteria memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan negara di Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor itu meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Menurut Dian, pemotongan upah menyebabkan daya beli pekerja turun. Dia menambahkan, kendati Permenaker No 5/2023 ada tenggat berlaku, praktik di lapangan dikhawatirkan berlaku tanpa waktu kedaluwarsa. Akibatnya, pekerja tidak akan mengalami kenaikan upah. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari di Kota Tegal, Jawa Tengah. PPP Tegalsari akan ditata ulang dan dikembangkan menjadi pelabuhan yang lebih besar. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Rabu (16/8/2023), mengemukakan, PPP Tegalsari sudah terlampau padat kapal perikanan sehingga perlu ditata. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) M Feriadi, Kamis (17/8/2023), mengatakan, fenomena bebas ongkos kirim hasil belanja barang di platform e-dagang belum mereda. Padahal, fenomena itu menyalahi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. (Yoga)

Di akhir masa pemerintahannya pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo memasang target pertumbuhan ekonomi konservatif, belum beranjak dari level 5%. Proyeksi ini sekaligus mengonfirmasi Jokowi gagal memenuhi janji kampanye untuk menembus pertumbuhan ekonomi 7%. Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%. Angka itu hanya sedikit di atas outlook tahun 2023 yang sebesar 5,1%. Dengan tantangan global mengadang, "Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga," tandas Jokowi saat pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung DPR, Rabu (16/8). Meski begitu, Jokowi punya target ambisius. Presiden ingin angka kemiskinan tahun depan ditekan ke kisaran 6,5%-7,5% dan kemiskinan ekstrem ke level 0%-1%. Bukan hanya itu, pengendalian inflasi akan menjadi fokus Jokowi dengan target 2,8%. Penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi juga bakal digenjot. Dari sederet daftar belanja, ada alokasi perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 493,5 triliun pada tahun depan. Angka itu naik 12% dibandingkan outlook 2023. Bahkan, "Nilainya hampir setara pada saat pandemi yang sangat dahsyat sebesar Rp 498 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 186,4 triliun, tumbuh 8,1% dari outlook 2023. Sementara untuk mengerek investasi, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur Rp 422,7 triliun, tumbuh 5,8% dari outlook tahun ini. Ihwal target ekonomi Indonesia yang tumbuh di level 5%, Menkeu beralasan ini lantaran ketidakpastian global. Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita berpendapat, target tingkat kemiskinan masih terlalu ambisius. Dia merujuk data penduduk miskin per Maret tahun 2023 sebesar 9,36%, hanya turun 0,21% dibandingkan September 2022, hanya turun 0,18% dari periode sama tahun 2022. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, target pertumbuhan ekonomi 2024 justru lebih rendah dari potensinya. Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 5,5% hingga 5,7%. Dengan catatan, harus diimbangi upaya ekstra pemerintah. Terutama, mendorong belanja negara yang cepat dan diarahkan ke belanja produktif. Apalagi tahun depan merupakan akhir masa pemerintahan Jokowi.

Penurunan harga batubara berimbas ke kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Produsen batubara ini di semester I-2023 mengalami penurunan laba bersih 33,39%. Laba bersih menjadi US$ 306,94 juta dibandingkan keuntungan pada semester I-2022. Sejalan dengan penurunan laba bersih, pendapatan ITMG juga melorot 8,45% menjadi US$ 1,3 miliar. Padahal di semester I-2022, pendapatan ITMG menembus US$ 1,42 miliar. Mengutip laporan ITMG yang dipublikasi Rabu (16/8), harga rata-rata penjualan alias average selling price (ASP) batubara ITMG pada separuh pertama tahun ini sebesar US$ 130,6 per ton. Mulianto, Direktur Utama Indo Tambangraya Megah mengatakan, pencapaian ini melampaui target yang dipasang manajemen perusahaan itu. Penyebab lain adalah kondisi cuaca yang bersahabat dan manajemen operasional yang baik. Lantas volume penjualan ITMG di periode serupa sebanyak 9,9 juta ton. Realisasi ini naik 22% dari volume penjualan periode serupa 2022 yang hanya 8,1 juta ton. Batubara ini dipasarkan ke China sebanyak 3,6 juta ton, disusul pasar Indonesia sebanyak 2,2 juta ton, Jepang sebanyak 900.000 ton, Filipina sebanyak 800.000 ton, Thailand sebanyak 5000.000 ton. Sisanya dijual ke negara-negara lain. Di tahun 2023, ITMG menargetkan volume produksi antara 16,6 juta ton sampai 17 juta ton. Adapun volume penjualan di rentang 21,5 juta ton sampai 22,2 juta ton. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan dan Abyan Habib Yuntoharjo menilai, pendapatan ITMG pada periode tersebut masih sejalan dengan estimasi. Yakni mewakili 47% dari perkiraan Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan 50% dari estimasi konsensus.

Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi (fintech) memangkas jumlah pekerja. Di bisnis perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending, ada dua perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni Akseleran dan Modalku selama periode Juli-Agustus 2023. Perampingan tersebut sebagai upaya restrukturisasi internal, dengan harapan kondisi finansial perusahaan akan membaik di masa depan. Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah bilang, restrukturisasi ini merupakan hal yang wajar yang dilakukan perusahaan. Sebab menurut Kuseryansyah, pengelolaan perusahaan harus memastikan efisiensi usaha serta tetap bertumbuh.Secara industri, menurut dia, bisnis fintech P2P lending tergolong sehat, meskipun pencairan melambat. Namun dari rasio kesehatan terlihat dari tingkat keberhasilan bayar 90 hari alias TKB90 berada di 97%. Salah satu perusahaan yang melakukan perampingan operasi bisnis di Indonesia adalah Modalku. Perusahaan P2P lending ini telah PHK 38 karyawan dari total 214 karyawan Modalku di Indonesia. Secara statistik, TKB90 Modalku ada di 96,19%, dari angka tersebut otomatis TWP90 atau tingkat wanprestasi di 3,77% masih berada di bawah batas maksimum sebesar 5%. Modalku juga mencatat total akumulasi pendanaan sejak berdiri sampai 31 Juli 2023 sebanyak Rp 6,91 triliun, dan total akumulasi pendanaan di tahun ini di Rp 522,93 miliar per 31 Juli 2023. Fintech P2P lending lain yang PHK di tahun ini adalah Akseleran. Perusahaan ini memberhentikan 60 karyawannya untuk restrukturisasi internal. Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, tidak mau memperbaharui kabar efek dari PHK ini. Namun dia mengklaim kinerja bisnis Akseleran membaik di semester I. Ini nampak dari penyaluran pinjaman naik 22% secara tahunan menjadi Rp 1,44 triliun hingga Juni 2023.