"Habitat di Kalimantan Timur juga akan digusur tambang batu bara." Seorang pemerhati badak mengirim pesan itu, akhir Mei lalu. Kala itu, ia baru membaca edisi terbaru Koran Tempo yang menurunkan laporan tentang benang kusut pengelolaan taman nasional dan lemahnya pelindungan konservasi sumber daya alam di Indonesia.

Kekhawatiran itu bukannya tanpa alasan. Pada 28 Februari lalu, sebulan sebelum pengesahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, rombongan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bertandang ke Manggala Wanabakti, markas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menghadiri rapat bertajuk "Ekspose Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur".

Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, juga waswas dengan rencana perubahan kawasan hutan yang diusulkan seiring dengan revisi RTRW Kalimantan Timur itu. Dia menilai agenda tersebut tak hanya berpotensi mengancam hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, tapi juga rentan disusupi kepentingan korporasi. "Apalagi revisi ini terjadi di rezim hukum UU Cipta Kerja, yang sejak awal pro-investasi dengan dalih kepentingan perekonomian nasional," ujarnya.

Sejak akhir Juni lalu, tim Koran Tempo berkolaborasi dengan Betahita.id mengupas proses dan hasil revisi RTRW provinsi selepas UU Cipta Kerja. Tak hanya terhadap perubahan tata ruang Kalimantan Timur, sorotan juga mengarah ke Bengkulu dan Sumatera Barat. Tim kolaborasi mempelajari berbagai dokumen, dari peraturan daerah, surat-menyurat antar-instansi, hingga bahan presentasi rapat pemerintah. (Yetede)

Produk hilirisasi, seperti besi baja dan produk turunan nikel, mampu menopang kinerja positif ekspor di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Meskipun begitu, tren penurunan surplus neraca perdagangan tetap tidak bisa dihindari. BPS, Selasa (15/8) merilis, total ekspor migas dan nonmigas pada Juli 2023 senilai 20,88 miliar USD, tumbuh tipis 1,36 % secara bulanan dan tumbuh minus 18,03 % secara tahunan. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kinerja ekspor secara bulanan meningkat, terutama didorong kenaikannilai ekspor besi baja dan produk turunan nikel. Nilai ekspornya masing-masing naik 47,33 % dan 43,29 %.

Khusus nikel dengan HS 75, yang merupakan salah satu komoditas program hilirisasi pemerintah, nilai ekspornya meningkat tajam, pada Januari-Juli 2023 mencapai 4,03 miliar USD atau tumbuh 35,49 %, ”Jika dibandingkan dengan 2015, nilai ekspor nikel dan produk turunannya naik 4 miliar USD atau lima kali lipat,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. Kendati begitu, lanjut Amalia, nilai ekspor secara tahunan justru turun cukup dalam, seiring penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, seperti CPO dan batubara. (Yoga)

Ancaman berkurangnya sumber air di Thailand dan banjir yang melanda persawahan di China berpotensi menurunkan pasokan beras dunia yang sedang tertekan. Indonesia perlu mewaspadai situasi tersebut lantaran saat ini mengimpor beras paling banyak dari Thailand. Impor beras pun direalisasikan di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Laporan Bloomberg, awal Agustus 2023, pemerintah Thailand mengimbau petani mengurangi lahan tanam padi untuk mengonversi sumber daya air yang terancam merosot akibat El Nino.

Langkah ini berimbas pada pasokan pasar beras dunia lantaran Thailand, negara eksportir beras terbesar kedua setelah India, membatasi ekspornya. Di sisi lain, Thailand menjadi negara utama sumber beras berkode HS 10063099 yang diimpor Perum Bulog. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, volume impor beras dengan kode HS 10063099 sepanjang Januari-Juli 2023 mencapai 1,17 juta ton. ”Sebanyak 50,56 % di antaranya dari Thailand,” katanya saat konferensi pers, Selasa (15/8). (Yoga)

Besarnya potensi energi surya di Asia Tenggara diharapkan memicu pertumbuhan industri manufaktur panel surya terintegrasi di kawasan ini. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia didorong mencetuskan inisiasi itu dalam pertemuan-pertemuan, baik ditingkat menteri maupun pemimpin negara. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan usul itu dalam diskusi ”Menakar Ambisi Iklim Asia Tenggara di Bawah Keketuaan Indonesia padaASEAN 2023” yang digelar oleh IESR di Jakarta, Selasa (15/8). ASEAN diharapkan jadi hub produksi teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terintegrasi.

Menurut Fabby, hal itu penting karena dalam berbagai skenario jangka panjang transisi energi di ASEAN, PLTS diproyeksikan berkontribusi signifikan. ”Apabila panas bumi hanya ada di Indonesia dan Filipina, energi surya ada di seluruh kawasan ASEAN,” katanya. ASEAN berpotensi jadi hub manufaktur PLTS karena sejumlah negara telah mengembangkannya kendati masih terbatas di cell dan modulnya, seperti Vietnam dan Malaysia. Sementara Indonesia memiliki hasil tambang berupa pasir silika sebagai bahan baku. Fabby mengusulkan agar inisiasi itu dibahas dalam Pertemuan Menteri-Menteri Energi ASEAN pekan depan. Apabila terlaksana, isu itu diharapkan dibawa ke KTT Ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, 5-7 September 2023. (Yoga)

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno, Selasa (15/8/2023), mengatakan, investasi asing langsung (FDI) di kawasan ASEAN terus tumbuh. Pada 2022, nilai FDI di ASEAN sebesar 224 miliar dollar AS atau tumbuh 5 persen secara tahunan. Ini menunjukkan kawasan ASEAN menjanjikan dan menjadi perhatian investor dunia. ”Meningkatnya FDI ini menunjukkan sentimen positif investor pada kawasan. ASEAN sudah membuktikan pemulihan ekonomi yang kuat,” ujarnya. (Yoga)

Usaha mikro dan kecil (UMK) sektor kelautan dan perikanan perlu terus diberdayakan agar bisa naik kelas. Pendampingan ini dibutuhkan terkait aspek manajemen usaha dan kelembagaan, ataupun percepatan kemudahan berusaha. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Selasa (15/8/2023), mengemukakan, sejauh ini pendampingan usaha telah dilakukan terhadap 1.628 UMK sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. (Yoga)

Bank Indonesia DKI Jakarta optimistis ekonomi Ibu Kota pada 2023 tumbuh tinggi 4,8-5,6 persen. Hal ini dikemukakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Arlyana Abubakar, Selasa (15/8/2023). Pertumbuhan ini sejalan dengan berlanjutnya akselerasi perekonomian. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga daya beli dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil. (Yoga)

Disebut sebagai salah satu solusi mengatasi polusi udara, Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi menyayangkan karena pola kerja hibrida sudah tak relevan. Penerapannya pun perlu regulasi sehingga pelaku usaha punya payung hukum dalam melaksanakannya. ”Saya harap upaya lain yang diterapkan. Penyelesaian akar masalah lebih baik daripada intervensi kebijakan yang berpotensi mengganggu produktivitas pekerja,” katanya, Selasa (15/8/2023). (Yoga)

Siang itu, Minggu (11/6) sambil duduk di kursi kecil, Astuti (47) sibuk mencatat sejumlah makanan kemasan atau snack yang baru datang di toko pusat oleh-oleh miliknya, Fara Snack, di Kecamatan Bontang Utara, Bontang. Selesai pencatatan, pegawai toko menaruh makanan kemasan tersebut ke salah satu sudut rak yang kosong. Di ruangan 22 x 10 meter tersebut berjajar makanan kemasan, seperti berbagai jenis keripik, terutama berbahan dasar ikan laut. Mulai dari amplang tenggiri hingga keripik ikan bawis yang merupakan ikan khas Bontang. Ada juga berbagai jenis keripik lain, seperti bayam hingga singkong. Beberapa macam suvenir juga dijual. Fara Snack menjadi wadah bagi produk lokal Bontang, di samping beberapa jenis keripik yang mereka produksi sendiri. Didirikan sejak 2010, toko ini terus berkembang dari awalnya hanya lima UMKM yang menitipkan produknya menjadi lebih dari 50 UMKM.

Dari jumlah itu, 70 % asal Bontang, sedangkan sisanya dari daerah sekitar. Fara Snack merupakan salah satu UMKM binaan PT Pupuk Kalimantan Timur. ”Produk yang paling laku di sini amplang dan keripik ikan bawis. Kalau amplang di kota lain di Kaltim banyak, tapi kalau ikan bawis memang menjadi khas Bontang,” ujar Astuti. Dengan pemasaran ”dari mulut ke mulut”, kian banyak pelaku UMKM yang menitipkan produknya di Fara Snack. Hal itu menguntungkan, baik bagi Astuti maupun para mitra. Apalagi, semakin banyak pilihan produk di satu tempat oleh-oleh, pembeli kian dimudahkan. Menurut Astuti, omzet Fara Snack sekitar Rp 10 juta per hari. ”Kalau saat libur Lebaran, bisa meningkat sampai 15 kali lipat,” katanya. Astuti berharap ia dan UMKM local Bontang bisa tumbuh dan berkembang bersama. Kadang kala, saat stok produk merek tertentu sudah terjual, ia tidak langsung memberi tahu kepada mitranya tersebut. Itu semata memberikan kesempatan pada merek-merek lain dengan produk sejenis agar laku juga. (Yoga)

Kebijakan hilirisasi mineral, yang selama ini menjadi andalan Presiden Joko Widodo, mulai berefek ke perekonomian. Namun kebijakan itu masih meninggalkan sejumlah catatan, termasuk terhadap penerimaan negara yang belum signifikan. Kebijakan hilirisasi diawali langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 untuk mengerek nilai tambah nikel. Sempat digugat Uni Eropa, pemerintah Indonesia bersikukuh menggulirkan kebijakan ini. Dari sisi perdagangan, hilirisasi nikel turut mengangkat nilai ekspor nikel Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor nikel (kode HS 75) Indonesia pada 2020 tercatat senilai US$ 808,41 juta, turun 0,61% year on year (yoy). Namun pada 2021 angkanya menanjak 58,89% yoy menjadi US$ 1,28 miliar. "Program hilirisasi mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US$ 4 miliar, lima kali lipat dibanding 2015," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (15/8). Neraca dagang produk nikel seperti besi dan baja (kode HS 72) juga surplus US$ 14,28 miliar di 2022. Hanya, neraca produk turunan nikel lain, yakni barang besi dan baja (kode HS 73), defisit US$ 2,09 miliar pada 2022. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menyebut, perlu ada diversifikasi produk hilirisasi. "Tidak hanya nikel, tetapi ekspansi ke komoditas lain juga perlu untuk merambah pasar lebih luas," kata dia. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meminta pemerintah memperluas program lebih ke hilir atau sampai ke produk jadi. Hal ini akan memperkuat industri sehingga ada penyerapan tenaga kerja lebih besar.