JAKARTA — Pemerintah mendorong pemberdayaan produk UMKM lokal untuk dapat bersaing di pasar ekspor. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki berujar tak hanya mengamankan pasar domestik, pelaku usaha harus mampu menyesuaikan preferensi mancanegara dengan menghasilkan produk berkualitas serta terstandardisasi. Alih-alih mengekspor produk atau barang mentah (raw material), pelaku UMKM diharapkan dapat berorientasi pada ekspor barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah.

“Pelaku UMKM harus masuk dalam tahapan proses penghiliran sehingga barang yang diekspor memiliki nilai yang tinggi,” ujarnya dalam acara Puncak Perayaan Hari UMKM Nasional, akhir pekan lalu. Teten meminta pemerintah daerah turut mendukung upaya penghiliran, dengan melakukan pengkajian keunggulan komoditas lokal di masing-masing daerah sembari memacu peran komunitas dan koperasi. Menurut Teten, hasil pertanian, perkebunan, dan sumber daya laut bisa menjadi produk ekspor yang menjanjikan asalkan diolah lebih dulu.

Bukan hanya penjualan langsung, pemerintah mendorong pelaku UMKM juga terkoneksi dengan pasar ekspor melalui platform digital, seperti e-commerce dan marketplace. Adapun hingga saat ini baru 22 juta UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM pada 2024. “Kita harus mendorong agar semua produk UMKM lokal naik kelas dan terlindungi,” kata Teten. (Yetede)

Memasuki usia 78 tahun, Indonesia menambah lagi dua moda transportasi massal. Kereta cepat dan LRT tanpa masinis mengukuhkan upaya mengurangi emisi dari sektor transportasi sekaligus ikhtiar mengembangkan transportasi publik. Akan tetapi, sejumlah pekerjaan rumah menghadang di tenggat menjelang operasionalisasi. Diperlukan delapan tahun sejak peletakan batu pertama proyek pembangunan kedua moda ini pada 2015 hingga LRT Jabodebek dan kereta cepat siap beroperasi tahun 2023. Selain pendanaan yang besar, sekitar Rp 110 triliun (7,2 miliar USD) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan Rp 32,3 triliun untuk LRT Jabodebek, penyelesaian proyek kereta modern ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pembebasan lahan, penyesuaian teknologi, hingga penyediaan akses ke stasiun.

Namun, setelah mengikuti uji coba LRT, Kamis (10/8) Presiden Jokowi berkata, kereta cepat dan LRT Jabodetabek adalah simbol kemajuan Indonesia. Presiden optimistis LRT dan kereta cepat bisa menarik pengguna kendaraan pribadi. Dengan begitu, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, yang disebut Presiden hampir Rp 100 triliun per tahun, bisa ditekan. Efek maksimal angkutan umum bisa terasa jika penumpangnya juga banyak. Untuk menarik penumpang, ada sejumlah faktor yang memengaruhi, seperti tarif yang terjangkau, kemudahan mengakses stasiun, integrasi antarmoda, keamanan, dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Di awal operasionalisasi nanti, LRT Jabodebek ditargetkan mengangkut 137.000 penumpang per hari dengan 434 perjalanan sehari. (Yoga)

Pengembangan inovasi lewat kolaborasi pendanaan pemerintah dan industri  mendukung perguruan tinggi menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan industri. Lewat kolaborasi itu, hilirisasi riset-riset potensial dapat diwujudkan. ”Problem-problem riil di dunia nyata, dunia industri, bisnis, ataupun pemerintah akan dibawa ke substansi akademiknya untuk dijadikan suatu scientific knowledge,” kata Tjan Basaruddin dari Tim Ahli Matching Fund Kedaireka dalam diskusi bertajuk ”Hasil Inovasi Terbaik Pendanaan Matching Fund”. Diskusi ini merupakan bagian rangkaian Pameran Hari Teknologi Nasional 2023 yang berakhir Minggu (13/8) di Jakarta.

Kemendikbudristek menyediakan pendanaan yang bersumber dari pihak bisnis, industri, dan juga pemerintah. Tujuannya untuk mengakselerasi riset dan inovasi di tingkat perguruan tingi. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menjalankannya lewat program Matching Fund Kedaireka. Program tersebut dimulai pada 2021. Program ini merupakan program dana padanan bagi perguruan tinggi dan industri yang berkolaborasi dalam pengembangan inovasi. Pada 2021, Matching Fund telah mendanai 427 proposal kolaboratif antara insan perguruan tinggi dan industri. Tahun 2022, jumlah proposal yang didanai meningkat menjadi 1.093 proposal. (Yoga)

Tumbuhnya pasar, pusat belanja, minimarket, restoran, ataupun kafe menjadi pemandangan yang jamak di sekitar stasiun-stasiun KRL komuter di Jabodetabek bahkan hingga Lebak, Banten. Kemacetan lalu lintas di sekitar stasiun pun membayang di jam sibuk. Pengembang properti punmemburu lahan-lahan di seputar stasiun untuk dijadikan hunian, pusat komersial, ataupun perkantoran. Pemda pun ikut membelanjakan anggaran untuk menata kawasan di sekitar stasiun atau juga halte bus. Kawasan kumuh di sepanjang rel sedikit banyak bersalin rupa. Buah pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun tidak dipetik dalam hitungan hari atau bulan, tetapi hingga tahunan, bahkan puluhan tahun. Namun, pengalaman stasiun-stasiun kereta yang ada ini menyelipkan asa dalam pengoperasian kereta cepat dan LRT Jabodebek yang segera beroperasi. 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, Kamis (10/8) mengatakan, pengoperasian kedua kereta itu sangat berguna bagi kelancaran dan peningkatan kecepatan mobilitas masyarakat. Dengan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), perjalanan dapat ditempuh 40 menit atau jauh lebih efisien dibandingkan dengan berkendara mobil yang membutuhkan waktu 3-4 jam. Begitu juga dengan LRT Jabodebek yang akan menambah moda alternatiftransportasi para pelaju di Jakarta dan sekitarnya. ”Jelas sekali kereta cepat dan LRT Jabodebek ini dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat dengan cukup signifikan,” ujarnya. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi adalah salah satu syarat mendorong dan mengembangkan perekonomian. Adanya sarana transportasi meningkatkan mobilitas masyarakat dengan lebih efisien sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Beda dengan tahun 2021-2022, rata-rata stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, Jakarta, sepanjang 2023 belum pernah menyentuh 30.000 ton. Kini bahkan di bawah 25.000 ton. Situasi pasar beras nasional dinilai tengah tertekan akibat penurunan produksi yang berimbas pada pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Laman Pasar Induk Beras Cipinang yang dikelola PT Food Station Tjipinang Jaya menunjukkan per Kamis (10/8) stok beras PIBC mencapai 24.517 ton. Rata-rata stok harian pada Agustus 2023 berkisar 24.520 atau di bawah posisi Agustus dua tahun sebelumnya, yakni 37.520 ton (2021) dan 37.120 ton (2022). Sejak awal 2023, rata-rata stok bulanan di PIBC belum menyentuh angka 30.000 ton, tertinggi terjadi pada Juli 2023, yakni 25.190 ton. Ketua Koperasi PIBC Zulkifli Rasyid menyebutkan, sejumlah pedagang mengeluhkan kosongnya stok di gudangnya. ”Kiriman dari daerah, seperti Jabar, Jatim, dan Jateng, berkurang karena kekeringan,” katanya saat dihubungi, Minggu (13/8). 

Dia khawatir situasi perberasan lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Saat ini kenaikan harga beras medium sudah mencapai Rp 1.000 per kg dan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang meningkat Rp 300-Rp 500 per kg. Oleh sebab itu, dia berharap CBP cukup hingga Desember 2023 dan Perum Bulog menggelar operasi pasar dengan kemasan grosir di PIBC. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, situasi di PIBC menjadi salah satu indikator bahwa pasar beras di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Situasi itu menunjukkan melambatnya pertumbuhan produksi. ”Hal ini sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang matang dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya. Pergerakan stok beras di PIBC, kata Bayu, mencerminkan pertumbuhan produksi dalam negeri mengecil. Pelambatan itu dipicu faktor iklim, kenaikan harga pupuk, serta konversi lahan. Pelambatan itu sejalan dengan perkiraan defisit beras bulanan oleh BPS.. (Yoga)

Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), masih marak di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI-718. Wilayah itu meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023), menyatakan, kapal pengawas Paus 01 KKP menghentikan tiga kapal yang diduga melakukan alih muatan (transshipment) ikan hasil penangkapan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan tersebut. (Yoga)

Bank Jateng menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Teknologi Informasi, Konsumer, dan Jaringan Bank Jateng Wiweko Probojakti, Sabtu (12/8/2023), menyatakan, dengan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP, debitor bisa mendapatkan plafon kredit maksimal Rp 156 juta dari harga rumah Rp 162 juta dengan angsuran mulai dari Rp 1 juta dan tanpa biaya asuransi tambahan. ”Layanan ini tersedia di seluruh unit operasional Bank Jateng,” ujarnya. (Yoga)

Wacana pajak ekspor bagi produk olahan nikel perlu diterapkan tahun ini sesuai rencana awal. Penerapan pajak itu dinilai bisa mengungkit penerimaan negara yang saat ini mulai melambat dan memaksimalkan dampak manfaat kebijakan hilirisasi. Rencana kebijakan pajak ekspor turunan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), muncul tahun lalu ketika harga nikel masih tinggi di pasar global. Pemerintah berencana memberlakukannya tahun ini sembari memperhatikan pergerakan harga nikel. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan itu akan segera diterapkan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi produk turunan nikel. ”Bukan hanya karena penerimaan pajak mulai melambat, melainkan hilirisasi ini sudah dikasih waktu yang cukup lama. Keuntungan yang dirasakan tahun lalu sudah berkali-kali lipat. Kalau tak kunjung diterapkan, negara berpotensi kehilangan sumber pendapatan baru,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/8). Menurut dia, potensi pendapatan yang bisa diraup negara dari pajak ekspor turunan nikel cukup besar karena nilai ekspor produk turunan nikel saat ini masih tinggi. Pada tahun 2022, total ekspor hilirisasi nikel senilai 34,3 miliar USD atau Rp 510,1 triliun. (Yoga)

Perusahaan teknologi global sudah kembali naik daun berkat perkembangan teknologi. Katalisnya, mereka menggarap berbagai bisnis baru. Walhasil, saham-saham perusahaan teknologi global pun mencuat sepanjang tahun ini. Kinerja saham Apple Inc (AAPL) di bursa Nasdaq sepanjang tahun ini naik 15,56%. Begitu juga saham Microsoft Corp (MSFT) yang juga menandak 18,31% selama enam bulan terakhir. Sayang, kinerja baik korporasi global itu belum bisa menular ke saham-saham teknologi domestik. Saham-saham teknologi masih redup. Dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/8), IDX Sector Technology malah turun 13,84% secara year to date atau sejak awal tahun. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menjelaskan, bisnis teknologi di Indonesia masih belum sepenuhnya sebagai perusahaan di bidang teknologi. Sebagian besar perusahaan teknologi yang melantai di bursa masih berbentuk perusahaan e-commerce. Supaya kinerja saham-saham teknologi di Tanah Air moncer, ia menyarankan emiten teknologi bisa mengurangi biaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di sisi lain, perusahaan delivery express juga mengalami persaingan harga. Sementara, untuk ojek online, harga saat ini sudah relatif mahal. Perusahaan ojek online enggan bakar duit, maka sudah tidak ada lagi subsidi. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilian Nico Demus menyarankan ke perusahaan teknologi agar melakukan dua perubahan. Meski ia nilai kinerja IDX Sector Technology saat ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja sektor serupa dalam dua tahun terakhir. Pertama, emiten teknologi harus mendorong adanya inovasi untuk mengembangkan ekosistem dan bisnis yang dimiliki saat ini. Kedua, menciptakan nilai tambah ke para pengguna. Tujuannya untuk bisa meningkatkan user engagement di aplikasi perusahaan teknologi yang bersangkutan.

Kebijakan hilirisasi mineral masih memantik pro dan kontra. Pemerintah mengklaim, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Namun tak sedikit yang mengkritik kebijakan itu justru hanya menguntungkan pemodal asing. Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi nikel justru hanya menguntungkan investor China. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil hilirisasi hanya US$ 27,8 miliar, atau Rp 413,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.876 per dolar AS pada 2022). Faisal mengakui ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali lipat. Kendati begitu, dia meyakini mayoritas uang hasil ekspor tadi tidak mengalir ke Indonesia, melainkan hampir 90% ke China. Hal ini mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel di Indonesia 100% dimiliki China. "Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tak dikenakan pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ujar Faisal dalam di blog pribadinya, dikutip kemarin. Pemerintah membantah kritik Faisal Basri. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, saat pemerintah memulai program hilirisasi nikel, termasuk melarang ekspor nikel pada 2020, pendapatan negara naik 11 kali lipat dari 2016 hingga 2022. Pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter semula hanya Rp 1,65 triliun pada 2016. Di 2022, ada peningkatan jadi Rp 17,96 triliun. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan penerimaan pajak dari hilirisasi meningkat signifikan. Apalagi untuk smelter yang dibangun pada periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama tujuh tahun, saat ini sudah mulai membayar PPh Badan.