JAKARTA,ID-Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui tarif TransJakarta rute Terminal kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp5/000. Adapun jarak terminal antara Kalideres ke Bandara Soetta mencapai 8,6 km. "Iya setuju, Dinas Perhubungan DKI juga sudah melapor," kata Heru di Jakarta, Jumat (11/08/2023). Heru menuturkan, pihaknya akan mengusulkan masukan ini kepada pihak  DPRD DKI untuk memberikan persetujuan lebih lanjut. "Sesuai aturan kita meminta izin DPRD apakah bisa disetujui atau tidak," tambahnya. Dihubungi terpisah, anggota DPRD DKI M Taufik  Zoelkifli menyetujui adanya perubahan tarif yang semula dari Rp 3.500 menjadi Rp5.000. "Penumpang yang menuju ke Soetta biasanya kalangan  ekonomi menengah ke atas yang mampu membeli tiket pesawat, jadi saya cenderung menyetujui usulan ini," ujar Taufik seperti dilansir dari Antara. Menurut taufik, kisaran tarif tersebut lantaran masih  dalam batas normal bagi para penumpang rute tersebut. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penciptaan usaha rintisan (start-up) yang berkualitas, inovatif, dan berwawasan teknologi mempercepat Indonesia mewujudkan diri menjadi negara maju. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat enam dunia sebagai negara yang memiliki jumlah start-up. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki pada acara Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 di Solo Tecno Park, Surakarta, jawa tengah, Jumat (11/08/2023), menjelaskan, hal ini menjadi prioritas  pemerintah agar dapat mendorong potensi ekonomi digital Indonesia  menuju negara maju di tahun 2045. Dengan demikian, pemerintah sedang mendorong  rasio kewirausahaan mencapai sebesar 3,95% pada 2024. Kemenkop UKM pun turut aktif bekerja sama dengan semua pihak, K/L, para inkubator swasta dan kampus, dalam menciptakan usaha-usaha rintisan baru. "Entrepreneur hub disiapkan dalam melahirkan enterpreneur dan start-up baru yang inovatif dan berwawasan teknologi. Kita beruntung, saat ini di Indonesia terdapat 2.600 start-up dan menjadi yang terbesar keenam dunia. Indonesia punya embrio terbaik untuk dikembangkan melahirkan start-up  hingga enterprenuer berkualitas," jelas Menteri Teten dalam keterangan tertulis. (Yetede) 

JAKARTA,ID-Booming sektor properti nasional sudah di depan mata, terlihat pada realisasi prapenjualan (marketing sales) lima emiten besar yang mencapai Rp 26,7 triliun pada 2022. Jumlah itu mencapai 99% dari rata-rata marketing sales selama 2013 dan 2014 saat booming properti terjadi. Kelima emiten itu adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Penguatan kinerja keuangan emiten properti berlanjut tahun ini. Per Juni 2023, Bumi Serpong Damai (BSD) meraih lonjakan laba bersih 159% menjadi Rp 1,2, summarecon 70,4% dari Rp255 miliar menjadi Rp 434 miliar, pakuwon 49,6% menjadi Rp 1,24 triliun. namun, Laba Ciputra dan Pakuwon merosot 22%, menjadi Rp778 miliar dan Rp 167 miliar. Di luar lima emiten itu, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berhasil membalik rugi bersih sebesar Rp 1,2 triliun menjadi untung Rp 1,1 triliun pada semester I-2023. Memasuki semester II-2023. kinerja emiten property diprediksi tetapi berkibar. Ini dipicu masih kuatnya permintaan, seiring ekpektasi stabilnya suku bunga acuan, BI-7 Day Reserve Rape Rate di level 5,75%. (Yetede)

RENCANA PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membanderol tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharga Rp 250 ribu untuk rute terjauh membuat Irvan Wira menimbang-nimbang moda transportasi anyar tersebut sebagai sarana angkutan rutin. Pria yang saban pekan pergi-pulang Jakarta-Bandung itu menilai harga yang ditawarkan KCIC cukup menarik lantaran tidak berbeda jauh dari tarif mobil travel yang biasa dia naiki.

"Mobil travel tarifnya bisa Rp 200 ribu sekali jalan. Kalau menambah Rp 50 ribu untuk memangkas waktu sepertinya layak dicoba," ujar Irvan kepada Tempo, kemarin. Tapi, sebelum akhirnya memutuskan menaiki kereta cepat, ia masih akan mempertimbangkan durasi perjalanan dari dan menuju tempat kerjanya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, serta ketersediaan lahan parkir di stasiun.

Lain lagi dengan Ramadhan, pria yang tiga pekan sekali menyambangi Jakarta dari Bandung. Ia masih memilih menumpang mobil travel dibanding kereta cepat kendati tarif kereta cepat relatif lebih murah. Alasannya, biaya menuju stasiun akan membuat ongkos membengkak lantaran jauh dari pusat kota. "Waktu dari dan menuju stasiun juga minimal satu jam. Pilihan transportasi umum di Bandung juga tidak memadai. Jadi, naik travel masih lebih menarik," ujarnya. (Yetede)

Eks Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) Wilayah Kota Tanjung Pinang Den Yealta diduga menerima suap Rp 4,4 miliar dari sejumlah perusahaan rokok, terkait kebijakannya semasa ia bertugas pada 2015, yakni memperbesar kuota rokok secara sepihak. Tindakannya itu membuat sejumlah perusahaan dan distributor rokok diuntungkan karena tak membayar cukai dan pajak akibat kebijakannya menambah kuota rokok tersebut. Akibatnya, keuangan negara dirugikan hingga Rp 296,2 miliar. Terungkapnya penerimaan suap ini merupakan hasil pengusutan yang dilakukan KPK atas surat teguran Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu terhadap BP Bintan dan BP Tanjung Pinang, Kepri.

Surat itu terkait penetapan barang kena cukai ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berisi, antara lain, teguran pada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan BP Bintan termasuk BP Tanjung Pinang pada tahun 2015 yang melebihi dari yang seharusnya. Sesuai ketentuan, besaran kuota rokok di wilayah BP Bintan dan BP Tanjung Pinang hanya 51, 9 juta batang. Namun, dalam realisasinya, besaran kuota rokok yang diterbitkan 359,4 juta batang atau 693 % kuota semestinya. Direktur Penyidikan sekaligus Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/8) malam, mengungkapkan, selama menjabat sebagai Kepala BP Tanjung Pinang, ditemukan bahwa Den Yealta melakukan realisasi kuota rokok melebihi dari kebutuhan wajar setiap tahun dengan ditandatanganinya 75 SK (surat keputusan) kuota,” katanya. (Yoga)

Pendidikan vokasi di daerah dapat dioptimalkan mendukung agenda ekonomi daerah. Kolaborasi pemda, institusi pendidikan vokasi, dan kalangan industri dibangun mempersiapkan sumber daya manusia yang selaras perkembangan ekonomi. Plt Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Uuf Brajawidagda mengatakan, pendidikan vokasi di daerah intens menyepakati penyiapan SDM bersama dunia usaha dan industri untuk  memenuhan dunia kerja.

”Pembangunan, ada di daerah. Karena itu, pendidikan vokasi perlu tahu agenda pembangunan daerah sehingga energinya sama-sama dihabiskan untuk agenda yang sama,” kata Uuf di Politeknik Negeri Batam (Polibatam), Jumat (11/8). Uuf, yang juga Direktur Polibatam, akan membuat program ekosistem kemitraan bersama pemda dan politeknik di Indonesia, untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai kebutuhan, bukan lagi dari sisi penyedia. Pembukaan program studi dan perencanaan talenta pekerja sesuai agenda pembangunan ekonomi di daerah menjadi selaras. Di Polibatam,  pembukaan prodi dicoba selaras dengan pengembangan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. (Yoga)

Tingkat kepemirsaan siaran televisi digital secara nasional sesuai pengukuran Nielsen Indonesia berangsur-angsur pulih seperti sebelum terjadi migrasi penyiaran dari analog ke digital terestrial. Kendati demikian, belanja iklan televisi belum pulih. Migrasi penyiaran dari analog ke digital terestrial (analog switch off/ASO) merupakan program pemerintah yang berlangsung secara bertahap dari 11 kota besar yang biasa menjadi pengukuran Nielsen Indonesia per 2 November 2022 di sekitar Jakarta. Adapun 1 Agustus 2023 merupakan jadwal penerapan ASO mandiri secara nasional. Direktur Client Lead Nielsen Indonesia Selly Cahyani mengatakan, populasi pemirsa televisi terestrial secara nasional diperkirakan mencapai 129,85 juta sebelum ASO atau tanggal 1 November 2022. Dari hasil pengukuran Nielsen Indonesia, per 31 Juli 2023, tingkat kepemirsaan siaran televisi digital mencapai 80 % dari total populasi, ujarnya saat menghadiri diskusi ”Kaleidoskop Digitalisasi Penyiaran: Tren Penyiaran Pasca Analog Switch Off”, Jumat (11/8) di Jakarta.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto menyampaikan, televisi terestrial masih menguasai alokasi belanja iklan, 60 % total belanja iklan nasional diarahkan ke televisi terestrial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait ASO menjadi sangat strategis meskipun pada saat bersamaan penetrasi internet berada dalam fase pertumbuhan tinggi dan merata. Pada semester I-2023 terjadi penurunan belanja iklan ke televisi terestrial. Akan tetapi, Janoe meyakini, penyebabnya bukan hanya kebijakan ASO dari pemerintah. Tuntasnya migrasi penyiaran akan memancing pertumbuhan kanal-kanal siaran baru sehingga memberikan kesempatan munculnya segmen pemirsa baru. Jadi, pemasang iklan yang biasanya memasang iklan di televisi terestrial akan kembali. (Yoga)

Pengembangan kelompok usaha nelayan berbasis koperasi modern perlu terus dipacu guna mendukung pengembangan skala usaha perikanan yang bernilai tambah lebih besar. Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik, mengemukakan, sebagian besar pelaku usaha perikanan tangkap di Indonesia merupakan nelayan kecil. Skala usaha mikro dan kecil kerap terganjal masalah pemenuhan kebutuhan melaut, yaitu aspek hulu seperti permodalan dan BBM serta aspek hilir seperti pemasaran hasil perikanan, standardisasi, dan keberlanjutan.

”Pembentukan korporasi nelayan berbasis koperasi di Indonesia dinilai perlu dipercepat. Korporasi nelayan meliputi penguatan kapasitas koperasi yang sudah ada, ataupun pembentukan koperasi baru untuk bisa masuk ke dalam model pengembangan ekonomi perikanan berbasis koperasi modern,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (11/8) di Jakarta. Hingga tahun 2024, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan pembentukan 500 koperasi modern, meliputi koperasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Proyek percontohan sudah diterapkan, yaitu di Aceh, Sumut, Jabar, Jateng, dan NTB. (Yoga)

Harga komoditas yang melemah dan kinerja ekspor-impor yang menurun mengakibatkan penerimaan perpajakan dalam realisasi APBN periode Januari-Juli 2023 melambat. Situasi tersebut menjadi alarm kewaspadaan bagi kinerja APBN. Penerimaan perpajakan periode Januari-Juli 2023 terealisasi Rp 1.258,9 triliun atau tumbuh 3,7 % secara tahunan. Nilai itu diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.109,1 triliun atau tumbuh 7,8 % secara tahunan serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 149,8 triliun atau tumbuh 19,1 % secara tahunan. Menkeu Sri Mulyani, Jumat (11/8) mengatakan, penerimaan pajak tetap tumbuh positif karena kinerja ekonomi yang baik pada semester I-2023. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari-Juli 2023 tidak setinggi periode sama tahun 2022 yang menembus 58,8 %.

”Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat pertumbuhan bulanan penerimaan pajak, terutama pada bulan Juni dan Juli, mengalami pertumbuhan bulanan negatif. Ini adalah koreksi untuk menuju normalisasi,” ujarnya. Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, seperti harga komoditas, konsumsi dalam negeri, dan belanja pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, surplus APBN itu menjadi tanda bahaya dan harus diwaspadai. Ini karena belanja pemerintah belum optimal di tengah kondisi perlambatan penerimaan perpajakan akibat turunnya kinerja ekspor-impor. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Festival Wisata Budaya Pasar Terapung untuk memeriahkan Hari Jadi Ke73 Provinsi Kalsel. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, Jumat (11/8/2023), mengatakan, festival berlangsung 9-13 Agustus 2023, menampilkan atraksi kampung banjar, pawai budaya, karnaval busana, perahu hias, balap jukung, dan pameran aneka produk UMKM. (Yoga)