Saham sektor properti dan real estat cenderung bergerak menguat sejak awal tahun. Dengan tumbuh 6,6% sejak awal tahun ini, indeks properti menjadi indeks sektoral dengan performa tertinggi ketiga di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejumlah analis meyakini kinerja emiten properti masih akan tumbuh tersokong beberapa katalis positif. Salah satunya adalah kemudahan warga negara asing (WNA) untuk memiliki hunian di dalam negeri. Dalam kebijakan ini, WNA bisa memiliki hunian tanpa harus memiliki kartu izin tinggal sementara, atau kartu izin tinggal tetap. Untuk pembelian rumah susun atau apartemen pun, WNA kini bisa mendapatkan hak milik, dari yang sebelumnya hanya mendapatkan hak pakai. Sekretaris Perusahaan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Jemmy Kusnadi, mengatakan, aturan yang memberikan kemudahan bagi WNA untuk membeli properti ini dapat membawa dampak positif bagi industri properti di Indonesia. Menurut Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei, aturan ini bisa menjadi katalis positif untuk emiten properti. Jika melihat tren, WNA mungkin akan lebih memilih tempat tinggal di area central business district seperti apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menyebut, emiten properti yang memiliki apartemen bisa mendapat permintaan tambahan. "WNA bisa membeli dan berinvestasi apartemen di Indonesia yang relatif tidak over priced ," katanya.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) telah mencapai kesepakatan dengan perbankan dalam proses restrukturisasi utang. Ini disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang akrab disapa Tiko ini memaparkan, mayoritas perbankan hampir menyepakati Master Restructuring Agreement (MRA) untuk memperpanjang jatuh tempo utang. Adapun pembayaran pokok dan bunga dilakukan bertahap.“Intinya akan kami perpanjang mungkin 10 tahun, mulai 2023,” ujar dia, Senin (14/8). Menurut Tiko, hal yang cukup menantang dihadapi Waskita saat ini adalah negosiasi proses restrukturisasi utang obligasi. Ia berharap skema yang diambil bisa sama dengan skema restrukturisasi di perbankan. Sebagai informasi, saat ini ada proyek tol yang perlu diselesaikan oleh Waskita sebelum dilakukan divestasi, di antaranya Tol Becakayu, Tol Bocimi dan Tol Kapalbetung. “Tiga tol yang akan menyelesaikan Hutama Karya, tapi Bocimi ada penawaran dari SMI untuk masuk memberi pendanaan," kata Tiko. Per 30 Juni 2023, total liabilitas WSKT tercatat Rp 84,31 triliun, naik dari Rp 83,9 triliun di akhir 2022. Sementara, utang jangka panjang WSKT senilai Rp 46,2 triliun, berkontribusi 54,8% dari total liabilitas. Utang dari bank BUMN ke WSKT terbagi dua, yakni utang langsung ke induk usaha dan utang ke entitas anak. Utang langsung ke induk juga terbagi dua, yaitu perjanjian restrukturisasi induk dan sindikasi modal kerja. Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, pihaknya masih menyiapkan skema restrukturisasi bersama dengan pemberi pinjaman lainnya. “BNI juga meningkatkan penyisihan pencadangan hingga mencapai 54% terhadap total eksposur debitur per Juni 2023,” ujarnya.

Pemerintah memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya hanya berlaku bagi kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. Caranya adalah dengan mengurangi persyaratan untuk mendapat insentif motor listrik, yaitu satu KTP satu motor. Artinya, satu keluarga bisa membeli lebih dari satu motor. Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan subsidi untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, dengan menetapkan sejumlah nominal rupiah untuk satu unit kendaraan listrik, agar harganya terjangkau oleh publik. Namun, setelah dievaluasi, kebijakan tersebut tampaknya kurang efektif sehingga muncul kebijakan baru yang melonggarkan syarat penerima subsidi kendaraan bermotor. Dalam hemat saya, sebenarnya tidak ada masalah soal perluasan kemudahan akses untuk membeli kendaraan listrik. Bagus malah, karena akan memperluas segmen pasar kendaraan listrik di satu sisi dan akan memperbaiki jalan menuju ambisi ekosistem kendaraan listrik di sisi lain. Apalagi jika dikaitkan dengan misi untuk transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, persoalan subsidi kendaraan listrik yang cenderung kontroversioal di ruang publik belakangan ini memang bukan terletak di sana, tetapi persoalanya, pertama, terletak pada penikmat kebijakan tersebut pada sisi pelaku usaha, baik mobil maupun motor listrik. 

Dan kedua, adanya konflik kepentingan di dalam kebijakan subsidi kendaraan listrik, baik mobil maupun motor listrik. Jika kebijakan ini didorong secara masif, tanpa menyiapkan pelaku industri otomotif konvensional untuk segera ikut bermain alias ikut bermigrasi segera ke produksi kendaraan listrik, tentu akan menekan bahkan mendisrupsi pasar industri otomotif konvensional. Di Amerika, misalnya, Ford dan GM justru didorong untuk segera ikut memasuki bisnis EV, agar pelaku domestik selain Tesla, bisa ikut menjadi tuan rumah di negaranya sendiri alias agar mereka bisa melakukan substitusi pasar otomotif konvensional yang hilang dengan produk EV yang mereka produksi sendiri Sementara, untuk kendaraan listrik roda dua, sudah muncul beberapa merek lokal yang produknya sudah beredar di pasaran. Namun, masalahnya jumlahnya belum terlalu banyak. Lagi-lagi pelaku seperti Astra atau Yamaha, yang sudah banyak menggunakan komponen lokal dalam produk konvensioanalnya dan produknya selama ini menguasai pasar, belum terlihat tanda-tanda akan ikut bermigrasi untuk memproduksi motor listrik.

Presiden Joko Widodo bertekad terus mengembangkan ekositem kendaraan listrik di Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan di Tanah Air. Berbicara pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari insentif. Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif guna memacu transisi menuju energi yang ramah lingkungan yang merupakan salah satu komitmen Indonesia mencapai target emisi karbon nol (net zero emission) pada 2060. Per April 2023, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Stimulus berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu memberikan sentimen positif kepada penjualan kendaraan listrik roda empat di Tanah Air. Sepanjang Semester I/2023, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik menembus angka 23.260 unit atau naik 557,9% dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 3.535 unit. 

Menariknya, persentase penjualan mobil elektrik kini melebihi 4% dari total penjualan mobil secara ritel selama Semester I/2023 sebanyak 502.536 unit. Dalam gelaran GIIAS 2023, pabrikan baru dan pabrikan yang telah mapan memboyong rupa-rupa produk kendaraan elektrii kasi.Pendatang baru dalam pameran GIIAS 2023 menghadirkan berbagai mobil listrik. Sebut saja rombongan prinsipal dari China seperti Maxus, Neta, GWM Tank, Haval, dan Ora. Di sisi lain, beragam pabrikan yang telah eksis pun ikut meramaikan dengan kehadiran sentuhan mobil listrik terbaru. Toyota yang telah memiliki lini mobil ramah lingkungan meliputi exy engine menghadirkan Fortuner E 100 dan Corolla Cross E 100, mobil PHEV RAV4 hingga Alphard Hybrid. Di pasar, Toyota ikut memasarkan bZ4X BEV dan Lexus Ux 300e.Mobil berbasis listrik baru lainnya dihadirkan oleh Honda Prospect Motor dengan menawarkan Honda CR-V Hybrid. Lebih jauh, terdapat juga Hyundai Ioniq 6 serta Kia EV 9. Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan sangat percaya diri untuk produk kendaraan listrik karena Wuling merupakan ahli pada jenis kendaraan tersebut.Khusus model Baojun Yep, dia menyatakan Wuling masih ingin melihat pola perilaku konsumen, dan melakukan edukasi di Indonesia terhadap kendaraan listrik.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat kebijakan penghiliran mineral di Indonesia melesatkan realisasi investasi industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya hingga 177,9% dalam 4 tahun terakhir. Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Hasyim Daeng Barang memaparkan peningkatan itu tidak lepas dari kebijakan penghiliran mineral di Indonesia. Menurutnya, nilai investasi pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya pada 2019 hanya mencapai Rp61,6 triliun. Namun, dia menegaskan angka investasi tersebut terus menunjukkan tren peningkatan ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memberlakukan larangan ekspor bijih (ore) nikel pada 2020. “Investasi hilirisasi meningkat tiap tahun. Tadinya sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin ini berada di posisi keempat. Ketika kita melarang ekspor ore, industri ini terus naik. Ini menunjukkan bahwa industri hilirisasi ini terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya dalam webinar BKPM bertema Peluang Investasi Hilirisasi Sektor Mineral di Jakarta, Senin (14/8). Dalam peta jalan penghiliran investasi strategis, imbuhnya, pemerintah fokus melakukan penghiliran terhadap 21 komoditas di delapan sektor prioritas, mulai dari mineral dan batu bara (minerba), minyak dan gas bumi (migas), hingga perkebunan dan kehutanan. 

Hasyim memprediksi nilai investasi penghiliran di delapan sektor prioritas tersebut mencapai angka US$545,3 miliar sampai dengan 2040. Untuk sektor minerba, dia memproyeksi nilainya mencapai US$431,8 miliar yang meliputi penghiliran komoditas batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas-perak, dan aspal buton. Dengan cerahnya industri itu, dia meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengucurkan kredit kepada pelaku usaha smelter dalam negeri guna mendorong pengembangan industri penghiliran mineral. Saat ini, Hasyim mengatakan terdapat sejumlah smelter yang masih terkendala proses pemba­­ngunannya, terutama smelter bauksit. Umumnya kendala berkaitan dengan persoalan investor dan finansial. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, terdapat sembilan smelter bauksit yang masih dalam tahap konstruksi dengan total kapasitas input 27,91 juta ton bijih bauksit. Sembilan smelter itu akan menghasilkan produk alumina sebesar 1 juta ton untuk jenis chemical grade alumina (CGA) dan 8,94 juta ton jenis smelter grade alumina (SGA). Saat ini, total kapasitas produksi SGA nasional mencapai 3 juta ton per tahun, sedangkan produksi CGA mencapai 300.000 ton per tahun. Selain itu, terdapat satu smelter aluminium yang tengah dalam tahap perencanaan dengan kapasitas input 2 juta ton bijih bauksit.

Dunia usaha termasuk manufaktur terus menunjukkan tajinya sebagai pendorong perekonomian utama perekonomian nasional selepas pandemi Covid-19. Kerja sama yang solid antara pelaku usaha dan pemerintah pun berhasil membawa pertumbuhan ekonomi nasional kelevel yang progresif. Kementerian Perindustrian mencatat industri pengolahan nonmigas sebagai sektor yang berkontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan porsi 16,3% pada kuartal II/2023.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tingginya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB mencerminkan industri dalam negeri masih bergeliat di tengah perlambatan ekonomi global.“Kinerja positif ini juga sejalan dengan capaian PMI [Purchasing Managers’ Index] Manufaktur Indonesia dan Indeks Kepercayaan Industri yang masih berada di level ekspansi,” katanya, beberapa waktu lalu.Laju PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2023 memang menunjukkan peningkatan kesehatan sektor manufaktur dalam 23 bulan terakhir, dengan peningkatan tercepat dalam rekor sejak September 2022. PMI Manufaktur bulan lalu menguat ke level 53,3 dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang ada di angka 52,5.PMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2023 juga mampu melampaui sejumlah negara Asean, seperti Malaysia yang masih berada di zona kontraksi 47,8, dan Vietnam di level 48,7. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, manufaktur masih menjadi kontributor tertinggi terhadap PDB Indonesia sebesar 18,25% pada kuartal II/2023. 

Di sisi lain, sektor komoditas primer masih tumbuh.Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, ekspansi kapasitas produksi belakangan lebih didominasi oleh sektor komoditas primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta hortikultura. Secara agregat, kinerja garmen dan alas kaki juga mengalami kontraksi, meski terdapat peningkatan permintaan atas produk apparel dan sepatu dari dalam negeri pada kuartal II/2023. Hal tersebut juga divalidasi dari sisi ritel yang mengalami peningkatan pada periode Lebaran, tetapi mengalami penurunan drastis hingga stagnan pada Mei 2023. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, pelambatan ekonomi yang dialami China dalam beberapa pekan terakhir mengkhawatirkan industriawan garmen domestik. Sebab, China berpotensi memperluas pasarnya ke luar teritori, termasuk Indonesia.“China stok barangnya banyak dan berusaha menjual ke negara yang lemah dalam hal perlindungan dagang. Salah satu yang disasar adalah Indonesia. Saat ini semua negara berusaha melindungi pasar masing-masing. Indonesia harus melakukan hal yang sama,” katanya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan, alih-alih bersinergi, BUMN dan swasta lebih banyak bersaing di medan yang sama, misalnya pada sektor-sektor yang sudah berkembang.

Transformasi digital suatu bank idealnya juga mengubah model bisnis bank tersebut secara fundamental. Untuk itu, bank harus menggunakan paradigm baru, antara lain, dengan merekonstruksi produk dan layanan dalam konteks digital. Sayangnya, bank umumnya terjebak pada perbaikan marjinal yang mengacu pada produk dan layanan konvensional yang sudah ada. Perbankan harus menggunakan pendekatan the first principles thinking, yaitu mendekonstruksi masalah dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada untuk merekonstruksi solusi yang efektif dan efisien. The first principles thinking dapat membantu perbankan merekonstruksi ulang produk dan layanannya dalam konteks digital. Alih-alih berpikir produk dan layanan perbankan di tataran tabungan, transfer dana, pinjaman atau kartu kredit, wealth management, dan asuransi, bank perlu berpikir di level yang lebih mendasar. Bagaimana bisa membantu nasabah menyimpan (storing), memindahkan (moving), meminjam (borrowing), menumbuhkan (growing), dan melindungi (protecting) nilai aset keuangan.

Dengan aplikasi mobile, bank bisa dengan mudah menawarkan tabungan dengan tujuan lebih spesifik. Contohnya, tabungan untuk membeli rumah atau kendaraan, tabungan wisata ke destinasi tertentu, dan tabungan untuk ulang tahun. Jenis dan fitur tabungan juga bisa dipersonalisasi sesuai profil nasabah. Secara teknis, nasabah bisa menabung emas, asset kripto, atau komoditas lainnya. Dari sisi pemicu kapan nasabah menabung, bank bisa membuat fitur yang otomatis membulatkan pembelanjaan kartu debit ke Rp 100.000 terdekat dengan menabung sisanya ke rekening tabungan dengan tujuan tertentu. Semua transaksi nasabah melalui mobile banking berpotensi untuk dijadikan pemicu untuk menabung. Inovasi juga bisa dibuat pada pemberian bunga. Dengan teknologi internet of things (IoT) dan wearables, bank bisa mengaitkan bunga tabungan dengan aktivitas kesehatan nabah. Misalnya, jika nasabah lari minimal 20 km, bersepeda 100 km, atau berolahraga di gym, mereka bisa mendapat bonus bunga tabungan. Idenya, jika nasabah sehat, risiko lebih kecil sehingga premi asuransi akan lebih murah. Diskon premi asuransi bisa juga diberikan sebagai insentif tabungan. Dengan teknologi digital, semua itu kini memungkinkan dilakukan, bank atau lembaga keuangan bisa merekonstruksi produk dan layanan dalam konteks digital sehingga lebih efektif dan efisien. (Yoga)

Sejumlah produsen lokal mengaku kewalahan menghadapi serbuan barang impor yang harganya jauh lebih murah di platform e-dagang. Apabila fenomena ini dibiarkan, lambat laun UMKM dalam negeri kian tersingkir. Pemerintah harus campur tangan dengan mengatur lebih ketat mengenai e-dagang lintas batas negara atau cross border e-commerce. Hal itu terungkap seusai pertemuan antara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan 40 penjual sekaligus produsen barang jadi dalam negeri, Senin (14/8) di Jakarta. Ke-40 orang itu menjual barang-barang produksinya di platform e-dagang. Pendiri Jiniso, jenama fashion lokal, Dian Fiona, mengakui, sejak pandemic Covid-19 pada 2020, barang jadi dari luar negeri yang harganya murah merebak di platform e-dagang, termasuk di lokapasar. ”Di antara harga celana jeans buatan kami yang senilai Rp 175.000, sekarang susah bersaing. Ada jeans impor yang dijual dengan harga di bawah Rp 100.000. Kami tidak bisa menurunkan harga jual lebih rendah lagi karena itu bisa membuat kami rugi,” ujarnya seusai pertemuan dengan pihak Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurut Dian, seluruh material yang digunakan Jiniso diambil dari Bandung, Jabar. Para penjahit juga berlatar belakang tenaga kerja Indonesia. Seluruh operasional usahanya patuh dengan ketentuan perpajakan dalam negeri. ”Pelaku usaha lokal seperti kami butuh keadilan. Kami merasa barang jadi dari luar negeri sepertinya tidak dikenai pajak sehingga harga jualnya bisa rendah,” kata Dian. Pendiri Realfood, Edwin Pranata, yang juga hadir saat pertemuan, menyampaikan, sejumlah barang kebutuhan sehari-hari(fast-moving consumer goods/FMCG) dari luar negeri cenderung dijual murah di platform e-dagang, hal ini akan menghambat FMCG buatan dalam negeri. ”Jenama FMCG dalam negeri yang ingin mengekspor malah harus bayar bea masuk lebih tinggi. Beberapa kategori FMCG mendapat biaya ekspor 30-40 %. Bea masuk tiap negara juga berbeda,” ucap Edwin. (Yoga)

Pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan di Indonesia terus didorong melalui upaya pendanaan kreatif. Pembiayaan kredit pemilikan rumah atau KPR melalui kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan skema sewa beli digulirkan untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang kesulitan mengakses kredit. Deputi Komisioner Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), Ariev Baginda Siregar, saat dihubungi, Senin (14/8) mengemukakan, saat ini sebagian besar masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau pekerja informal tidak memenuhi persyaratan kredit perbankan (unbankable). Skema pembiayaan perumahan untuk sektor informal kini didorong melalui kepesertaan Tapera agar dapat mengakses rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan

perumahan (FLPP). Kemampuan dan kapabilitas membayar pekerja mandiri atau sektor informal wajib dibuktikan dengan besaran angsuran. Kapabilitas mengangsur pekerja berpenghasilan tidak tetap itu dijembatani dengan menabung di bank. Setelah tiga bulan menabung dan lolos seleksi bank, pekerja informal dapat langsung masuk menjadi peserta Tapera dan mendapat akses pembiayaan rumah bersubsidi. Percontohan pembiayaan di sektor informal kini diterapkan melalui kerja sama BP Tapera dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Terobosan pembiayaan lain yang sedang digarap untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah skema sewa beli. Skema sewa beli hunian (rent to own/RTO) merupakan konsep kepemilikan rumah yang menggunakan sistem sewa dalam jangka waktu tertentu dan pada masa akhir sewa, penyewa dapat memiliki rumah dengan cara KPR. (Yoga)

Pemerintah berencana memberikan insentif Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang berasal dari devisa hasil ekspor (DHE). Ini dilakukan agar eksportir tertarik menyimpan DHE di perbankan dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar Amerika Serikat. Demikian disampaikan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Senin (14/8/2023), di Jakarta.