Beda dengan tahun 2021-2022, rata-rata stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, Jakarta, sepanjang 2023 belum pernah menyentuh 30.000 ton. Kini bahkan di bawah 25.000 ton. Situasi pasar beras nasional dinilai tengah tertekan akibat penurunan produksi yang berimbas pada pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Laman Pasar Induk Beras Cipinang yang dikelola PT Food Station Tjipinang Jaya menunjukkan per Kamis (10/8) stok beras PIBC mencapai 24.517 ton. Rata-rata stok harian pada Agustus 2023 berkisar 24.520 atau di bawah posisi Agustus dua tahun sebelumnya, yakni 37.520 ton (2021) dan 37.120 ton (2022). Sejak awal 2023, rata-rata stok bulanan di PIBC belum menyentuh angka 30.000 ton, tertinggi terjadi pada Juli 2023, yakni 25.190 ton. Ketua Koperasi PIBC Zulkifli Rasyid menyebutkan, sejumlah pedagang mengeluhkan kosongnya stok di gudangnya. ”Kiriman dari daerah, seperti Jabar, Jatim, dan Jateng, berkurang karena kekeringan,” katanya saat dihubungi, Minggu (13/8). 

Dia khawatir situasi perberasan lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Saat ini kenaikan harga beras medium sudah mencapai Rp 1.000 per kg dan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang meningkat Rp 300-Rp 500 per kg. Oleh sebab itu, dia berharap CBP cukup hingga Desember 2023 dan Perum Bulog menggelar operasi pasar dengan kemasan grosir di PIBC. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, situasi di PIBC menjadi salah satu indikator bahwa pasar beras di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Situasi itu menunjukkan melambatnya pertumbuhan produksi. ”Hal ini sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang matang dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya. Pergerakan stok beras di PIBC, kata Bayu, mencerminkan pertumbuhan produksi dalam negeri mengecil. Pelambatan itu dipicu faktor iklim, kenaikan harga pupuk, serta konversi lahan. Pelambatan itu sejalan dengan perkiraan defisit beras bulanan oleh BPS.. (Yoga)

Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), masih marak di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI-718. Wilayah itu meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dalam keterangannya, Minggu (13/8/2023), menyatakan, kapal pengawas Paus 01 KKP menghentikan tiga kapal yang diduga melakukan alih muatan (transshipment) ikan hasil penangkapan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan tersebut. (Yoga)

Bank Jateng menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Teknologi Informasi, Konsumer, dan Jaringan Bank Jateng Wiweko Probojakti, Sabtu (12/8/2023), menyatakan, dengan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP, debitor bisa mendapatkan plafon kredit maksimal Rp 156 juta dari harga rumah Rp 162 juta dengan angsuran mulai dari Rp 1 juta dan tanpa biaya asuransi tambahan. ”Layanan ini tersedia di seluruh unit operasional Bank Jateng,” ujarnya. (Yoga)

Wacana pajak ekspor bagi produk olahan nikel perlu diterapkan tahun ini sesuai rencana awal. Penerapan pajak itu dinilai bisa mengungkit penerimaan negara yang saat ini mulai melambat dan memaksimalkan dampak manfaat kebijakan hilirisasi. Rencana kebijakan pajak ekspor turunan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), muncul tahun lalu ketika harga nikel masih tinggi di pasar global. Pemerintah berencana memberlakukannya tahun ini sembari memperhatikan pergerakan harga nikel. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan itu akan segera diterapkan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi produk turunan nikel. ”Bukan hanya karena penerimaan pajak mulai melambat, melainkan hilirisasi ini sudah dikasih waktu yang cukup lama. Keuntungan yang dirasakan tahun lalu sudah berkali-kali lipat. Kalau tak kunjung diterapkan, negara berpotensi kehilangan sumber pendapatan baru,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/8). Menurut dia, potensi pendapatan yang bisa diraup negara dari pajak ekspor turunan nikel cukup besar karena nilai ekspor produk turunan nikel saat ini masih tinggi. Pada tahun 2022, total ekspor hilirisasi nikel senilai 34,3 miliar USD atau Rp 510,1 triliun. (Yoga)

Perusahaan teknologi global sudah kembali naik daun berkat perkembangan teknologi. Katalisnya, mereka menggarap berbagai bisnis baru. Walhasil, saham-saham perusahaan teknologi global pun mencuat sepanjang tahun ini. Kinerja saham Apple Inc (AAPL) di bursa Nasdaq sepanjang tahun ini naik 15,56%. Begitu juga saham Microsoft Corp (MSFT) yang juga menandak 18,31% selama enam bulan terakhir. Sayang, kinerja baik korporasi global itu belum bisa menular ke saham-saham teknologi domestik. Saham-saham teknologi masih redup. Dikutip dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/8), IDX Sector Technology malah turun 13,84% secara year to date atau sejak awal tahun. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy menjelaskan, bisnis teknologi di Indonesia masih belum sepenuhnya sebagai perusahaan di bidang teknologi. Sebagian besar perusahaan teknologi yang melantai di bursa masih berbentuk perusahaan e-commerce. Supaya kinerja saham-saham teknologi di Tanah Air moncer, ia menyarankan emiten teknologi bisa mengurangi biaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Di sisi lain, perusahaan delivery express juga mengalami persaingan harga. Sementara, untuk ojek online, harga saat ini sudah relatif mahal. Perusahaan ojek online enggan bakar duit, maka sudah tidak ada lagi subsidi. Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilian Nico Demus menyarankan ke perusahaan teknologi agar melakukan dua perubahan. Meski ia nilai kinerja IDX Sector Technology saat ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja sektor serupa dalam dua tahun terakhir. Pertama, emiten teknologi harus mendorong adanya inovasi untuk mengembangkan ekosistem dan bisnis yang dimiliki saat ini. Kedua, menciptakan nilai tambah ke para pengguna. Tujuannya untuk bisa meningkatkan user engagement di aplikasi perusahaan teknologi yang bersangkutan.

Kebijakan hilirisasi mineral masih memantik pro dan kontra. Pemerintah mengklaim, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Namun tak sedikit yang mengkritik kebijakan itu justru hanya menguntungkan pemodal asing. Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan hilirisasi nikel justru hanya menguntungkan investor China. Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil hilirisasi hanya US$ 27,8 miliar, atau Rp 413,9 triliun (asumsi kurs Rp 14.876 per dolar AS pada 2022). Faisal mengakui ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali lipat. Kendati begitu, dia meyakini mayoritas uang hasil ekspor tadi tidak mengalir ke Indonesia, melainkan hampir 90% ke China. Hal ini mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel di Indonesia 100% dimiliki China. "Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tak dikenakan pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ujar Faisal dalam di blog pribadinya, dikutip kemarin. Pemerintah membantah kritik Faisal Basri. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, saat pemerintah memulai program hilirisasi nikel, termasuk melarang ekspor nikel pada 2020, pendapatan negara naik 11 kali lipat dari 2016 hingga 2022. Pendapatan negara dari pajak perusahaan smelter semula hanya Rp 1,65 triliun pada 2016. Di 2022, ada peningkatan jadi Rp 17,96 triliun. Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan penerimaan pajak dari hilirisasi meningkat signifikan. Apalagi untuk smelter yang dibangun pada periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama tujuh tahun, saat ini sudah mulai membayar PPh Badan.

Kinerja emiten jalan tol diprediksi bisa lebih baik tahun ini ketimbang tahun sebelumnya. Aktivitas ekonomi yang mulai pulih menjadi salah satu faktor pendorong kinerja emiten ini. Hal ini tergambar dari kinerja salah satu emiten jalan tol yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. Perusahaan dengan kode saham CMNP ini menjadi emiten satu-satunya yang merilis kinerja semester I-2023. Hasilnya terbilang positif. Di periode tersebut, CMNP mencatatkan pendapatan Rp 3,15 triliun di semester I 2023. Hasil tersebut melonjak 82,14% ketimbang pendapatan di periode serupa tahun lalu yang hanya Rp 1,73 triliun. Imbasnya, laba yang jadi jatah ke pemilik CMNP menanjak 5,95% menjadi Rp 546,2 miliar. Melihat hasil tersebut, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta meramal kinerja emiten jalan tol di semester I bisa positif. Faktor lain yang tidak kalah penting, menurut Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei adalah beberapa ruas jalan tol tarifnya naik pada tahun ini. Maka proyeksinya, di separuh kedua tahun ini, volume kendaraan yang melewati jalan tol justru bisa semakin melonjak. Selain faktor ekonomi, ada sentimen lain yang krusial. Technical Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora sependapat. Apalagi inflasi domestik mulai turun. Ini bisa membuat Bank Indonesia (BI) berpeluang menurunkan suku bunga.

Indeks saham berkategori syariah masih belum merekah sepanjang tahun berjalan ini. Tampak dari lima indeks saham syariah yang kompak parkir di zona merah hingga perdagangan akhir pekan lalu. Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) secara year to date (ytd) melemah 4,34%. IDX Sharia Growth ambles lebih dalam dengan minus 7,19%, IDX-MES BUMN 17 terjun 6,30%, Jakarta Islamic Index (JII) merosot 5,90%, dan JII70 turun 3,97%. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyoroti pelemahan indeks syariah terseret oleh rotasi sektor, penurunan saham berbobot jumbo, serta merosotnya kinerja sejumlah emiten. Chartered Financial Analyst Head of Research & Fund Manager Syailendra Capital, Rizki Jauhari mengamini saham-saham dari sektor energi dan barang baku menjadi pemberat indeks syariah. Hal ini menjadi katalis signifikan yang menahan laju performa indeks saham syariah di tahun 2023. Rizki mengamati, saat ini jumlah emiten berkategori syariah yang punya kapitalisasi pasar jumbo dan likuiditas tinggi masih relatif minim. Adapun, jumlah emiten yang sesuai dengan prinsip syariah akan tumbuh selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin maraknya saham-saham baru hasil Initial Public Offering (IPO) juga menjadi katalis penting pendongkrak pasar saham syariah. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik optimistis, pasar saham syariah akan terus tumbuh. Adapun, OJK menargetkan tambahan 10.000 investor syariah baru sepanjang 2023. Artinya, dalam setengah tahun sudah terpenuhi 76,9% dari target. "Prospeknya masih sangat besar," ungkap Jeffrey.

Pemulihan daya beli pasca pandemi Covid-19 mulai terlihat. Paling tidak, hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit konsumsi perbankan nasional yang tumbuh positif di sepanjang semester pertama tahun 2023. Data Statistik Bank Indonesia (BI) menunjukkan, per Juni 2023, penyaluran kredit konsumsi tumbuh 9,1% secara tahunan menjadi Rp 1.895,3 triliun. Pertumbuhan kredit konsumsi ini ditopang naiknya sejumlah segmen kredit. Di antaranya, kredit pemilikan rumah (KPR) naik 10,1% secara tahunan menjadi Rp 663,6 triliun. Lalu, kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh 17,4% secara tahunan menjadi Rp 127,1 triliun, dan Kredit Multiguna tumbuh 7,6% menjadi Rp 1.104,6 triliun. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi bank penyalur kredit konsumer terbesar, yakni mencapai Rp 183,864 triliun di semester I 2023 atau naik 13,9% secara tahunan. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan, hingga Juni 2023, kredit konsumer menjadi segmen bisnis dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini ditopang penyaluran KPR yang tumbuh 12,0% secara tahunan menjadi Rp 114,6 triliun dan KKB naik 19,2% menjadi Rp 51,4 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) juga sukses mencatat kenaikan kredit konsumer pada semester I 2023, yakni sebesar Rp 106,3 triliun. Kredit ini meningkat 11,7% dari periode sama tahun sebelumnya Rp 95,2 triliun. Tak mau kalah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga membukukan pertumbuhan kredit konsumer 11,7% secara tahunan menjadi Rp 116 triliun

Paruh kedua tahun 2023 akan menjadi momentum untuk menyalurkan pembiayaan lebih banyak bagi multifinance. Sejumlah perusahaan percaya diri menyebut, penyaluran kredit akan lebih tinggi ke depannya. Apalagi dengan adanya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, nilai penyaluran kredit akan meningkat. Salah satu perusahaan yang akan menangguk cuan dari momentum GIIAS adalah Mandiri Tunas Finance (MTF). Perusahaan ini berharap penyaluran kredit pada semester II-2023 akan lebih besar. Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis berharap adanya event GIIAS 2023 akan memberi peluang kepada perusahaan untuk memperluas penyaluran kredit. William bilang, pada semester I-2023, MTF berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 14,9 triliun, naik 17% secara tahunan. Pada semester II-2023, dia berharap penyaluran kredit bisa tetap tumbuh dan mencapai target akhir tahun di Rp 30 triliun. Mandiri Utama Finance juga berharap hal yang sama. Direktur Utama MUF Stanley Setia bilang, adanya event, seperti GIIAS 2023, akan selalu memberikan efek peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan pembiayaan milik Astra, PT Federal International Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Toyota Astra Financial Services juga berharap momen pameran GIIAS akan mendorong kinerja unit usaha Astra Financial. Hingga semester I tahun 2023, penyaluran pembiayaan konsumen Astra Financial meningkat 27% menjadi Rp 59,8 triliun. Sebelumnya Project Director Astra Financial GIIAS 2023, Tan Chian Hok mengatakan, Astra Financial menargetkan pembiayaan naik 10% dari tahun lalu yang sebesar Rp 2 triliun.