Laju ekonomi Indonesia bakal tersendat pada tahun ini. Ini lantaran kondisi ekonomi China masih lesu. Alih-alih Tiongkok berlari kencang saat kebijakan pembukaan kembali pasca Covid-19, ekonomi negeri itu malah terus merosot. Data terbaru, aktivitas perdagangan internasional China tampak menurun pada bulan Juli 2023. Bea Cukai China mengungkapkan, impor mereka turun sebesar 12,4% dan ekspornya pun menyusut 14,5% pada Juli 2023. Kondisi ini sangat berpengaruh ke banyak negara, termasuk Indonesia. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati juga mewanti-wanti atas kelesuan ekonomi China yang menjadi pemberat pemulihan ekonomi Indonesia hingga tahun depan. Sejatinya kelesuan ekonomi China sudah terlihat di kuartal kedua tahun ini. "Dampaknya sudah dirasakan oleh Indonesia. Makanya kinerja ekspor menurun pada kuartal II-2023," ungkap Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual kepada KONTAN, kemarin. Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat, ekspor Indonesia periode April 2023 hingga Juni 2023 memang turun 2,75% secara tahunan. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyebutkan saat ini dampak kelesuan ekonomi China ke Indonesa belum seberapa. Hanya saja, masih ada kemungkinan perlambatan permintaan dari China akan lebih besar lagi, sehingga lampu merah bagi kinerja ekspor Indonesia.

Emiten industri kimia mencetak kinerja yang bervariasi pada separuh pertama tahun ini. Harga komoditas yang melandai membawa sentimen berbeda pada emiten industri kimia. Tengok kinerja PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) yang bisa memperbaiki kinerja bottom line, meski top line mengalami koreksi. Pendapatan TPIA menyusut 19,54% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi US$ 1,07 miliar. Hanya saja, emiten petrokimia anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini mengais berkah dari penurunan harga minyak mentah. Sehingga secara bottom line, TPIA memangkas rugi bersih signifikan dari US$ 64,62 juta menjadi US$ 586.000 per semester I-2023. Direktur SDM & Urusan Korporat TPIA, Suryandi mengatakan ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi akan rentan membawa volatilitas yang berlanjut di sisa tahun ini. Dus, permintaan di pasar domestik masih menjadi penentu. Suryandi meyakini, permintaan domestik akan jadi penopang lantaran produk TPIA menyokong sektor industri lainnya seperti otomotif, mesin, elektronika, konstruksi dan aplikasi rumah tangga. Analis Ekuator Swarna Sekuritas, David Sutyanto memperkirakan level pertumbuhan kinerja emiten kimia masih akan terbatas. David mempertimbangkan kondisi makro ekonomi dan posisi industri kimia sebagai sektor bahan baku untuk mendukung industri lainnya. Research Analyst Erdikha Elit Sekuritas Ika Baby Fransiska menambahkan, kinerja ekspor industri kimia dasar memang sedang tertekan. Ika memprediksi pelemahan ini masih belum pulih pada semester II-2023 di tengah penurunan permintaan global.

Himpunan bank milik negara (Himbara) akan semakin leluasa melakukan penyelesaian terhadap kredit macet di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) berpotensi menyusut besar seiring dengan titik terang aturan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut, hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM bisa dilakukan maksimal Rp 5 miliar. Tahap pertama maksimal kredit macet yang bisa hapus buku dan hapus tagih  Rp 500 juta dan diprioritaskan untuk kredit usaha rakyat (KUR). Setelah aturan turunan undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) ini dirilis, Himbara bakal bisa menghapustagih kredit UMKM yang sudah lama macet. Selama ini, bank BUMN tak bisa melakukan hapus tagih walau kredit sudah macet lama dan telah hapus buku, karena bisa dianggap merugikan negara. Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut, secara umum rasio NPL UMKM memang lebih tinggi dibanding dengan NPL non UMKM. NPL UMKM per Juni 3,7%, sedangkan NPL kredit perbankan 2,44%. Mengacu laporan keuangan terakhir, total NPL segmen UMKM BRI, Bank Mandiri dan BNI mencapai Rp 35,2 triliun. NPL BRI mencapai Rp 23,1 triliun per Maret 2023. NPL UMKM Bank Mandiri mencapai Rp 2,77 triliun dan BNI Rp 9,36 triliun per Juni 2023. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menilai, implentasi hapus tagih perlu aturan yang mencakup kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. Ia yakin, kebijakan hapus tagih disebut tak berdampak signifikan terhadap kinerja BRI, karena kerugiannya telah diserap saat BRI hapus buku.

Genap 46 tahun pasar modal Indonesia diaktifkan kembali sejak 1977. Tak boleh terlena dengan sederet rekor positif yang telah dicapai, tumpukan pekerjaan rumah untuk meningkatkan kinerja pasar modal telah menanti di depan mata. Selain memacu inklusi pasar modal yang masih tergolong rendah, otoritas juga punya tugas untuk mengawal integritas pelaku pasar modal. Tren penurunan rata-rata nilai transaksi harian, dari Rp14,71 triliun pada 2022 menjadi Rp10,35 triliun saat ini, juga tak boleh luput dari perhatian. Demikian pula dengan inovasi regulasi yang dibutuhkan tak hanya untuk memompa kinerja, tetapi juga menguatkan jaring perlindungan konsumen. Faktanya, performa pasar modal saat ini memang sedang menanjak. Hal itu tecermin dari kinerja indeks acuan saham dan obligasi. Hingga Kamis (10/8), indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,62% year-to-date (YtD) dan parkir di level 6.893,27. Di pasar surat utang, Indonesia Composite Bond Index (ICBI) lebih bertenaga dengan kenaikan 7,11% sepanjang tahun berjalan 2023. Lebih terperinci, Bursa Efek Indonesia mencatat 63 emiten baru sudah merampungkan initial public offering (IPO) dengan akumulasi dana mencapai Rp49,15 triliun. Iman Rachman, Direktur Utama BEI, menyebut telah terdapat 887 perusahaan tercatat saham dan 29 perusahaan dalam pipeline IPO. Jumlah investor di pasar modal juga meningkat 11,15% YtD menjadi 11,46 juta single investor identification (SID) per Juli 2023. Jumlah itu didorong oleh pertumbuhan investor ritel yang naik 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan integritas pasar modal harus terus ditingkatkan. OJK terus meningkatkan upaya-upaya pelindungan investor dan masyarakat. “Kata kuncinya adalah kita terus tingkatkan integritas." Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menambahkan ARB tahap II akan diterapkan mulai September 2023 sembari memperhatikan kondisi pasar saham. BEI juga menyatakan kesiapannya menjadi penyelenggara Bursa Karbon Indonesia.

Menapaki usia yang ke-46, pasar modal Indonesia dapat dikatakan telah mencapai fase yang cukup matang. Kematangan itu ditandai oleh kemampuan pasar modal bertahan dalam menangkis segala volatilitas dan turbulensi ekonomi yang cukup menantang. Sejumlah ujian berat telah dihadapi pasar modal Indonesia dengan bekal langkah yang tetap tegar. Hasilnya dapat terlihat dengan pencapaian Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mencatatkan rekor baru kapitalisasi pasar modal sebesar Rp10.078 triliun pada 26 Juli 2023. Rekor baru lainnya juga dicatatkan dari sisi volume transaksi harian tertinggi yakni pada 31 Mei 2023 sebanyak 89 miliar saham. Sementara itu, aktivitas penghimpunan dana sepanjang 2023 juga terus meningkat. Hingga 9 Agustus 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sebanyak 141 dengan total emisi Rp165,22 triliun, yang 57 di antaranya adalah emiten baru. Adapun, rerata nilai transaksi harian mencapai Rp10,24 triliun dengan volume transaksi harian bursa 18,5 miliar saham dengan frekuensi transaksi harian 1,24 juta kali. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah investor juga meningkat lebih dari 4 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Saat ini, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 11,46 juta atau meningkat 11,15% year-to-date (YtD). Pertumbuhan investor tertinggi dicatatkan oleh investor reksadana dan mayoritas masih didominasi oleh kaum milenial dan generasi Z yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai 57,26%. Harian ini terus mendorong perbaikan kinerja maupun regulasi pasar modal di Indonesia. Hal ini dirasa sangat krusial karena perbaikan adalah proses terus-menerus dalam menghadapi kian membesarnya turbulensi ekonomi global. Upaya perbaikan tak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi tetapi melibatkan banyak para pemangku kepentingan seperti pembuat regulasi, infrastruktur, dan partisipasi pelaku pasar untuk memastikan transparansi, likuiditas, perlindungan investor, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memberikan harapan baru bagi industri minyak dan gas bumi nasional. Upaya memaksimalkan potensi minyak bumi yang terkandung di Blok Cepu itu diproyeksi mampu mendongkrak lifting. Percepatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Ltd. diharapkan bisa menambah produksi minyak bumi nasional hingga 18.000 per barel. Awalnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd. menjadwalkan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip pada September tahun depan, tetapi perusahaan memajukannya menjadi Februari 2024. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memiliki posisi yang sangat penting di tengah penyusutan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Blok Cepu yang telah lama jadi penopang produksi minyak nasional belakangan mengalami penurunan produksi alamiah yang signifikan. Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi minyak dari ExxonMobil Cepu Ltd. saat ini sekitar 164.000 bph atau 114% dari target APBN 2023. Kegiatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang disetujui pada September 2021 sendiri memuat rencana pengeboran lima sumur infill carbonate, dan dua sumur clastic yang ditargetkan first oil pada 2028. Sementara itu, Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall mengakui bahwa pengerjaan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip awal tahun depan memiliki tantangan yang serius. Prima K. Panggabean, Koordinator Pengawasan Eksploitasi Migas Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan insentif kepada ExxonMobil Cepu Ltd. sejak 2021. Insentif tersebut berlaku efektif pada tahun lalu, karena pandemi Covid-19 turut memengaruhi keekonomian pengembangan sejumlah lapangan migas di dalam negeri.

Pemerintah mempertimbangkan subsidi kewajiban pelayanan umum atau public service obligation untuk LRT Jabodebek guna menarik minat pengguna kendaraan pribadi. Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian subsidi public service obligation (PSO) menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik. Menurut Kepala Negara, subsidi diperlukan bagi setiap transportasi massal agar jumlah penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. “Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, Transjakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” katanya saat mencoba LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (10/8). Presiden tidak menjawab ketika ditanyakan berapa nominal PSO yang akan dipatok pemerintah untuk LRT Jabodebek. Menurutnya, urusan teknis merupakan tugas dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dalam kesempatan yang sama, Menhub menyatakan aspek kenyamanan LRT Jabodebek terus disempurnakan menjelang target operasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 26 Agustus 2023. Budi Karya menjelaskan bahwa aspek keselamatan menjadi perhatian sebelum LRT Jabodebek beroperasi secara komersial. Dia mengungkapkan bahwa pengujian telah dilakukan setiap hari oleh tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan semua pihak terkait. Selain itu, LRT Jabodebek juga sedang menyempurnakan soft­ware sarana Traction Control Unit (TCU). Budi Karya mengatakan, perangkat lunak ini dinilai dapat meningkatkan keselarasan dengan prasarana.   Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartan­tyo menyatakan terus melakukan persiapan di berbagai sisi untuk memastikan operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik sebelum 26 Agustus 2023. Adapun, progres pengerjaan proyek LRT Jabodebek hingga saat ini disebutkan telah mencapai lebih dari 98%.

Pemerintah mempertimbangkan subsidi kewajiban pelayanan umum atau public service obligation untuk LRT Jabodebek guna menarik minat pengguna kendaraan pribadi. Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian subsidi public service obligation (PSO) menjadi bagian tak terpisahkan sebagai upaya mendorong masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik. Menurut Kepala Negara, subsidi diperlukan bagi setiap transportasi massal agar jumlah penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. “Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, Transjakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal,” katanya saat mencoba LRT Jabodebek di Jakarta, Kamis (10/8). Presiden tidak menjawab ketika ditanyakan berapa nominal PSO yang akan dipatok pemerintah untuk LRT Jabodebek. Menurutnya, urusan teknis merupakan tugas dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67/2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa telah ditetapkan tarif LRT Jabodebek, yakni Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Tarif LRT dari Stasiun Jatimulya menuju Stasiun Dukuh Atas dengan jarak 27,3 km diperkirakan Rp23.200 per penumpang.

JAKARTA,ID-Selain perbankan, pasar modal telah menjadi sumber pendanaan ekonomi dan pembangunan yang kian menjanjikan di Tanah Air. Bahkan, dengan nilai tambah yang diberikan, pasar modal bisa ikut berperan untuk melepaskan Inodonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah (minddle income trap)  yang merupakan persyaratan penting bagi  tercapainya status Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Meski jumlah investor pasar modal ritel per Juli 2023 baru sekitar 11,42 juta orang atau hanya 4,1% dari total populasi Indonesia, nilai kapitalisasi pasar (market kapitalization) saham emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini telah mencapai lebih  dari Rp10.000 triliun atau sekitar US$ 660 miliar. Angka kapitalisasi pasar yang secara year to date  tumbuh 5,75% tersebut, setara dengan 51% produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Hingga 9 Agustus lalu, penghimpunan dana melalui pasar modal telah mencapai Rp 200 triliun hingga akhir tahun. Penghimpunan dana itu diantaranya diperolah  melalui pencatatan 57 emiten baru BEI. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan, pengoperasian Lintas Rel tengah (LRT)  Jabodetabek baru dilakukan pada 26 Agustus mendatang, Presidenpun menekankan, pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian moda transportasi, termasuk LRT Jabodetabek. "Jadi di ricek sekali lagi Insya Allah akhir agustus sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan Insya Allah (diresmikan) 26 Agustus," kata Jokowi seusai meninjau LRT Jabodetabek pada Kamis (10/08/2023).  Terkait setifikasi keamanan LRT Jabodetabek, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen. Sementara itu, Menhub Budi  Sumadi Karya menjelaskan, aspek keselamatan memang menjadi perhatian sebelum LRT Jabodetabek beroperasi secara komersial. Ia mengungkapkan, pengujian telah dilakukan  setiap harinya oleh tim Kemenhub melalui Diretorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama dengan PT KAI (Persero) dan semua pihak terkait. (Yetede)