Ekonomi
( 40512 )Penghiliran Industri dan Pengalaman Empat Negara
Kementerian Perindustrian terus meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur melalui penghiliran atau hilirisasi industri sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) di Johannesburg, Afrika Selatan, pekan lalu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga menegaskan bahwa penghiliran industri setiap negara tak boleh dihalang-halangi dan diskriminasi perdagangan harus ditolak. Penghiliran industri itu membutuhkan strategi yang tepat. Belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur yang mengalami kemajuan ekonomi secara cepat, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pun semestinya berbasis pada ekspor serta investasi, selain menjaga level konsumsi rumah tangga di tingkat moderat.
Jika memakai pendekatan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan (biasa dikenal dengan pendekatan developmental state), industrialisasi berjalan bersamaan dengan penghiliran, ketika pemerintah memberikan dukungan penuh kepada pelaku ekonomi domestik (membatasi investasi asing). Ini termasuk dukungan infrastruktur dan modal (capital), kemudahan akses pembiayaan perbankan (represi finansial), kemudahan regulasi, aneka rupa insentif, serta sokongan pembiayaan penelitian dan pengembangan (pembiayaan bersama) untuk menghasilkan produk-produk baru yang berdaya saing di pasar global (ekspor). (Yetede)
Belum Mulus Menjelang Operasi Penuh
SEJAK pagi hari, Luwandiko sudah bergegas menuju stasiun light rail transit (LRT) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Sabtu lalu. Semalam sebelumnya, Niko—sapaan akrab Luwandiko—mendapat pesan pemberitahuan bahwa ia bisa mengikuti uji coba moda transportasi baru yang melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tersebut. Niko yang tinggal di Jakarta Timur ini penasaran dengan LRT Jabodebek dan ingin menjajal sebelum kereta ringan tersebut resmi beroperasi pada hari ini, Senin, 28 Agustus 2023. Alih-alih terkesan, Niko justru merasa pengoperasian LRT Jabodebek masih belum mulus. "Jeda antar-kereta masih berantakan. Jadwalnya juga enggak jelas," kata dia kepada Tempo setelah mengikuti uji coba pada akhir pekan lalu.
Dalam pemberitahuan kegiatan uji coba yang diterima Niko, ia dijadwalkan menjajal LRT dari Dukuh Atas pada pukul 09.25 WIB. Namun rupanya kereta berangkat lebih awal dari waktu yang ditentukan. Untungnya, Niko datang lebih awal. Dalam perjalanan di rute Stasiun Jatimulya, Bekasi, pun, ia merasa ada beberapa kali gangguan. "Keretanya beberapa kali berhenti secara acak di beberapa titik sebelum masuk stasiun." Menjelang tiba di Jatimulya pun, kereta yang ditumpangi Niko tertahan cukup lama. "Berhenti sekitar 30 menit, kayaknya gantian peron," ujar pria yang getol memperhatikan perkembangan transportasi publik itu. "Kelihatan banget operasinya masih sporadis, padahal seharusnya headway (waktu tunggu antar-kereta)-nya lebih jelas, misalnya sepuluh menit sekali ada kereta.". Dari pengalaman itu, Niko merasa pengoperasian LRT Jabodebek masih jauh dari sempurna, terutama jika dibandingkan dengan moda sejenis yang telah beroperasi, misalnya LRT Jakarta dan LRT Palembang. Masalah lain yang ia soroti adalah soal informasi yang belum cukup jelas di stasiun Dukuh Atas. (Yetede)
Siasat Diskon di Awal Operasi
JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyiapkan potongan harga tiket untuk memancing minat masyarakat pada masa awal pengoperasian light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau LRT Jabodebek. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menetapkan diskon sebesar 78 persen untuk seluruh jalur layanan sepur berteknologi tanpa masinis tersebut. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan bahwa diskon itu menghasilkan rata sebesar Rp 5.000 per kilometer. Diskon tarif LRT Jabodebek ini akan berlaku sejak hari ini hingga akhir September mendatang. "(Pemberlakuan diskon) diharapkan akan mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi,” ujar Adita melalui keterangan tertulis, kemarin, 27 Agustus 2023. Diskon tersebut dibiayai dengan subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp 66 miliar yang disiapkan untuk kebutuhan operasional LRT Jabodebek selama empat bulan ke depan atau sejak peluncurannya sampai akhir 2023. Jumlah itu belum termasuk subsidi untuk kebutuhan prasarana sepur tersebut. (Yetede)
Kans Kecipratan Cuan Perdagangan Karbon
JAKARTA – Hadirnya bursa karbon dalam waktu dekat diperkirakan semakin mendorong minat investor untuk masuk langsung ke emiten-emiten yang mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola alias ESG. Sektor usaha yang berpotensi kecipratan dampak dari perdagangan karbon tersebut salah satunya adalah emiten energi terbarukan.
"Bisnis-bisnis yang ramah lingkungan berpotensi mendapat dampak yang cukup baik dari pengembangan bursa karbon," ujar analis Infovesta Utama, Arjun Ajwani, kepada Tempo pada akhir pekan lalu. Ia memperkirakan likuiditas emiten yang bisa memanfaatkan kehadiran bursa tersebut melonjak. Dengan demikian, hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor domestik dan asing untuk melirik perusahaan-perusahaan tersebut.
Awal bulan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. OJK menargetkan perdagangan perdana di bursa karbon bisa terselenggara pada 2023. Namun pelaksanaan perdagangan tersebut masih memerlukan sinergi antara sistem informasi bursa dan sistem registrasi karbon nasional. Menyitir Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, unit karbon yang diperdagangkan wajib lebih dulu terdaftar di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, selain terdaftar di bursa karbon. (Yetede)
Alih Fungsi Jadi Perumahan, Sawah di Padang Menyusut
Areal persawahan di Kota Padang, Sumbar, terus menyusut dari tahun ke tahun akibat alih fungsi lahan, terutama untuk perumahan. Melalui perda tentang rencana tata ruang dan wilayah, pemkot berupaya mempertahankan setidaknya separuh lahan persawahan pada tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Padang, lahan sawah yang tersisa saat ini 5.216 hektar. Jumlah tersebut berkurang 1.202 hektar dari tahun 2016 dengan luas 6.418 hektar. Rata-rata lahan sawah di ibu kota Sumbar ini berkurang 200 hektar per tahun. Penyebab utama menyusutnya areal persawahan di Padang, menurut dinas pertanian setempat, adalah alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan.
Pantauan di lapangan pada Jumat (25/8) dan Sabtu (26/8) sejumlah proyek perumahan tengah dikerjakan di bekas lahan persawahan. Di Kelurahan Batipuh Panjang, Kota Padang, Sabtu siang, misalnya, puluhan rumah sedang dibangun di sekitar areal persawahan. Menurut warga sekitar, proyek tersebut dikerjakan sejak dua tahun terakhir. ”Dulu areal itu pernah jadi sawah, sekitar 12 petak. Namun, 8-10 tahun terakhir tidak lagi digarap karena kekurangan air. Pemiliknya sudah meninggal, sedangkan anak-anaknya sudah jadi pegawai. Akhirnya, dijual untuk perumahan,” kata Zulfan (58), petani padi di sekitar lokasi, Sabtu siang. (Yoga)
Wapres Dorong Kiprah Santri di Berbagai Bidang
Peran pondok pesantren kini semakin luas. Pesantren tidak hanya mencetak orang yang paham agama, tetapi juga melahirkan pegawai negeri, pengusaha, serta presiden. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun mendorong santri berkiprah di berbagai bidang, ujarnya saat menghadiri haul ke-34 KH Aqil Siroj (KHAS) di Ponpes KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jabar, Sabtu (26/8). ”Saya bangga menjadi santri. Ternyata, santri itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi camat, bupati, gubernur, menteri, bisa jadi presiden dan wakil presiden. Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) itu, kan, presiden (ke-4),” ujar Wapres Amin disambut tepuk tangan hadirin. Menurut Wapres, lulusan pesantren semakin diakui kualitasnya seiring munculnya program peningkatan kapasitas dan keterampilan di ponpes.
Bahkan, banyak pesantren yang memiliki balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan (upskilling) santri. Wapres juga menekankan peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. ”Kalau dulu pesantren melahirkan mujahid-mujahid yang berjuang mengusir Belanda, sekarang mujahid ekonomi,” ucapnya. Wapres mendorong pesantren terus ikut membangun bangsa, salah satunya melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Wapres yang juga Ketua Harian KNEKS mengatakan, lembaga serupa telah dibentuk di 20 provinsi dengan pimpinan kepala daerah. Pihaknya mengembangkan kawasan industri halal yang melibatkan santri dan menargetkan Indonesia menjadi produsen industri halal terbesar di dunia. (Yoga)
Perempuan Nelayan Menatap Hidup
Lebih dari satu dekade terakhir, belasan perempuan di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, Jateng, mengais rezeki di laut sebagai nelayan. Padahal, pekerjaan sebagai nelayan jauh dari angan-angan para perempuan tersebut. Pekerjaan itu terpaksa dilakoni karena mereka tak punya banyak pilihan. ”Mau kerja di pabrik tidak mungkin karena umur saya sudah terlalu tua. Ijazah juga saya tidak punya. Jadi, ya (kerja) ini saja, biar bisa tetap makan,” kata Zubaedah (55), salah satu perempuan nelayan di Timbulsloko, saat ditemui, Selasa (21/8). Menurut Zubaedah, hidup di tengah impitan rob tidaklah mudah. Ia dan keluarganya cuma dua pilihan, yakni pindah atau bertahan. Karena tak punya banyak uang untuk pindah, keluarganya terpaksa bertahan. Supaya bisa bertahan, mereka dituntut untuk beradaptasi.
Zubaedah yang awalnya bekerja sebagai ibu rumah tangga harus turut membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan untuk mencari uang, menjadi nelayan. Perempuan lain, Sunarti (50), juga bekerja sebagai nelayan sebagai bentuk adaptasi. Mulanya, ibu tunggal dari dua anak itu bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh kupas bawang. Ia belajar melaut dari saudara laki-lakinya yang lebih dulu beralih pekerjaan menjadi nelayan. ”Saya belajar cara mengendarai kapal, memancing, dan memasang jaring serta perangkap ikan dalam waktu satu pekan,” tutur Sunarti. Setiap harinya, Sunarti melaut dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00. Dari aktivitas itu, Sunarti bisa mengantongi uang paling banyak Rp 60.000. Kalau sedang apes, ia hanya dapat Rp 5.000. (Yoga)
Tanda-Tanda Pertalite Bakal Dihapus
Pemerintah menggulirkan rencana pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 alias Pertamax. Rencana ini tengah dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Opsi mengalirkan subsidi ke Pertamax untuk meningkatkan penggunaan BBM oktan lebih tinggi dan rendah emisi. Soalnya, menurut sejumlah pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu sumber polusi udara di Kota Jakarta berasal dari sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak dengan emisi tinggi.
"Kami membahas secara teknis maupun secara regulasi, secara keekonomian, karena Pertamax, kan, berbeda. Kami masih membahas di internal," kata Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Kamis (24/8). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta belum bersedia menjelaskan detil anggarannya. Sebab, "Belum (dibicarakan)," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (25/8).
Menurut Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Wahyu Utomo akan melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan wacana tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa saat ini BBM jenis Pertalite dan solar yang masih disubsidi pemerintah.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menduga, wacana subsidi Pertamax ini digulirkan pemerintah untuk menghapus BBM RON 90. Oleh sebab itu, jika Pertamax disubsidi, subsidi ke Pertalite dihapus.
Dedolarisasi Meluas ke Kawasan ASEAN
Upaya awal dedolarisasi terus Indonesia lakukan. Kini, Bank Indonesia (BI) memperluas kerjasama dengan negara-negara ASEAN guna mengurangi ketergantungan atas mata uang dolar Amerika Serikat (AS).
Upaya itu bank sentral lakukan melalui penggunaan mata uang lokal atau
local currency transaction
(LTC). BI, Bank Negara Malaysia (BMN), dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati untuk memperkuat kerjasama guna mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral.
Penguatan kerjasama tersebut lewat perluasan LCT. Sebelumnya, LCT hanya mencakup perdagangan dan investasi langsung (direct investment). Kini, BI dan bank sentral negara-negara ASEAN sepakat untuk memperluas LCT ke sistem pembayaran lintas negara.
"Saya yakin, perluasan konektivitas pembayaran regional dan transaksi mata uang lokal akan mampu mengatasi tantangan perekonomian global dan regional di masa depan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, kemarin (25/8).
Selama ini, dalam kerjasama LCT, BI telah menggandeng bank sentral beberapa negara, yakni Malaysia, Thailand, China, dan Jepang. Terbaru, BI menggandeng Korea Selatan dalam kongsi ini.
Jumlah transaksi LCT pun makin meningkat. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebelumnya mengungkapkan, dari awal Januari hingga akhir Juli 2023 lalu, total nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen US$ 3,7 miliar. Jumlah ini meningkat ekuivalen US$ 500 juta atau 15,62%
year on year.
Adapun RPC merupakan konektivitas pembayaran antarnegara-negara ASEAN. RPC telah BI inisiasi sejak 2022 lalu. Dalam penandatangan perjanjian kerjasama kemarin, BI menggandeng Bank Sentral Vietnam dalam kerjasama RPC.
Hanya, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kerjasama tersebut masih akan memberikan dampak yang minim terhadap nilai tukar rupiah. Makanya, kurs mata uang garuda masih bergerak melemah akibat sentimen arah kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed).
Order Jasa Tambang Masih Terbentang
Para emiten jasa tambang, baik pengangkutan maupun kontraktor tambang, terus memacu kinerja operasional. Tergambar dari kenaikan kinerja operasional per Juli 2023.
PT RMK Energy Tbk (RMKE) misalnya, sudah memuat 887.500 metrik ton (MT) batubara ke tongkang pada bulan Juli 2023. Realisasi ini melonjak 48,1% secara bulanan.
Direktur Operasional RMKE, William Saputra mencatat, kinerja operasional RMKE pada segmen jasa batubara tumbuh jauh lebih besar dibandingkan rata-rata kinerja operasional bulanan pada semester I ini.
Hingga Juli 2023, RMKE telah memuat 664 tongkang berkapasitas 5,2 juta metrik ton batubara, naik 31,4% secara year on year (yoy). Di periode itu, emiten yang berbasis di Sumatera Selatan ini juga sudah membongkar 2.867 kereta dengan muatan 7,5 juta metrik ton, naik 20,5% yoy.
Kinerja operasional PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) juga meningkat sepanjang semester pertama 2023. Direktur Dana Brata Luhur, Hendy Narindra Dewantoro melaporkan, volume angkut TEBE mencapai 6,33 juta metrik ton. Jumlah ini naik 15,6% dari realisasi volume angkut di separuh pertama 2022 sebesar 5,47 juta metrik ton.
Kinerja anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) yang bergerak di segmen kontraktor tambang, yakni PT Pamapersada Nusantara (Pama) juga tumbuh subur. Sepanjang tujuh bulan pertama 2023, Pama mengeruk 71,1 juta ton batubara. Jumlah ini naik 17,13% dari volume produksi di periode serupa pada tahun lalu.
Di periode ini, Pama juga sudah memproduksi 627,4 juta bank cubic meter (bcm) lapisan overburden (OB) removal. Realisasi ini naik 20,8% dari volume produksi overburden di periode yang sama tahun lalu yang hanya 519,2 juta bcm.
Dari sisi kinerja keuangan, tahun ini TEBE menargetkan pendapatan di angka Rp 660 miliar dengan target laba bersih 40% dari pendapatan. TEBE memang belum merilis kinerja semester pertama 2023. Namun, manajemen memproyeksi pendapatan di kuartal kedua 2023 mencapai Rp 309 miliar, meningkat 12% secara tahunan.
Sedangkan Kepala Riset Ciptadana Sekuritas Asia Arief Budiman menyematkan rating beli untuk saham UNTR dengan target harga Rp 37.000. Arief merevisi naik proyeksi laba bersih UNTR tahun ini dan tahun depan masing-masing sebesar 15,5% dan 21,4%.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









