PELIK TRANSPORTASI PUBLIK
Satu lagi solusi mengatasi ‘prahara’ kemacetan Jakarta dan sekitarnya. Kemarin, Senin (28/8), moda transportasi umum massal baru Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) resmi beroperasi. Pengoperasian LRT Jabodebek juga diharapkan bisa menyelamatkan DKI Jakarta dari cengkeraman polusi udara tingkat akut. Sayangnya, kelahiran LRT juga masih dibayangi beragam tantangan serta pencapaian kurang memuaskan dari sejumlah moda transportasi lain yang lebih dahulu dirintis. LRT Jabodebek yang diresmikan langsung Presiden Joko Widodo memang digadang-gadang membawa Jakarta keluar dari daftar predikat 10 kota termacet di dunia. Hal itu tak lepas dari serbuan warga suburban yang bekerja di Ibu Kota. Setidaknya, setiap hari sebanyak 996.000 unit kendaraan dari daerah di sekitar masuk ke Jakarta. Presiden mengatakan bahwa LRT sebagai produk anak bangsa hadir guna membawa perbaikan transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Kepala Negara berharap masyarakat di Jabodebek berbondong-bondong menggunakan LRT yang menelan investasi Rp32,6 triliun. Sejatinya selama ini, persoalan transportasi Ibu Kota dan sekitarnya menjadi salah satu fokus pemerintah.
Sebelum LRT, pemerintah sudah mengembangkan moda transportasi lain seperti kereta rel listrik (KRL), moda raya terpadu (MRT), bus raya terpadu (BRT), hingga kereta bandara. Dibangun pula jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan Ibu Kota. Bahkan menurut Jokowi, evaluasi terhadap MRT menunjukkan bahwa moda berteknologi Jepang itu hanya mengangkut rerata 80.000 per hari dari kapasitas 180.000 penumpang per hari. Sejak dioperasikan pada Maret 2019 hingga 31 Juli 2023, MRT Jakarta baru mampu mengangkut sebanyak 79,33 juta penumpang. Problem yang nyaris sama dihadapi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), operator KRL Commuterline. Sepanjang tahun lalu, KRL Commuterline mengangkut 217,95 juta penumpang atau rerata 600.000 penumpang per hari dari target 2 juta penumpang per hari. Pada tahun ini, KCI kemungkinan menghadapi masalah kekurangan armada setelah dilarang mengimpor KRL bekas asal Jepang. Perihal fenomena tersebut, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Tory Damantoro mengatakan pemerintah perlu menerapkan push policy di sepanjang jalur LRT seperti mengenakan tarif parkir mahal untuk semua perkantoran di sepanjang jalur LRT. Untuk menekan harga tiket angkutan umum, dia mendesak pemerintah segera menerapkan kutipan kemacetan atau electronic road pricing (ERP). “ERP untuk sumber subsidi LRT dan angkutan umum lainnya,” kata Tory. Senada, akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyoroti kebijakan transportasi umum di Jabodetabek yang tak membaik.
Tags :
#TransportasiPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023