Perencanaan keuangan bagi keluarga muda sangat penting untuk dilakukan. Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran bisa terjaga. Jika diperlukan, utang pun dapat dikelola dengan baik melalui perencanaan sehingga tidak menjadi beban keuangan keluarga. Tujuan keuangan setiap keluarga tentu berbeda-beda sesuai keadaan ekonomi, sosial, latar belakang budaya, rencana memiliki keturunan, umur, dan sebagainya. Perencanaan keuangan yang dilakukan tentu harus mempertimbangkan aspek-aspek di atas.

Tips yang dapat dilakukan untuk merencanakan keuangan keluarga muda, antara lain: 1) Sikap terbuka antara suami dan istri untuk menyusun perencanaan keuangan. Kondisi keuangan, termasuk pendapatan yang dimiliki, pola pengelolaan keuangan, tujuan keuangan yang ingin dicapai. 2) Alokasi pendapatan yang diperoleh setiap bulan harus dikomunikasikan sejak dini. Alokasi pendapatan bagi suami dan istri yang sama-sama bekerja berbeda dengan keluarga dengan suami bekerja dan istri fokus menjadi ibu rumah tangga atau sebaliknya.

Alokasi pendapatan membantu keluarga agar tidak terjadi over-spending atau belanja berlebihan. 3) Mempersiapkan dana darurat dan asuransi. Dana darurat ini akan berguna jika terjadi hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan dana yang dapat dicairkan dengan cepat. Misalnya, terjadi PHK. 4) Menabung dan berinvestasi. 5) Mempersiapkan prioritas kebutuhan. 6) Kelola utang. (Yoga)

JAKARTA – Pendirian bursa karbon di dalam negeri menarik minat Indonesia Commodity & Derivatives Exchange Group. Lewat anak usahanya, yaitu Indonesia Climate Exchange (ICX), perusahaan pengelola bursa komoditas ini berencana mendaftar menjadi penyelenggara bursa karbon.

CEO ICX, Megain Widjaja, menuturkan pihaknya sudah bersiap sejak jauh-jauh hari untuk melayani perdagangan karbon. "Kami telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia," kata dia kepada Tempo, kemarin. Saat ini pun ICX telah mewadahi perdagangan karbon dengan memfasilitasi perdagangan sukarela perdana Renewable Energy Certificate (REC).

Sertifikat tersebut bersumber dari pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Megain menuturkan bahwa transaksi REC yang sudah berjalan berjumlah 1.050 MWh dengan harga pembukuan lelang Rp 35 ribu dan penutupan lelang Rp 38 ribu atau naik 8,57 persen. (Yetede)

JAKARTA – Pemerintah diminta memberikan kepastian mengenai pelunasan utang-utang obligasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pasalnya, badan usaha milik negara (BUMN) bidang karya itu telah menunda pembayaran pokok dan bunga beberapa obligasi yang jatuh tempo. "Kreditor butuh jaminan piutang mereka bisa selamat. Maka dukungan pemerintah terhadap BUMN karya bisa menjadi isu positif," kata peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, kepada Tempo, kemarin. Per semester I 2023, Waskita tercatat memiliki utang senilai Rp 84,31 triliun, tertinggi di antara semua BUMN karya. Tidak adanya kepastian pembayaran obligasi membuat salah satu pemegang surat utang Waskita, Donny Hartarto Lasmana, mengajukan permohonan penundaan pembayaran kewajiban utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Pada Kamis lalu, majelis hakim memutuskan menolak permohonan tersebut dengan alasan pengajuan tagihan melalui jalur hukum harus melalui wali amanat. Donny adalah pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B dengan nilai pokok Rp 5 miliar. Berdasarkan catatan Tempo, pembayaran bunga dan pokok obligasi tersebut semestinya dilakukan pada 23 Februari 2023, tapi ditunda menjadi 16 Juni 2023 setelah ada persetujuan dari para pemegang obligasi. (Yetede)

JAKARTA – Krisis properti Cina berpotensi merambat pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Terlebih, ketika raksasa pengembang properti Cina tersungkur ke jurang kebangkrutan seperti yang terjadi pada grup Evergrande. Perusahaan tersebut mengumumkan pailit pada 17 Agustus 2023 setelah mengalami krisis likuiditas berkepanjangan dan gagal bayar utang sebesar US$ 330 miliar atau setara dengan Rp 4.950 triliun (asumsi kurs 15 ribu per dolar Amerika Serikat).

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro, mengatakan krisis sektor properti Negeri Tirai Bambu berpotensi menekan kinerja ekspor, khususnya ekspor komoditas utama serta ekspor bahan baku bangunan, seperti batu bara, besi, baja, dan kayu. "Cina adalah konsumen terbesar komoditas Indonesia. Penurunan permintaan juga akan berdampak pada pelemahan harga komoditas dan kinerja ekspor secara keseluruhan," ujarnya kepada Tempo, kemarin, 25 Agustus 2023. 

Pelaku usaha, kata dia, mulai merasakan kelesuan permintaan dalam dua bulan terakhir, yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan Cina yang menutup operasi atau mengurangi kapasitas produksi dan pembangunan. Toto berujar, pelaku usaha pun kelimpungan mencari pasar alternatif untuk menyerap suplai yang dimiliki karena kondisi krisis perekonomian itu tengah menjalar ke berbagai negara. "Posisinya serba salah. Ke Cina krisis, ke Amerika Serikat dan Eropa juga sedang krisis."  (Yetede)

Kualitas udara Jakarta semakin buruk. Pada Rabu, 23 Agustus lalu, situs IQAir mencatat indeks kualitas udara Jakarta anjlok ke angka 157. Warga Jakarta terpaksa menghirup udara tidak sehat. Pemerintah pun mengeluarkan imbauan untuk kembali wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu dimaksudkan untuk mengurasi risiko gangguan kesehatan serius terhadap pernapasan, jantung, dan ancaman kanker. Di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, misalnya, jumlah pasien dengan gejala batuk dan sesak napas meningkat sekitar 50 persen dari biasanya. Dari biasanya sekitar 30 pasien, kini yang memeriksakan kesehatannya di Poli Batuk dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai 60 orang.

Berbagai Langkah dilakukan untuk mengembalikan udara Jakarta menjadi lebih layak. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) kembali diberlakukan untuk 50 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama dua bulan sejak Senin lalu. Selain itu, berbagai instansi pemerintahan turut berupaya mengurangi polusi udara Ibu Kota. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar uji emisi kendaraan bermotor. Adapun untuk mengurangi debu dan menjaga kelembapan udara, tim gabungan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya melakukan penyiraman sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H. Thamrin, serta Jalan Jenderal Sudirman. (Yetede)

Kehadiran Rumah Teh Indonesia yang menyajikan dan memberi edukasi tentang specialty tea memberikan angin segar dan harapan bagi pemetik juga petani teh. Pasar lokal penikmat teh berkualitas pun diharapkan tumbuh. Tidak ingin pamor dan potensi teh terus layu, Redha T Ardias dan Iriana Ekasari mendirikan Rumah Teh Indonesia di Kota Bogor, Jabar, 8 Agustus 2023. Ini menjadi rumah teh pertama di Indonesia sebagai wadah untuk mengumpulkan teh-teh terbaik dari seluruh Indonesia. Senin (21/8) di sebuah meja panjang, Iriana menyiapkan sajian teh hitam (black tea) dari pucuk teratas (pucuk 1 sampai 4). Jenis black tea ini tercipta karena pengeringan dengan suhu tinggi, karena itu, saat penyajian jangan diseduh dengan air mendidih karena akan merusak rasa dan aroma teh. ”Rasa pahitnya dominan karena kafeinnya keluar terlalu banyak. First brew maksimal 95° C, lalu air tehnya dibuang, second brew pakai 90 ° C.

Suhu ini pas untuk mendeteksi varian rasa tehnya, seperti caramel, sitrus, honey,” kata Iriana yang sekaligus pendiri Sila Tea House itu. Redha pun turut menyajikan teh artisan atau  teh racikan dengan campuran berbagai bunga, rempah, dan herbal. Ia memastikan standar rasa asli teh tidak hilang atau tenggelam oleh berbagai campuran yang digunakan sebagai pelengkap dan penambah daya tarik orang untuk bisa menikmati teh yang disertai narasi di dalamnya. Mojang Geulis, misalnya, menggunakan pucuk pertama atau silver needle, yang harganya Rp 2,7 juta per kg dicampur dengan pandan, mawar, melati, dan amaran (bayam) sehingga menghasilkan cita rasa yang kaya. Saat ini, Rumah Teh Indonesia oleh Sila Tea House memiliki 50 varian teh yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari strategi untuk menaikkan pamor teh Indonesia dan menarik masyarakat untuk mencoba cita rasa teh kualitas terbaik. (Yoga)

Pemerintah India melarang ekspor gula ke pasar global mulai Oktober 2023. Sedikitnya curah hujan dan upaya menjaga stabilitas harga dalam negeri jadi alasannya. Rencana ini disampaikan tiga sumber di kalangan Pemerintah India kepada kantor berita Reuters, Rabu (23/8/2023). Pada Juli 2023, Pemerintah India mengeluarkan larangan ekspor beras nonbasmati. (Yoga)

Jepang mulai melepaskan air radioaktif olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Pembuangan tahap pertama sebanyak 7.800 meter kubik, setara air yang memenuhi tiga kolam renang ukuran olimpiade. Hasil tes operator PLTN Fukushima, Tokyo Electric Power Company (Tepco), menunjukkan hasil tes air olahan itu mengandung 63 becquerel (satuan radioaktivitas) tritium per liter, jauh di bawah batas air minum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 10.000 becquerel per liter. Tepco pada Kamis (24/8) mengumumkan pelepasan air olahan itu dimulai pukul 13.03 waktu setempat dan tidak ditemukan adanya kelainan.

Negara-negara tetangga Jepang, seperti Korsel, Korut, dan China, memprotes dan mendesak Jepang menghentikannya. China, Hong Kong, dan Makau bahkan melarang impor hasil laut dari Jepang karena sangat khawatir dengan risiko kontaminasi radioaktif. China berpandangan, Jepang belum membuktikan air olahan yang dibuang itu benar-benar aman. China, Hong Kong, dan Makau melarang impor hasil laut Jepang dari 10 wilayah di Jepang. ”Tindakan Jepang membuang air yang terkontaminasi itu tidak bertanggung jawab, ilegal, dan tak bermoral. Tak ada yang bisa membuktikan limbah dan bahan-bahan nuklir itu aman,” kata Jacay Shum (73), aktivis Hong Kong, yang menentang pembuangan air olahan itu. (Yoga)

Berbagai sumber pendanaan kesehatan untuk pandemi di kawasan ASEAN perlu diintegrasikan secara efektif. Pemanfaatan dana tersebut perlu diperluas tidak hanya untuk menangani Covid-19. Dengan begitu, dana kesehatan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap risiko pandemi di masa depan. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dana penanganan pandemi di kawasan ASEAN saat ini bersumber dari berbagai modalitas, baik dari sektor publik, swasta, maupun filantropi. Dana itu dinilai perlu diintegrasikan ke dalam satu dana kesehatan yang lebih terkoordinasikan.

”Dana yang ada di kawasan ASEAN sebaiknya menjadi satu dana kesehatan yang bisa menggabungkan, mengintegrasikan, sinkronisasikan tiap modalitas dan pendanaan. Dengan begitu, kita bisa membentuk skema pendanaan nasional, regional, dan global agar penyaluran dana lebih efektif dan efisien,” ujar Budi dalam konferensi pers terkait acara ”ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting”, Kamis (24/8) di Jakarta. Sebelumnya, ASEAN membentuk dana darurat khusus untuk Covid-19, yang telah terkumpul 17,7 juta USD. Sebagian dana tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19. (Yoga)

Tantangan pembiayaan infrastruktur yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara semakin kompleks seiring ancaman perubahan iklim dan kapasitas fiskal pemerintah yang tertekan akibat pandemi. Upaya menarik minat sektor swasta untuk ikut berinvestasi di proyek pembangunan infrastruktur juga tidak mudah. Kajian Bank Pembangunan Asia (ADB) mengestimasi, negara-negara ASEAN membutuhkan total dana investasi 2,8 triliun USD sampai 3,1 triliun USD hingga tahun 2030 untuk  mengembangan infrastruktur. Artinya, setiap tahun dibutuhkan 184 miliar USD sampai 210 miliar USD untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Untuk kasus Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dibutuhkan total dana Rp 6.445 triliun untuk penyediaan infrastruktur.

Dari nilai tersebut, pemerintah melalui APBN dan APBD hanya mampu menyediakan dana Rp 2.385 triliun, BUMN/BUMD menanggung Rp 1.353 triliun, sisanya diharapkan bisa dipenuhi dari investasi sektor swasta, yakni Rp 2.707 triliun. Pada acara High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development dalam rangka Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/8) Menkeu Sri Mulyani mengatakan, total dana investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur di ASEAN tidak kecil. Masih ada problem klasik berupa kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang nyata alias selisih antara kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur dan realisasi dana yang tersedia. ”Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas suatu negara. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur, tetapi itu tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu dukungan pendanaan yang signifikan dari sektor swasta,” kata Sri Mulyani. (Yoga)