YOGYAKARTA,ID-Sebuah terobosan dilakukan PT PLN Primer Indonesia (PLN EPI)  dalam membangun ekonomi sirkular. Berkolaborasi dengan Keraton Yogyakarta dan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, PLN EPI melakukan penghijauan di lahan kritis, tandus dan marjinal di Gunung Kidul dengan tanaman Indigofera. Tanaman tesebut nantinya bisa menjadi sumber biomasa untuk co-firing pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Direktur Biomasa PLN EPI Antonius Aris, ide awalnya adalah menciptakan solusi bagi petani-peternak yang kerap kesulitan memperoleh hijauan untuk pakan ternak, khususnya di musim kemarau. Dari empat tanaman yang diuji cobakan pada akhir 2022 lalu, terbukti tanaman Indigofera yang paling cocok dan mampu bertahan di lahan kering. Selain daun yang bisa langsung  dimanfaatkan untuk pakan, dari tanaman ini, rantingnya bisa dijual ke PLN sebagai sumber biomassa untuk co-firing pembangkit listrik. "Jadi ini ada aspek ekonomi kerakyatan sekaligus environmental-nya. Ada konservasi lahan kritis, lahan tandus dan marjinal, kemudian men-generate pendapatan bagi masyarakat, juga akan menjadi sumber energi alternatif untuk mengurangi penggunaan batu bara dengan energi biomassa pada pembangkit listrik, sehingga akan menekan emisi," kata Aris. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana Pemerintah Indonesia untuk memberlakukan larangan penjualan barang impor dengan harga dibawah US$ 100 atau setara Rp1,5 juga di situs perniagaan daring  (e-commerce), akan menimbulkan efek domino tidak hanya ke sektor usaha  UMKM, tapi juga penerimaan pajak, hingga potensi gugatan di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO). Kebijakan yang tujuan awalnya untuk melindungi UMKM di dalam negeri, dikhawatirkan justru bisa menjadi bumerang karena membuka ruang importasi ilegal dan ancaman PHK massal. "Alih-alih melindung UMKM, kebijakan larangan impor dibawah US$ 100 justru akan memberikan multiplier effect (efek berganda). Di samping tak memiliki yurisprudensi di dunia internasional, kebijakan tersebut rentan telah membuka ruang importasi ilegal dari negara pengirim maupun kualitas produk tak tervalidasi," kata Ketua Asisoasi pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) Sonny Harsono dalam keterangan resminya, Kamis, (24/8/2023). Sonny menambahkan, efek domino dari kebijakan tersebut juga memuat perekonomian Indonesia  yang tengah bangkit kembali terpuruk. (Yetede)

Tabungan atau simpanan menjadi penyangga saat terjadi guncangan ekonomi atau situasi darurat. Apa jadinya jikalau tabungan tergerus hingga tak bersisa. Konsumsi rumah tangga menjadi andalan dalam PDB Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak membuat peran konsumsi menjadi signifikan. Pada awal pandemi Covid-19, triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga tumbuh minus 5,51 % secara tahunan. PDB triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32 % secara tahunan.  Kini, triwulan II-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,23 % secara tahunan. Perannya terhadap PDB sebesar 53,31 %.  Perekonomian Indonesia tumbuh 5,17 % karena daya beli masyarakat dan mobilitas meningkat seiring pandemi yang mereda. Masyarakat kembali bepergian, berwisata, dan berkegiatan di luar rumah dengan leluasa. Kafe dan restoran kembali ramai. Kegiatan pendidikan luar jaringan (luring) kembali aktif sehingga rumah kos terisi.

Di satu sisi, aktivitas masyarakat yang kembali bergairah itu memacu konsumsi rumah tangga. Konsumsi bahan bakar meningkat, ongkos transportasi dialokasikan lagi setelah pada masa pandemi bekerja dan bersekolah dari rumah, intensitas makan di kafe dan restoran kembali naik setelah pada masa pandemi membawa bekal makanan dari rumah. Di sisi lain, masyarakat kelompok bawah merogoh tabungan untuk menopang lonjakan belanja berupa kebutuhan sehari-hari, seperti makanan. Mandiri Spending  Index menunjukkan, belanja masyarakat kelompok bawah (yang memiliki tabungan dengan rata-rata saldo di bawah Rp 1 juta) pada Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan. Dana pihak ketiga atau tabungan masyarakat kelompok bawah pun anjlok ke level 83,0 atau terendah sejak Januari 2022. Tabungan bisa habis jika terus-menerus digunakan untuk menambal kekurangan biaya konsumsi. Situasi ini mesti diwaspadai agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. (Yoga)

Pemerintah membutuhkan waktu untuk menegosiasikan isi dokumen perencanaan investasi pada Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau JETP. Masih banyak isu mendasar yang perlu dinegosiasikan ulang, termasuk upaya untuk mendapat porsi dana hibah yang lebih besar dari total komitmen pendanaan senilai 20 miliar USD. Sebelumnya, pemerintah sempat menunda peluncuran Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Investasi Komprehensif (CIPP) JETP, dari seharusnya pada 16 Agustus 2023 menjadi jelang akhir 2023. Dokumen itu berisi keterangan terkait skema pendanaan, rekomendasi kebijakan, daftar proyek investasi dan transisi energi yang adil, serta kajian dampak transisi energy di Indonesia.

Wakil Ketua Sekretariat JETP Paul Butarbutar, Rabu (23/8) mengatakan, dana yang sejauh ini terkumpul untuk pengakhiran dini PLTU sesuai rencana masih sangat terbatas. Dari total pendanaan publik 10 miliar USD yang dijanjikan, hanya sedikit yang benar-benar dialokasikan untuk penghentian dini PLTU batubara. Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mematangkan berbagai aspek dalam dokumen CIPP JETP, termasuk aspek pendanaan yang dinilai masih kurang, baik dari segi jumlah total maupun porsi hibah yang terlalu kecil. ”Setelah evaluasi dari tim teknis yang dipimpin International Energy Agency (IEA), kita melihat bahwa target itu sebenarnya bisa dieksekusi, tetapi itu akan membutuhkan jumlah uang yang substansial dan usaha luar biasa dari semua pihak, sampai membuat rencana ini hampir mustahil diterapkan,” kata Paul dalam seminar yang digelar saat Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 di Jakarta. (Yoga)

Festival Delapan atau F8 dibuka di kawasan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/8/2023). Pemerintah Kota Makassar menargetkan perputaran uang puluhan miliar dari acara lima hari ini. Sebanyak 16 negara berpartisipasi. Wali Kota Makassar M  Ramdhan Pomanto mengatakan, acara ini ingin menghidupkan ekonomi melalui pariwisata dan UMKM. Tahun lalu, perputaran uang di F8 mencapai Rp 50 miliar. (Yoga)

Pihak swasta menunggu regulasi dari pemerintah untuk ikut menerapkan bekerja dari rumah (work from home/WFH). ”Dari hasil diskusi dengan pemerintah, regulasi yang tepat terus dikaji, termasuk skema yang diterapkan. Namun, kami memperkirakan, jika ASN DKI bisa  terlibat 50 persen, mungkin dunia usaha sulit mencapai itu,” kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jaminan Sosial dan K3 Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Nurjaman, Rabu (23/8/2023). (Yoga)

Pendidikan menjadi faktor penting dalam menopang produktivitas suatu negara. Pendidikan membutuhkan investasi jangka panjang untuk menghasilkan ilmuwan-ilmuwan kredibel yang mumpuni mengembangkan riset sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. Ekosistem riset perlu dibangun di berbagai lini, mulai dari perguruan tinggi hingga industri. Oleh karena itu, pengembangan kapital intelektual menjadi faktor krusial, salah satunya lewat pendidikan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) 2018-2023 Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sebaiknya berinvestasi jangka panjang dalam pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun tinggi.

”Pendidikan itu investasi, bukan biaya. Seharusnya berinvestasi di pendidikan untuk mendapatkan orang-orang terbaik untuk negara ini,” ujar Satryo dalam seminar daring ”Perlukah Indonesia Memiliki Scientist Ketika Tempat Kerja Belum Terbangun”, Rabu (23/8). Kebijakan afirmatif lain yang dibutuhkan adalah berinvestasi jangka panjang dalam bidang riset dan pengembangan (research and development/R&D). Selain itu,  menghapus regulasi yang menghambat investasi pendidikan dan R&D. Satryo  menyebutkan, pengembangan kapital intelektual akan mendongkrak nilai tambah. Riset dan pengembangan merupakan dasar kekuatan dari industri manufaktur berbasis pengetahuan. ”Dibutuhkan para ahli diberbagai bidang untuk mewujudkannya, yang dipersiapkan lembaga perguruan tinggi yang kredibel dan bereputasi,” ucapnya. (Yoga)

Pemerintah semakin getol menerbitkan surat berharga negara (SBN) ritel. Dari tahun ke tahun nilai penerbitan SBN ritel terus meningkat. Porsi kepemilikan ritel terhadap total SBN juga cenderung meningkat. Pada akhir 2022, kepemilikan investor individual mencapai Rp 344,30 triliun yang setara 6,48% total SBN Rp 5.309,43 triliun. Hingga Senin (21/8), kepemilikan ritel naik menjadi Rp 382,50 triliun setara 6,97% SBN. "Karena utang itu untuk menutup defisit, maka kebutuhan utang sangat dinamis sesuai perkembangan kinerja APBN. Ketika kinerja APBN bagus, pendapatan bagus dari yang direncanakan," tutur Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Suminto, kemarin. Presiden Joko Widodo dalam Pidato RAPBN 2024 dan Nota Keuangan memproyeksikan rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di level 6,7%. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN neto direncanakan Rp 666,4 triliun. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, imbal hasil dari SBN ritel masih tetap menarik di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dia mencatat, pada tahun ini instrumen keuangan dengan imbal hasil tertinggi adalah obligasi pemerintah bila dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Staf Riset Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto juga sepakat daya tarik investor ritel akan menggeliat pada tahun depan.

Sepanjang semester pertama 2023, laba bersih mayoritas emiten tambang batubara menyusut. Penyebabnya tak lain adalah harga jual rata-rata yang lebih rendah, akibat penurunan harga komoditas ini. Terbaru, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) melaporkan penurunan laba bersih sebesar 27,94% year on year (yoy) menjadi US$ 873,83 juta. Penurunan laba bersih ini sejalan dengan pendapatan ADRO yang juga tergerus hampir 2% menjadi senilai US$ 3,47 miliar. Nasib serupa dialami oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) yang laba bersihnya merosot 33,39% menjadi US$ 306,94 juta. Sedangkan laba bersih PT Indika Energy Tbk (INDY) menambah tergerus 55,24% menjadi US$ 89,81 juta. Salah satu faktor penekan margin emiten batubara adalah penurunan harga jual rata-rata alias average selling price (ASP). Realisasi ASP ITMG misalnya, hanya sebesar US$ 130,6 per ton, turun 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 175,1 per ton.Sedangkan ASP ADRO turun hingga 18% yoy. Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Richard Suherman memangkas asumsi harga batubara Newcastle untuk tahun 2023 dan 2024 menjadi US$ 140 dan US$ 100 per ton, dari sebelumnya US$ 250 dan US$ 150 per ton. Revisi turun ini seiring dengan minimnya katalis di sektor ini. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan menyematkan rating netral terhadap sektor batubara Indonesia Dia mempertahankan rekomendasi trading buy ITMG dengan target harga Rp 30.400.

Emiten kabel tersengat sejumlah katalis positif hingga membawa mayoritas sahamnya bergerak di zona hijau. Seperti, PT Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI) mencetak kinerja paling moncer. Saham IKBI memimpin top gainers di sektor industri, dengan penguatan 230,95% year to date (YtD). IKBI juga membukukan kinerja keuangan positif semester I-2023. PT Voksel Electric Tbk (VOKS) membuntuti dengan kenaikan harga 40,29% sejak awal tahun. Gerak saham VOKS disinyalir dipicu rencana masuknya Hengtong Optic-Electric International untuk mengakuisisi emiten yang juga dimiliki konglomerat Low Tuck Kwong ini. Selain IKBI dan VOKS, gerak saham PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM), PT Supreme Cable Manufacturing Commerce Tbk (SCCO), dan PT KMI Wire & Cable Tbk (KBLI) juga masih di zona hijau secara YtD. Meski di level kenaikan yang tidak signifikan. Pengamat Pasar Modal & Founder WH Project William Hartanto menilai pelaku pasar menangkap sinyal positif prospek bisnis emiten kabel. Tak hanya keperluan listrik, masih banyaknya pembangunan kawasan dan proyek infrastruktur bisa meningkatkan permintaan kabel. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menimpali, secara valuasi saham emiten kabel terbilang undervalued dengan rata-rata price to book value (PBV) di bawah 1 kali. Arjun memandang kondisi ini menjadi penopang kenaikan harga saham emiten kabel. Maka Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai emiten kabel ini cocok untuk investasi medium to long. Ia melirik saham IKBI yang berada pada fase downtend dan MACD sudah mengalami deadcross. Namun pergerakan IKBI masih tertahan di MA20, sehingga masih layak mencermati momentum trading buy.