Kementerian Perindustrian memprediksi peralihan penggunaan sepeda motor berbahan bakar minyak ke motor listrik makin cepat berlangsung setelah penghapusan syarat pembelian motor listrik bersubsidi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa masyarakat akan terbuka untuk beralih ke sepeda motor listrik atau electric vehicle (EV), baik motor maupun mobil. Dia menjelaskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memperluas bantuan pembelian motor listrik melalui penyederhanaan syarat pembelian yakni berlaku satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) satu unit motor listrik. Adapun, kebijakan perluasan penerima program bantuan pembelian motor listrik roda dua berbasis baterai terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6/2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Agus Gumiwang menegaskan aturan penyederhanaan syarat untuk mendapatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit telah berlaku. “Tetap Rp7 juta . Tahun ini tetap 200.000 unit, kuota nggak ada yang berubah. Syaratnya saja yang kita ubah untuk memudahkan karena strategi kita sekarang adalah mengisi populasi,” katanya. Awalnya, kata Agus, pembelian motor listrik bersubsidi berlaku dengan syarat yakni penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta, pengguna listrik di bawah 900 VA dan penerima bantuan sosial. Namun, Agus menegaskan keempat syarat itu dihapuskan dengan tujuan mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Tujuan lainnya adalah mewujudkan Indonesia yang lebih bersih sekaligus berdampak pada peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, dan perluasan tenaga kerja. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi optimistis penjualan sepeda motor listrik dengan subsidi Rp7 juta dari pemerintah akan mencapai target 200.000 unit pada tahun ini. Dalam kesempatan berbeda, Marketing Manager PT Indomobil Emotor Internasional Benny Lie mengatakan peluang berkembangnya motor listrik di Indonesia masih terbuka lebar setelah ada dukungan kebijakan pemerintah yang pro terhadap kendaraan listrik. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) merupakan agen pemegang merek motor listrik Yadea. Kini, Yadea memiliki beberapa line-up produk dengan layanan purna jual yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung program elektrifikasi.

Obligasi daerah dapat mempromosikan kehati-hatian fiskal, transparansi pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada investor. Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melihat hal itu sebagai salah satu aspek penting emisi obligasi daerah. Bank pembangunan multilateral ini melihat tidak semua pemda di Indonesia menerapkan kehati-hatian fiskal dan transparansi pelaporan keuangan. Elemen penting lain penerbitan municipal bond adalah membantu menggalang dana untuk infrastruktur dan belanja pembangunan lainnya. Selain itu, inisiatif obligasi daerah memfasilitasi masuknya pemda di Indonesia ke dalam pasar modal. Senior Financial Sector Specialist (Capital Markets) Asian Development Bank (ADB) Benita Ainabe mengatakan infrastruktur yang tidak memadai, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya investasi Indonesia pada masa lalu, merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia. Salah satu prioritas pemerintah adalah meningkatkan opsi pembiayaan bagi pemerintah kota dan pemerintah kabupaten untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur yang inovatif. Pemerintah telah bekerja untuk membentuk program penerbitan obligasi daerah di Indonesia.

Kaum perempuan belum mendapatkan tempat yang proporsional dalam dunia kerja. Mereka lebih banyak bekerja pada sektor informal dan tidak dibayar. Berdasarkan data BPS 2023, jumlah perempuan yang bekerja di sektor informal sebanyak 65,35 %.  Sementara di sektor formal hanya 34,65 %. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kondisi ini memuat beban  kerja perempuan lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih, selama pandemi  Covid-19 beban kerja perawatan yang harus ditanggung perempuan semakin bertambah dan menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

”Oleh karena itu, sangat penting kita mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang didasari oleh identifikasi risiko dan kerentanan berbasis gender sepanjang siklus hidup manusia,” kata Muhadjir pada acara Knowledge Forum on Gender Equality Development bertema ”Empowering Equality: Advancing Care  conomics and Social Protection” di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (28/8). Pemerintah telah menganggarkan dana perlindungan sosial dalam APBN 2023 sebanyak  Rp 476 triliun. Dana ini diharapkan tidak hanya menekan ketimpangan gender, tetapi juga berdampak pada peningkatan kondisi kesehatan masyarakat, seperti menurunkan prevalensi tengkes di Indonesia. (Yoga)

Akibat kekurangan air karena terjadinya El Nino, produktivitas gabah pada panen gadu berpotensi menurun dan harga beras diperkirakan tetap tinggi sepanjang semester II-2023. Di tengah pengadaan cadangan beras yang menantang dari dalam dan luar negeri, pemerintah mengupayakan stok beras cukup untuk mengendalikan harga hingga triwulan I-2024. Berdasarkan pengecekan di lapangan, Kepala BPN (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, panen di sejumlah provinsi menunjukkan penurunan produktivitas.

”Produktivitas agak turun karena airnya berkurang. Biasanya 5-6 ton (gabah per hektar), sekarang cuma 4 ton (gabah per hektar). Namun, produksi masih ada. Selain itu, tingkat produksi penggilingan padi berkisar 20-30 persen,” tuturnya saat ditemui setelah memantau Pasar Perumnas Klender di Jakarta, Senin (28/8). Penurunan produktivitas tersebut juga tampak dari data perkiraan produksi berdasarkan metode kerangka sampel area yang diamati BPS pada Juni 2023. Data itu menunjukkan, sepanjang Juli-September 2023, produksi beras diperkirakan 7,24 juta ton, lebih rendah 4,2 % dibanding periode sama tahun sebelumnya. (Yoga)

Pemerintah perlu mewaspadai kambuhnya ”penyakit” lama struktur ekonomi Indonesia. Untuk mengurangi tekanan ”penyakit” lama itu, pemerintah perlu menggulirkan sejumlah langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada hilirisasi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Senin (28/8) mengatakan, selama ini, struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada komoditas primer atau yang diambil langsung dari alam. Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap investor asing masih sangat besar. Maka, tidak mengherankan jika harga komoditas ekspor utama turun, pendapatan dari ekspor turut turun. Begitu juga ketika banyak arus modal asing keluar dan waktu pembayaran imbal hasil investasi atau dividen perusahaan asing tiba, kondisi finansial bakal goyang.

”Kelemahan struktur ekonomi Indonesia itu mulai terlihat kembali dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pascapandemi Covid-19,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Berdasarkan data NPI yang dirilis BI, neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan II-2023 defisit 1,9 miliar USD atau 0,5 % dari PDB. Pada triwulan I-2023, neraca transaksi berjalan tersebut masih surplus 3 miliar USD atau 0,9 % dari PDB. Menurut Bhima, pemerintah tidak bisa menangkap ”durian runtuh” (windfall) secara optimal. Banyak perusahaan asing yang berinvestasi di sektor pertambangan dan perkebunan mengirimkan sebagian besar dividen ke perusahaan induknya di luar negeri. Di sisi lain, banyak investor asing yang memetik keuntungan besar atas imbal hasil portofolio pemerintah atau swasta akibat  kenaikan suku bunga acuan BI. (Yoga)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor kacang hijau dari PT Haniori sebanyak 1.000 ton ke China, Senin (28/8/2023), di Jakarta. Menurut Syahrul, volume ekspor bisa ditingkatkan menjadi 10.000 ton dengan tujuan pasar seperti Filipina, Thailand, dan kawasan Eropa. Direktur Operasional PT Haniori Richard menyatakan, kacang hijau diminati lantaran kandungan proteinnya tinggi. (Yoga)

BI menerbitkan instrumen moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Instrumen moneter ini diharapkan bisa mendorong pendalaman pasar uang dan menarik modal asing sehingga stabilitas nilai tukar rupiah terjaga. ”Situasi global diliputi ketidakpastian. Kami berpikir bagaimana agar ada instrumen operasi moneter yang bisa mendukung pendalaman pasar uang. Harapannya, bisa mendorong arus modal asing masuk sehingga nilai tukar rupiah bisa terjaga,” ujar Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto, Senin (28/8) di Jakarta.

Peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan nilai tukar rupiah sampai 23 Agustus 2023 melemah 1,41 % dibandingkan akhir Juli 2023. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin (28/8) berada di level Rp 15.294 per dollar AS. Tren menguatnya mata uang dollar AS belakangan ini mencuat karena adanya kemungkinan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada September 2023. Hal inilah yang memicu arus modal keluar dari Indonesia sehingga mengurangi pasokan dollar AS pada sistem keuangan dalam negeri, yang akhirnya menggerus nilai tukar rupiah.

Menurut Edi, SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga negara (SBN) yang dipegang BI. Karakteristik SRBI diterbitkan tanpa warkat, diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Selain itu, dapat  dipindah tangankan dan dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk (nonresident/asing) di pasar sekunder. SRBI akan diimplementasikan mulai 15 September 2023. (Yoga)

Porsi pembayaran bunga utang pada RAPBN 2024 meningkat signifikan hingga dua kali lipat melampaui belanja modal serta menduduki posisi tertinggi di atas jenis belanja lain. Kenaikan beban biaya utang yang nyaris menembus Rp 500 triliun itu dapat mempersempit ruang fiskal di tengah target belanja pemerintah yang ambisius. Sudah lima tahun terakhir ini porsi pembayaran bunga utang dalam komponen belanja pemerintah pusat di APBN terus melonjak signifikan. Di satu sisi, kenaikan itu sulit dihindari karena akumulasi utang yang sempat meroket untuk menutupi pembiayaan pandemi Covid-19 sepanjang periode 2020-2022. Sebagai perbandingan, pada 2019, porsi pembayaran bunga utang masih Rp 275,5 triliun, meningkat menjadi Rp 314 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 343,4 triliun pada 2021, meningkat ke Rp 386,3 triliun pada 2022, melonjak ke Rp 437,4 triliun pada outlook 2023, dan kini ditargetkan mencapai Rp 497,3 triliun pada RAPBN 2024.

Belanja bunga utang tahun depan terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 40,4 triliun. Komposisinya mencakup 20,3 % total belanja pemerintah pusat senilai Rp 2.446,5 triliun. Beban biaya utang itu juga menduduki porsi belanja tertinggi di antara jenis belanja lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bansos. Tahun depan, porsi pembayaran bunga utang membesar dua kali lipat di atas alokasi belanja modal yang sifatnya paling produktif. Dimana, nilai belanja modal pada RAPBN 2024 adalah Rp 244,4 triliun.  

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Senin (28/8) mengatakan, kenaikan pembayaran bunga utang yang signifikan memang tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari pembiayaan utang yang membengkak selama pandemi. Namun, dari sisi produktivitas utang, ia menilai bertambahnya beban biaya utang itu masih wajar. ”Itu masih cukup baik karena peningkatan utang kita itu untuk kebutuhan pemulihan ekonomi pascapandemi, yang hasilnya mulai terlihat sekarang lewat mobilitas masyarakat yang kembali normal dan ekonomi kita yang kembali ke status upper middle income,” kata Josua saat dihubungi. (Yoga)

Menparekraf Sandiaga S Uno saat menghadiri Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Minggu (27/8) malam, di Jakarta, mengatakan, di tengah isu keterbatasan lapangan kerja, desa wisata bisa menjadi solusi sebagai sumber pendapatan baru di masyarakat. Dengan pengelolaan dan promosi yang tepat, desa wisata berpeluang mendatangkan wisatawan serta menumbuhkan ekonomi baru di daerah-daerah di Indonesia. ”Di tengah isu kesulitan mencari pekerjaan di kota, keberadaan desa wisata semestinya bisa menjadi garda terdepan untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga,” ujar Sandiaga.

Menurut dia, saat penyelenggaraan ADWI 2021, pihaknya menargetkan ada 800 desa wisata yang berpartisipasi. Ternyata, ada 1.831 desa wisata ikut serta. Pada ajang ADWI 2022, tercatat 3.419 desa wisata yang berpartisipasi. Jumlah tersebut melebihi target 2.500 desa wisata yang ditetapkan. Adapun tahun ini, dari target 3.500 desa wisata yang ditetapkan Kemenparekraf, 4.573 desa wisata berpartisipasi. Praktisi desa wisata sekaligus pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Sugeng Handoko, saat dihubungi, Senin (28/8) berpendapat, berdasarkan pengalamannya, desa wisata memang terbukti bisa mengangkat perekonomian masyarakat, melestarikan alam dan budaya, serta menjadi pengungkit sektor industri lain. Desa wisata sebagai pariwisata berbasis komunitas juga dapat memberikan nilaitambah bagi produk-produk lokal di desa. (Yoga)

Pertengahan Agustus lalu, Yayasan Konservasi Laut Indonesia menggelar pertemuan bersama akademisi, nelayan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, hingga eksportir gurita di Makassar, Sulsel, untuk mengevaluasi sekaligus mencari masukan terkait program buka tutup kawasan penangkapan gurita tersebut. Sudah tiga tahun program ini dilaksanakan nelayan di Pulau Langkai dan Lanjukkang dengan menetapkan area terlarang untuk penangkapan gurita. Luasnya beragam, umumnya ratusan hektar, setidaknya tiga bulan di satu lokasi. Setelah dibuka, penutupan berpindah ke area lain. Kawasan terlarang ditetapkan dengan kesepakatan nelayan setempat. Pengawasan, mereka juga yang melakukan. Aturannya, selama penangkapan gurita dilarang di suatu kawasan, hanya pemancing ikan tenggiri atau yang menggunakan alat tangkap ramah lainnya yang boleh beroperasi. Pelanggaran dikenai sanksi hasil tangkapan disita lalu dijual, hasilnya disumbangkan untuk kepentingan masyarakat umum atau rumah ibadah.

”Selama ini banyak nelayan mengandalkan gurita sebagai komoditas utama. Selain itu, komoditas ini diekspor ke sejumlah negara. Penangkapan gurita menggunakan alat tangkap yang cukup ramah,” tutur Koordinator Program Proteksi Gama (Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat) Alief Fachrul Raazy. Erwin RH (47), nelayan asal Pulau Langkai, yang menjadi local champion dan punya andil besar hingga program ini disepakati. “Jujur, sebelum ini saya juga pengguna obat bius atau bom. Segala yang bisa dijual saya ambil. Tetapi, setelah mendapat edukasi, saya paham kalau selama ini kami salah,” paparnya. Erwin-lah yang meyakinkan nelayan hingga semua sepakat melakukan praktik buka tutup kawasan. Nyatanya, ini bukan hanya membuat nelayan mendapatkan gurita grade A dan B, tetapi tujuan untuk menjaga terumbu karang perlahan membuahkan hasil. Ikan-ikan karang yang dulu sulit didapatkan sekarang mulai banyak lagi,” ujar Direktur Eksekutif YKLI Nirwan Dessibali. (Yoga)