Di tengah tren penurunan harga, geliat produksi batubara ternyata masih terus terjadi. Terlihat dari hasil kinerja perusahaan jasa tambang PT RMK Energy Tbk (RMKE). Perusahaan ini sudah membawa sebanyak 887.500 ton batubara ke kapal tongkang di periode Juli 2023. Hasil tersebut melonjak 48,1% dibanding bulan sebelumnya. Direktur Operasional RMKE, William Saputra menjelaskan, total angkutan batubara di periode tersebut merupakan yang tertinggi sejak RMKE beroperasi. Sepanjang tahun ini sampai Juli kemarin RMKE sudah memuat 664 tongkang dengan kapasitas 5,2 juta metrik ton batubara. Hasil ini naik 31,4% dari periode serupa tahun lalu. Sepanjang periode terebut, RMKE sudah membongkar sebanyak 2.867 gerbong kereta dengan muatan 7,5 juta MT atau meningkat 20,5% secara tahunan. Peningkatan kinerja operasional dari segmen jasa batubara ini tidak terlepas dari on-time performance (OTP) bongkar kereta yang jauh lebih cepat 40 menit. Yakni menjadi 3 jam 25 menit per kereta dibandingkan waktu bongkar kereta pada periode yang sama tahun lalu 4 jam 6 menit. Dengan hasil tersebut, Direktur Keuangan, Vincent Saputra optimistis dengan kinerja perusahaan jasa tambang ini.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mencetak kinerja datar di semester I-2023. Sejumlah langkah dan strategi akan mendongkrak kinerja emiten ini di separuh kedua 2023. Analis Sinarmas Sekuritas, Arief Machrus menilai, bank yang fokus di kredit properti ini tidak mau ketinggalan dari bank besar lain. Meskipun menghadapi tantangan, BBTN berupaya membalikkan keadaan di semester II 2023. BBTN juga bakal meningkatkan kemampuan pada layanan digital perbankan (e-channel), meningkatkan kualitas aset, mengupayakan profitabilitas, serta memanfaatkan pendanaan dari perusahaan yang kuat. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas, Agus Pramono menyoroti, BBTN telah melakukan beberapa perbaikan. Biaya dana atau cost of fund stabil dan pertumbuhan pendapatan non bunga solid. Pada semester I-2023, laba bersih BBTN sebesar Rp 1.47 triliun baru mencapai 42.6% dari ekspektasi laba setahun penuh karena cost of fund lebih tinggi dan pertumbuhan pinjaman yang lebih rendah. Secara rinci, pertumbuhan pinjaman dengan KPR bersubsidi meningkat 10,9% secara tahunan. Sedangkan pinjaman perumahan non subsidi tumbuh sebesar 6,5% yoy. Analis UOB Kay Hian Sekuritas, Posmarito Pakpahan menambahkan BBTN tengah berupaya menyelesaikan penjualan aset bermasalah secara massal sebesar Rp 2,8 triliun di semester kedua 2023.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menyiapkan rencana untuk menggabungkan atau merger tiga perusahaan maskapai penerbangan milik negara. Ketiga maskapai penerbangan pelat merah itu adalah PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Citilink Indonesia dan PT Pelita Air Service. Nah, ketiga maskapai penerbangan itu akan dilebur dalam satu perusahaan. Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, rencana merger ini bertujuan agar ada konsolidasi di antara ketiga maskapai tersebut. Sehingga, BUMN maskapai hanya terfokus pada satu perusahaan saja di sektor transportasi udara. Selain itu, merger ini juga diharapkan akan menguatkan pangsa pasar mereka di industri penerbangan Tanah Air. Dalam skenario merger yang disiapkan Kementerian BUMN, nantinya setiap maskapai akan fokus menggarap kelas penerbangan yang berbeda. Di segmen premium akan dilayani Garuda Indonesia, medium to premium digarap Pelita Air, dan layanan berbiaya rendah (low cost carrier /LCC) akan dilayani Citilink. Setali tiga uang, Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengatakan, jika rencana ini berhasil dieksekusi, Citilink akan tetap difokuskan menggarap pasar LCC. Sementara Pelita Air merambah pangsa pasar medium to premium dan Garuda di kelas premium. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai, rencana merger ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing maskapai negara dengan kompetitor. "Kalau merger terjadi maka kapasitas pesawat juga meningkat pesat," kata Toto, kemarin.

JAKARTA,ID-Indonesia bakal menjadi negara pilihan pertama bagi investor Korea Selatan (Korsel) sebagai tujuan investasi mau pun relokasi industri ke depan, mengalahkan negara-negara seperti Vietnam dan India yang selama ini menjadi favorite bagi banyak investor global. Diantara alasan dipilihnya Indonesia adalah ketersediaan bahan baku industri yang melimpah dan stabilitas politik yang terjaga.  Sementara pemerintah berjanji akan terus meningkatkan kepastian hukum sebagai salah satu kunci agar realisasi investasi di tanah Air makin meningkat. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM) bakal mengoptimalkan peran Sistem Online Single Submission (OSS) sebagai upaya mempermudah proses pengurusan izin bagi pelaku usaha. hal tersebut mengemuka dalam diskusi Investor Daily Roundtable (IDR) seri 3 yang digelar Investor Daily dan B-Universe di Plataran Senayan. "Bagaimana Meningkatkan Investasi Indonesia di Tengah Kelesuan?" Seperti pada dua seri sebelumnya, diskusi Inevestor Daily Roundtable seri 3 tersebut kembali dipandu oleh Komisaris Utama B-Universe, Engartiasto Lukita. Lee mengatakan, kegigihan pemerintah Indonesia untuk meyakinkan bahwa Indonesia  adalah negara tepat untuk berinvestasi membuat investasi Korsel di Indonesia terus meningkat. (Yetede)

JAKARTA,ID-Laba bersih PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) semester I-2023 merosot 27,94% menjadi US$ 873,83, dibandingkan semester 1 tahun lalu. Jumlah itu melampaui estimasi konsensus analis yang direkap Bloomberg sekaligus estimasi Mandiri Sekuritas (Mansek). Sementara itu, pendapatan raksasa batu bara Indonesia ini turun 2% menjadi US$ 3,47 miliar, sedangkan beban pokok pendapatan naik hingga 34% menjadi US$ 2,03 miliar. Semester I-2023, volume produksi dan penjualan seluruh entitas bisnis Adaro naik 19% masing-masing menjadi 33,41 juta ton dan 32,62 juta ton. Namun, harga jual rata-rata batu bara Adaro turun 18%. Adapun keuangan perseroan tetap sehat dengan posisi kas bersih US$ 1,32 miliar hingga akhir Juni 2023. "Semester I-2023 menunjukkan kekuatan operasional Adaro di tengah fluktuasi  harga dan kenaikan biaya. Walaupun ada tantangan-tantangan ini, kami berhasil mencatat margin yang sehat dengan menghasilkan laba inti US$ 1,024," kata Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro Energy Garibaldi Thohir, Rabu (23/08/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Memasuki akhir kuartal III-2023, sejumlah bank melakukan bersih-bersih macet (non-performing loan/NPL), salah satunya dengan melakukan penjualan aset debitur bermasalah. Dengan aksi tersebut, diharapkan dapat menekan NPL bank tahun ini. Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2023 NPL gross industri perbankan berada di level 2,44%, membaik dari posisi  Desember 2022 tercatat sama di level 2,44%. Sementara secara tahunan, NPL gross bank ini menurun, dari 2,86% pada juni 2022. Terkait langkah perbangkan dalam penjualan aset dari debitur bermasalah, OJK mengingatkan agar tetap memperhatikan risiko dan tata kelola yang baik. "OJK selalu meminta agar langkah-langkah bank, dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kewajaran transaksi, termasuk aspek manajemen resiko dan tata kelola yang baik," jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dikutip Rabu (23/08/22023). (Yetede)

JAKARTA – Selisih suku bunga acuan Bank Indonesia, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI Rate), dengan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, makin tipis setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Akibatnya, arus modal asing deras meninggalkan Tanah Air atau capital outflow. Suku bunga acuan Amerika atau Fed Fund Rate saat ini berada di level 5,25-5,50 persen, hanya terpaut 0,25 persen dari BI Rate yang berada di level 5,75 persen. Adapun The Fed menaikkan bunga acuan untuk meredakan tekanan inflasi.

Kenaikan suku bunga The Fed yang menyebabkan selisih dengan suku bunga di Indonesia menipis membuat aset di Amerika tersebut lebih menarik investor. Para investor pun menjual aset di Indonesia untuk dialihkan ke Negeri Abang Sam. Pergerakan arus modal keluar berturut-turut terjadi di Tanah Air sejak The Fed memutuskan kenaikan suku bunganya akhir Juli lalu. Pada pekan ketiga Agustus, capital outflow yang terjadi sebesar Rp 6,79 triliun, yang terdiri atas jual neto di pasar surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3,65 triliun serta jual neto di pasar saham sebesar Rp 3,14 triliun. Secara akumulasi, sepanjang bulan ini, investor asing tercatat membukukan jual bersih hingga lebih dari Rp 17,55 triliun. (Yetede)

JAKARTA — Langkah bank sentral menetapkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate) bulan ini diproyeksi tak akan mudah. Selisih BI Rate yang makin tipis dengan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) atau Fed Fund Rate menimbulkan dilema antara menaikkan bunga untuk memperlebar gap atau tetap mempertahankan level suku bunga saat ini untuk mendukung upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi tetap ekspansif. Fed Fund Rate saat ini berada di level 5,25-5,50 persen, hanya terpaut 0,25 persen dari BI Rate yang berada di level 5,75 persen. Adapun hasil kebijakan ketetapan suku bunga acuan akan diumumkan Bank Indonesia dalam hasil Rapat Dewan Gubernur hari ini.

Ekonom dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai, Bank Indonesia masih perlu menahan suku bunga acuan di level saat ini guna menahan tekanan eksternal terhadap rupiah dan adanya potensi kenaikan lanjutan Fed Fund Rate sebelum akhir tahun. “Kami melihat BI perlu mempertahankan suku bunga acuan 5,75 persen dengan tetap memantau stabilitas rupiah dan menjaga inflasi,” ujarnya, kemarin, 23 Agustus 2023. Adapun tingkat bunga tersebut sudah dipertahankan bank sentral setidaknya dalam delapan bulan terakhir atau sejak Januari 2023. (Yetede)

JAKARTA – Para pengelola modal ventura dianggap masih memiliki peluang untuk bertahan di tengah tekanan bisnis digital. Direktur Center of Economics and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan bahwa sektor harus konsisten menghimpun dan menyalurkan dana agar tetap sehat.

Salah satu strategi yang bisa dilakukan jika usaha rintisan atau startup yang dibiayai terus merosot, kata Bhima, perusahaan modal ventura bisa menawarkan kepemilikan saham kepada investor lain (private offering). “Cara ini menjadi salah satu alternatif. Para pengelola modal ventura pun bisa mendorong startup potensial segera melantai di pasar modal,” tuturnya kepada Tempo, kemarin, 23 Agustus 2023.

Menurut Bhima, inkubasi atau program pendampingan yang disediakan para penyokong modal ventura menjadi lebih ketat sejak masa pandemi. Saat ini, dia meneruskan, para penyokong dana hanya melirik startup yang dibutuhkan oleh pasar. Model bisnis penggenjot promosi—sering diistilahkan sebagai bakar uang—juga dianggap tak lagi menarik bagi investor. (Yetede)

Salah satu indikator untuk mengukur kualitas reformasi birokrasi adalah indeks efektivitas pemerintahan, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur sipil negara (ASN) dan independensinya, serta kualitas perumusan kebijakan hingga kredibilitas komitmen pemerintah. Bank Dunia mencatat efektivitas pemerintahan Indonesia berada di peringkat ke-62 dengan skor 0,38 pada 2021 dalam skala -2,5 yang terendah hingga 2,5 yang tertinggi. Tetangga kita di ASEAN, Singapura, adalah negara dengan birokrasi terbaik di dunia. Adapun Fiji, salah satu negara yang pernah belajar dari Indonesia, memiliki peringkat lebih baik dari kita dengan posisi di urutan ke-52.

Setelah 25 tahun reformasi berlangsung, target indeks efektivitas birokrasi masih jauh dari kata sukses. Misalnya, target pemerintah untuk mendapatkan skor 0,5 pada 2014 gagal dicapai. Dalam dua periode pemerintahan Joko Widodo, indeks ini seakan-akan tenggelam dan pemerintah lebih memilih instrumen buatan sendiri untuk mengukur kesuksesannya. Alih-alih memperkuat reformasi birokrasi, eksekutif dan legislatif malah sibuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ini termasuk eksistensi Komisi ASN dan “operasi penyelamatan” tenaga honorer non-ASN, yang semula hanya untuk honorer kategori dua (K2) yang berjumlah 300 ribuan tapi kini meledak hingga 2 jutaan orang. Beragam kebijakan eksotis pun belum secara tuntas dan kontekstual menjawab tuntutan menuju birokrasi yang efektif. Orientasi agenda reformasi birokrasi tampaknya semakin jauh dari harapan. (Yetede)