Pengenaan retribusi 10 dollar AS atau sekitar Rp 150.000 kepada setiap wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali akan diberlakukan mulai Februari 2024. ”Peraturan daerah mengenai penerapan retribusi sudah selesai. Tinggal menunggu peraturan gubernur Bali mengenai tata cara pemungutan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun, Senin (21/8/2023) malam, di Jakarta. (Yoga)

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Selasa (22/8/2023), di Jakarta mengatakan, inklusi keuangan yang makin luas diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan mengakses layanan jasa keuangan, masyarakat bisa mendapat permodalan. (Yoga)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Laju konsumsi rumah tangga hingga pertengahan bulan ini masih terpantau stabil, bahkan berpotensi meningkat menjelang akhir tahun. Meski demikian, tren konsumsi masyarakat dari kelas ekonomi bawah perlu diantisipasi. Mereka merogoh tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tren perlambatan ekonomi. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), tren belanja masyarakat hingga pertengahan Agustus 2023 masih terjaga stabil dan menunjukkan resiliensi. Per 13 Agustus 2023, MSI mencatatkan nilai 164,4. Jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi atau Januari 2020, tingkat belanja masyarakat tumbuh hingga 64,4 %. Sampai Juli 2023, tren belanja masyarakat mencatat angka 168,1 atau tumbuh 31,8 % secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laju belanja masyarakat   diperkirakan akan terus meningkat di sisa tahun ini, mendekati masa kampanye pemilu.

Berdasarkan kelompok pendapatan, belanja oleh kelompok bawah (masyarakat dengan rata-rata saldo tabungan di bawah Rp 1 juta) per Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan dibandingkan posisi Juli 2022. Laju konsumsi oleh masyarakat kelompok bawah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan belanja kelompok menengah (masyarakat dengan saldo tabungan Rp 1 juta-Rp 10 juta) yang tumbuh 35,96 % secara tahunan dan kelompok atas (masyarakat dengan saldo tabungan di atas Rp 10 juta) yang tumbuh 18 %n secara tahunan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, secara umum, kenaikan belanja masyarakat dari kelompok bawah lebih banyak ditopang oleh tabungan. Seiring dengan belanja yang naik, tingkat dana pihak ketiga atau dana tabungan kelompok bawah pun anjlok hingga menyentuh level terendah sejak Januari 2022, yaitu 83,0. (Yoga)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Exotic Tenun Fest 2023 di Kota Kupang, Jumat-Minggu (25-27/8/2023). Sejumlah penenun binaan BI diundang dalam acara yang juga didukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah NTT itu. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Donny Heatubun mengatakan, karya tenun NTT banyak disukai pasar karena memiliki motif yang kaya. Sebanyak 22 kabupaten/kota di NTT pun memiliki motif tenun yang berbeda-beda. Dalam acara promosi produk tenun ini juga digelar pelatihan bagi para perajin. (Yoga)

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berbalik defisit pada kuartal II-2023, setelah mencatat surplus senilai US$ 6,52 miliar di kuartal I-2023. Bank Indonesia (BI) mencatat, defisit NPI periode April hingga Juni 2023 sebesar US$ 7,4 miliar. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan, defisit NPI dipicu oleh defisit transaksi berjalan serta defisit transaksi modal dan finansial. Berdasarkan data BI, defisit transaksi modal dan finansial tercatat US$ 5,0 miliar atau 1,4% PDB. Hal itu seiring defisit investasi portfolio dan investasi lainnya karena ketidakpastian pasar global. Namun, defisitnya tertahan oleh arus masuk modal asing ke pasar surat berharga negara (SBN) domestik dan pasar saham, seiring kondisi ekonomi domestik yang membaik dan imbal hasil aset keuangan yang menarik. Sedangkan investasi asing lainnya mencatatkan kenaikan defisit yang disebabkan pembayaran neto utang luar negeri yang meningkat. Sedangkan investasi langsung tetap surplus. Namun, Erwin memberi catatan, surplus itu menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, defisit transaksi modal dan finansial pada periode itu akibat ketidakpastian global. "Para penanam modal maupun dunia usaha berhati-hati dalam menarik pinjaman maupun investasi, dengan melihat perkembangan global," kata dia kepada KONTAN, Selasa (22/8). Sedangkan Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mewanti-wanti, pergerakan neraca transaksi modal dan finansial ke depan akan dipengaruhi oleh kekhawatiran akan perlambatan ekonomi global. Ini akan memicu sikap untuk menghindari risiko di investasi portofolio, termasuk di pasar saham.

Penggalangan dana di pasar modal lewat rights issue dan private placement masih meriah. Aksi korporasi ini dinilai menarik untuk menghimpun dana berbiaya murah demi memperkuat permodalan emiten. Terbaru, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) merampungkan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Lewat private placement ini, MAPB menghimpun dana sebesar Rp 434 miliar dari empat pihak penyetor modal. Sementara, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) mendapat persetujuan pemegang saham untuk menggelar aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. SAPX berencana rights issue sebanyak-banyaknya 2,49 miliar saham. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengamati aksi emiten mengeksekusi rights issue atau private placement akan memperhatikan sejumlah faktor. Terutama dari strategi ekspansi, kondisi pasar dan industri, serta makro ekonomi. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora melihat, momentum saat ini cukup ideal untuk menggelar ekspansi. Maklum, outlook ekonomi dan kondisi industri kondusif untuk mendukung bisnis. Sementara kondisi pasar modal juga terbilang stabil dengan tingkat fluktuasi yang relatif terjaga. Founder dan CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto sepakat, efek dilusi kepemilikan saham yang bisa timbul dari rights issue dan private placement perlu dicermati. Menurut Fendi, private placement bisa lebih memberi sinyal positif lantaran aksi ini membawa investor baru.

Kinerja positif Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dinilai masih berlanjut hingga akhir tahun ini. Salah satu pendorongnya adalah pertumbuhan penyaluran kredit yang dicatatkan oleh bank ini. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, terbentuknya holding ultra mikro memang telah memberikan dampak yang positif bagi BBRI. Ini dilihat dari akses keuangan yang telah diberikan kepada lebih dari 36 juta nasabah sejak berdiri tahun 2021. Nico melihat, jumlah tersebut meningkat 19,6% secara tahunan atau year on year (yoy). UMi mempunyai target 45 juta nasabah hingga tahun 2024. "Ini akan mendorong pertumbuhan kredit mikro BBRI," ujarnya, Selasa (22/8). Di sisi lain, pemerintah mengurangi alokasi kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini dari Rp 450 triliun menjadi Rp 297 triliun. Ini berkaitan dengan penyaluran dana KUR di semester I-2023 sebesar Rp 10,5 triliun atau hanya 23% dari target awal. Pemerintah juga telah melakukan beberapa perubahan mendasar pada sistem KUR di tahun ini, termasuk penerapan suku bunga dan margin berjenjang bagi debitur KUR. Kriteria peminjam KUR juga diubah menjadi hanya mereka yang belum pernah mengambil pinjaman komersial. Kepada Riset Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi melihat, hal tersebut berpotensi membuat BBRI alami penurunan alokasi KUR. Namun, ini dinilai tidak akan berdampak besar. "Karena BBRI telah meningkatkan penyaluran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yakni produk pinjaman modal kerja dan investasi di tahun ini dengan target pertumbuhan tahunan sebesar 14%-16%," kata Prasetya, kemarin (22/8). Analis Reliance Sekuritas Lukman Hakim berpendapat bahwa saat ini suku bunga acuan masih tertahan di 5,75%. Alhasil, adanya penuruan suku bunga di akhir tahun membuat likuiditas semakin tinggi. Ini juga berpotensi menjadi katalis positif untuk BBRI dalam menurunkan biaya dana atau cost of fund.

Tren melandainya laju inflasi, tampaknya tak cukup bagi perbankan di Tanah Air untuk mengerek turun suku bunganya. Lihat saja, rata-rata suku bunga perbankan, baik simpanan maupun kredit masih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), tren suku bunga kredit masih tinggi. Misalnya, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terhadap BI7DRR pada Mei 2023, tercatat berada di 8,79% sama dengan posisi bulan sebelumnya. Sementara suku bunga simpanan perbankan masih bergerak naik, dengan rata-rata tingkat bunga deposito Rupiah seluruh bank di level 3,83% pada Juni 2023. Data BI sejalan dengan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, secara umum suku bunga DPK bank cenderung naik secara tahunan. Ada beberapa faktor penyebab suku bunga acuan BI tidak kunjung turun meski inflasi melandai. "Ini karena bunga acuan di negara lain masih cenderung naik, terutama suku bunga Amerika Serikat Fed fund rate," papar Eko, Selasa (22/8). Ekonom sekaligus Ahli Keuangan dan Pasar Modal Budi Frensidy menimpali, suku bunga domestik masih akan bertahan hingga beberapa bulan ke depan. "Jika bunga The Fed mulai diturunkan, BI juga akan menurunkan bunga acuan. Bunga deposito, simpanan, dan kredit akan mengikuti bunga BI," katanya. Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi AS Atturidha menyebut, kebijakan suku bunga Bank Mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan likuiditas pasar, struktur biaya dana, penyaluran kredit, dan tren suku bunga di pasar. Saat ini, SBDK Bank Mandiri bervariasi mulai dari 7,30% hingga 11,30%. Segmen kredit mikro memiliki SBDK yang paling tinggi, di level 11,30%. Bunga KPR menjadi yang terendah, di level 7,30%.

Penempatan investasi asuransi jiwa di reksadana terus menurun. Sementara porsi investasi aset berbasis pendapatan tetap meningkat. Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi reksadana asuransi jiwa turun 34,82% secara tahunan menjadi Rp 92,59 triliun di Juni 2023. Sementara porsi investasi di SBN naik 28,17% secara tahunan menjadi Rp 151,31 triliun. Investasi di aset obligasi korporasi juga naik 18% menjadi Rp 35 triliun (lihat tabel). "Mayoritas alokasi reksadana pun ada di jenis reksadana pendapatan tetap," terang Plt. Direktur Utama BNI Life Eben Eser Nainggolan kepada KONTAN, Selasa (22/8). Ini sejalan adanya surat edaran OJK (SEOJK) nomor 5 dan peraturan OJK (POJK) nomor 5 tentang PAYDI atau unitlink. Sehingga penempatan dana investasi unitlink banyak menempatkan investasi di aset pendapatan tetap. Secara historis, porsi investasi reksadana BNI Life turun 24,51% menjadi Rp 6,63 triliun pada Juli 2023. Sementara investasi di SBN RI naik 42,25% menjadi Rp 9,4 triliun di Juli 2023. "Porsi investasi obligasi paling besar, di kisaran 60%," terang Eben, Selasa (22/8). Direktur Utama PT Asuransi BRI Life Iwan Pasila pun mengatakan, BRI Life hanya menempatkan investasi pada instrumen reksadana di bawah 10%. Sementara porsi surat utang negara (SUN) mencapai 65%, obligasi sekitar 14% dan deposito sekitar 10%.