Porsi pembayaran bunga utang pada RAPBN 2024 meningkat signifikan hingga dua kali lipat melampaui belanja modal serta menduduki posisi tertinggi di atas jenis belanja lain. Kenaikan beban biaya utang yang nyaris menembus Rp 500 triliun itu dapat mempersempit ruang fiskal di tengah target belanja pemerintah yang ambisius. Sudah lima tahun terakhir ini porsi pembayaran bunga utang dalam komponen belanja pemerintah pusat di APBN terus melonjak signifikan. Di satu sisi, kenaikan itu sulit dihindari karena akumulasi utang yang sempat meroket untuk menutupi pembiayaan pandemi Covid-19 sepanjang periode 2020-2022. Sebagai perbandingan, pada 2019, porsi pembayaran bunga utang masih Rp 275,5 triliun, meningkat menjadi Rp 314 triliun pada 2020, naik menjadi Rp 343,4 triliun pada 2021, meningkat ke Rp 386,3 triliun pada 2022, melonjak ke Rp 437,4 triliun pada outlook 2023, dan kini ditargetkan mencapai Rp 497,3 triliun pada RAPBN 2024.

Belanja bunga utang tahun depan terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,8 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 40,4 triliun. Komposisinya mencakup 20,3 % total belanja pemerintah pusat senilai Rp 2.446,5 triliun. Beban biaya utang itu juga menduduki porsi belanja tertinggi di antara jenis belanja lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bansos. Tahun depan, porsi pembayaran bunga utang membesar dua kali lipat di atas alokasi belanja modal yang sifatnya paling produktif. Dimana, nilai belanja modal pada RAPBN 2024 adalah Rp 244,4 triliun.  

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Senin (28/8) mengatakan, kenaikan pembayaran bunga utang yang signifikan memang tidak bisa dihindari sebagai konsekuensi dari pembiayaan utang yang membengkak selama pandemi. Namun, dari sisi produktivitas utang, ia menilai bertambahnya beban biaya utang itu masih wajar. ”Itu masih cukup baik karena peningkatan utang kita itu untuk kebutuhan pemulihan ekonomi pascapandemi, yang hasilnya mulai terlihat sekarang lewat mobilitas masyarakat yang kembali normal dan ekonomi kita yang kembali ke status upper middle income,” kata Josua saat dihubungi. (Yoga)

Menparekraf Sandiaga S Uno saat menghadiri Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023, Minggu (27/8) malam, di Jakarta, mengatakan, di tengah isu keterbatasan lapangan kerja, desa wisata bisa menjadi solusi sebagai sumber pendapatan baru di masyarakat. Dengan pengelolaan dan promosi yang tepat, desa wisata berpeluang mendatangkan wisatawan serta menumbuhkan ekonomi baru di daerah-daerah di Indonesia. ”Di tengah isu kesulitan mencari pekerjaan di kota, keberadaan desa wisata semestinya bisa menjadi garda terdepan untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga,” ujar Sandiaga.

Menurut dia, saat penyelenggaraan ADWI 2021, pihaknya menargetkan ada 800 desa wisata yang berpartisipasi. Ternyata, ada 1.831 desa wisata ikut serta. Pada ajang ADWI 2022, tercatat 3.419 desa wisata yang berpartisipasi. Jumlah tersebut melebihi target 2.500 desa wisata yang ditetapkan. Adapun tahun ini, dari target 3.500 desa wisata yang ditetapkan Kemenparekraf, 4.573 desa wisata berpartisipasi. Praktisi desa wisata sekaligus pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Sugeng Handoko, saat dihubungi, Senin (28/8) berpendapat, berdasarkan pengalamannya, desa wisata memang terbukti bisa mengangkat perekonomian masyarakat, melestarikan alam dan budaya, serta menjadi pengungkit sektor industri lain. Desa wisata sebagai pariwisata berbasis komunitas juga dapat memberikan nilaitambah bagi produk-produk lokal di desa. (Yoga)

Pertengahan Agustus lalu, Yayasan Konservasi Laut Indonesia menggelar pertemuan bersama akademisi, nelayan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, hingga eksportir gurita di Makassar, Sulsel, untuk mengevaluasi sekaligus mencari masukan terkait program buka tutup kawasan penangkapan gurita tersebut. Sudah tiga tahun program ini dilaksanakan nelayan di Pulau Langkai dan Lanjukkang dengan menetapkan area terlarang untuk penangkapan gurita. Luasnya beragam, umumnya ratusan hektar, setidaknya tiga bulan di satu lokasi. Setelah dibuka, penutupan berpindah ke area lain. Kawasan terlarang ditetapkan dengan kesepakatan nelayan setempat. Pengawasan, mereka juga yang melakukan. Aturannya, selama penangkapan gurita dilarang di suatu kawasan, hanya pemancing ikan tenggiri atau yang menggunakan alat tangkap ramah lainnya yang boleh beroperasi. Pelanggaran dikenai sanksi hasil tangkapan disita lalu dijual, hasilnya disumbangkan untuk kepentingan masyarakat umum atau rumah ibadah.

”Selama ini banyak nelayan mengandalkan gurita sebagai komoditas utama. Selain itu, komoditas ini diekspor ke sejumlah negara. Penangkapan gurita menggunakan alat tangkap yang cukup ramah,” tutur Koordinator Program Proteksi Gama (Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat) Alief Fachrul Raazy. Erwin RH (47), nelayan asal Pulau Langkai, yang menjadi local champion dan punya andil besar hingga program ini disepakati. “Jujur, sebelum ini saya juga pengguna obat bius atau bom. Segala yang bisa dijual saya ambil. Tetapi, setelah mendapat edukasi, saya paham kalau selama ini kami salah,” paparnya. Erwin-lah yang meyakinkan nelayan hingga semua sepakat melakukan praktik buka tutup kawasan. Nyatanya, ini bukan hanya membuat nelayan mendapatkan gurita grade A dan B, tetapi tujuan untuk menjaga terumbu karang perlahan membuahkan hasil. Ikan-ikan karang yang dulu sulit didapatkan sekarang mulai banyak lagi,” ujar Direktur Eksekutif YKLI Nirwan Dessibali. (Yoga)

Satu lagi solusi mengatasi ‘prahara’ kemacetan Jakarta dan sekitarnya. Kemarin, Senin (28/8), moda transportasi umum massal baru Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) resmi beroperasi. Pengoperasian LRT Jabodebek juga diharapkan bisa menyelamatkan DKI Jakarta dari cengkeraman polusi udara tingkat akut. Sayangnya, kelahiran LRT juga masih dibayangi beragam tantangan serta pencapaian kurang memuaskan dari sejumlah moda transportasi lain yang lebih dahulu dirintis. LRT Jabodebek yang diresmikan langsung Presiden Joko Widodo memang digadang-gadang membawa Jakarta keluar dari daftar predikat 10 kota termacet di dunia. Hal itu tak lepas dari serbuan warga suburban yang bekerja di Ibu Kota. Setidaknya, setiap hari sebanyak 996.000 unit kendaraan dari daerah di sekitar masuk ke Jakarta. Presiden mengatakan bahwa LRT sebagai produk anak bangsa hadir guna membawa perbaikan transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Kepala Negara berharap masyarakat di Jabodebek berbondong-bondong menggunakan LRT yang menelan investasi Rp32,6 triliun. Sejatinya selama ini, persoalan transportasi Ibu Kota dan sekitarnya menjadi salah satu fokus pemerintah. 

Sebelum LRT, pemerintah sudah mengembangkan moda transportasi lain seperti kereta rel listrik (KRL), moda raya terpadu (MRT), bus raya terpadu (BRT), hingga kereta bandara. Dibangun pula jalur khusus pesepeda di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.   Bahkan menurut Jokowi, evaluasi terhadap MRT menunjukkan bahwa moda berteknologi Jepang itu hanya mengangkut rerata 80.000 per hari dari kapasitas 180.000 penumpang per hari. Sejak di­operasikan pada Maret 2019 hingga 31 Juli 2023, MRT Jakarta baru mampu mengangkut sebanyak 79,33 juta penumpang. Problem yang nyaris sama dihadapi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), operator KRL Commuterline. Sepanjang tahun lalu, KRL Commuterline mengangkut 217,95 juta penumpang atau rerata 600.000 penumpang per hari dari target 2 juta penumpang per hari. Pada tahun ini, KCI kemungkinan menghadapi masalah kekurangan armada setelah dilarang mengimpor KRL bekas asal Jepang. Perihal fenomena tersebut, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Tory Damantoro mengatakan pemerintah perlu menerapkan push policy di sepanjang jalur LRT seperti mengenakan tarif parkir mahal untuk semua perkantoran di sepanjang jalur LRT. Untuk menekan harga tiket angkutan umum, dia mendesak pemerintah segera menerapkan kutipan kemacetan atau electronic road pricing (ERP). “ERP untuk sumber subsidi LRT dan angkutan umum lainnya,” kata Tory. Senada, akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyoroti kebijakan transportasi umum di Jabodetabek yang tak membaik.

Amunisi kuat dari industri perbankan untuk menyalurkan kredit terlihat belum sepenuhnya diimbangi dari sisi permintaan. Kendati laju pembiayaan pada Juli 2023 meningkat, angka pertumbuhannya masih relatif terbatas. Berdasarkan data Bank Indonesia, outstanding kredit pada bulan perta-ma semester II/2023 senilai Rp6.663,6 triliun atau tumbuh 8,5% year-on-year (YoY). Jika dilihat secara bulanan, pertumbuhan kredit pada Juli 2023 naik 0,4% dibandingkan de ngan Juni 2023.Pertumbuhan kredit secara bu-lanan sepanjang tahun ini paling kuat terjadi pada Mei 2023 dengan laju hingga 1,76% month-to-month(MtM). Pertumbuhan kredit rata-rata secara bulanan pada tahun ini berada di kisaran 1%.Dengan kata lain, laju per-mintaan kredit memasuki bulan pertama semester II/2023 yang hanya naik 0,4% mencerminkan masih terbatasnya ekspansi oleh korporasi dan daya beli di kelompok perorangan yang belum kembali menguat.Jika dilihat golongan debitur, permintaan kredit korporasi dengan outstanding Rp3.403,4 triliun, naik 7,4% YoY. Sementara itu, kredit perorangan tumbuh 9,5% YoY.Managing Director Head of Insitutional Bank PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie mengatakan bahwa permintaan kredit sangat tergantung dari ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan, terutama di tahun politik. Sebagai bank yang fokus di segmen korporasi, DBS mencermati sektor yang masih menjadi penopang dari pertumbuhan kredit perbankan adalah metal mining, nikel, hingga consumer goods. Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. Yuddy Renaldi menuturkan permintaan kredit dari korporasi dan perorangan terlihat meningkat pada awal semester II/2023.“Kami merasakan pertumbuhan kredit sudah terasa dari periode Juni 2023, yang sebelumnya tumbuh 9% pada Mei 2023, naik menjadi tumbuh 9,7% pada Juni. Demikian juga pada segmen korporasi yang tumbuh 14,5% YoY,” kata Yuddy. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyatakan pertumbuhan kredit yang masih positif sampai dengan Juli 2023 memberi harapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga baik ditengah ketidakpastian ekonomi global dan tren kenaikan suku bunga global.

Siapa sangka negara-negara di kawasan Asean merupakan salah satu produsen utama mineral kritis yang sangat dibutuhkan baik untuk transisi energi maupun pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Tak ayal, wilayah ini digadang-gadang menjadi sentra manufaktur untuk kebutuhan rantai pasok kendaraan berbasis setrum. Setidaknya keyakinan itulah yang terlintas dalam benak Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai peluang negara-negara kawasan Asia Tenggara atau Asean untuk menjadi pusat rantai pasok bahan baku kendaraan listrik terbilang besar. Pasalnya, dia mengungkapkan bahwa Asean memiliki potensi cadangan mineral kritis bahan baku kendaraan listrik yang masif. Apalagi, imbuhnya, iklim investasi di Asean belakangan makin menarik bagi investor global.“Iklim investasi di negara-negara Asean sangat mendukung untuk investasi. Sekarang banyak pabrik kendaraan bermotor pindah ke negara di Asean seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (28/8). Bahkan, imbuhnya, kompetisi antara negara-negara di kawasan ini juga akan makin ketat untuk memperebutkan investasi baru pada penghiliran mineral logam kendaraan listrik di masa mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai bahwa dengan banyaknya kerja sama antara negara-negara di kawasan Asean maka akan terbuka peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha sektor energi untuk ambil bagian dalam proyek energi di wilayah ini. Dia mengungkapkan bahwa negara-negara Asean a.l Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Vietnam memiliki sumber daya mineral dengan jumlah yang sangat besar seperti nikel, timah, bauksit, dan elemen tanah jarang, yang bisa digunakan untuk mendukung transisi energi. Sementara itu, Koordinator Khusus Partnership for Global Infrastructure & Investment (PGI) Amerika Serikat Helaina Matza memandang bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di kancah global.

Sejumlah panelis, pelaku bisnis, dan petinggi negara menyerukan pentingnya meningkatkan perhatian khusus kepada negara-negara selatan. Pascapandemi Covid-19, kebutuhan untuk fokus pada negara-negara berkembang dinilai semakin mendesak guna membangun dan menumbuhkan perekonomian. Pesan itu disampaikan dalam sejumlah sesi dialog dan pleno dalam rangkaian Sustainability Summit Ke-18, forum Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Summit 2023, dan KTT Business 20 (B20) di New Delhi, India, 23-27 Agustus 2023. Saat berpidato di KTT B20, Minggu (27/8) pagi, Menlu India S Jaishankar mengatakan bahwa mandat inti G20 adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal itu tidak akan tercapai jika permasalahan krusial di wilayah selatan tidak diatasi.

B20 merupakan salah satu kelompok G20 yang paling penting dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. B20 menjadi forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Tahun ini KTT B20 India 2023 digelar pada 25-27 Agustus 2023 dengan mengusung tema Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable, and Equitable (RAISE) atau Bisnis yang Bertanggung Jawab, Dipercepat, Inovatif, Berkelanjutan, dan Adil. Negara-negara selatan mengacu pada negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. ”Setelah pandemi ini, kebutuhan untuk fokus pada negara-negara berkembang menjadi semakin mendesak. Fokus saat ini terhadap negara-negara selatan berasal dari keyakinan bahwa negara-negara ini benar-benar layak mendapat perhatian khusus,” kata Jaishankar pada sesi bertajuk ”Role of Global South in Emerging World 2.0”. (Yoga)

Realisasi komitmen pendanaan dari negara maju yang terbatas dan minimnya porsi hibah jadi salah satu ganjalan terbesar percepatan transisi energi di Indonesia. Masalah pendanaan ini pula, antara lain, yang membuat pemerintah menunda peluncuran Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Investasi Komprehensif Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP). Menurut Wakil Ketua Sekretariat JETP Paul Butar-butar, pemerintah masih butuh waktu untuk menegosiasikan isi dokumen dan mematangkan berbagai aspek dalam program JETP, termasuk pendanaan (Kompas, 24/8). Di satu sisi, kita melihat dukungan setengah hati negara maju, yang pada KTT G20 di Bali menjanjikan komitmen pendanaan 20 miliar USD untuk mendukung transisi energi di Indonesia.  

Faktanya, jumlah itu, hanya bagian kecil yang berupa hibah, yakni 300 juta USD. Komponen terbesar tetap utang, yang jika tak hati-hati bisa jadi jebakan baru bagi negara berkembang. Hal ini membuat kalangan masyarakat sipil mendesak pemerintah lebih terbuka terkait komposisi pendanaan negara maju ini. Komitmen setengah hati negara maju ini memunculkan ketidakpastian baru terkait upaya percepatan pemensiunan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kita. Dalam kaitan Perjanjian Paris, Indonesia menyampaikan target kontribusi penurunan emisi (NDC) pada 2030 sebesar 31,89 % dengan upaya sendiri dan 43,2 % dengan dukungan internasional. Butuh 281 miliar USD untuk mencapai target ini. Artinya, jika terealisasi sepenuhnya pun, komitmen dukungan negara maju di JETP tak sampai menutup 10 % dari kebutuhan. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Dalam keterangannya, akhir pekan lalu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan, POJK tersebut menjelaskan secara lengkap soal cakupan tindak pidana sektor jasa keuangan. Ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan. (Yoga)

Industri sawit nasional tidak sedang baik-baik saja. Produksi minyak sawit terus menurun dalam empat tahun terakhir, hingga pada 2022 hanya 46,72 juta ton. Target produksi 90 juta ton per tahun pada 2045 jauh panggang dari api. Biang keroknya adalah produktivitas yang menurun akibat tanaman yang menua, serta peremajaan tanaman yang mandek. Hambatan dagang di luar negeri dan kebijakan dalam negeri juga menjadi tantangan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Hartono dalam diskusi bersama media di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Rabu (23/8) mengatakan, Indonesia hingga kini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Pada 2022, industri sawit menyumbang devisa 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Namun, berbagai tantangan menghadang di tengah penurunan produksi.

”Produksi sawit nasional sudah mencapai puncak dan sedang berada dalam tren menurun. Jangan sampai seperti industri gula nasional yang dulu pernah terbesar kedua di dunia, lalu terpuruk karena kebijakan enggak pas dan enggak kondusif,” kata Eddy. Penyebab utama menurunnya produksi sawit nasional adalah komposisi tanaman tua di perkebunan sawit rakyat yang semakin besar. Sementara, program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah melalui pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah menargetkan PSR seluas 185.000 hektar per tahun. Namun, realisasinya hanya 25.000 hingga 30.000 hektar per tahun, hanya 16 % dari target. (Yoga)