Tantangan Pembiayaan Transisi Energi
Realisasi komitmen pendanaan dari negara maju yang terbatas dan minimnya porsi hibah jadi salah satu ganjalan terbesar percepatan transisi energi di Indonesia. Masalah pendanaan ini pula, antara lain, yang membuat pemerintah menunda peluncuran Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Investasi Komprehensif Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP). Menurut Wakil Ketua Sekretariat JETP Paul Butar-butar, pemerintah masih butuh waktu untuk menegosiasikan isi dokumen dan mematangkan berbagai aspek dalam program JETP, termasuk pendanaan (Kompas, 24/8). Di satu sisi, kita melihat dukungan setengah hati negara maju, yang pada KTT G20 di Bali menjanjikan komitmen pendanaan 20 miliar USD untuk mendukung transisi energi di Indonesia.
Faktanya, jumlah itu, hanya bagian kecil yang berupa hibah, yakni 300 juta USD. Komponen terbesar tetap utang, yang jika tak hati-hati bisa jadi jebakan baru bagi negara berkembang. Hal ini membuat kalangan masyarakat sipil mendesak pemerintah lebih terbuka terkait komposisi pendanaan negara maju ini. Komitmen setengah hati negara maju ini memunculkan ketidakpastian baru terkait upaya percepatan pemensiunan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kita. Dalam kaitan Perjanjian Paris, Indonesia menyampaikan target kontribusi penurunan emisi (NDC) pada 2030 sebesar 31,89 % dengan upaya sendiri dan 43,2 % dengan dukungan internasional. Butuh 281 miliar USD untuk mencapai target ini. Artinya, jika terealisasi sepenuhnya pun, komitmen dukungan negara maju di JETP tak sampai menutup 10 % dari kebutuhan. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023