Sebanyak 2 juta data nasabah yang diduga berasal dari perusahaan asuransi jiwa BRI Life diretas dan diperjualbelikan di internet. Data diduga berasal dari proses pembobolan situs. Pihak BRI Life menyatakan tengah menelusuri hal itu dan berkoordinasi dengan penegak hukum guna proses lebih lanjut. Informasi peretasan dan bocornya data nasabah BRI Life terungkap dan viral di media sosial sejak Selasa (27/7/2021).

Akun Twitter @UnderTheBreach milik Alon Gal, petinggi perusahaan keamanan siber Hudson Rock, mencuit telah terjadi kebocoran besar pada BRI Life. Data yang diretas mencapai 2 juta klien, 463.000 dokumen, dan dijual seharga 7.000 dollar AS atau sekitar Rp 101 juta (dengan kurs Rp 14.428 per dollar AS). Akun itu juga mengunggah foto kartu tanda penduduk (KTP) nasabah. Sekretaris Perusahaan BRI Life Ade Nasution mengatakan, pihaknya bersama tim independen spesialis keamanan siber tengah menelusuri jejak digital guna investigasi dan meningkatkan perlindungan data pemegang polis BRI Life. ”BRI Life berupaya maksimal untuk melindungi data pemegang polis melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Ade dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Terkait dugaan itu, BRI Life akan melaporkan dan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Ia menegaskan, BRI Life tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada permintaan data pribadi dari pihak yang mengatasnamakan atau mengaitkan dengan kepemilikan polis di BRI Life, kata Ade, pemegang polis diharapkan menghubungi layanan resmi melalui nomor 1500087, Whatsapp 0811-935-0087, atau e-mail cs@brilife.co.id. Menurut Chairman Communication and Information System Security Research Center Pratama Persadha, dari sampel yang dia peroleh, data yang bocor meliputi data mutasi rekening, bukti transfer setoran asuransi, KTP, tangkapan layar perbincangan Whatsapp nasabah dengan pegawai BRI Life, dokumen pendaftaran asuransi, kartu keluarga, beberapa formulir pernyataan diri, dan polis asuransi jiwa.

Pratama menduga, klaim Hudson Rock tentang kebocoran atau penjualan data nasabah BRI Life kemungkinan besar benar. ”Apabila diperhatikan, dari tangkapan layar yang dibagikan Hudson Rock, data jelas diambil karena pembobolan laman sebab menyebutkan nama pengguna atau akun log-in, kata kunci, dan internet protocol,” ujarnya. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyampaikan, sejak Selasa lalu, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika melakukan investigasi untuk mendalami sampel data yang diduga bocor. Kementerian telah memanggil direksi BRI Life. ”Belum ada kesimpulan dari proses investigasi yang sedang berjalan,” ucapnya.

Berbagai kalangan mendesak penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai respons atas maraknya pembobolan data. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, menganggap kasus pembobolan data nasabah PT Asuransi BRI atau BNI Life sebagai sinyal darurat penerbitan aturan tersebut.

Sukamta mengakui pembahasan RUU PDP tersendat karena perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan ada temuan 29 kasus pembobolan data di berbagai lembaga selama tiga tahun terakhir. Selain peretasan kasus semacam ini muncul karena permainan orang dalam.

Pembobolan data nasabah BRI Life yang mencuat lewat Twitter selama dua hari terakhir belum termasuk enam kasus yang dicatat Kementerian Kominfo pada tahun ini. Dalam perkara teranyar ini, peretas diduga mencuri 250 gigabita data nasabah asuransi, kemudian dijual seharga US$ 7.000 atau Rp 101,5 juta di kanal online.

Manajemen BRI Life menyatakan data yang diretas merupakan data 25 ribu pemegang polis syariah individu. BRI Life menangani persoalan ini bersama kepolisian serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, pun setuju penerbitan UU PDP semakin penting untuk mencegah kasus baru sekaligus agar ada sanksi jelas untuk pembobolan data.

Bhima pun mendesak Otoritas Jasa Keuangan menyelidiki kasus ini karena sering mengancam nasabah industri keuangan. Setiap kasus bisa dipicu alasan beragam, tapi cenderung karena kelemahan sistem dan human error.

Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, khawatir bila Indonesia tak kunjung mengantongi regulasi perlindungan data di era ekonomi digital, kasus seperti pembobolan data bakal berulang.

Produsen komputer jinjing (laptop) lokal ketiban berkah dari proyek pengadaan laptop pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat total anggaran pengadaan produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencapai Rp 17 triliun hingga tahun 2024.Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek, M. Samsuri mengatakan, saat ini kegiatan belanja produk TIK di sektor pendidikan difokuskan untuk mendorong digitalisasi sekolah sebagai upaya mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.Tercatat, kebutuhan belanja fasilitas TIK di sektor pendidikan hingga 2024 berdasarkan proyeksi Kemendikbudristek sebesar Rp 17 triliun. Untuk tahun ini, total belanja TIK sektor pendidikan senilai Rp 3,7 triliun dengan perincian Rp 1,3 triliun (189.165 laptop) dari anggaran Kemendikbudristek dan Rp 2,4 triliun (242.565 laptop) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan tahun 2021. Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) Timothy Siddik mengungkapkan, pihaknya bersyukur ada proyek pengadaan laptop dari pemerintah. "Kami sudah mendapatkan order 165.000 unit, nanti bisa sampai 317.000 unit sampai akhir tahun," ungkap dia, dalam konfrensi pers virtual, kemarin.

(Oleh - HR1)

PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX), produsen laptop merek Zyrex mendapatkan order dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 165.000 unit. Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, Timothy Siddik mengatakan, pihaknya mendapatkan order senilai Rp 700 miliar. "Kami menambah line perakitan dari empat line menjadi delapan line. Sehingga kapasitas kami sekarang sebanyak 430.000 unit," ungkap dia dalam konfrensi pers, Senin (26/7). Tahun ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 triliun untuk pengadaan 190.000 unit laptop. Sedangkan untuk pengadaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sekitar 240.000 unit. Kata Timothy, pihaknya juga siap memenuhi kebutuhan laptop di tingkat pemerintah daerah. "Sekarang di pemda harus memakai laptop dengan TKDN 40%, kami sudah 40%," ungkap dia.

Adapun harga laptop untuk segmen pendidikan sekitar Rp 4 juta ke bawah. Dia menjelaskan, sejauh ini dari 3 juta unit penjualan laptop di Indonesia, produsen lokal hanya di bawah 5%. Sehingga masih banyak peluang yang bisa diambil untuk produsen lokal. Apalagi, kata Timothy, saat ini pemain asing tidak masuk ke segmen pendidikan di pusat dan daerah. "Mereka melihat itu terlalu rendah segmentasinya," ujar dia. Untuk itu, ZYRX memang masuk ke segmentasi pendidikan dimana ada sekitar 45 juta siswa yang belum memiliki laptop. "Soal spek tentu saja kita harus diskusi, jangan sampai memakai spek terlalu tinggi, padahal penggunaannya hanya untuk internet cepat dan mengetik," kata dia. Timothy menjelaskan, saat ini Zyrex bukan saja berbisnis laptop, melainkan membangun ekosistem bisnis lainnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini lini bisnis Zyrex adalah komputer, laptop, tablet dan server. Turunan dari bisnis itu adalah interactive kiosk and smart whiteboard, smart home, smart office, dan internet of things. "Kalau IoT tahun depan kami masuk. Nanti segmennya perumahan, perkantoran dan pabrik," terang Timothy.

Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri (PDN) di sektor pendidikan, khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah berencana memborong TIK lokal untuk bidang pendidikan senilai Rp 17 triliun hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berupaya tidak mengimpor barang untuk bidang pendidikan, khususnya TIK. Tujuan utama adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri. “Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-main di sini, karena belanja TIK lokal masih rendah, dibandingkan impor. Saya kira selama empat tahun ke depan, pemerintah akan membelanjakan Rp 17 trilliun untuk TIK lokal. Kami mau ini secara bertahap TIK dibuat di dalam negeri,” ujar dia dalam konfrensi pers virtual, Kamis (22/7). Luhut memerinci, untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbud ristek dan pemerintah daerah untuk pengadaan laptop mencapai 431.730 unit senilai Rp 3,7 triliun, terdiri atas 189.165 unit senilai Rp 1,3 triliun melalui APBN 2021 dan 242.565 unit senilai Rp 2,4 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan. “Saat ini, telah dilakukan pernyataan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

Di saat banyak bisnis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, transaksi  e-commerce dan uang elektronik malahan melejit. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi e-commerce pada semester satu 2021 meningkat sebesar 63,36% yoy menjadi Rp 186,75 triliun. BI juga memproyeksikan, sampai akhir tahun transaksi tersebut meningkat 48,4% yoy mencapai Rp 395 triliun.

Pertumbuhan ini seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7). Lalu untuk nilai transaksi uang elektronik di periode yang sama juga melonjak 41,01% yoy atau senilai Rp 132,03 triliun dan diproyeksikan tumbuh 35,7% yoy mencapai Rp 278 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. BI terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, ujarnya.

Pemerintah Tiongkok pada Selasa (20/7) menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merekayasa tuduhan peretasan besar-besaran terhadap Microsoft Corp. Otoritas Tiongkok balas menyebut AS sebagai juara dunia serangan siber, sekaligus menunjukkan kemurkaannya kepada sekutu-sekutu Amerika yang telah menandatangani pernyataan kecaman bersama. Menurut laporan, Pemerintah AS pada Senin (19/7) waktu setempat menuding Tiongkok telah melancarkan serangan siber pada Maret ke Microsoft Exchange, dan menuduh empat warga negara Tiongkok melakukan peretasan berbahaya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, serangan terhadap Microsoft Exchange – sebuah server email terpenting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia – adalah “bagian dari pola perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.” “Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (Ministry of State Security/ MSS) telah memupuk ekosistem peretas kontrak kriminal yang melakukan kegiatan yang disponsori negara, dan kejahatan dunia siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

“AS telah mengerahkan sekutu-sekutunya untuk melakukan kritik tidak masuk akal terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber. Langkah ini dibuat tanpa dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. Sebelumnya, misi diplomatik Tiongkok di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, di saat Tiongkok membuat pertahanan terkoordinasinya sendiri. Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru ikut menyatakan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menuding Negeri Kangguru itu meniru retorika AS.

(Oleh - HR1)

Kalangan analis dan pengamat pasar modal meyakini perusahaan teknologi bervaluasi besar atau big tech bakal ‘mengkudeta’ para emiten konvensional dari singgasana kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang akan mencatatkan sahamnya pada 6 Agustus mendatang, tiga big tech yang bakal menyusul masuk BEI adalah GoTo, J&T Express, dan Traveloka. Hingga 16 Juli 2021, Bank Central Asia (BBCA) memimpin market cap di BEI dengan nilai Rp 745,7 triliun, disusul Bank BRI (BBRI) di urutan kedua sebesar Rp 468,9 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Rp 314 triliun, Bank Mandiri (BMRI) Rp 271,4 triliun, Bank Jago (ARTO) Rp 218,1 triliun, Astra International (ASII) Rp 197,6 triliun, Unilever Indonesia (UNVR) Rp 196,5 triliun, Chandra Asri Petrochemical (TPIA) Rp 170,8 triliun, Elang Mahkota Teknologi (EMTK) Rp 153,6 triliun, dan DCI Indonesia (DCII) sebesar Rp 140,6 triliun. Dari 10 emiten tersebut, hanya DCII yang masuk klasifikasi industri teknologi. Menurut perkiraan analis, jika jadi listing di BEI, market cap GoTo setelah IPO nanti akan sekitar Rp 560 triliun dan bakal menjadi yang terbesar kedua di BEI di bawah BBCA dan akan menyalip BBRI.

Menurut Direktur PT Avrist Asset Management, Tubagus Farash Akbar Farich, rencana IPO para perusahaan teknologi seperti Bukalapak, GoTo, J&T Express, dan Traveloka akan menjadi daya tarik yang besar bagi para investor, sejalan dengan perusahaannya yang berkembang cukup pesat saat ini. “Investor saat ini menyukai perusahaan yang sedang bertumbuh, hal ini selalu dilihat pada saat IPO,” kata Tubagus Farash kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Sementara itu, Kepala Riset MNC Sekuritas Thendra Chrisnanda kepada Investor Daily, Sabtu (17/7), menyampaikan, asumsi valuasi GoTo setelah IPO sangat besar, yakni berkisar US$ 35-40 miliar atau sekitar Rp 420-560 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS). Karena itu, lanjut dia, market cap GoTo nantinya akan menjadi yang terbesar kedua di BEI, di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp 742 triliun dan menyalip PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sejumlah Rp 486 triliun. Setelah rights issue, BBRI diproyeksinya akan memiliki market cap Rp 564,29 triliun. Nilai tersebut datang dari asumsi harga BBRI sebelum cum date dividend adalah Rp 3.800 dengan harga teoritis Rp 3.712 dan jumlah saham beredar BBRI setelah rights issue sebanyak 152,02 miliar lembar saham.

(Oleh - HR1)

Profesi ilmuwan data (data scientist) diyakini memiliki prospek cerah seiring langkah pemerintah untuk menggenjot transformasi digital dan perkembangan ekosistem perusahaan rintisan (startup). Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani mengatakan kebutuhan ilmuwan data terus meningkat karena basis pengambilan keputusan di semua sektor sudah harus berdasarkan data. “Kembali ke pengambilan keputusan yang tepat akan membuat sumber daya dan fokus setiap sektor kita lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tepat sasaran dalam menjalankan bisnis,” ujarnya, Minggu (18/7/2021).

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), sekitar 69 persen perusahaan fintech mengalami kesenjangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmuwan data. Akibatnya sebagian dari perusahaan fintech merekrut tenaga kerja asing untuk untuk menambal kesenjangan tersebut. Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan profesi tersebut makin dibutuhkan lantaran maraknya kemunculan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. “Data science merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun mungkin di dunia. Ini adalah salah satu keterampilan yang relevan dan hampir dibutuhkan di semua startup. Di Indonesia masih banyak permintaannya ketimbang pasokannya,” ujarnya. Menurutnya, profesi data scientist sangat dibutuhkan, sebab banyak perusahaan mengandalkan penggunaan mahadata (big data) dan ilmu data (data science) yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam memprediksi perkembangan bisnis, industri maupun bidang-bidang lain di masa depan.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia (BI) melihat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer pada sistem pembayaran. Lihatlah salah satu keunggulan QRIS di masa pandemi ini: transaksi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Maka, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menyatakan akan menambah fitur tarik, transfer, dan setor pada layanan QRIS.

Ia menyebut fitur teranyar ini akan memperkuat dan mendukung transaksi masyarakat di tengah PPKM darurat. Terlebih, pada pekan pertama PPKM darurat ini, transaksi QRIS mencapai 8,37 juta kali naik 7,63% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Adapun nominal transaksinya mencapai Rp 727,2 miliar atau meningkat 32,5% dalam satu pekan. Saat ini sudah ada 7,7 juta merchant mengadopsi QRIS, dari target 12 juta di tahun 2021.