Pemerintah Tiongkok pada Selasa (20/7) menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merekayasa tuduhan peretasan besar-besaran terhadap Microsoft Corp. Otoritas Tiongkok balas menyebut AS sebagai juara dunia serangan siber, sekaligus menunjukkan kemurkaannya kepada sekutu-sekutu Amerika yang telah menandatangani pernyataan kecaman bersama. Menurut laporan, Pemerintah AS pada Senin (19/7) waktu setempat menuding Tiongkok telah melancarkan serangan siber pada Maret ke Microsoft Exchange, dan menuduh empat warga negara Tiongkok melakukan peretasan berbahaya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, serangan terhadap Microsoft Exchange – sebuah server email terpenting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia – adalah “bagian dari pola perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.” “Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (Ministry of State Security/ MSS) telah memupuk ekosistem peretas kontrak kriminal yang melakukan kegiatan yang disponsori negara, dan kejahatan dunia siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

“AS telah mengerahkan sekutu-sekutunya untuk melakukan kritik tidak masuk akal terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber. Langkah ini dibuat tanpa dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. Sebelumnya, misi diplomatik Tiongkok di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, di saat Tiongkok membuat pertahanan terkoordinasinya sendiri. Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru ikut menyatakan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menuding Negeri Kangguru itu meniru retorika AS.

(Oleh - HR1)

Kalangan analis dan pengamat pasar modal meyakini perusahaan teknologi bervaluasi besar atau big tech bakal ‘mengkudeta’ para emiten konvensional dari singgasana kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang akan mencatatkan sahamnya pada 6 Agustus mendatang, tiga big tech yang bakal menyusul masuk BEI adalah GoTo, J&T Express, dan Traveloka. Hingga 16 Juli 2021, Bank Central Asia (BBCA) memimpin market cap di BEI dengan nilai Rp 745,7 triliun, disusul Bank BRI (BBRI) di urutan kedua sebesar Rp 468,9 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Rp 314 triliun, Bank Mandiri (BMRI) Rp 271,4 triliun, Bank Jago (ARTO) Rp 218,1 triliun, Astra International (ASII) Rp 197,6 triliun, Unilever Indonesia (UNVR) Rp 196,5 triliun, Chandra Asri Petrochemical (TPIA) Rp 170,8 triliun, Elang Mahkota Teknologi (EMTK) Rp 153,6 triliun, dan DCI Indonesia (DCII) sebesar Rp 140,6 triliun. Dari 10 emiten tersebut, hanya DCII yang masuk klasifikasi industri teknologi. Menurut perkiraan analis, jika jadi listing di BEI, market cap GoTo setelah IPO nanti akan sekitar Rp 560 triliun dan bakal menjadi yang terbesar kedua di BEI di bawah BBCA dan akan menyalip BBRI.

Menurut Direktur PT Avrist Asset Management, Tubagus Farash Akbar Farich, rencana IPO para perusahaan teknologi seperti Bukalapak, GoTo, J&T Express, dan Traveloka akan menjadi daya tarik yang besar bagi para investor, sejalan dengan perusahaannya yang berkembang cukup pesat saat ini. “Investor saat ini menyukai perusahaan yang sedang bertumbuh, hal ini selalu dilihat pada saat IPO,” kata Tubagus Farash kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Sementara itu, Kepala Riset MNC Sekuritas Thendra Chrisnanda kepada Investor Daily, Sabtu (17/7), menyampaikan, asumsi valuasi GoTo setelah IPO sangat besar, yakni berkisar US$ 35-40 miliar atau sekitar Rp 420-560 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS). Karena itu, lanjut dia, market cap GoTo nantinya akan menjadi yang terbesar kedua di BEI, di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp 742 triliun dan menyalip PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sejumlah Rp 486 triliun. Setelah rights issue, BBRI diproyeksinya akan memiliki market cap Rp 564,29 triliun. Nilai tersebut datang dari asumsi harga BBRI sebelum cum date dividend adalah Rp 3.800 dengan harga teoritis Rp 3.712 dan jumlah saham beredar BBRI setelah rights issue sebanyak 152,02 miliar lembar saham.

(Oleh - HR1)

Profesi ilmuwan data (data scientist) diyakini memiliki prospek cerah seiring langkah pemerintah untuk menggenjot transformasi digital dan perkembangan ekosistem perusahaan rintisan (startup). Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani mengatakan kebutuhan ilmuwan data terus meningkat karena basis pengambilan keputusan di semua sektor sudah harus berdasarkan data. “Kembali ke pengambilan keputusan yang tepat akan membuat sumber daya dan fokus setiap sektor kita lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tepat sasaran dalam menjalankan bisnis,” ujarnya, Minggu (18/7/2021).

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), sekitar 69 persen perusahaan fintech mengalami kesenjangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmuwan data. Akibatnya sebagian dari perusahaan fintech merekrut tenaga kerja asing untuk untuk menambal kesenjangan tersebut. Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan profesi tersebut makin dibutuhkan lantaran maraknya kemunculan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. “Data science merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun mungkin di dunia. Ini adalah salah satu keterampilan yang relevan dan hampir dibutuhkan di semua startup. Di Indonesia masih banyak permintaannya ketimbang pasokannya,” ujarnya. Menurutnya, profesi data scientist sangat dibutuhkan, sebab banyak perusahaan mengandalkan penggunaan mahadata (big data) dan ilmu data (data science) yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam memprediksi perkembangan bisnis, industri maupun bidang-bidang lain di masa depan.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia (BI) melihat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer pada sistem pembayaran. Lihatlah salah satu keunggulan QRIS di masa pandemi ini: transaksi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Maka, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menyatakan akan menambah fitur tarik, transfer, dan setor pada layanan QRIS.

Ia menyebut fitur teranyar ini akan memperkuat dan mendukung transaksi masyarakat di tengah PPKM darurat. Terlebih, pada pekan pertama PPKM darurat ini, transaksi QRIS mencapai 8,37 juta kali naik 7,63% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Adapun nominal transaksinya mencapai Rp 727,2 miliar atau meningkat 32,5% dalam satu pekan. Saat ini sudah ada 7,7 juta merchant mengadopsi QRIS, dari target 12 juta di tahun 2021.

Perusahaan telekomunikasi asal Uni Emirat Arab (UEA), Etisalat, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana menggelontorkan dana investasi hingga US$ 100 juta atau setara Rp 1,45 triliun untuk membangun pusat data (data center) di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau. Saat ini, Nongsa Digital Park memiliki sekitar 160 perusahaan dengan 1.000 pekerja yang berasal dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, untuk mendukung teknologi digital agar semakin berkembang di Kawasan BatamBintan-Karimun (BBK), pemerintah Indonesia telah meresmikan Nongsa Digital Park pada Maret 2018. Lokasi ini adalah proyek utama sebagai digital hub antara Indonesia dan Singapura. “Untuk Kawasan BBK, dipersiapkan menjadi hub logistik internasional untuk mendukung integrasi dan persaingan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata,” ujar Airlangga dalam rilisnya terkait hasil Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura-Indonesia.

Sementara itu, Telkom sendiri telah meresmikan data center NeuCentrIX ketiga di Meruya, Jakarta. Data center berstandardisasi tier-3 service level assurance ini dijaminkan memiliki downtime kurang dari 1,6 jam dalam satu tahun (99,98% guaranteed availability). Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan mengatakan, langkah menghadirkan data center tersebut untuk mengakselerasi bisnis paltform digital sebagai salah satu fokus bisnis digital yang tengah dijalankan oleh Telkom. Saat ini, lanjut Dian, data center yang dimiliki oleh Telkom tersebar di 13 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

(Oleh - HR1)

Telkomsel tak hanya melakukan pembaruan pada Logo di Hari Ulang Tahun (HUT) ke 26. Berbagai pembenahan juga inovasi yang dihadirkan untuk menjawab tantangan di era digital. Salah satunya, melakukan pembaruan dan penyesuaian brand produk dan layanannya.

Pembaruan tersebut yakni Telkomsel telah melebur tiga kartu prabayar menjadi satu serta mengganti nama produk kartu pascabayar. Berdasarkan perkembangan teknologi dan digitalisasi gaya hidup masyarakat, Telkomsel selalu berfokus menyediakan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan di seluruh usia.

Telkomsel dikenal memiliki tiga produk prabayar; kartu AS, simPATI, dan Loop. Jadi ketiga produk tersebut dilebur menjadi satu produk, Kini namanya menjadi kartu Telkomsel Prabayar. Dengan adanya perubahan yang berlaku sejak 18 Juni 2021 ini, ke depannya sudah tidak ada lagi penjualan kartu baru untuk tiga produk prabayar tersebut.

Sementara untuk produk pascabayar, Telkomsel mengubah nama dan logo. Kartu Halo berubah menjadi Telkomsel Halo yang ditandai dengan perubahan nama dan logo namun tetap dengan layanan terbaik.

JAKARTA - Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia memerlukan dukungan dan kontribusi dari penyedia teknologi yang mumpuni. Dukungan dari semua pemangku kepentingan pun diyakini sebagai kunci terselenggaranya kebijakan Satu Data Indonesia untuk pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi. Penegasan tersebut mengemuka pada penyelenggaraan WebSummit ‘Satu Data Indonesia’ hari kedua yang mengusung tema ‘SPBE dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang digelar pada Jumat (9/7) pekan lalu.

Membuka Websummit, Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah, mewakili penyelenggara, mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung tahun 2021 menghadapi beragam tantangan dan membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan. Ia pun menyebut, penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi (TIK), antara lain Huawei, XL Axiata, BigBox, dan pengembang teknologi lain, perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

(Oleh - HR1)

Inovasi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, otomasi dan digitalisasi mendorong efisiensi dan menambah daya saing. Namun, di negara dengan surplus angkatan kerja membeludak, angka pengangguran tinggi, dan ketidaksiapan angkatan kerja, inovasi digital juga membawa disrupsi. Dilema dan tantangan itu ditambah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, bahkan kian parah. Angka pengangguran dan kemiskinan naik, sementara kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih tertinggal untuk mengejar pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam bincang-bincang secara daring dengan Kompas, akhir Juni 2021, Country Managing Director Accenture Indonesia Kher Tean Chen menyoroti tantangan pelik yang dihadapi Indonesia itu. Accenture, firma konsultan manajemen dan layanan teknologi global, telah bekerja dengan berbagai perusahaan multinasional untuk adaptasi digital. ”Digitalisasi industri di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks, manufakturnya masih sangat basic dan ekosistem di sekitarnya pun belum komplet,” ujar Kher Tean.

Industri manufaktur Indonesia masih didominasi usaha skala kecil dan menengah (IKM). Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari total 4,4 juta unit usaha industri nasional, 99,77 persen diantaranya skala IKM. Hanya 0,23 persen usaha yang termasuk industri besar. Tenaga kerja pun lebih banyak terserap pada IKM, yakni 66,25 persen dari total 15,63 juta angkatan kerja di industri manufaktur. Hanya 33,75 persen tenaga yang bekerja di industri pengolahan skala besar. Alhasil, baru segelintir industri yang memanfaatkan teknologi digital, internet, komputasi awan, dan big data untuk mengembangkan industri 4.0, seperti di sektor makanan dan minuman. Data Kemenperin, 70 persen pelaku makanan minuman skala besar baru beroperasi di level industri 3.0 (otomasi dan teknologi komputerisasi) dan 30 persen sisanya masih memakai teknologi industri 2.0 (produksi massal dan elektrifikasi).

IKM tetap menjadi tulang punggung dan keunikan industri manufaktur di Indonesia. Namun, bukan berarti mereka tetap jalan di tempat. Dengan skala pemanfaatan teknologi digital yang berbeda dari usaha besar, IKM juga harus mulai beradaptasi dengan rantai pasok global yang terdigitalisasi. Seiring dengan itu, angkatan kerja juga harus dilatih agar lebih terampil dan siap menghadapi perubahan industri. Kher menyoroti pentingnya aspek demokratisasi teknologi, di mana dunia usaha dan industri harus meluangkan upaya dan sumber daya untuk melatih karyawannya beradaptasi dengan dunia digital.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sedang mentransformasi balai latihan kerja yang terintegrasi industri untuk membekali SDM dengan keterampilan yang relevan. ”Perlindungan terbaik yang bisa kita siapkan untuk pekerja adalah menyiapkan kompetensi mereka,” ujarnya. Indonesia dinilai menyimpan potensi besar sektor industri digital. Kehadiran startup dan platform digital jadi pilar penting mendorong teknologi digital di Indonesia. Namun, Kher Tean menilai pelaku usaha rintisan teknologi di Indonesia masih cenderung melihat pasar secara domestik. ”Itu tidak salah, tetapi alangkah lebih baik jika mereka memiliki visi menembus pasar internasional,” ujarnya.

Pelanggaran pemakaian nomor layanan prabayar telekomunikasi seluler masih terjadi karena tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang sah. Ini berpotensi menyebabkan serangan siber dan mengganggu kinerja industri telekomunikasi seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (8/7/2021), menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, calon pelanggan layanan prabayar wajib melakukan registrasi dengan verifikasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Identitas itu maksimal digunakan di tiga nomor ponsel pada tiap operator. Hingga 7 Juli 2021, masih ditemukan satu nomor NIK dipakai pada lebih dari tiga nomor ponsel. Ini terjadi pada hampir semua operator.

JAKARTA – Hingga tahun 2030, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Bakti) menargetkan pengadaan tiga satelit Satria. Tujuannya untuk peningkatan akses internet yang lebih baik bagi layanan publik, terutama di area terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) di Tanah Air. Direktur Infrastruktur Bakti Bambang Noegroho menyampaikan, Bakti akan mengadakan tiga satelit Satria, yang terdiri atas Satria-1 berkapasitas 150 Gpbs yang akan diluncurkan akhir 2023, Satria-2 berkapasitas 300 Gpbs pada 2024, dan Satria-3 berkapasitas sekitar 500 Gpbs tahun 2030. “Kita akan mengadakan tiga satelit karena RI wilayah geografis kepulauan yang sulit dipenuhi jika membangun kabel fiber optic,” ujar Nugi, panggilan akrab Bambang Noe groho, dalam acara ‘Peran Perbankan Dukung Upaya Perluasan Konektivitas Nasional’, dikutip Rabu (7/7).

Pengadaan satelit Satria-1 hingga Satria-3 sangat diperlukan guna menopang akses internet untuk layanan publik sekitar 501.112 titik di seluruh wilayah Tanah Air. Sementara itu, hingga saat ini, sudah sebanyak 351.111 titik layanan publik telah mampu dilayani satelit. President Director PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, proyek Satria-1 masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu kunci pengembangan konektivitas internet broadband secara nasional. Kahadiran Satria-1 yang akan diluncurkan ke orbit pada kuartal III-2023 sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) telekomunikasi mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh akses internet, terutama di wilayah 3T

(Oleh - HR1)