Inovasi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, otomasi dan digitalisasi mendorong efisiensi dan menambah daya saing. Namun, di negara dengan surplus angkatan kerja membeludak, angka pengangguran tinggi, dan ketidaksiapan angkatan kerja, inovasi digital juga membawa disrupsi. Dilema dan tantangan itu ditambah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, bahkan kian parah. Angka pengangguran dan kemiskinan naik, sementara kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih tertinggal untuk mengejar pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam bincang-bincang secara daring dengan Kompas, akhir Juni 2021, Country Managing Director Accenture Indonesia Kher Tean Chen menyoroti tantangan pelik yang dihadapi Indonesia itu. Accenture, firma konsultan manajemen dan layanan teknologi global, telah bekerja dengan berbagai perusahaan multinasional untuk adaptasi digital. ”Digitalisasi industri di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks, manufakturnya masih sangat basic dan ekosistem di sekitarnya pun belum komplet,” ujar Kher Tean.

Industri manufaktur Indonesia masih didominasi usaha skala kecil dan menengah (IKM). Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari total 4,4 juta unit usaha industri nasional, 99,77 persen diantaranya skala IKM. Hanya 0,23 persen usaha yang termasuk industri besar. Tenaga kerja pun lebih banyak terserap pada IKM, yakni 66,25 persen dari total 15,63 juta angkatan kerja di industri manufaktur. Hanya 33,75 persen tenaga yang bekerja di industri pengolahan skala besar. Alhasil, baru segelintir industri yang memanfaatkan teknologi digital, internet, komputasi awan, dan big data untuk mengembangkan industri 4.0, seperti di sektor makanan dan minuman. Data Kemenperin, 70 persen pelaku makanan minuman skala besar baru beroperasi di level industri 3.0 (otomasi dan teknologi komputerisasi) dan 30 persen sisanya masih memakai teknologi industri 2.0 (produksi massal dan elektrifikasi).

IKM tetap menjadi tulang punggung dan keunikan industri manufaktur di Indonesia. Namun, bukan berarti mereka tetap jalan di tempat. Dengan skala pemanfaatan teknologi digital yang berbeda dari usaha besar, IKM juga harus mulai beradaptasi dengan rantai pasok global yang terdigitalisasi. Seiring dengan itu, angkatan kerja juga harus dilatih agar lebih terampil dan siap menghadapi perubahan industri. Kher menyoroti pentingnya aspek demokratisasi teknologi, di mana dunia usaha dan industri harus meluangkan upaya dan sumber daya untuk melatih karyawannya beradaptasi dengan dunia digital.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sedang mentransformasi balai latihan kerja yang terintegrasi industri untuk membekali SDM dengan keterampilan yang relevan. ”Perlindungan terbaik yang bisa kita siapkan untuk pekerja adalah menyiapkan kompetensi mereka,” ujarnya. Indonesia dinilai menyimpan potensi besar sektor industri digital. Kehadiran startup dan platform digital jadi pilar penting mendorong teknologi digital di Indonesia. Namun, Kher Tean menilai pelaku usaha rintisan teknologi di Indonesia masih cenderung melihat pasar secara domestik. ”Itu tidak salah, tetapi alangkah lebih baik jika mereka memiliki visi menembus pasar internasional,” ujarnya.

Pelanggaran pemakaian nomor layanan prabayar telekomunikasi seluler masih terjadi karena tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang sah. Ini berpotensi menyebabkan serangan siber dan mengganggu kinerja industri telekomunikasi seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (8/7/2021), menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, calon pelanggan layanan prabayar wajib melakukan registrasi dengan verifikasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Identitas itu maksimal digunakan di tiga nomor ponsel pada tiap operator. Hingga 7 Juli 2021, masih ditemukan satu nomor NIK dipakai pada lebih dari tiga nomor ponsel. Ini terjadi pada hampir semua operator.

JAKARTA – Hingga tahun 2030, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Bakti) menargetkan pengadaan tiga satelit Satria. Tujuannya untuk peningkatan akses internet yang lebih baik bagi layanan publik, terutama di area terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) di Tanah Air. Direktur Infrastruktur Bakti Bambang Noegroho menyampaikan, Bakti akan mengadakan tiga satelit Satria, yang terdiri atas Satria-1 berkapasitas 150 Gpbs yang akan diluncurkan akhir 2023, Satria-2 berkapasitas 300 Gpbs pada 2024, dan Satria-3 berkapasitas sekitar 500 Gpbs tahun 2030. “Kita akan mengadakan tiga satelit karena RI wilayah geografis kepulauan yang sulit dipenuhi jika membangun kabel fiber optic,” ujar Nugi, panggilan akrab Bambang Noe groho, dalam acara ‘Peran Perbankan Dukung Upaya Perluasan Konektivitas Nasional’, dikutip Rabu (7/7).

Pengadaan satelit Satria-1 hingga Satria-3 sangat diperlukan guna menopang akses internet untuk layanan publik sekitar 501.112 titik di seluruh wilayah Tanah Air. Sementara itu, hingga saat ini, sudah sebanyak 351.111 titik layanan publik telah mampu dilayani satelit. President Director PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso menyampaikan, proyek Satria-1 masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu kunci pengembangan konektivitas internet broadband secara nasional. Kahadiran Satria-1 yang akan diluncurkan ke orbit pada kuartal III-2023 sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) telekomunikasi mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh akses internet, terutama di wilayah 3T

(Oleh - HR1)

Perusahaan teknologi digital di segmen layanan kesehatan (healthtech) terus bertumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan layanan medis berbasis online (telemedicine) selama masa pandemi Covid-19. Perusahaan rintisan di bidang healthtech pun bermunculan untuk mencuil pasar yang semakin berkembang. Peran healthtech kian signifikan setelah Kementerian Kesehatan menggandeng 11 platform layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan virtual bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Kesebelas platform tersebut adalah Halodoc, Alodokter, Get Well, Good Doctor, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milvik Dokter, Pro Sehat, SehatQ dan Yesdok.

Vice President Government Relation dan Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto menyatakan, pihaknya memberikan layanan sesuai petunjuk teknis Kemenkes. Dalam program ini, Halodoc akan memberikan satu kali konsultasi dokter gratis dan resep obat untuk ditebus ke Kimia Farma, jika pasien memenuhi kriteria untuk melakukan isolasi mandiri. Adeline kemarin bilang, partisipasi itu menjadi bagian dari fokus Halodoc saat ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Saat ini, Halodoc memiliki 20 juta pengguna aktif bulanan, dengan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Adeline menyebut, layanan konsultasi dokter masih menjadi fitur yang paling banyak diakses oleh pengguna.

Platform healthtech lainnya, SehatQ juga memberikan dukungan melalui layanan telekonsultasi dengan dokter SehatQ. Selain itu, ada pemberian resep bagi masyarakat yang sedang menjalani karantina mandiri di tempat tinggal masing-masing. Masyarakat bisa memanfaatkan fitur telekonsultasi chat dengan dokter SehatQ secara gratis. Lalu untuk resepnya akan diberikan secara digital selesai sesi konsultasi. Resep ini dapat digunakan untuk mendapatkan obat gratis dari Kimia Farma, serta pengiriman obat gratis dari SiCepat. "Layanan telekonsultasi gratis dari dokter SehatQ untuk pendampingan pasien isoman. Kami berharap dapat mengoptimalkan proses penyembuhan pasien, sekaligus membantu meringankan beban rekan-rekan tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan, " ungkap Founder SehatQ, Linda Wijaya. Hingga Juni 2021, jumlah kunjungan ke platform SehatQ mencapai 27,5 juta per bulan. Fitur yang paling banyak digunakan adalah konsultasi dokter, pembelian obat dan vitamin, serta pemesanan tes Covid-19.

Sementara Co-Founder & Director Alodokter Suci Arumsari menyatakan, program ini bukan hal yang baru bagi Alodokter. Pasalnya, mereka sudah menjalankan telekonsultass dokter pribadi secara gratis bagi setiap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sejak Mei 2020. Menurut dia, program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat. Saat ini, program tersebut dikembangkan Kemenkes menjadi salah satu program pemerintah untuk menyediakan layanan telekonsultasi dokter dan paket obat isolasi mandiri gratis bagi pasien Covid-19. Secara umum, layanan Alodokter didukung 43.000 dokter, yang menawarkan produk lengkap layanan kesehatan berbasis digital. Mulai dari chat dokter, booking dokter, epharmacy, informasi/artkel, hingga proteksi. Layanan informasi dan chat dokter menjadi fitur yang paling banyak diakses. Alodokter sudah memiliki 30 juta pengguna aktif setiap bulan.

Pemerintah berencana membentuk gugus tugas pengintegrasian data nasional agar tercipta keterpaduan data. Penggunaan data terpadu dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, penting bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan, termasuk dalam pemulihan ekonomi nasional, seperti penyaluran bantuan sosial. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu kesimpulan rapat Dewan Pengarah adalah membentuk gugus tugas pengintegrasian data nasional. Pembentukan gugus tugas tersebut akan direalisasikan sesegera mungkin. ”Gugus tugas ini terdiri atas unsur anggota Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Setelah terbentuk, gugus tugas akan menindaklanjuti keputusan rapat Dewan Pengarah,” ujar Suharso, seusai rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Selasa (6/7/2021), di Jakarta.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Data ini harus mudah diakses dan bisa digunakan antarinstansi, baik pusat maupun daerah. Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Data yang bakal diintegrasikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, lanjut Suharso, antara lain data kependudukan, data sistem keuangan, dan data geospasial. Pengintegrasian data ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistis, juga Badan Informasi Geospasial.

BEIJING, Pemerintah Tiongkok memperluas langkah-langkah penindakan terhadap sektor teknologi pada Senin (5/7). Dengan mengumumkan penyelidikan baru terhadap dua perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat (AS). Pengumuman ini terjadi sehari setelah pihak berwenang memerintahkan raksasa ride-hailing Didi Chuxing dihapus dari app stores, padahal Didi baru saja melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) besar-besaran di bursa New York. Perusahaan-perusahaan internet besar di negara itu memiliki pengaruh besar di antara pasukan konsumennya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdampak parah akibat aturan tegas yang telah merusak daftar dan menganggu bisnis. Mengingat pemerintah berusaha mengendalikan pengaruh mereka. Target-target yang baru terdaftar adalah Full Truck Alliance – gabungan antara platform truk Yunmanman dan Huochebang – dan Kanzhun, yang memiliki platform rekrutmen online Boss Zhipin.

Administrasi Ruang Siber Tiongkok (Cyberspace Administration of China/CAC) mengatakan, ketiga platform itu telah diberitahu untuk menghentikan pendaftaran pengguna baru selama proses penyelidikan guna mencegah risiko keamanan terhadap data nasional, menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan publik. Beberapa jam sebelumnya, pengawas memerintahkan penghapusan Didi dari app stores usai dilakukan penyelidikan. Mereka menyatakan pengumpulan dan penggunaan data pengguna merupakan sebuah pelanggaran serius perusahaan terhadap peraturan. Pengawas juga mengadopsi keamanan nasional untuk penyelidikan dan ini merupakan langkah yang tidak biasa terhadap perusahaan teknologi domestik.

(Oleh - HR1)

Jakarta. Kebijakan PPKM darurat berpotensi mengerek permintaan data telekomunikasi dan internet. Pasalnya, kebijakan pembatasan sosial itu mewajibkan kegiatan belajar dan bekerja dilaksanakan di rumah. Sejumlah operator telekomunikasi dan layanan internet pun bersiap mengantisipasi lonjakan trafik dan pelanggan baru. PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) memperkirakan akan ada tambahan pelanggan baru pada momentum PPKM darurat. VP Network Operations PT Smartfren Telecom Tbk, Agus Rohmat mengatakan, Smartfren telah melakukan optimalisasi dan ekspansi jaringan sejak awal tahun 2021 hingga sampai saat ini. “Kami memperkirakan ada kenaikan trafik data sekitar 10%-20% seiring semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online,” kata dia kepada KONTAN, Minggu (4/7).

(Oleh - HR1)

Pembangunan fasilitas pusat data nasional bersifat mendesak. Hal itu akan memudahkan manajemen satu data strategis yang terpadu dan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah bisa bekerja sama dengan swasta selama proses pengembangan fasilitas tersebut. Kebijakan pemerintah untuk memiliki fasilitas pusat data nasional tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan PP tersebut, data strategis terkait pelayanan publik dikelola oleh negara. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), gambaran saat ini dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah terdapat 27.400 aplikasi dan database, jutaan link interoperabilitas, 2.700 pusat data dan server, serta ada lebih dari 300.000 koneksi internet.

Ketua Bidang Platformatika Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Djarot Subiantoro, Minggu (4/7/2021), di Jakarta, mengatakan, pembangunan suatu fasilitas pusat data memerlukan biaya relatif besar, teknologi digital yang maju, dan waktu yang panjang untuk perancangan sampai penyediaan mekanisme listrik. Djarot menambahkan, kolaborasi dengan pihak swasta bisa berupa sewa gedung sampai gedung fasilitas pusat data pemerintah berdiri dan siap. Bentuk kolaborasi lainnya yang bisa dicoba adalah alih daya sehingga sebagian fasilitas pusat data menggunakan milik swasta. Alternatif kolaborasi berikutnya adalah pihak swasta berperan menyediakan fasilitas pusat data pemulihan bencana.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengungkapkan, di beberapa negara lain, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta (public private partnership/PPP) sangat terbuka diterapkan untuk proyek terkait teknologi informasi dan komunikasi. Dia meyakini pemerintah melalui Kementerian Keuangan semestinya mempunyai skema PPP tersebut.

Dalam konteks fasilitas pusat data nasional, Wahyudi menilai kebutuhan fasilitas ini bersifat mendesak karena sudah saatnya Indonesia memiliki satu pusat data nasional. Data strategis kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah saatnya saling terintegrasi untuk memudahkan pelayanan publik. Namun, di tengah krisis pandemi Covid-19 seperti sekarang dan pemerintah punya proyek teknologi informasi yang prioritas tetap berjalan sesuai anggaran yang sudah dialokasikan, pemerintah harus bijak memilah kembali. Lantaran sifatnya yang mendesak, Wahyudi menilai, pembangunan dan pengembangan fasilitas pusat data nasional bisa kerja sama dengan pihak swasta.

Sebelumnya, dalam diskusi daring bertajuk ”Pusat Data Nasional”, pekan lalu, Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas Pemerintahan Kemenkominfo Ade Frihadi menjelaskan, mengacu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pusat data nasional merupakan pusat data yang dikelola oleh Kemenkominfo ataupun pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Pada Pasal 30 Ayat 1 disebutkan, pusat data nasional harus memenuhi standar nasional Indonesia untuk desain dan manajemennya. Pusat data nasional menyediakan fasilitas pakai bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Pusat data nasional juga harus mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kemenkominfo dan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto menyampaikan, pemerintah menempatkan pembangunan teknologi informasi sebagai prioritas nasional. Kebijakan yang sudah disusun dipastikan mendukung transformasi digital layanan publik. Dalam APBN telah disiapkan anggaran untuk digitalisasi itu. Besaran nilai totalnya untuk APBN 2021 mencapai sekitar Rp 26 triliun.

Kebutuhan pusat data semakin meningkat. Mengutip kajian Frost & Sullivan serta Structure Research, Indonesia Data Center Provider Organization menyatakan terdapat pertumbuhan kapasitas pusat data di dalam negeri sebesar 31-35 persen pada periode 2015-2019. Perusahaan penyedia pusat data pun gencar melakukan ekspansi untuk memenuhi permintaan tersebut.

Jakarta - Telkomcel, perusahaan telekomunikasi di Timor-Leste yang merupakan bagian dari Telkom Group, meluncurkan MyFood. Aplikasi tersebut dibuat untuk memfasilitasi restoran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Dili guna mengembangkan dan meningkatkan transsaksi secara digital di Timor-Leste. Hal tersebut merupakan bagian dari solusi di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Saat ini, kegiatan dan pergerakan makin berkurang, seperti terjadi di banyak negara yang tengah melakukan lockdown, termasuk di Timor-Leste. 

Telkomcel melihat bahwa Timor-Leste merupakan negara yang sudah semakin berkembang dan memiliki generasi milenial sangat aktif dalam memanfaatkan teknologi. MyFood diharapkan bisa menjadi aplikasi untuk menggerakkan roda perekonomian pada masa State Emergency. Myfood merupakan pengembangan fitur dari MyTimor, khusus untuk membangun UMKM, terutama restoran yang ada di Timor-Leste  di masa pandemi Covid-19. 

(Oleh - IDS)