PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX), produsen laptop merek Zyrex mendapatkan order dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 165.000 unit. Presiden Direktur PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk, Timothy Siddik mengatakan, pihaknya mendapatkan order senilai Rp 700 miliar. "Kami menambah line perakitan dari empat line menjadi delapan line. Sehingga kapasitas kami sekarang sebanyak 430.000 unit," ungkap dia dalam konfrensi pers, Senin (26/7). Tahun ini, pemerintah pusat sudah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 triliun untuk pengadaan 190.000 unit laptop. Sedangkan untuk pengadaan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota sekitar 240.000 unit. Kata Timothy, pihaknya juga siap memenuhi kebutuhan laptop di tingkat pemerintah daerah. "Sekarang di pemda harus memakai laptop dengan TKDN 40%, kami sudah 40%," ungkap dia.

Adapun harga laptop untuk segmen pendidikan sekitar Rp 4 juta ke bawah. Dia menjelaskan, sejauh ini dari 3 juta unit penjualan laptop di Indonesia, produsen lokal hanya di bawah 5%. Sehingga masih banyak peluang yang bisa diambil untuk produsen lokal. Apalagi, kata Timothy, saat ini pemain asing tidak masuk ke segmen pendidikan di pusat dan daerah. "Mereka melihat itu terlalu rendah segmentasinya," ujar dia. Untuk itu, ZYRX memang masuk ke segmentasi pendidikan dimana ada sekitar 45 juta siswa yang belum memiliki laptop. "Soal spek tentu saja kita harus diskusi, jangan sampai memakai spek terlalu tinggi, padahal penggunaannya hanya untuk internet cepat dan mengetik," kata dia. Timothy menjelaskan, saat ini Zyrex bukan saja berbisnis laptop, melainkan membangun ekosistem bisnis lainnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini lini bisnis Zyrex adalah komputer, laptop, tablet dan server. Turunan dari bisnis itu adalah interactive kiosk and smart whiteboard, smart home, smart office, dan internet of things. "Kalau IoT tahun depan kami masuk. Nanti segmennya perumahan, perkantoran dan pabrik," terang Timothy.

Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri (PDN) di sektor pendidikan, khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah berencana memborong TIK lokal untuk bidang pendidikan senilai Rp 17 triliun hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berupaya tidak mengimpor barang untuk bidang pendidikan, khususnya TIK. Tujuan utama adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri. “Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-main di sini, karena belanja TIK lokal masih rendah, dibandingkan impor. Saya kira selama empat tahun ke depan, pemerintah akan membelanjakan Rp 17 trilliun untuk TIK lokal. Kami mau ini secara bertahap TIK dibuat di dalam negeri,” ujar dia dalam konfrensi pers virtual, Kamis (22/7). Luhut memerinci, untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbud ristek dan pemerintah daerah untuk pengadaan laptop mencapai 431.730 unit senilai Rp 3,7 triliun, terdiri atas 189.165 unit senilai Rp 1,3 triliun melalui APBN 2021 dan 242.565 unit senilai Rp 2,4 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan. “Saat ini, telah dilakukan pernyataan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

Di saat banyak bisnis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, transaksi  e-commerce dan uang elektronik malahan melejit. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi e-commerce pada semester satu 2021 meningkat sebesar 63,36% yoy menjadi Rp 186,75 triliun. BI juga memproyeksikan, sampai akhir tahun transaksi tersebut meningkat 48,4% yoy mencapai Rp 395 triliun.

Pertumbuhan ini seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7). Lalu untuk nilai transaksi uang elektronik di periode yang sama juga melonjak 41,01% yoy atau senilai Rp 132,03 triliun dan diproyeksikan tumbuh 35,7% yoy mencapai Rp 278 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. BI terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, ujarnya.

Pemerintah Tiongkok pada Selasa (20/7) menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merekayasa tuduhan peretasan besar-besaran terhadap Microsoft Corp. Otoritas Tiongkok balas menyebut AS sebagai juara dunia serangan siber, sekaligus menunjukkan kemurkaannya kepada sekutu-sekutu Amerika yang telah menandatangani pernyataan kecaman bersama. Menurut laporan, Pemerintah AS pada Senin (19/7) waktu setempat menuding Tiongkok telah melancarkan serangan siber pada Maret ke Microsoft Exchange, dan menuduh empat warga negara Tiongkok melakukan peretasan berbahaya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, serangan terhadap Microsoft Exchange – sebuah server email terpenting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia – adalah “bagian dari pola perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.” “Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (Ministry of State Security/ MSS) telah memupuk ekosistem peretas kontrak kriminal yang melakukan kegiatan yang disponsori negara, dan kejahatan dunia siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

“AS telah mengerahkan sekutu-sekutunya untuk melakukan kritik tidak masuk akal terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber. Langkah ini dibuat tanpa dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. Sebelumnya, misi diplomatik Tiongkok di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, di saat Tiongkok membuat pertahanan terkoordinasinya sendiri. Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru ikut menyatakan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menuding Negeri Kangguru itu meniru retorika AS.

(Oleh - HR1)

Kalangan analis dan pengamat pasar modal meyakini perusahaan teknologi bervaluasi besar atau big tech bakal ‘mengkudeta’ para emiten konvensional dari singgasana kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang akan mencatatkan sahamnya pada 6 Agustus mendatang, tiga big tech yang bakal menyusul masuk BEI adalah GoTo, J&T Express, dan Traveloka. Hingga 16 Juli 2021, Bank Central Asia (BBCA) memimpin market cap di BEI dengan nilai Rp 745,7 triliun, disusul Bank BRI (BBRI) di urutan kedua sebesar Rp 468,9 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Rp 314 triliun, Bank Mandiri (BMRI) Rp 271,4 triliun, Bank Jago (ARTO) Rp 218,1 triliun, Astra International (ASII) Rp 197,6 triliun, Unilever Indonesia (UNVR) Rp 196,5 triliun, Chandra Asri Petrochemical (TPIA) Rp 170,8 triliun, Elang Mahkota Teknologi (EMTK) Rp 153,6 triliun, dan DCI Indonesia (DCII) sebesar Rp 140,6 triliun. Dari 10 emiten tersebut, hanya DCII yang masuk klasifikasi industri teknologi. Menurut perkiraan analis, jika jadi listing di BEI, market cap GoTo setelah IPO nanti akan sekitar Rp 560 triliun dan bakal menjadi yang terbesar kedua di BEI di bawah BBCA dan akan menyalip BBRI.

Menurut Direktur PT Avrist Asset Management, Tubagus Farash Akbar Farich, rencana IPO para perusahaan teknologi seperti Bukalapak, GoTo, J&T Express, dan Traveloka akan menjadi daya tarik yang besar bagi para investor, sejalan dengan perusahaannya yang berkembang cukup pesat saat ini. “Investor saat ini menyukai perusahaan yang sedang bertumbuh, hal ini selalu dilihat pada saat IPO,” kata Tubagus Farash kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Sementara itu, Kepala Riset MNC Sekuritas Thendra Chrisnanda kepada Investor Daily, Sabtu (17/7), menyampaikan, asumsi valuasi GoTo setelah IPO sangat besar, yakni berkisar US$ 35-40 miliar atau sekitar Rp 420-560 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS). Karena itu, lanjut dia, market cap GoTo nantinya akan menjadi yang terbesar kedua di BEI, di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp 742 triliun dan menyalip PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sejumlah Rp 486 triliun. Setelah rights issue, BBRI diproyeksinya akan memiliki market cap Rp 564,29 triliun. Nilai tersebut datang dari asumsi harga BBRI sebelum cum date dividend adalah Rp 3.800 dengan harga teoritis Rp 3.712 dan jumlah saham beredar BBRI setelah rights issue sebanyak 152,02 miliar lembar saham.

(Oleh - HR1)

Profesi ilmuwan data (data scientist) diyakini memiliki prospek cerah seiring langkah pemerintah untuk menggenjot transformasi digital dan perkembangan ekosistem perusahaan rintisan (startup). Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani mengatakan kebutuhan ilmuwan data terus meningkat karena basis pengambilan keputusan di semua sektor sudah harus berdasarkan data. “Kembali ke pengambilan keputusan yang tepat akan membuat sumber daya dan fokus setiap sektor kita lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tepat sasaran dalam menjalankan bisnis,” ujarnya, Minggu (18/7/2021).

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), sekitar 69 persen perusahaan fintech mengalami kesenjangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmuwan data. Akibatnya sebagian dari perusahaan fintech merekrut tenaga kerja asing untuk untuk menambal kesenjangan tersebut. Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan profesi tersebut makin dibutuhkan lantaran maraknya kemunculan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. “Data science merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun mungkin di dunia. Ini adalah salah satu keterampilan yang relevan dan hampir dibutuhkan di semua startup. Di Indonesia masih banyak permintaannya ketimbang pasokannya,” ujarnya. Menurutnya, profesi data scientist sangat dibutuhkan, sebab banyak perusahaan mengandalkan penggunaan mahadata (big data) dan ilmu data (data science) yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam memprediksi perkembangan bisnis, industri maupun bidang-bidang lain di masa depan.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia (BI) melihat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer pada sistem pembayaran. Lihatlah salah satu keunggulan QRIS di masa pandemi ini: transaksi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Maka, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menyatakan akan menambah fitur tarik, transfer, dan setor pada layanan QRIS.

Ia menyebut fitur teranyar ini akan memperkuat dan mendukung transaksi masyarakat di tengah PPKM darurat. Terlebih, pada pekan pertama PPKM darurat ini, transaksi QRIS mencapai 8,37 juta kali naik 7,63% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Adapun nominal transaksinya mencapai Rp 727,2 miliar atau meningkat 32,5% dalam satu pekan. Saat ini sudah ada 7,7 juta merchant mengadopsi QRIS, dari target 12 juta di tahun 2021.

Perusahaan telekomunikasi asal Uni Emirat Arab (UEA), Etisalat, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana menggelontorkan dana investasi hingga US$ 100 juta atau setara Rp 1,45 triliun untuk membangun pusat data (data center) di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau. Saat ini, Nongsa Digital Park memiliki sekitar 160 perusahaan dengan 1.000 pekerja yang berasal dari perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, untuk mendukung teknologi digital agar semakin berkembang di Kawasan BatamBintan-Karimun (BBK), pemerintah Indonesia telah meresmikan Nongsa Digital Park pada Maret 2018. Lokasi ini adalah proyek utama sebagai digital hub antara Indonesia dan Singapura. “Untuk Kawasan BBK, dipersiapkan menjadi hub logistik internasional untuk mendukung integrasi dan persaingan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata,” ujar Airlangga dalam rilisnya terkait hasil Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja Bilateral Singapura-Indonesia.

Sementara itu, Telkom sendiri telah meresmikan data center NeuCentrIX ketiga di Meruya, Jakarta. Data center berstandardisasi tier-3 service level assurance ini dijaminkan memiliki downtime kurang dari 1,6 jam dalam satu tahun (99,98% guaranteed availability). Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan mengatakan, langkah menghadirkan data center tersebut untuk mengakselerasi bisnis paltform digital sebagai salah satu fokus bisnis digital yang tengah dijalankan oleh Telkom. Saat ini, lanjut Dian, data center yang dimiliki oleh Telkom tersebar di 13 kota besar di Indonesia, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

(Oleh - HR1)

Telkomsel tak hanya melakukan pembaruan pada Logo di Hari Ulang Tahun (HUT) ke 26. Berbagai pembenahan juga inovasi yang dihadirkan untuk menjawab tantangan di era digital. Salah satunya, melakukan pembaruan dan penyesuaian brand produk dan layanannya.

Pembaruan tersebut yakni Telkomsel telah melebur tiga kartu prabayar menjadi satu serta mengganti nama produk kartu pascabayar. Berdasarkan perkembangan teknologi dan digitalisasi gaya hidup masyarakat, Telkomsel selalu berfokus menyediakan produk dan layanan terbaik bagi pelanggan di seluruh usia.

Telkomsel dikenal memiliki tiga produk prabayar; kartu AS, simPATI, dan Loop. Jadi ketiga produk tersebut dilebur menjadi satu produk, Kini namanya menjadi kartu Telkomsel Prabayar. Dengan adanya perubahan yang berlaku sejak 18 Juni 2021 ini, ke depannya sudah tidak ada lagi penjualan kartu baru untuk tiga produk prabayar tersebut.

Sementara untuk produk pascabayar, Telkomsel mengubah nama dan logo. Kartu Halo berubah menjadi Telkomsel Halo yang ditandai dengan perubahan nama dan logo namun tetap dengan layanan terbaik.

JAKARTA - Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia memerlukan dukungan dan kontribusi dari penyedia teknologi yang mumpuni. Dukungan dari semua pemangku kepentingan pun diyakini sebagai kunci terselenggaranya kebijakan Satu Data Indonesia untuk pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi. Penegasan tersebut mengemuka pada penyelenggaraan WebSummit ‘Satu Data Indonesia’ hari kedua yang mengusung tema ‘SPBE dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang digelar pada Jumat (9/7) pekan lalu.

Membuka Websummit, Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah, mewakili penyelenggara, mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung tahun 2021 menghadapi beragam tantangan dan membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan. Ia pun menyebut, penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi (TIK), antara lain Huawei, XL Axiata, BigBox, dan pengembang teknologi lain, perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

(Oleh - HR1)