Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rusdi Hartono di Jakarta, Selasa (15/6/2021), mengatakan, pihaknya sudah menemukan profil penjual data pribadi penduduk yang diduga milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penjual data yang dimaksud merupakan pemilik akun Kotz yang memasarkan data pribadi penduduk di situs forum peretas Raid Forums. Polisi juga menemukan catatan aset kripto milik Kotz. Hingga kini, kata Rusdi, penyidik Badan Reserse Kriminal Polri sudah memeriksa 15 saksi yang berasal dari pihak BPJS Kesehatan, vendor penyedia layanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan, serta Badan Siber dan Sandi Negara. ”Kami juga membuat permohonan izin khusus penyitaan server BPJS ke Pengadilan Negeri Surabaya karena servernya ada di Surabaya,” katanya.

Peretasan yang berujung pada penjualan data pribadi penduduk selama lima tahun terakhir terus berulang dan jumlahnya meningkat. Peningkatan itu juga membuat komponen data penduduk yang terekspos ke publik semakin lengkap. Peretasan yang berlanjut pada penjualan data penduduk yang terbaru mendera Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di empat daerah, yaitu Kabupaten Malang, Kota Bogor, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi. Sampel data yang diklaim berasal dari empat disdukcapil itu dipasarkan di situs forum peretas Raid Forums. Data mencakup nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta alamat.

Praktisi digital forensik, Ruby Alamsyah, mengatakan, berdasarkan penelusuran di situs Raid Forums, akun GadiZ masih memasarkan data itu hingga Selasa (8/6/2021) malam. Ia menduga, data yang diklaim berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, identik dengan data yang dikelola disdukcapil. Alasannya, data mengandung informasi nomor KK, NIK, nama kepala keluarga, dan status hubungan keluarga. Sementara itu, data yang diklaim berasal dari Kabupaten Malang merupakan perluasan dari data kependudukan.Terdapat tambahan informasi, yakni status disabilitas, serta alamat surat elektronik dan password-nya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah yang dihubungi dari Jakarta, Selasa, mengonfirmasi adanya peretasan pada server atau peladen keempat disdukcapil. Namun, ia belum bisa memastikan apakah data yang dipasarkan di Raid Forums merupakan data dari empat lembaga itu.

Ruby menilai, pencurian data selama tiga tahun terakhir meningkat secara kuantitas, mulai dari belasan juta hingga ratusan juta data penduduk. Selain itu, dari segi kualitas, komponen data pribadi penduduk Indonesia yang bocor kemudian dijual secara ilegal juga kian lengkap. ”Dengan kebocoran data yang kualitas dan kuantitasnya meningkat, jika ada pihak yang mengombinasikan data ini menjadi satu, hal itu akan saling melengkapi. Dengan kejadian tiga tahun terakhir, diduga sebagian besar data pribadi penduduk Indonesia sudah telanjur ’telanjang’,” ujar Ruby.

Merujuk data Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri yang dipublikasikan di situs Patrolisiber.id, pencurian data penduduk cenderung naik. Ada 20 kasus pencurian data dilaporkan pada 2016 dan 47 kasus pada 2017, kemudian 2018 (88 laporan), 2019 (143). Pada Januari-Juni 2020, ada 39 kasus. Peningkatan laporan pencurian data atau identitas sejalan dengan meningkatnya tren laporan kasus kejahatan siber di periode yang sama.

Sejak pandemi Covid-19, konektivitas berperan makin krusial dalam semua aspek kehidupan. Mulai dari keandalan panggilan pertemuan virtual via Zoom hingga menonton langsung (live streaming) aneka konten video. Deloitte dalam laporan Understanding The Sector Impact of Covid-19:Telecommunications (2020) menyebutkan, banyak perusahaan telekomunikasi di dunia melaporkan lonjakan penggunaan jaringan. Di beberapa negara, volume panggilan suara juga meningkat secara eksponensial.Di Indonesia, sesuai laporan riset Telecom Sector, A Good Change for Direction dari Trimegah Sekuritas (Mei 2021), lalu lintas data tiga operator telekomunikasi seluler - Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo - naik dari 13.246 petabit pada 2019 menjadi 19.431 petabit pada 2020. Ini semakin menggarisbawahi pentingnya telekomunikasi.

Sekitar satu dekade lalu, para operator telekomunikasi menghabiskan miliaran dollar AS untuk menggelar jaringan dan layanan 4G LTE. Konsumsi paket data yang mereka tawarkan digunakan untuk mengakses aplikasi internet (over-the-top/OTT), seperti media sosial dan mesin pencari. Sampai-sampai muncul perbincangan bahwa operator telekomunikasi hanya bisa menjadi penyedia "pipa (jaringan)", yang akan berdampak mengurangi nilai mereka. Saat 5G mulai marak berkembang bersamaan dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19, perusahaan telekomunikasi berpeluang menghadapi risiko terulangnya sejarah. Marketing Director Openet David McGlew dalam tulisannya The Rise of Telco Brand Value (Telecoms, 6 Mei 2021) mengatakan, sudah ada perusahaan teknologi informasi yang lebih besar mengincar bisnis jaringan telekomunikasi.

Contoh sederhana adalah menawarkan layanan transparan sekaligus menambah nilai pengalaman pelanggan mereka secara keseluruhan. Dari aspek organisasi lainnya, McKinsey dalam laporan A Blueprit for Telecom's Critical Reinvention memandang, perusahaan telekomunikasi tampaknya perlu lebih gesit bertransformasi, menawarkan solusi untuk segmen bisnis ke bisnis (B2B), dan memonetisasi data.Pendekatan paling logis adalah menjalin sinergi dan kolaborasi antara perusahaan telekomunikasi seluler dan perusahaan OTT yang sudah ahli di kategori layanan digital masing-masing. Perusahaan telekomunikasi bisa pula menggunakan jaringan bersama (network sharing) serta membedakan diri melalui kepuasan pengalaman pelanggan dan diferensiasi produk. Di luar network sharing, sudah berkembang pula teknologi jaringan akses radio terbuka yang secara fundamental mengatur bisnis perusahaan telekomunikasi. Teknologi baru itu menawarkan peluang baru bagi pemain lama di industri telekomunikasi saat menerapkan layanan 5G.

(Oleh - HR1)

Pajak perusahaan teknologi segera diterapkan. Negara-negara maju yang masuk dalam kelompok G-7 sudah mendapatkan kata sepakat terkait pajak perusahaan teknologi yang selama beberapa tahun ini menjadi perdebatan.

Negara-negara kaya ini menyetujui dukungan tarif pajak perusahaan global minimal 15% dan pajak yang lebih besar di negara tempat mereka menjual barang dan jasa. Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global. Namun, topik penerapan pajak ini bakalan dibahas lagi dalam pertemuan yang lebih besar lagi di KTT G20

Kesepakatan ini juga diharapkan mengakhiri pajak layanan digital nasional yang dipungut oleh Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang menurut Amerika Serikat ditargetkan secara tidak adil kepada raksasa teknologi AS. Perjanjian tersebut tidak menjelaskan secara pasti bisnis mana yang akan dicakup oleh aturan, hanya mengacu pada perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan. Perusahaan teknologi global berharap kebijakan pajak ini bisa memberikan kepastian dan bisa seimbang.

Sementara, Kepala Urusan Global Facebook Nick Clegg mengatakan, kesepakatan ini merupakan langkah yang bagus untuk bisnis teknologi ke depan, langkah awal yang signifikan menuju kepastian bagi bisnis dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan global.

Pemerintah bakal membangun sistem data perpajakan terintegrasi. Sejalan dengan program Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem akan menggunakan common identifier. "Sambil terus membangun pondasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Jumat (28/5).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31/2012, Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya . Terdapat 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perijinan, dan data yang sifatnya nontransaksional diperoleh dan digunakan Ditjen Pajak untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, dan analisa potensi dan risiko.

Sayangnya, Ditjen Pajak masih menghadapi tantangan, khususnya saat melakukan pencocokan data itu. Menkeu Sri Mulyani meyakini dengan data dan sistem yang semakin lengkap maka analisa yang akan dihasilkan semakin akurat, baik yang bersifat prediktif dan perspektif, untuk membuat proyeksi dan rekomendasi kebijakan. Selain di bidang perpajakan, sistem data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah untuk memberikan alokasi penerima bantuan sosial, subsidi, atau intervensi lainnya.

Keamanan data penduduk Indonesia kembali dipertanyakan. Pasalnya, ratusan juta data penduduk Indonesia dijual murah lewat laman Raid Forums. Hal ini terungkap setelah pemilik akun bernama kotz menjual data penduduk Indonesia sebanyak 279 juta. Data berisi nomor KTP, surat elektronik (surel) atau email, mama, alamat, nomor telepon bahkan sebagian dilengkapi gambar diri alias foto. Bagi calon pembeli, Kotz juga menjanjikan akan memberikan 1 juta data untuk dites secara gratis. "(sebanyak) 20 juta (data) dilengkapi dengan personal data, " ujar Kotz dalam postingan 12 Mei 2021. Kotz memuat penjualan data lebih dari seperempat juta data penduduk Indonesia di forum tersebut. Data ini berukuran sekitar 50 MB.

Menurut Pratama Persadha, pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center, meneliti dalam file yang di-download tersebut ada data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan. Hanya saja ia mempertanyakan klaim pelaku yang punya data 279 juta penduduk Indonesia. "Harusnya jumlah data user BPJS tidak sebanyak itu. Artinya bis saja klaim pelaku berlebihan atau bohong, bila benar data itu berasal dari BPJS Kesehatan, " katanya.

Dalam statement holding, BPJS Kesehatan menyebut, per Mei 2021, jumlah peserta BPJS 222,4 juta, sedang data tang dijual 279 juta. Namun, BPJS kini tengah menelusuri data tersebut dengan membentuk tim khusus. Adapun Kominfo hingga pukul 20.00 WIB belum dapat menyimpulkan terjadi kebocoran data.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh mengaku telah menelusuri data yang diduga bocor dan dijual. Tim Ditjen Dukcapil melakukan penelusuran terhadap penjualan data ini. "Dari link sample data individu yang bisa diunduh sebagai sampel data, data yang sudah kami download dan berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diunduh berjumlah 1.000.000 rows, " ujar Zudan, Kamis (20/5). Zudan memastikan dari struktur dan pola datanya, data tersebut bukan data bersumber dari Ditjen Dukcapil.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini tengah menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang tengah ramai menjadi perbincangan di jagat Twitter dan diperjualbelikan. “Kemkominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/5). Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi menambahkan, merespons dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia, Kamis (20/5), Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo langsung melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi tersebut. “Hingga Kamis malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” tutur Dedy. Sementara itu, informasi kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels yang mencuit tentang adanya 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh pembobol akun di dunia digital (hacker)

(Oleh - HR1)

Penawaran saham perdana di dua bursa atau dual listing dinilai menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi GoTo. Dengan jumlah pendanaan sekitar 18 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261 triliun, pada kurs Rp 14.500 per dollar AS, grup hasil kolaborasi Gojek dan Tokopedia itu masuk dalam jajaran 10 emiten berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan valuasi pendanaan itu, jika GoTo melepaskan 10 persen saja sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), akan tersedia pasokan saham Rp 21 triliun. Jumlah ini dinilai terlalu besar untuk dapat diserap di pasar domestik. Dalam sejarah bursa, penjualan saham terbesar di bursa bernilai Rp 12,4 triliun, yakni ketika perusahaan batubara PT Adaro Energy melepaskan sebagian sahamnya. Urutan kedua adalah PT Indofood CBP Tbk dengan perolehan Rp 6,2 triliun. ”Kalau jumlah saham yang dilepas terlalu besar, pasar tidak sanggup menyerapnya. GoTo juga harus mencari investor strategis untuk bertindak sebagai pembeli siaga,” kata Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adi, di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Pesaing GoTo, Grab Holding Inc, sudah bersiap mencatatkan sahamnya di Bursa Nasdaq. Grab menempuh jalan merger dengan perusahaan cangkang khusus untuk akuisisi (special purpose acquisition company/SPAC). Grab Holding Inc diketahui sudah merger dengan Altimeter Growth Corp. Valuasi Grab diperkirakan mencapai 39,6 miliar dollar AS. Perusahaan analisis data CB Insight memprediksi, setelah merger dan masuk bursa, target valuasi yang akan dicapai oleh GoTo mencapai 40 miliar dollar AS. Kiswoyo mengingatkan, kinerja GoTo harus benar-benar bagus ketika masuk bursa sehingga menghindari risiko terjadinya penggelembungan valuasi. Valuasi yang terlalu tinggi berisiko membuat harga saham jadi stagnan, bahkan menurun.

Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca, yang dihubungiterpisah, memperkirakan, dua pertiga transaksi harian konsumen Indonesia terjadi melalui platform Grup GoTo. GoTo menawarkan layanan mulai dari pesan antar makanan, transportasi, lokapasar, hingga sistem pembayaran. Dengan demikian, perkiraan valuasi 40 miliar dollar AS ketika masuk bursa masih masuk akal. Menurut dia, rencana Grup GoTo melantai di bursa akan menjadi preseden bagi perusahaan rintisan berbasis teknologi Indonesia lain untuk mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, Grup GoTo bisa jadi contoh. ”Bagi Indonesia, hal (melantai di bursa) itu menandai era baru. Bursa saham Indonesia dulu didominasi oleh perusahaan tambang, pertanian, lalu telekomunikasi, serta kini menuju sektor konsumer digital,” kata Willson.

Bisnis teknologi digital di Tanah Air memasuki babak baru. Dua perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia, Gojek dan Tokopedia, resmi merger dan mengusung nama baru: GoTo. Pasca merger, valuasi Grup GoTo disebut-sebut mencapai USS 17 miliar atau Rp 198,80 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). Dengan valuasi ini, GoTo menjadi raksasa teknologi dengan valuasi terbesar di kawasan Asia Tenggara mengungguli Grab.

Platform market intelligence global CB Insights pada April 2021 mencatat, valuasi Grab sebesar USS 14 miliar. Pada saat yang sama, GoTo menjadi startup dengan valuasi terbesar ke-12 di dunia. "Kehadiran Grup GoTo memungkinkan kami semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara, ungkap Andre Soelistyo, CEO GoTo, dalam pernyataan resminya, kemarin.

Aksi merger Gojek dan Tokopedia kian menegaskan grup konglomerasi global dan nasional masih menguasai bisnis teknologi digital di Tanah Air. Sederet investor blue-chip Grup GoTo antara lain Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD. com, KR, Northstar, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa serta Warburg Pincus.

Rencana IPO Gojek dan Tokopedia sempat dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, akhir April lalu. Pria yang menjabat Komisaris BEI dan juga board member Gojek ini juga menyebut, konsolidasi terjadi dalam waktu dekat. Pandu bilang, GoTo akan listing dulu di Indonesia semester kedua tahun ini, menyusul kemudian ke Wall Street.

Suntikan dana segar kembali mengalir ke perusahaan teknologi. Kali ini, PT Telkomsel, anak usaha Grup Telkom, kembali mengucurkan dana senilai USS 300 juta ke Gojek, perusahaan aplikasi super (super app). Telkomsel menyuntik Gojek di tengah kabar sang decacorn menyiapkan agenda besar IPO sekaligus konsolidasi dengan Tokopedia di pasar modal Indonesia.

Kabar konsolidasi Gojek dan Tokopedia juga pernah dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, akhir April lalu. Pria yang menjabat Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) ini juga menyebut, kemungkinan konsolidasi ini akan terjadi dalam waktu dekat. "Mereka akan listing dulu di Indonesia, Insya Allah semester kedua tahun ini, " ungkap Pandu ke KONTAN, (23/4).

Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengatakan, investasi lanjutan ini adalah jawaban untuk bersama mengatasi masalah dengan inovasi digital dan teknologi. "Telkomsel optimistis, penanaman modal ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk menikmati lebih banyak inovasi berbasis teknologi," ujar dia, (10/5).

Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda menilai, kucuran dana Telkomsel dan rencana merger Gojek - Tokopedia bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital. Gojek kuat dari sisi transportasi, Tokopedia di e-commerce. "Dari sisi, Telkomsel ingin masuk ke ekosistem yang telah dibangun Gojek dan Tokopedia, " tutur Huda, kemarin. Masuknya Telkomsel menjadi simbiosis mutualisme. Grup Telkom dan Gojek menjalin beberapa kerja sama, seperti driver Gojek dapat akses data murah ke Telkomsel. Telkomsel pun dapat memperluas pangsa pasar.