Teknologi
( 1200 )Pajak Perusahaan Teknologi Minimal 15%
Pajak perusahaan teknologi segera diterapkan. Negara-negara maju yang masuk dalam kelompok G-7 sudah mendapatkan kata sepakat terkait pajak perusahaan teknologi yang selama beberapa tahun ini menjadi perdebatan.
Negara-negara kaya ini menyetujui dukungan tarif pajak perusahaan global minimal 15% dan pajak yang lebih besar di negara tempat mereka menjual barang dan jasa. Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global. Namun, topik penerapan pajak ini bakalan dibahas lagi dalam pertemuan yang lebih besar lagi di KTT G20
Kesepakatan ini juga diharapkan mengakhiri pajak layanan digital nasional yang dipungut oleh Inggris dan negara-negara Eropa lainnya yang menurut Amerika Serikat ditargetkan secara tidak adil kepada raksasa teknologi AS. Perjanjian tersebut tidak menjelaskan secara pasti bisnis mana yang akan dicakup oleh aturan, hanya mengacu pada perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan. Perusahaan teknologi global berharap kebijakan pajak ini bisa memberikan kepastian dan bisa seimbang.
Sementara, Kepala Urusan Global Facebook Nick Clegg mengatakan, kesepakatan ini merupakan langkah yang bagus untuk bisnis teknologi ke depan, langkah awal yang signifikan menuju kepastian bagi bisnis dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan global.
Integrasi Data Pajak Lewat NIK dan NPWP
Pemerintah bakal membangun sistem data perpajakan terintegrasi. Sejalan dengan program Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem akan menggunakan common identifier. "Sambil terus membangun pondasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Jumat (28/5).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31/2012, Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya . Terdapat 80 negara, 69 instansi, dengan 337 jenis data yang meliputi data transaksi, data identitas, data perijinan, dan data yang sifatnya nontransaksional diperoleh dan digunakan Ditjen Pajak untuk menggali potensi perpajakan, membangun basis data, dan analisa potensi dan risiko.
Sayangnya, Ditjen Pajak masih menghadapi tantangan, khususnya saat melakukan pencocokan data itu. Menkeu Sri Mulyani meyakini dengan data dan sistem yang semakin lengkap maka analisa yang akan dihasilkan semakin akurat, baik yang bersifat prediktif dan perspektif, untuk membuat proyeksi dan rekomendasi kebijakan. Selain di bidang perpajakan, sistem data yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah untuk memberikan alokasi penerima bantuan sosial, subsidi, atau intervensi lainnya.Data Penduduk Indonesia Diduga Bocor dan Dijual
Keamanan data penduduk Indonesia kembali dipertanyakan. Pasalnya, ratusan juta data penduduk Indonesia dijual murah lewat laman Raid Forums. Hal ini terungkap setelah pemilik akun bernama kotz menjual data penduduk Indonesia sebanyak 279 juta. Data berisi nomor KTP, surat elektronik (surel) atau email, mama, alamat, nomor telepon bahkan sebagian dilengkapi gambar diri alias foto. Bagi calon pembeli, Kotz juga menjanjikan akan memberikan 1 juta data untuk dites secara gratis. "(sebanyak) 20 juta (data) dilengkapi dengan personal data, " ujar Kotz dalam postingan 12 Mei 2021. Kotz memuat penjualan data lebih dari seperempat juta data penduduk Indonesia di forum tersebut. Data ini berukuran sekitar 50 MB.
Menurut Pratama Persadha, pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center, meneliti dalam file yang di-download tersebut ada data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan. Hanya saja ia mempertanyakan klaim pelaku yang punya data 279 juta penduduk Indonesia. "Harusnya jumlah data user BPJS tidak sebanyak itu. Artinya bis saja klaim pelaku berlebihan atau bohong, bila benar data itu berasal dari BPJS Kesehatan, " katanya.
Dalam statement holding, BPJS Kesehatan menyebut, per Mei 2021, jumlah peserta BPJS 222,4 juta, sedang data tang dijual 279 juta. Namun, BPJS kini tengah menelusuri data tersebut dengan membentuk tim khusus. Adapun Kominfo hingga pukul 20.00 WIB belum dapat menyimpulkan terjadi kebocoran data.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh mengaku telah menelusuri data yang diduga bocor dan dijual. Tim Ditjen Dukcapil melakukan penelusuran terhadap penjualan data ini. "Dari link sample data individu yang bisa diunduh sebagai sampel data, data yang sudah kami download dan berbentuk file CSV (comma separated value) dan setelah diunduh berjumlah 1.000.000 rows, " ujar Zudan, Kamis (20/5). Zudan memastikan dari struktur dan pola datanya, data tersebut bukan data bersumber dari Ditjen Dukcapil.Kemkominfo Selidiki Dugaan Kebocoran 279 Juta Data KTP
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini tengah menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang tengah ramai menjadi perbincangan di jagat Twitter dan diperjualbelikan. “Kemkominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/5). Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi menambahkan, merespons dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia, Kamis (20/5), Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo langsung melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi tersebut. “Hingga Kamis malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” tutur Dedy. Sementara itu, informasi kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels yang mencuit tentang adanya 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh pembobol akun di dunia digital (hacker)
(Oleh - HR1)
Dual Listing Jadi Pilihan Bagi GoTo
Penawaran saham perdana di dua bursa atau dual listing dinilai menjadi pilihan yang paling memungkinkan bagi GoTo. Dengan jumlah pendanaan sekitar 18 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261 triliun, pada kurs Rp 14.500 per dollar AS, grup hasil kolaborasi Gojek dan Tokopedia itu masuk dalam jajaran 10 emiten berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia.
Berdasarkan valuasi pendanaan itu, jika GoTo melepaskan 10 persen saja sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), akan tersedia pasokan saham Rp 21 triliun. Jumlah ini dinilai terlalu besar untuk dapat diserap di pasar domestik. Dalam sejarah bursa, penjualan saham terbesar di bursa bernilai Rp 12,4 triliun, yakni ketika perusahaan batubara PT Adaro Energy melepaskan sebagian sahamnya. Urutan kedua adalah PT Indofood CBP Tbk dengan perolehan Rp 6,2 triliun. ”Kalau jumlah saham yang dilepas terlalu besar, pasar tidak sanggup menyerapnya. GoTo juga harus mencari investor strategis untuk bertindak sebagai pembeli siaga,” kata Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adi, di Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Pesaing GoTo, Grab Holding Inc, sudah bersiap mencatatkan sahamnya di Bursa Nasdaq. Grab menempuh jalan merger dengan perusahaan cangkang khusus untuk akuisisi (special purpose acquisition company/SPAC). Grab Holding Inc diketahui sudah merger dengan Altimeter Growth Corp. Valuasi Grab diperkirakan mencapai 39,6 miliar dollar AS. Perusahaan analisis data CB Insight memprediksi, setelah merger dan masuk bursa, target valuasi yang akan dicapai oleh GoTo mencapai 40 miliar dollar AS. Kiswoyo mengingatkan, kinerja GoTo harus benar-benar bagus ketika masuk bursa sehingga menghindari risiko terjadinya penggelembungan valuasi. Valuasi yang terlalu tinggi berisiko membuat harga saham jadi stagnan, bahkan menurun.
Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Willson Cuaca, yang dihubungiterpisah, memperkirakan, dua pertiga transaksi harian konsumen Indonesia terjadi melalui platform Grup GoTo. GoTo menawarkan layanan mulai dari pesan antar makanan, transportasi, lokapasar, hingga sistem pembayaran. Dengan demikian, perkiraan valuasi 40 miliar dollar AS ketika masuk bursa masih masuk akal. Menurut dia, rencana Grup GoTo melantai di bursa akan menjadi preseden bagi perusahaan rintisan berbasis teknologi Indonesia lain untuk mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, Grup GoTo bisa jadi contoh. ”Bagi Indonesia, hal (melantai di bursa) itu menandai era baru. Bursa saham Indonesia dulu didominasi oleh perusahaan tambang, pertanian, lalu telekomunikasi, serta kini menuju sektor konsumer digital,” kata Willson.
Raksasa Digital Asia Tenggara Siap Masuk Bursa
Bisnis teknologi digital di Tanah Air memasuki babak baru. Dua perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia, Gojek dan Tokopedia, resmi merger dan mengusung nama baru: GoTo. Pasca merger, valuasi Grup GoTo disebut-sebut mencapai USS 17 miliar atau Rp 198,80 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS). Dengan valuasi ini, GoTo menjadi raksasa teknologi dengan valuasi terbesar di kawasan Asia Tenggara mengungguli Grab.
Platform market intelligence global CB Insights pada April 2021 mencatat, valuasi Grab sebesar USS 14 miliar. Pada saat yang sama, GoTo menjadi startup dengan valuasi terbesar ke-12 di dunia. "Kehadiran Grup GoTo memungkinkan kami semakin mendorong inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara, ungkap Andre Soelistyo, CEO GoTo, dalam pernyataan resminya, kemarin.
Aksi merger Gojek dan Tokopedia kian menegaskan grup konglomerasi global dan nasional masih menguasai bisnis teknologi digital di Tanah Air. Sederet investor blue-chip Grup GoTo antara lain Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD. com, KR, Northstar, PayPal, Provident, Sequoia Capital, SoftBank, Telkomsel, Temasek, Tencent, Visa serta Warburg Pincus.
Rencana IPO Gojek dan Tokopedia sempat dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, akhir April lalu. Pria yang menjabat Komisaris BEI dan juga board member Gojek ini juga menyebut, konsolidasi terjadi dalam waktu dekat. Pandu bilang, GoTo akan listing dulu di Indonesia semester kedua tahun ini, menyusul kemudian ke Wall Street.
Suntikan Telkomsel Sebelum Gojek Go Public
Suntikan dana segar kembali mengalir ke perusahaan teknologi. Kali ini, PT Telkomsel, anak usaha Grup Telkom, kembali mengucurkan dana senilai USS 300 juta ke Gojek, perusahaan aplikasi super (super app). Telkomsel menyuntik Gojek di tengah kabar sang decacorn menyiapkan agenda besar IPO sekaligus konsolidasi dengan Tokopedia di pasar modal Indonesia.
Kabar konsolidasi Gojek dan Tokopedia juga pernah dilontarkan Pandu Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia yang menaungi Shopee, akhir April lalu. Pria yang menjabat Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) ini juga menyebut, kemungkinan konsolidasi ini akan terjadi dalam waktu dekat. "Mereka akan listing dulu di Indonesia, Insya Allah semester kedua tahun ini, " ungkap Pandu ke KONTAN, (23/4).
Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengatakan, investasi lanjutan ini adalah jawaban untuk bersama mengatasi masalah dengan inovasi digital dan teknologi. "Telkomsel optimistis, penanaman modal ini membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk menikmati lebih banyak inovasi berbasis teknologi," ujar dia, (10/5).
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef, Nailul Huda menilai, kucuran dana Telkomsel dan rencana merger Gojek - Tokopedia bisa memperkuat ekosistem ekonomi digital. Gojek kuat dari sisi transportasi, Tokopedia di e-commerce. "Dari sisi, Telkomsel ingin masuk ke ekosistem yang telah dibangun Gojek dan Tokopedia, " tutur Huda, kemarin. Masuknya Telkomsel menjadi simbiosis mutualisme. Grup Telkom dan Gojek menjalin beberapa kerja sama, seperti driver Gojek dapat akses data murah ke Telkomsel. Telkomsel pun dapat memperluas pangsa pasar.Perusahaan Teknologi Bayar Konten Media
Aturan operasional perusahaan teknologi semakin benderang. Bahkan di Australia, sudah berjalan Undang-Undang (UU) yang mengatur ketat penggunaan konten di perusahaan teknologi, meski sempat terjadi penolakan dari para perusahaan teknologi.
Perusahaan televisi dan surat kabar Australia, Seven West Media Ltd baru saja menandatangani kesepakatan penyediaan konten dengan Facebook Inc dan Google. Harian utama di Perth itu akan memasok konten untuk platform News Showcase, unit usaha Alphabet Inc selama lima tahun ke depan. Begitu juga produk serupa akan dipasok ke Facebook selama tiga tahun.
Melalui kesepakatan itu, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) berkomitmen membayar untuk penggunaan konten tersebut. "Mereka mendukung keberlanjutan bisnis kami, " kata CEO Seven West Media, James Warburton dikutip dari Reuters, Senin (3/5). Ketentuan tersebut memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk campur tangan jika perusahaan media lokal tidak dapat mencapai kesepakatan dengan perusahaan teknologi besar.
Sebelumnya, Rupert Murdoch's News Corp menandatangani kesepakatan global dengan platform teknologi besar tersebut. Lalu Nine Entertainment Co Holdings Ltd juga telah menandatangani kesepakatan dengan Google. Banyak media Australia yang lebih kecil, termasuk Australian Broadcasting Corp telah menandatangani kesepakatan dengan Google. Google mengatakan telah melewati tonggak sejarah karena memiliki 100 penerbit berita Australia yang dikontrak untuk memasok konten untuk News Showcase. Salah satunya, kesepakatan dengan penerbit regional Times News Group.
Selain harus membayar penggunaan konten, perusahaan teknologi juga harus menghadapi pajak digital yang lebih luas. Perjanjian pajak global yang diinisiasi oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga bakal meluncur Oktober mendatang. OECD sedang merundingkan kesepakatan dengan hampir 140 negara untuk menulis ulang aturan pajak global. Sebagian dari rencana tersebut bertujuan untuk mengganti pajak layanan digital yang diterapkan banyak negara. Terutama dalam rangka meraup pendapatan fiskal yang lebih banyak dari raksasa teknologi seperti Facebook Inc. dan Amazon.com Inc.
Mamikos Dongkrak Okupansi Pakai Aplikasi
Penyedia layanan pencarian dan sewa indekos (kos) atau
hunian sewa sementara, Mamikos
menyodorkan aplikasi guna meningkatkan tingkat hunian (okupansi).
Sepanjang 2020, Mamikos membantu
ratusan ribu Mitra Mamikos untuk
terus bertahan di tengah pandemi
dengan menyediakan platform pencarian kosan yang mempertemukan
pemilik dan pencari kos.
“Kami berharap hadirnya layanan
Apik by Singgahsini dapat memberikan akses kemudahan untuk
membantu Mitra Mamikos dalam
menjalankan bisnis kosnya dengan
efektif, efisien dan produktif, serta
membuka peluang dalam memanfaatkan saluran pemasaran yang
sesuai dengan target market,” Cofounder dan Chief Executive Officer
(CEO) Mamikos, Maria Regina Anggit, dalam siaran pers, baru-baru ini.
Di samping membantu pengelolaan perawatan bangunan dan pelatihan, layanan Apik by Singgahsini
juga membantu Mitra Mamikos
melakukan pengelolaan manajemen properti kos seperti laporan
performa bisnis bulanan, property
branding, pemasaran dengan konten
visual yang menarik, serta customer
service yang melayani keluhan pengguna
(Oleh - HR1)
E-Sport, Jalur Ampuh Sasar Konsumen
E-sport sudah tidak bisa dilihat hanya sekadar permainan anak-anak. Ini adalah industri triliunan rupiah dan diyakini menjadi medium ampuh untuk menyentuh kelompok konsumen melek internet Indonesia.
Hal ini tampaknya diyakini oleh Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono. Ia menilai, melakukan pemasaran melalui industri e-sport sudah tidak bisa dihindari. Hal ini karena demografi Indonesia tergolong muda. Sekitar 70 persen nasabah BCA pun berusia di bawah 40 tahun.
BCA, misalnya, sudah terlibat dalam sejumlah kejuaraan e-sport nasional, seperti Piala Presiden E-sport edisi 2019 dan 2020. Menurut Armand, ada sejumlah dampak positif yang signifikan dengan terlibat sebagai sponsor di turnamen e-sport.
Lalu, pembelian voucer gim telah menjadi jumlah transaksi terbesar di fitur Lifestyle dalam aplikasi BCA Mobile, melebihi jumlah transaksi untuk pembelian tiket perjalanan.
Country Head Garena Indonesia Hans Saleh mengatakan, masih ada ruang yang sangat besar untuk tumbuh.
Hans mengatakan, setidaknya ada dua pintu masuk besar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berpromosi di industri e-sport.
Pertama, menjadi sponsor dalam turnamen e-sport. Menurut dia, ini adalah jalur yang lebih mudah. Eksposur dari turnamen e-sport saat ini tumbuh cepat sekali.
Berdasarkan datanya, jumlah view sebuah turnamen yang digelar oleh Garena tumbuh dari 20 juta pada 2020 menjadi 40 juta pada 2021.
Kedua adalah dengan sistem co-branding. Perusahaan yang ingin berinvestasi dapat masuk ke dalam gim tersebut, baik dalam bentuk desain karakter maupun sebuah item atau barang.Skema
berinvestasi di industri e-sport juga bisa dilakukan dengan cara mensponsori
tim ataupun pemain. Perusahaan dapat menyentuh konsumen potensial melalui
pemain dan tim e-sport yang digandrungi oleh kaum muda Indonesia saat ini.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









