JAKARTA – Sebanyak 84% konsumen di Indonesia sudah mulai beralih ke layanan/platform digital untuk terhubung dengan sejumlah merek (brand) sejak pandemi Covid-19 tahun lalu. Menurut studi VMware Digital Frontiers 3.0, angka tersebut tertinggi di Asia Tenggara (Asean) dan sembilan negara yang disurvei.

Sejumlah organisasi di bidang layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%) menjadi sektor terdepan di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan tertinggi dalam menghadirkan layanan digital, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi.

Country Manager VMware Indonesia Cin Cin Go mengatakan, Indonesia memperlihatkan komitmennya yang sigap dalam mendukung terwujudnya digital-first di masa depan. Hal ini ditandai dengan makin tingginya kebutuhan konsumen untuk menikmati layanan dan pengalaman secara digital. “Ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk lebih gencar dalam mewujudkan transformasi guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan mereka,” tutur Cin Cin Go, dalam pernyataannya, seperti dikutip Selasa (16/3).

Dia menjelaskan, konsumen Indonesia menjadi yang terdepan terkait dengan tingkat penerimaan dalam merengkuh pengalaman digital (digital experiences). Menurut studi VMware yang bertajuk ‘Digital Frontiers 3.0 Study’, sejak tahun lalu, delapan dari 10 konsumen Indonesia, atau 84% sudah mulai beralih ke layanan digital untuk terhubung dengan brand. Fakta tersebut pun menjadikan Indonesia berada di jajaran terdepan di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menjadi target studi dengan angka rerata penerimaan layanan digital 78%.

Bahkan, Indonesia mengungguli sejumlah negara maju dalam survei tersebut, yakni Amerika Serikat yang penerimaan layanan digitalnya baru 40%, Perancis 41%, Jerman 44%, dan Inggris 34%. Dari semua negara yang disurvei, konsumen Indonesia juga merasa paling nyaman memberikan kepercayaan ke perusahaan dalam mengakses data personalnya agar sebagai pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik.

Kepuasan Konsumen 

Sementara itu, 64% konsumen di Indonesia juga mengaku bahwa kejadian global tahun 2020 telah memaksa mereka untuk beralih ke layanan digital dan merasakan pengalaman digital yang lebih baik. Angka tersebut sedikit di bawah rerata di Asia Tenggara (69%). Namun, persentasenya masih jauh melebihi negara-negara maju yang disurvei, yakni Amerika Serikat dan Prancis sama-sama baru 40%, Jerman 33%, dan Inggris 33%. Bahkan disebutkan bahwa lebih dari separuh (56%) konsumen di Indonesia menyatakan akan beralih ke produk maupun layanan kompetitor jika pengalaman digital yang dirasakan jauh dari harapan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakselerasi tumbuhnya inovasi.

Digitalisasi Sektor 

Studi VMware Digital Frontiers 3.0 juga menyebutkan, sejumlah sektor industri di Indonesia menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan di sepanjang tahun 2020. Responden menyampaikan bahwa organisasi-organisasi di sektor layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%), berhasil menghadirkan pengalaman digital yang kian meningkat kepada konsumen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Perusahaan di sektor layanan finansial (58%) dan ritel (38%) juga paling dipercaya di antara sektor lain.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, transaksi digital yang terus meluas seiring perkembangan teknologi di era globalisasi perlu diatur, terutama untuk mencegah munculnya berbagai potensi risiko. Pengaturan dinilai semakin perlu bila transaksi digital tersebut dilakukan secara lintas negara. “Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakar ta, Selasa (16/3). Alasan pertama, lanjut Menkeu, adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.

Ia mencontohkan teknologi printing tiga dimensi (3D) yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. “Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak. Hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” kata dia. Alasan kedua, Sri Mulyani menyebutan, mekanisme transaksi digital juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan dalam transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang. “(Oleh karena itu,) Negara harus memantau, agar dapat mengelola risiko kerugian dari teknologi ini,” ucap dia. Ketiga, dengan adanya pengenaan bea masuk dapat menciptakan perlakuan yang adil (level playing field) antara pedagang konvensional dan digital. Pihaknya banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform daring.

Keempat, untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara untuk barang yang dikirim secara elektronik. Menurutnya banyak jenis penerimaan negara yang belum bertransformasi menjadi ekonomi digital dan transaksi digital.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Youtap Indonesia, sebuah perusahaan teknologi joint venture Salim Group dan Youtap Global yang fokus memberikan layanan digital bagi para pelaku usaha, saat ini, telah memiliki sekitar 150 ribu mitra penjual (merchant) yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan juga memprediksi, dalam tiga tahun ke depan, Indonesia akan secara masif menggunakan teknologi pembayaran serta digital (Quick Response/QR payment). Hal tersebut diprediksi terealisasi terutama karena ditopang oleh ketersediaan ekosistem digital yang semakin memadai, tren penggunaan teknologi QR di mitra toko (merchant) yang semakin marak, serta dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia.

Sementara itu, saat ini, Bank Indonesia juga telah membuat Quick Response Indonesia Standard (QRIS), sebuah standar QR Code yang dibuat untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, maupun mobile banking. Youtap Indonesia telah memiliki 150 ribu mitra merchant yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terus mendorong dan mengedukasi para mitra merchant untuk menggunakan teknologi QR dalam proses pembayaran. Sebagai penyedia solusi teknologi bagi para pelaku usaha di Tanah Air, Youtap Indonesia saat ini terutama menyediakan solusi pemrosesan pembayaran e-money real-time, pasar pembayaran digital, dan platform point-of-sales untuk pasar.

Tren penggunaan teknologi QR payment terus meningkat di Indonesia. Dalam tiga tahun ke depan, pembayaran di Tanah Air akan didominasi oleh teknologi tersebut. Hal ini juga didukung oleh regulasi dari pemerintah dan ekosistem digital yang telah memadai. Tren penggunaan teknologi QR payment di Tanah Air sudah terjadi pada berbagai sektor dan lini bisnis. Adopsi teknologi QR tidak hanya platform e-wallet seperti OVO, GoPay dan sejenisnya, tetapi juga sudah diadopsi oleh aplikasi perbankan. 

(Oleh - IDS)

Pembangunan pusat ekonomi digital Nongsa D-Town di Batam, Kepulauan Riau, ditargetkan selesai pada 2023. Kawasan yang akan dijadikan markas startup di Indonesia itu diharapkan bisa menyerap 8.000 tenaga kerja digital.

Nongsa D-Town yang dibangun atas kerjasama Citramas Group dan Sinar Mas Land merupakan perluasan dari Nongsa Digital Park yang diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Singapura pada tahun 2018 lalu. Nongsa D-Park adalah rumah bagi 1.000 pekerja digital dari 100 perusahaan multinasional.

Pembangunan Nongsa D-Town diresmikan secara online oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (2/3/2021). Keberadaan Nongsa D-Town, menurut dia, akan menjadi jembatan digital yang berperan penting dalam menghubungkan Singapura dengan pusat pertumbuhan lainnya di Indonesia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing juga memberikan pernyataan pada peresmian tersebut. Ia berharap Nongsa D-Town dapat memudahkan talenta digital muda Indonesia untuk mengakses peluang kerja di perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Perusahaan teknologi di Singapura akan lebih mudah mendapatkan talenta unggul dari Indonesia.

Upaya kerjasama antara Indonesia dan Singapura di Batam didirikan pada tahun 1973, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, pembangunan Nongsa D-Park merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan impian lamanya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, yaitu teknologi digital.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pilihan Batam menjadi jembatan ekonomi digital cukup beralasan. Pulau yang berjarak 40 menit perjalanan laut dari Singapura ini memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk listrik, air dan jalan raya. Apalagi, beberapa pusat data milik pemerintah dan swasta ada di Batam.

Studilmu, platform penyelenggara kursus daring (online) Indonesia yang berbasiskan langganan, mengumumkan telah terpilih sebagai mitra resmi pemerintah dalam menyukseskan program kartu Prakerja tahun 2021. Studilmu akan membantu pengembangan keterampilan masyarakat di Tanah Air dalam program Kartu Prakerja. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah berlangsung sejak 2020 dengan PMO Kartu Prakerja. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran kini dapat dilakukan tanpa mengenal jarak dan waktu. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh Studilmu untuk membantu para profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya. Studilmu telah berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam pengembangan lebih dari 13 tahun dalam pengembangan sumber daya manusia dan diawali dengan nama Business Growth. Lembaga ini telah lebih dulu dikenal oleh banyak korporasi nasional dan multinasional dalam meningkatkan pengembangan karyawannya. 

Dalam menyukseskan program Kartu Prakerja, Studilmu menyediakan ribuan kursus dalam berbagai bidang dengan instruktur yang berpengalaman. memiliki modul kursus yang lengkap, pelatihan Kartu Prakerja di Studilmu dilakukan secara daring, sehingga pelatihan dapat dilakukan kapn dan dimana pun dengan mudah. Di akhir sesi, sertifikasi online juga akan diberikan kepada peserta.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster, Postelsiar. PP ini mengatur dari penyediaan konten (over-the-top), penyelenggaraan telekomunikasi, hingga migrasi TV digital. Penjelasan PP tersebut menyebutkan, yang dimaksud dengan kegiatan usaha melalui internet adalah over-the-top (OTT) dalam bentuk subtitusi layanan telekomunikasi, platform layanan konten audio dan/atau visual, dan/atau layanan lainnya yang ditetapkan oleh menteri. 

Pemerintah mengatur OTT yang beroperasi di Indonesia, baik asing maupun lokal, serta memberikan kewenangan kepada operator telekomunikasi untuk mengelola trafiknya. Hal itu dinilai justru merupakan bukti bahwa pemerintah yakni Kemenko Perekonomian dan Kemkominfo, telah melindungi kepentingan nasional. Pengaturan ini bagian tak terpisahkan dari pemberian pelayanan kepada masyarakat.

(Oleh - IDS)

Disrupsi dunia digital, begitu orang menyebutnya, telah melanda industri media seiring berubahnya cara masyarakat mengonsumsi berita. Perusahaan media cetak, baik koran, tabloid, maupun majalah, yang dulu menguasai hulu hingga hilir bisnis media, kini harus mengakui bahwa mereka hanya bisa menguasai proses produksi saja. Loper koran, tabloid, dan majalah telah beralih ke tangan perusahaan teknologi digital.

Lembaga penyiaran pun setali tiga uang. Kini lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, bersaing dengan perusahaan teknologi digital terjun memasuki pasar yang sama.

Perubahan perilaku konsumen media itu berkaitan dengan cara konsumen mengakses berita, yaitu melalui mesin pencari, yang mayoritas dikuasai Google; melalui media sosial yang menyediakan halaman khusus untuk mengumpan berita, dan secara langsung.

Situs CNBC menyebutkan, keuntungan yang dihasilkan Alphabet Inc, induk perusahaan Google, pada kuartal keempat tahun 2020 mencapai 56,90 miliar dollar AS atau naik 23 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Dari angka itu,46,2 miliar dollar AS di antaranya dihasilkan dari iklan.

Adapun pendapatan Facebook, dikutip dari situs yang sama, mencapai 28,07 miliar dollar AS. Dengan jumlah pengguna bulanan aktif 2,8 miliar orang, Facebook meraup keuntungan dari setiap pengguna aktif sekitar 10,14 dollar AS.

Mengutip pemberitaan Kompas, 11 Februari 2021, menyebutkan bahwa Google, Facebook, dan Amazon menguasai 56 persen belanja iklan global. Khusus di Indonesia, Google dan Facebook menguasai 75-80 persen belanja iklan nasional. Sisanya diperebutkan sekitar 1.000 media. Gambaran di Indonesia bisa menjadi refleksi gambaran global yang jangkauannya lebih luas.

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, Clubhouse, aplikasi yang terkenal sebagai platform untuk berdiskusi, saat ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia.

“Clubhouse belum terdaftar di Kemkominfo dan kami harap dapat mendaftar sesuai ketentuan dalam PM 5/2020,” kata Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi, melalui pesan singkat, Selasa (16/2). 

Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat menyebutkan bahwa platform media sosial, transaksi elektronik, hingga komputasi awan (cloud) wajib mendaftar ke Kemkominfo agar bisa beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, PSE diminta untuk mendaftar paling lambat enam bulan sejak peraturan tersebut berlaku. Sedangkan PM Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mulai berlaku efektif sejak 24 November 2020. 

Jika tidak mendaftar, penyelenggara platform tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses, alias diblokir. Akses akan kembali dibuka ketika platform tersebut mendaftar ke Kemenkominfo.

Clubhouse diluncurkan sejak Maret tahun lalu. Popularitasnya di Indonesia semakin meroket sejak CEO Tesla, Elon Musk, berbicara di platform tersebut beberapa pekan lalu. Berbeda dengan media sosial lain yang pengguna bebas mendaftar, Clubhose hanya bisa didapat melalui undangan khusus

(oleh - HR1)

Jakarta - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan segera memblokir semua kanal situs Tiktok Cash, atau tiktokecash.com yang menjanjikan uang setelah menonton video di platform TikTok. Alasan pemblokiran sebagai transaksi elektronik yang melanggar hukum, Namun, sebagian masih ada yang bisa membuka laman tiktokecash.com hingga rabu sore. Pengelola TikTok Cash dalam notifikasi yang muncul di lamann utama mengatakan telah mendapatkan 'seranganberita palsu' setelah mendulang popularitas. Pengumuman mengatasnamakan Tiktok Cash Asia-Pasifik tersebut menyatakan sedang berkoordinasi dengan penegak hukum untuk kasus yang dialami.

Situs tiktokecash.com menawarkan sejumlah uang kepada pengguna setelah menonton video di platform video singkat TikTok. Situs tersebut mengklaim sebagai platform yang menghubungkan pengguna Tiktok dengan ekonomi selebritas internet. Sebelum mendapatkan uang, pengguna internet harus mendaftar ke situs tersebut antara lain dengan menyertakan nomor ponsel dan alamat e-mail yang digunakan sebagai persyaratan.

Pimpinan Komunikasi TikTok Indonesia menegaskan bahwa situs Tiktok Cash tidak punya afiliasi dan hubungan usaha sama sekali dengan platform TikTok. Karena itu, pengguna TikTok diharapkan untuk berhati-hati terhadap tawaran seperti itu. Sebab, TikTok juga pernah meminta uang kepada para penggunanya. 

(Oleh - IDS)

Aturan baru Menteri Keuangan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer memantik kontroversi. Beleid ini terangkum di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 dan mulai berlaku 1 Februari 2021.

Aturan tersebut dirilis dalam rangka memberikan kepastian dan penyederhanaan pemungutan PPN dan PPh atas penjualan pulsa telepon, kartu perdana, token listrik dan voucer.

Koordinator Pengaduan YLKI Sularsih mengatakan, penerbitan PMK ini tidak tepat mengingat saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19. “Token listrik sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa ada PMK itu pun, pengeluaran listrik rumah tangga sudah naik signifikan karena ada work from home (WFH),” ujar dia, Jumat (29/1).

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin menyatakan, “Kami segera berkoordinasi dengan ATSI untuk memastikan penerapan aturan ini mendukung penguatan industri telekomunikasi di Indonesia,” kata dia.