JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Untuk itu, pada Juni 2021, BI akan menerbitkan pedoman teknis, developer site, dan ketentuan Standar Open Application Programming Interfaces (Open API) Pembayaran bagi para pelaku industri.

Asisten Gubernur BI Juda Agung mengungkapkan, inisiatif standardisasi Open API sudah dilakukan sejak satu tahun lalu, di mana terdapat dalam visi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang mendorong interlink antara perbankan dengan nonbank. BI juga mendukung digitalisasi perbankan menggunakan teknologi dalam bisnis keuangannya. Dari visi tersebut direalisasikan standardisasi Open API. Dengan dibuat standar, Open API akan membuka banyak kesempatan, inovasi antara bank dengan fintech baik fintech payment, fintech lending, dan juga e-commerce. Pada akhirnya, memberikan layanan bagi pengguna karena kebutuhan masyarakat saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, murah. Open API ini akan mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan serta meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan milestone inisiatif Standar Open API Pembayaran, consultative paper sudah dimulai sejak Maret 2020 dilanjutkan dengan kick off working group nasional pada Juni 2020. Kemudian pada April 2021 dilakukan penyusunan pedoman teknis dan pengembangan developer site, lalu ada tahap pengujian. Selanjutnya, pada Juni 2021 akan diterbitkan pedoman teknis, developer site, dan ketentuan Standar Open API Pembayaran. Pada semester II-2021, pengembangan API sesuai standar, piloting, dan fase transisi. Kuartal I-2022 dimulai implementasi penuh bagi first mover yang terdiri atas sejumlah penyelenggara jasa sistem pembayaran. Lalu, kuartal II-2022 mulai diimplementasikan penuh bagi pihak lainnya.

Adapun cakupan Standar Open API Pembayaran meliputi standar teknis, standar data, dan standar tata kelola. Untuk standar teknis dan keamanan, terdapat lebih dari 50 standar yang sudah dan akan diimplementasikan nantinya. “Seperti standar registrasi, balance enquiry, histori transaksi, transfer kredit, transfer debit. Ini ada 50 standar dari turunan kelompok ini,” papar Juda

(Oleh - HR1)

Facebook dan Google mempersiapkan proyek jaringan kabel laut langsung antara Amerika Serikat dan Indonesia; kurangi ketergantungan akses internet melalui jaringan Singapura dan Hong Kong.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki jaringan internet laut yang langsung terhubung dengan kawasan Amerika Utara. Proyek yang direncanakan selesai pada 2023-2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaringan internet Indonesia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jaringan Singapura dan Hong Kong.

Dua jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang diberi nama Echo dan Bifrost ini adalah hasil inisiatif dari raksasa media sosial Facebook. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas koneksi internet antara Asia Tenggara dan Amerika Utara. Echo direncanakan akan mulai dapat digunakan pada 2023, sedangkan Bifrost pada 2024.

Investasi Facebook untuk jaringan Bifrost akan ditanggung bersama dengan Telin, lengan bisnis internasional dari Telkom, dan perusahaan konglomerat Singapura, Keppel. Sementara Echo akan menjadi investasi bersama Facebook dengan Google dan XL Axiata.

VP Global Networking Google Cloud Bikash Koley mengatakan, koneksi Echo langsung antara AS dengan Jakarta dan Singapura ini akan mempersingkat kecepatan akses atau latency pengguna terhadap layanan yang menggunakan platform komputasi awan milik Google, yakni Google Cloud Platform (GCP).

Berdasarkan data dari firma riset pasar telekomunikasi TeleGeography, selama ini kebanyakan jalur telekomunikasi bawah laut dari AS ke Asia cenderung melalui sisi utara, dengan landing point di pantai timur Jepang, Taiwan, maupun Hong Kong.

(Oleh - HR1)

Jakarta - PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) sepakat menjual lebih dari 4.200 menara telekomunikasi senilai US$ 750 juta kepada PT EPID Menara AssetCo (Edge Point Indonesia). Transaksi penjualan menara ini ditargetkan selesai pada kuartal II-2021 dan berpotensi menjadi salah satu penjualan menara terbesar di Asia. EPID Menara AssetCo dinyatakan sebagai pemenang melalui proses tender. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Edgepoint Infrastructure Singapura. Sementara, Edgepoint Infrastructure sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan investasi infrastruktur yang berkantor pusat di Amerika Serikat (AS), DIgital Colony. 

Penjualan menara telekomunikasi ini bagian dari strategi perseroan memonetisasi aset, sehingga menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Selain itu, transaksi juga akan meningkatkan kemampuan permodalan perseroan, yangg akhirnya bisa melayani pelanggan dengan semakin baik. Edgepoint Infrastructure merupakan hasi kemitraan strategis yang dibentuk baru-baru ini antara Digital Colony dengan mantan CEO Edotco Group Sdn. Perusahaan fokus berinvestasi, baik lewat jalan akuisisi maupun organik, di sektor menara telekomunikasi wilayah Asia Pasifik. 

Digital Colony dikendalikan oleh para eksekutif yang berpengalaman di industri menara global. Perseroan didirikan pada 2017 oleh Digital Bridge Holdings dan Colony Capital. Adapun Digital Bridge dibentuk pada 2013. Digital Colony fokus pada empat strategi bisnis, yakni menara telekomunikasi, data center, jaringan kabel optik, dan menara small cell. Perseroan memiliki portofolio pada 15 perusahaan yang bergerak di empat bisnis tersebut dan lokasinya menyebar, mulai dari Amerika Utara hingga Eropa.   

(Oleh - IDS)

Jakarta - PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) segera mengeksekusi akuisisi 3.000 menara telekomunikasi milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) senilai Rp 3,97 triliun pada April 2021. Hal ini akan membuat portofolio Tower Bersama bertambah menjadi 19.215 menara telekomunikasi. Perseroan telah meraih persetujuan pemegang saham atas rencana akuisisi menara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 

RUPSLB Tower Bersama turut menyetujui pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba yang belum ditentunkan penggunaanya per 31 Desember 2021. Perseroan memiliki saham treasuri sebanyak 1,02 miliar saham. Setelah menyesuaikan jumlah saham treasuri ini, dividen tunai akan sebesar Rp 32 per saham. Tower Bersama juga bersiap menggelar Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV tahap IV senilai RP 970 miliar. Perseroan akan menyerap emisi obligasi untuk kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) utang anak usaha. 

Peringkat Tower Bersama juga merefleksikan ruang pendanaan yang cukup bagi perusahaan untuk menyelesaikan akuisisi 3.000 menara telekomunikasi mili PT Inti Bangun Sejahtera  Tbk (IBST) senilai Rp 3,97 triliun. Profil bisnis tower Bersama cukup tangguh lantaran didukung visibilitas arus kas yang kuat pada kontrak jangka panjang. Kontrak ini tidak dapat dibatalkan dengan klausul eskalasi.Profil bisnis perseroan juga terus membaik, akibat penambahan tower secara organik dan tingkat penyewaan. Hal ini didorong oleh belanja modal besar para operator telekomunikasi demi memperkuat jaringan 4G. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Viding, one stop virtual wedding platform, atau platform pernikahan daring lahir di Jakarta pada Juli 2020. Kehadirannya untuk membantu pasangan yang ingin menikah secara aman, nyaman dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tamu undangan pun dapat hadir secara daring dari lokasi masing-masing. Setelah lebih dari enam bulan, Viding telah menangani 300-an pasangan muda yang menikah di berbagai kota, seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Bali, dan segera hadir di Kota Medan. 

Viding lahir keinginan untuk beradaptasi menghadapi pandemi Covid-19. Viding melihat pernikahan daring ditengah situasi sulit saat ini menjadi fokus untuk bertumbuh sebagai bisnis rintisan. Hal tersebut diyakini akan menjadi tren normal baru bagi pasangan muda yang ingin menyelenggarakan intimate wedding secara hybrid. Viding dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat membantu pasangan muda mengelola prosesi pernikahannya. Yakni web-invitation, e-guestbook, e-angpao, dashboard reporting dan live streaming. Saat ini viding telah membantu 300-an pasangan untuk menikah, 650 ribuan undangan tamu hadir secara virtual, dan Rp 1,2 miliar angpao yang sudah terkumpul bagi mempelai yang menikah. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Langkah pemerintah membangun Palapa Ring dan menyiapkan Satelit Satria untuk mendigitalkan seluruh wilayah NKRI sudah tepat. Namun, untuk mempercepat transformasi digital, pemerintah perlu memberikan insentif kepada para penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air.

Insentif yang dibutuhkan industri TIK di antaranya relaksasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, BHP Telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO), serta insentif fiskal untuk investasi penggelaran jaringan TIK, khususnya di wilayah nonkomersial atau tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sisi lain, pemerintah juga harus lebih intens berkolaborasi dan melibatkan lebih banyak penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara masif guna memperluas penetrasi internet di wilayah baru dan kawasan 3T. Melalui langkah tersebut, target ‘merdeka sinyal’ dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa digital bisa terealisasi lebih cepat.

Renstra 2020-2024

Menurut Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail, pemerintah melalui Kemenkominfo sudah menetapkan rencana pembangunan sektor TIK dalam jangka pendek hingga menengah. “Kolaborasi semua pihak terkait dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh wilayah Indonesia merdeka sinyal dan meujudkan program Indonesia Digital,” tegas dia.

Renstra tersebut, kata dia, mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Renstra Kemkominfo juga mengacu pada perkembangan TIK global. Menurut Ismail, Kemkominfo pun telah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp 111,25 triliun untuk merealisasikan Renstra hingga 2024. Perinciannya, pada 2020 membutuhkan anggaran Rp 8,09 triliun, 2021 sebanyak Rp 26,13 triliun, 2022 sebesar Rp 27,08 triliun, 2023 senilai Rp 24,61 trilun, dan 2024 sejumlah Rp 25 triliun.

Butuh Insentif 

Wakil Ketua Umum ATSI/Presdir Smartfren, Merza Fachys mengakui, untuk mewujudkan transformasi digital secara menyeluruh membutuhkan kolaborasi semua pemangku kepentingan (stakeholders).  Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga menjelaskan, program yang dijalankan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo sudah berjalan cukup baik untuk membangun akses internet ke wilayah 3T. Bakti bertugas membangun jaringan telekomunikasi di wilayah 3T dari iuran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi operator telekomunikasi yang disebut USO. Juga rencana peluncuran satelit Satria-1 pada kuartal III-2023.

Perihal rencana implementasi 5G, Arif menyarankan agar regulasi di pusat dan daerah diharmonisasi dengan baik. Soalnya, pembangunan kedua infrastruktur ini akan sangat masif jika 5G diterapkan.“Kita bisa mulai dari kota-kota besar dulu karena investasinya pasti sangat besar,” kata dia

Perlu Kolaborasi 

Sementara itu, Group Head Corporate Communications XL Axiata, Tri Wahyuningsih mengemukakan, pembangunan jaringan akses internet berteknologi mobile broadband 4G LTE sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti spektrum frekuensi, ketersediaan jaringan transmisi/ transport, lokasi site, ketersediaan infrastruktur jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya, seperti listrik dan transportasi.

Salah satu solusinya, menurut Tri Wahyuningsih, adalah menjalin kolaborasi di antara stakeholder yang terlibat.  Solusi lainnya adalah memanfaatkan teknologi yang cocok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan akses broadband di daerah 3T, remote, atau rural, di antaranya teknologi satelit berkapasitas data besar (high throughput satellites/ HTS) dan teknologi alternatif lain, seperti high altittude platform station (HAPS).

12.548 Desa 

Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail mengatakan, dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo menetapkan peta jalan (roadmap) untuk mencapai tujuan utama pembangunan TIK. Pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, melakukan transformasi digital di sektor-sektor strategis, di antaranya pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran agar utilitisasi infrastruktur meningkat. “Ketiga yaitu percepatan integrasi pusat data nasional, mempersiapkan SDM talenta digital. Sedangkan keempat, kami menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital,” ucap dia.

Berdasarkan data Kemenkominfo, dari total 83.218 desa dan kelurahan di wilayah Indonesia, masih terdapat 12.548 (15,07%) desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan internet 4G LTE. Sebanyak 9.113 (73%) desa dan kelurahan di antaranya merupakan wilayah 3T. Di daerah-daerah tersebut, jaringan internet bakal dibangun Kemenkominfo melalui Bakti. Sisanya, 3.435 desa dan kelurahan (27%) yang masuk wilayah non-3T (komersial) akan dibangun operator telekomunikasi.

Dirjen SDPPI, Ismail mengemukakan, Kemenkominfo akan memfasilitasi penggelaran infrastruktur jaringan 5G di enam ibu kota provinsi di Jawa yang dianggap paling siap, lima destinasi wisata super prioritas, dan satu industri manufaktur. “Untuk itu, Kemkominfo mulai melelang pita frekuensi 3,5 GHz yang akan digunakan untuk perluasan akses internet 4G dan kemungkinan 5G,” papar dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Sebanyak 84% konsumen di Indonesia sudah mulai beralih ke layanan/platform digital untuk terhubung dengan sejumlah merek (brand) sejak pandemi Covid-19 tahun lalu. Menurut studi VMware Digital Frontiers 3.0, angka tersebut tertinggi di Asia Tenggara (Asean) dan sembilan negara yang disurvei.

Sejumlah organisasi di bidang layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%) menjadi sektor terdepan di Indonesia yang berhasil meraih peningkatan tertinggi dalam menghadirkan layanan digital, dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi.

Country Manager VMware Indonesia Cin Cin Go mengatakan, Indonesia memperlihatkan komitmennya yang sigap dalam mendukung terwujudnya digital-first di masa depan. Hal ini ditandai dengan makin tingginya kebutuhan konsumen untuk menikmati layanan dan pengalaman secara digital. “Ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk lebih gencar dalam mewujudkan transformasi guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan mereka,” tutur Cin Cin Go, dalam pernyataannya, seperti dikutip Selasa (16/3).

Dia menjelaskan, konsumen Indonesia menjadi yang terdepan terkait dengan tingkat penerimaan dalam merengkuh pengalaman digital (digital experiences). Menurut studi VMware yang bertajuk ‘Digital Frontiers 3.0 Study’, sejak tahun lalu, delapan dari 10 konsumen Indonesia, atau 84% sudah mulai beralih ke layanan digital untuk terhubung dengan brand. Fakta tersebut pun menjadikan Indonesia berada di jajaran terdepan di antara negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menjadi target studi dengan angka rerata penerimaan layanan digital 78%.

Bahkan, Indonesia mengungguli sejumlah negara maju dalam survei tersebut, yakni Amerika Serikat yang penerimaan layanan digitalnya baru 40%, Perancis 41%, Jerman 44%, dan Inggris 34%. Dari semua negara yang disurvei, konsumen Indonesia juga merasa paling nyaman memberikan kepercayaan ke perusahaan dalam mengakses data personalnya agar sebagai pelanggan dapat menikmati pengalaman digital yang lebih baik.

Kepuasan Konsumen 

Sementara itu, 64% konsumen di Indonesia juga mengaku bahwa kejadian global tahun 2020 telah memaksa mereka untuk beralih ke layanan digital dan merasakan pengalaman digital yang lebih baik. Angka tersebut sedikit di bawah rerata di Asia Tenggara (69%). Namun, persentasenya masih jauh melebihi negara-negara maju yang disurvei, yakni Amerika Serikat dan Prancis sama-sama baru 40%, Jerman 33%, dan Inggris 33%. Bahkan disebutkan bahwa lebih dari separuh (56%) konsumen di Indonesia menyatakan akan beralih ke produk maupun layanan kompetitor jika pengalaman digital yang dirasakan jauh dari harapan. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengakselerasi tumbuhnya inovasi.

Digitalisasi Sektor 

Studi VMware Digital Frontiers 3.0 juga menyebutkan, sejumlah sektor industri di Indonesia menjadi yang terdepan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan di sepanjang tahun 2020. Responden menyampaikan bahwa organisasi-organisasi di sektor layanan finansial (57%), ritel (54%), dan edukasi (36%), berhasil menghadirkan pengalaman digital yang kian meningkat kepada konsumen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Perusahaan di sektor layanan finansial (58%) dan ritel (38%) juga paling dipercaya di antara sektor lain.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, transaksi digital yang terus meluas seiring perkembangan teknologi di era globalisasi perlu diatur, terutama untuk mencegah munculnya berbagai potensi risiko. Pengaturan dinilai semakin perlu bila transaksi digital tersebut dilakukan secara lintas negara. “Setidaknya ada empat alasan mengapa transaksi digital ini perlu diatur,” kata Sri Mulyani dalam acara International Conference on Digital Transformation in Customs di Jakar ta, Selasa (16/3). Alasan pertama, lanjut Menkeu, adalah agar layanan transaksi pembayaran barang digital di Indonesia bisa terekam dengan baik.

Ia mencontohkan teknologi printing tiga dimensi (3D) yang akhir-akhir ini menjadi semakin populer. Teknologi ini memungkinkan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang berpotensi membahayakan keselamatan umum. “Misalnya seperti senjata api dan bahan peledak. Hanya dengan cetak biru itu bisa ditransmisikan secara digital,” kata dia. Alasan kedua, Sri Mulyani menyebutan, mekanisme transaksi digital juga akan memudahkan penggelapan pajak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan digunakan dalam transaksional kejahatan terorganisir di bidang pencucian uang. “(Oleh karena itu,) Negara harus memantau, agar dapat mengelola risiko kerugian dari teknologi ini,” ucap dia. Ketiga, dengan adanya pengenaan bea masuk dapat menciptakan perlakuan yang adil (level playing field) antara pedagang konvensional dan digital. Pihaknya banyak mendapat keluhan dari para pedagang konvensional yang menganggap bahwa terdapat kebijakan pengenaan pajak yang tidak adil antara mereka dengan pedagang di platform daring.

Keempat, untuk menghindari potensi kerugian bagi pendapatan negara untuk barang yang dikirim secara elektronik. Menurutnya banyak jenis penerimaan negara yang belum bertransformasi menjadi ekonomi digital dan transaksi digital.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Youtap Indonesia, sebuah perusahaan teknologi joint venture Salim Group dan Youtap Global yang fokus memberikan layanan digital bagi para pelaku usaha, saat ini, telah memiliki sekitar 150 ribu mitra penjual (merchant) yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan juga memprediksi, dalam tiga tahun ke depan, Indonesia akan secara masif menggunakan teknologi pembayaran serta digital (Quick Response/QR payment). Hal tersebut diprediksi terealisasi terutama karena ditopang oleh ketersediaan ekosistem digital yang semakin memadai, tren penggunaan teknologi QR di mitra toko (merchant) yang semakin marak, serta dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia.

Sementara itu, saat ini, Bank Indonesia juga telah membuat Quick Response Indonesia Standard (QRIS), sebuah standar QR Code yang dibuat untuk memfasilitasi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, maupun mobile banking. Youtap Indonesia telah memiliki 150 ribu mitra merchant yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terus mendorong dan mengedukasi para mitra merchant untuk menggunakan teknologi QR dalam proses pembayaran. Sebagai penyedia solusi teknologi bagi para pelaku usaha di Tanah Air, Youtap Indonesia saat ini terutama menyediakan solusi pemrosesan pembayaran e-money real-time, pasar pembayaran digital, dan platform point-of-sales untuk pasar.

Tren penggunaan teknologi QR payment terus meningkat di Indonesia. Dalam tiga tahun ke depan, pembayaran di Tanah Air akan didominasi oleh teknologi tersebut. Hal ini juga didukung oleh regulasi dari pemerintah dan ekosistem digital yang telah memadai. Tren penggunaan teknologi QR payment di Tanah Air sudah terjadi pada berbagai sektor dan lini bisnis. Adopsi teknologi QR tidak hanya platform e-wallet seperti OVO, GoPay dan sejenisnya, tetapi juga sudah diadopsi oleh aplikasi perbankan. 

(Oleh - IDS)