Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menetapkan enam fokus utama untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Keenamnya terdiri atas komunikasi publik, pembangunan infrastruktur TIK, tersedianya bandwith berkualitas, pembangunan pusat data nasional, digitalisasi penyiaran, serta ekonomi digital. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, keenam fokus tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong seluruh pihak terkait (stakeholder) Kemkominfo untuk lebih produktif dan efektif dalam menjalankan tugasnya

Terkait komunikasi publik yang lebih proaktif, Menkominfo meminta agar bisa menghasilkan narasi-narasi yang menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Tanah Air. Fokus kedua, upaya penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK, khususnya untuk menghasilkan tersedianya sinyal 4G LTE, atau berkemampuan internet baik yang menjadi tempat permukiman warga dan layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Fokus ketiga, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan mendukung Satu Data Indonesia serta layanan pemerintah yang terdigitilisasi (electronic government/e-government)

Fokus keempat, Kemkominifo akan menyediakan dan mendorong tersedianya kapasitas jaringan layanan telekomunikasi internet (bandwidth) yang memadai dan berkualitas. Karena itu, tata kelola bandwith dibutuh

Fokus kelima, berkaitan dengan digitaliasi penyiaran. Menurut Menkominfo, saat ini, di Indonesia masih berlangsung penyiaraan bersamaan antara digital dan analog (simultaneous broadcast/ simulcast). Peralihan dari penyiaran analog ke digital (analog switch off/ASO) ditargetkan pada 2 November 2022, jam 24.00 WIB.

Sementara itu, fokus keenam terkait pembangunan ekonomi digital. Menurut Menkominfo, potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), 60% produk domestik bruto (PDB) nasional disumbang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, Kemkominfo harus membantu para pelaku UMKM dan ultra mikro untuk mengalihkan pemasarannya ke ranah digital (go digital). Secara khusus, pemerintahan Presiden Jokowi menyebutnya sebagai istilah on boarding UMKM/ ultra mikro digital.

Johny pun mengharapkan semua jajaran di Kemkominfo dalam menjalankan tugasnya tetap mengedepankan akuntabilitas. Selama ini, akuntabilitas Kemkominfo telah berjalan dengan baik. Salah satunya dengan membawa Kemkominfo mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini dari BPK itu telah diraih Kemkominfo berulang hingga sudah empat kalinya

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mencatat peningkatan trafik data hingga 70 persen saat masa libur panjang Natal dan Tahun Baru.

Secara rinci, kenaikan terjadi selama periode 24 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021, secara nasional, rata-rata trafik pemakaian layanan data XL Axiata meningkat hingga 15 persen, dengan kenaikan tertinggi melonjak hingga 70 persen.

Direktur Teknologi XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan, hal ini membuktikan bahwa pandemi tidak serta-merta menghentikan masyarakat untuk merayakan Hari Natal dan Tahun Baru.

Sementara itu, untuk trafik Tahun Baru, antara 31 Desember hingga 1 Januari 2021, kenaikan rata-rata trafik data mencapai 10 persen dibandingkan hari normal. Kenaikan tertinggi mencapai sekitar 70%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelum nya, terjadi kenaikan trafik data hingga 40 persen.

Quick Respons Indonesian Standard (QRIS) terus alami pertumbuhan seiring digitalisasi transaksi terlebih di masa pandemi.

Di pengujung 2020, jumlah merchant QRIS secara nasional sebanyak 5.459.644 merchant dan di Kalimantan sebanyak 240.418 merchant atau 4,4 persen dari jumlah nasional. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8.48 persen dari Oktober 2020 yang tercatat sebesar 49.517 merchant.

Sementara, Transaksi Real-Time Gross Settlement (RTGS) di Kalsel pada November 2020 secara nominal mengalami kontraksi sebesar 7,50 persen, lebih rendah dibandingkan Oktober 2020 yang tumbuh sebesar 6.09 persen.

Selanjutnya transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada November 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 21,15 persen dan 21,70 persen apabila dibandingkan Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi LNPRT menjelang Pilkada 2020.

Transaksi ATM Debet di Kalsel pada Oktober 2020 secara nominal dan volume mengalami kenaikan sebesar 20,91 persen dan 14,77 persen, transaksi kartu kredit secara nominal maupun volume pada Oktober 2020 mengalami kenaikan sebesar 18,3 persen dan 32,7 persen bila dibandingkan dengan September 2020.

Cartenz Group, perusahaan start-up lokal yang bergerak di bidang jasa solusi IT e-government, menargetkan 300 pemerintah daerah (pemda) untuk menjadi klien dari saat ini sekitar 100 pemda di Indonesia. Perusahaan ini juga memproyeksikan sudah meraup untung tahun 2021 dan melaksanakan initial public offering (IPO) pada 2023. 

Selain telah memiliki 100 klien pemda, Cartenz Group saat ini telah menggarap lebih dari 20 e-government software, punya lebih dari 30 mitra IT (IT partners), mitra klien lebih dari 10 bank, dan lebih dari 6.000 electronic fiscal devices (EFD) unit terinstal. Klien untuk pemda antara lain Pemprov DKI Jakarta, Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh, hingga Kabupaten Mimika di Papua Barat. Cartenz Group juga memiliki mitra klien Kementerian Keuangan, BKPM, BUMN Pertamina dan Telkomsel, serta Bank DKI dan Bank Sulutgo. CEO Car tenz Group Gito Wahyudi mengatakan, Cartenz Group yang berdiri pada November 2014 memulai bisnis dengan jumlah lima karyawan saja. Saat ini, jumlah karyawan sudah bertambah menjadi 200-an orang dan telah memiliki sekitar 100 klien pemda.

Gito menjelaskan, sebagai perusahaan penyedia jasa IT e-govenment dengan jargon #AdvancingIndonesia, Cartez Group terus berupaya untuk membantu semua tingkat lembaga dan industri dalam pemanfaatan sistem informasi yang andal dan terintegrasi bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan berbagai solusi yang dihadirkan. Salah satunya, produk untuk perpajakan daerah yang terdiri atas jasa konsultansi, peningkatan sumber daya manusia (SDM), administrasi pajak daerah, dan pengawasan pajak daring (online tax monitoring/OTM). Jasa konsultasi mencakup diagnostik pendapatan asli daerah (PAD) serta pemutakhiran data, antara lain dengan pemetaan dan pendataan wilayah. Peningkatan SDM merupakan upaya peningkatan keahlian aparatur sipil negara (ASN) berbasis pengembangan profesi. Administrasi pajak daerah dilakukan dengan penerapan teknologi tepat guna, terintegrasi, efisien, dan mendukung keterbukaan publik. Sedangkan OTM dengan implementasi EFD yang diarahkan untuk tapping devices, cash register online, dan client reader apps.

Dari penggunaan jasa konsultansi dan penggunaan SmartGov dari Cartenz, pemda pun telah menyampaikan testimoni dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan pengelolaan pajak yang lebih akuntabel, sehingga di antaranya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit dari BPK. Dampak postif lainnya, setelah menggunakan solusi Cartenz sejak tahun 2014, pendapatan pajak Kabupaten Badung, Bali, meningkat hingga 80,3% menjadi Rp 4,22 triliun pada 2019.  

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, jumlah serangan kejahatan siber yang menargetkan Indonesia sekitar 423 juta kali selama periode Januari-November 2020. Jumlah tersebut bertambah hampir 100 kasus jika dibandingkan dengan catatan hingga per Oktober lalu. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, ancaman kejahatan siber yang ditujukan ke Indonesia terdapat dua jenis, yaitu menyerang infrastruktur dan masyarakat. 

Sementara itu, sasaran siber yang menyerang masyarakat di antaranya dengan menyebarkan informasi/kabar bohong/hoaks secara masif. Target serangan adalah hati dan pikiran masyarakat agar berubah secara ide, pilihan, pendapat, emosi, sikap, motivasi, dan tingkah laku.

Sementara itu, Kaspersky, perusahaan sekuriti siber global, mengungkapkan hasil temuannya bahwa data pribadi sudah banyak diperjualbelikan di pasar laman ilegal (darkweb/darknet) dengan tarif bervariasi. Data pribadi tersebut didapatkan karena pemiliknya membaginya secara sukarela maupun hasil dari pembobolan serangan siber.

Kaspersky menganalisis penawaran aktif di 10 forum dan pasar darknet/darkweb internasional untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh tentang bagaimana informasi pribadi pengguna dapat dimanfaatkan di tangan yang salah. Data dijual, atau bisa diakses dari harga US$ 0,5 hingga US$ 60. Penelitian menunjukkan bahwa akses ke data pribadi di darkweb dapat dimulai dari US$ 0,50 sen untuk sebuah ID (identitas pribadi). Beberapa informasi pribadi masih tetap diminati hampir satu dekade terakhir, terutama untuk data kartu kredit, akses perbankan, dan layanan pembayaran elektronik dengan harga tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir

Hadirnya bisnis teknologi finansial (tekfin) telah menawarkan cakrawala baru di industri keuangan Indonesia. Perusahaan rintisan (startup) financial technology atau fintech menjadi salah satu sektor yang dilirik investor, terlebih saat pandemi corona atau Covid-19. Meski persaingan di bisnis tersebut ketat, potensi konsolidasi hingga merger dengan sektor tersebut masih terbuka. Laporan Google, Temasek, Bain and Company dalam e-Conomy 2020 menunjukkan pendanaan untuk startup fintech di kawasan Asia Tenggara meningkat pada 2019 mencapai US$ 1,7 miliar.

 Asosiasi Modal Ventura Indonesia (Amvesindo) juga mencatatkan data serupa. Amvesindo mencatat sebanyak 25% dari 32 perusahaan rintisan yang meraih pendanaan per kuartal II/2020 merupakan fintech. Managing Partner Kejora Ventures Eri Reksoprodjo mengatakan startup keuangan menjadi alternatif investasi yang menarik, termasuk dalam bentuk equity investment atau menjadi pemegang saham. Potensi ini seiring investor masih melihat financial gap di Indonesia.

Untuk itu, salah satu strategi yang terpenting agar fintech sektor keuangan dapat sukses adalah menerapkan strategi kolaborasi partnership atau masuk ke dalam ekosistem bisnis tersebut. Kendati begitu, investor juga akan lebih berhati-hati dalam memberikan suntikan modal. Namun, potensi startup, khususnya di Indonesia dinilai masih sangat besar. 

CEO Mandiri Capital Indonesia (MCI) Eddi Danusaputro menilai bahwa sektor fintech masih diminati. MCI saat ini telah memberikan  suntikan modal kepada 13 perusahaan rintisan yang seluruhnya di sektor fintech. Adapun, beberapa portofolio fintech yang telah menerima pendanaan dari MCI meliputi Amartha, Investree, Moka, Mekari, Privy ID dan Cashlez. Nama-nama tersebut merupakan nama yang sudah terbukti valuasi naik terus tiap tahun. Paling tidak 1 tahun ada tiga fintech yang diincar.

Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek) meraih pendanaan sebesar US$ 5 juta. Dana investasi tersebut untuk kebutuhan pengembangan produk dan teknologi perseroan. Pintek mengalami pertumbuhan yang kuat, dengan pendapatan yang meningkat 12 kali dari Januari hingga September 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan signifikan tersebut memvalidasi proposisi nilai perusahaan untuk menjadi pendorong seluruh ekosistem pendidikan, membiayai siswa, lembaga pendidikan dan pemasok kebutuhan pendidikan.

Managing Partner of Finch Capital Hans De Back mengatakan sangat senang menjadi investor utama dalam pendanaan kali ini. Termasuk turut serta menjalani komitmen serupa dengan visi Pintek untuk sektor pendidikan yang prospeknya menjanjikan. Pintek ingin ikut membantu meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan di Indonesia melalui kemitraan dengan lembaga pendidikan formal dan nonformal, perusahaan teknologi pendidikan, vendor pendidikan, pemerintah dan yayasan.

Salah satu penyedia layanan konferensi video yang meraup untung besar di kala pandemi adalah Zoom Video Communications Inc. Perusahaan ini memproyeksikan pendapatan pada kuartal IV yang akan berakhir pada Januari 2021 akan mencapai US$ 811 juta. Sedangkan rata-rata prediksi analisis hanya US$ 719 juta.

Proyeksi perusahaan itu meningkat 330% year on year (yoy), turun tipis dibanding pertumbuhan dua kuartal sebelumnya. Proyeksi penurunan pertumbuhan pendapatan itu dibanding dengan kuartal-kuartal sebelumnya memicu kekhawatiran investor, ledakan pengguna Zoom akibat pandemi mungkin akan segera berakhir. Walhasil harga saham perusahaan itu anjlok 5% pada perdagangan saham Senin (30/11).

Sepanjang tahun ini, saham Zoom telah melonjak tujuh kali lipat. Ini membuat sejumlah analis menilai harga saham Zoom sudah kemahalan. Perusahaan ini melaporkan margin kotor sebesar 68% pada kuartal III tahun fiskal 2019/2020, turun dari 72,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan margin disebabkan biaya layanan cloud publik untuk mendukung pengguna gratis.

Kementerian Keungan mendeteksi adanya kejanggalan penerimaan pajak di sektor informasi dan komunikasi atau telekomunikasi. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak sektor telekomunikasi sepanjang Januari hingga Oktober 2020 minus 4,4% year on year (yoy).

Sementara, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata pertumbuhan ekonomi sektor ini tumbuh positif 10,42% secara tahunan yoy. Bahkan dalam tiga kuartal berturut-turut laju pertumbuhannya positif masing-masing 9,24% yoy, 10,83% yoy, dan 10,61% yoy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengindikasikan salah satu penyebab kejanggalan tersebut yakni akibat pemanfaatan insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Khususnya untuk jenis insentif diskon angsuran sebesar 50% pajak penghasilan PPh (PPh) Pasal 25.

Per 9 November 2020 penyerapan insentif PPh Pasal 25 secara keseluruhan mencapai Rp 13,73 triliun, setara dengan 14,4% dari pagu sejumlah Rp 95,35 triliun. “Sektor informatika kontraksi 4,4% yoy ini yang mungkin akan kami cocokkan lagi, karena di sektor informasi dan komunikasi itu secara ekonomi mengalami growth cukup tinggi,” katanya saat Konferensi Pers Realisasi APBN Oktober, (23/11).

Pemerintah memastikan upaya penyediaan vaksin virus korona atau Covid-19 akan transparan. Salah satu upaya dengan menyiapkan big data yang terintegrasi atas produksi, pengiriman, pendistribusian sampai ke penyuntikan. Lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah tengah mengebut persiapan big data ini.

Salah satunya dengan meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma sebagai agregatornya. “Data ini merupakan milik pemerintah, bukan Telkom. Telkom dan Bio Farma sebagai agregator menjaga data ini terekam dengan baik,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (24/11).

Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia menjelaskan, Telkom memang melebarkan bisnis digital termasuk di dalamnya mengembangkan big data analytics sebagai basis data vaksinasi Covid-19 untuk membantu KPC-PEN. Menurutnya, sistem informasi ini dibuat Telkom mencakup beberapa tujuan. Salah satunya adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan.