Berdasarkan platform penyedia jasa bug bounty Hackerone, jumlah peretas etis terdaftar berlipat ganda selama tahun 2019, menjadi 600.000 orang secara global. Meski asal peretas ini masih didominasi dari India (18 persen dari total temuan celah keamanan) dan AS (11 persen), diyakini peretas etis juga kian bertambah di seluruh dunia. Selama tahun 2019 hingga Februari 2020, komunitas peretas etis secara global mendapatkan hadiah total sebesar 40 juta dollar pada 2019 atau setara Rp 587,1 miliar.

Dompet digital mengintegrasikan sistemnya ke berbagai jasa atau layanan yang ditawarkan pelaku usaha lain. Integrasi sistem diwujudkan ShopeePay dan Telkomsel melalui kolaborasi MyTelkomsel yang diumumkan Rabu (7/10/2020). Pengguna myTelkomsel dapat membayar pembelian pulsa atau paket data menggunakan dompet digital ShopeePay. 

Menurut Head of Strategic Merchant Acquisition ShopeePay Indonesia Eka Nilam, integrasi dengan Telkomsel diharapkan dapat meningkatkan penggunaan ShopeePay. Adapun GM Digital Product and Services Management Telkomsel Awaluddin Subarkat menyebutkan, penjajakan kerjasama dimulai sejak 2020, Telkomsel membuka peluang integrasi dengan teknologi finansial pembayaran lain khususnya yang menyediakan fitur bayar nanti.

Criteo, perusahaan teknologi global, melalui hasil risetnya, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengunduhan aplikasi untuk berbelanja, komunikasi, dan hiburan di Indonesia selama pandemic Covid-19. Sebanyak 49% konsumen Indonesia mengaku telah mengunduh setidaknya satu aplikasi belanja ritel, makanan, atau toko bahan makanan/alcohol selama puncak wabah Covid-19. Selain itu, hampir tiga dari 10 responden mengatakan telah mengunduh aplikasi belanja ritel baru dalam beberapa minggu terakhir. “ Kata Direktur Komersial untuk konsumen skala besar, Asia Tenggara di Criteo, Pauline Lemaire, dalam keterangannya, Senin ( 5/10 ). 

Menurut dia, Criteo melihat bahwa hal tersebut dapat terus menjadi tren, bahkan, pada tahap pemulihan setelah lockdown sekalipun. Alasannya, konsumen telah terlanjur merasakan dan menikmati manfaat penggunaan aplikasi. Selain aplikasi belanja, sekitar 56% konsumen di Indonesia ia mengaku sudah mengunduh aplikasi jejaring/media sosial selama periode pemutus penyebaran Covid-19. Responden mangaku, jejaring sosial merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh sebelum masa pandemi Covid-19, kemudian diikuti oleh podcast, music dan audio, serta game. 

Sementara itu, selama pandemi Covid-19, penggunaan aplikasi untuk jejaring sosial mencapai 70% podcast, music dan audio sebesar 51%, dan game 41%, atau mengalami peningkatan tertinggi. Selain kategori di atas, ada aplikasi yang paling banyak digunakan, termasuk aplikasi pengiriman makanan sebesar 44%, pengiriman bahan makanan 35%, dan aplikasi belanja ritel 34%. Pengguna juga banyak menggunakan untuk aplikasi Pendidikan sebesar 20%, konferensi video dan produktivitas 31%, keuangan 32%, serta aplikasi pereda stres 28%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengunduhan aplikasi ditengah pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya iklan di jejaring sosial dan televisi yang mencapai 55% dan rekomendasi teman, atau keluarga 44%. Hal tersebut terjadi terutama pada aplikasi hiburan sebesar 43% dan aplikasi belanja 36%. Sebab, mereka memiliki preferensi yang lebih tinggi untuk penggunaan aplikasi, seperti yang diamati pada sebagian besar kategori produk, bahkan, sebelum pandemi Covid-19.

Pemerintah menghidupkan kembali rencana migrasi televisi analog ke digital. Untuk memuluskan program itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan secara gratis 6,7 juta set top box (STB) kepada warga tak mampu.

Pemerintah sudah mengalokasikan dana pengadaan STB sebanyak 6,7 juta, yakni senilai Rp 100.000 per STB atau total Rp 670 miliar. Pemerintah juga memasukkan kewajiban migrasi TV digital dalam RUU Cipta Kerja bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran.

Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) Ali Subroto menyebutkan, produsen STB di Indonesia meliputi Akari, Polytron, Venus dan Maxtron. “Jika STB diperlukan, tentu keempat produsen ini bisa memasok untuk penuhi kebutuhan,” ungkap dia, kemarin.

Namun Ali menilai pemerintah terlambat menjalani program ini. “Kebutuhan set top box sudah berkurang lantaran masyarakat mampu membeli TV LED digital dengan harga terjangkau,” kata dia.

Senior Manager Business Development Polytron Joegianto bilang, Polytron sudah memasarkan produk set top box tiga tahun lalu, dengan harga Rp 300.000 - Rp 400.000, tergantung penjual di ritel.

Peneliti Indef, Bhima Yudhistira menilai, program ini tak terlalu penting karena warga miskin saat ini butuh makan dan kesehatan. Apalagi, tak semua wilayah di Indonesia punya akses sinyal untuk televisi. Dia khawatir, perangkat malah mubazir karena tidak terpakai.

Pada Juni 2020 United Nation Committe of Expert on International Cooperation on Tax Matter (UN Tax Committee) menghelat pertemuan ke-20nya.Hasil pertemuan tersebut antara lain perumusan pasal 12B United Nations Model Double Taxation Convention (UN MC) dengan tajuk income from automated digital service yang dirilis 6 Agustus 2020. 

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) menilai insentif UN sebagai alternatif kebijakan dari unified approach (khususnya Pilar I) yang diusulkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). IBFD menilai pasal 12B telah mampu merumuskan pendekatan praktis dan mudah diterapkan dalam memajaki penghasilan dari layanan digital. Sebaliknya Pilar I yang dikembangkan oleh OECD ini dinilai sangat kompleks dan belum memberikan kepastian hukum tentang jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh negera atas layanan digitalnya. 

Ada empat perbedaan fitur antara proposal OECD dengan Pasal 12B UN MC. Pertama, OECD berfokus pada pencarian justifikasi bagi negara sumber untuk dapat memungut pajak atas layanan digital sedangkan Pasal 12B UN MC mengutamakan pembagian hak antara negara domisili dan negara sumber. Kedua, OECD berfokus pada perumusan formula alokasi PPH atas laba usaha di negara sumber sedangkan Pasal 12B UN MC didasarkan pemotongan pajak. Ketiga, OECD berfokus pada konsep kehadiran ekonomi signifikan sedangan Pasal 12B UN MC mendefinisikan penghasilan dari layanan digital sebagai pembayaran yang dibayarkan atas layanan apapun melalui internet atau jaringan elektronik yang memerlukan keterlibatan manusia secara minimal dari pemberi jasa. Keempat, OECD membutuhkan konsensus global sedangan Pasal 12B UN MC masih berada pada koridor P3B sehingga pengadopsiannya ke dalam P3B hanya membutuhkan kesepakatan bilateral antara negara domisili dengan negara sumber. 

Keempat perbedaan tersebut sekaligus menjadi keunggulan bagi Pasal 12B UN MC. Namun Pasal 12B UN MC juga memiliki tiga kekurangan. Pertama, pada paragraph 34 UN Tax Committee menjelaskan bahwa pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto di negara sumber dapat dikreditkan dengan pajak yang dihitung dari penghasilan neto di negara domisili. Kedua, Pasal 12B UN MC masih berfokus pada model perdagangan business to business (B2B). Ketiga, UN MC memiliki keberpihakan kepada negara berkembang. 

Kedua proposal layanan digital OECD dan Pasal 12B UN MC memiliki trade-off masing-masing. Prinsip keadilan OECD termanifestasikan dalam rumusan norma yang komplek, tidak efektif dan tidak efisien. Sebaliknya prinsip kesederhanan (simplicity) UN Tax Committee terwujud dalam rumusan norma yang mengabaikan prinsip kemampuan membayar dari wajib pajak sehingga berpotensi menimbilkan pajak yang eksesif.

Mobile Premier League (MPL) platform mobile e-sport dan gim terbesar di Asia sejak April 2019 berhasil meraih pendanaan seri C senilai USS 90 juta atau Rp 1,32 triliun. Kali ini pendanaan seri C dipimpin oleh MDI Ventures (perusahaan modal ventura anak perusahaan Telkom Indonesia, SIG, serta investor awal RTP Global bersama Pegasus Tech Ventures. Investor lama Sequoina India, Go Ventures dan Best Partner juga ikut berpartisipasi dalam pendanaan itu. Dengan tambahan pendanaan itu MPL meraih total pendanaan sebesar USS 130,5 juta. Menurut Co Founder dan CEO MOL Sai Srivinas, putaran pendanaan memungkinkan untuk menghubngan pengguna yang lebih besar di India, Indonesia dan sekitarnya. Sejak Maret 2020, MPL mampu berkembang empat kali lipat dan kini menjadi platform terbsesar di Asia. Sebagai pionir platform gim, MPL berkembang pesat melalui kemitraan strategis, penawaran pendanaan dan basis pengguna yang berkembang lebih dari 60 juta dna mencatat lebih dari 2 miliar transaksi tunai di aplikasi hingga saat ini. Perolehan pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan posisi dominan MPL di pasar gim, memperluas penawaran produk, pengembangan tim, dan mengembangkan produk dengan fokus fungsi sosial, yakni streaming langsung dan konten audio video.

Sejak didirikan September 2018, MPL telah menambahkan lebih dari 70 variasi gim di platformnya dan telah bekerja sama dengan lebih dari 28 developer dan studio gim. Melalui MPL pengembang gim dapat mempublikasikan produk dengan mudah serta mendapatkan sumper pendapatan yang baru. MPL juga menawarkan berbagai jenis gim sehingga memungkinkan memilih aneka pilihan game e-sport, casual, fantacy dan arcade. Di Indonesia, MPL hadir sejak April 2019 dan sudah dimainkan sebanyak 5 juta orang dengan 26 gim di platformnya.

Pandemi Covid-19 telah menyadarkan pemerintah bahwa banyak masalah yang tak bisa diselesaikan karena masalah data. Alhasil, belakangan muncul berbagai proyek atau program integrasi data untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan catatan KONTAN, ada empat program pengumpulan dan integrasi data yang dilakukan pemerintah.

Pertama, sensus penduduk yang oleh Badan Pusat Statistik dengan alokasi anggaran tak kurang dari Rp 4 triliun. Kedua, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemsos) sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Alokasi anggaran sekitar Rp 1,36 triliun.

Ketiga, pengintegrasian data penduduk untuk Single Identity Number (SIN) yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Perkiraan kebutuhan dana Rp 1,4 triliun. Keempat, integrasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) yang hingga kini belum jelas anggarannya.

Menurut Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Pungky Sumadi, berdasarkan evaluasi pemerintah bulan lalu menunjukkan dari 514 kabupaten/kota hanya 10% wilayah yang telah memperbaiki data kependudukannya. Sedangkan, 90% pemerintah daerah lainnya tidak memperbaiki data. “Kalaupun melakukan perbaikan data, itu rata-rata 50-60%. Jadi setengah-setengah, oleh karena itu kualitasnya buruk”, katanya kepada KONTAN, Selasa (15/9).

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pentingnya validitas data, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini agar pemberian bantuan tepat sasaran. “Ke depan, pemerintah harus memperbaiki sinkronisasi data-data ini. Dengan perkembangan teknologi ini bisa dilakukan”, katanya. Dia mencontohkan perbaikan DTKS menentukan validitas penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan mampu mengungkit daya beli.