Program Integrasi Data Menjadi Target Pemerintah Tahun Depan

;

Program Integrasi Data Menjadi Target Pemerintah Tahun Depan

Teknologi Mohamad Sajili 16 Sep 2020 Kontan

Pandemi Covid-19 telah menyadarkan pemerintah bahwa banyak masalah yang tak bisa diselesaikan karena masalah data. Alhasil, belakangan muncul berbagai proyek atau program integrasi data untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan catatan KONTAN, ada empat program pengumpulan dan integrasi data yang dilakukan pemerintah.

Pertama, sensus penduduk yang oleh Badan Pusat Statistik dengan alokasi anggaran tak kurang dari Rp 4 triliun. Kedua, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemsos) sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Alokasi anggaran sekitar Rp 1,36 triliun.

Ketiga, pengintegrasian data penduduk untuk Single Identity Number (SIN) yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Perkiraan kebutuhan dana Rp 1,4 triliun. Keempat, integrasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) yang hingga kini belum jelas anggarannya.

Menurut Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Pungky Sumadi, berdasarkan evaluasi pemerintah bulan lalu menunjukkan dari 514 kabupaten/kota hanya 10% wilayah yang telah memperbaiki data kependudukannya. Sedangkan, 90% pemerintah daerah lainnya tidak memperbaiki data. “Kalaupun melakukan perbaikan data, itu rata-rata 50-60%. Jadi setengah-setengah, oleh karena itu kualitasnya buruk”, katanya kepada KONTAN, Selasa (15/9).

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pentingnya validitas data, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini agar pemberian bantuan tepat sasaran. “Ke depan, pemerintah harus memperbaiki sinkronisasi data-data ini. Dengan perkembangan teknologi ini bisa dilakukan”, katanya. Dia mencontohkan perbaikan DTKS menentukan validitas penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan mampu mengungkit daya beli.