Pada Juni 2020 United Nation Committe of Expert on International Cooperation on Tax Matter (UN Tax Committee) menghelat pertemuan ke-20nya.Hasil pertemuan tersebut antara lain perumusan pasal 12B United Nations Model Double Taxation Convention (UN MC) dengan tajuk income from automated digital service yang dirilis 6 Agustus 2020. 

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) menilai insentif UN sebagai alternatif kebijakan dari unified approach (khususnya Pilar I) yang diusulkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). IBFD menilai pasal 12B telah mampu merumuskan pendekatan praktis dan mudah diterapkan dalam memajaki penghasilan dari layanan digital. Sebaliknya Pilar I yang dikembangkan oleh OECD ini dinilai sangat kompleks dan belum memberikan kepastian hukum tentang jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh negera atas layanan digitalnya. 

Ada empat perbedaan fitur antara proposal OECD dengan Pasal 12B UN MC. Pertama, OECD berfokus pada pencarian justifikasi bagi negara sumber untuk dapat memungut pajak atas layanan digital sedangkan Pasal 12B UN MC mengutamakan pembagian hak antara negara domisili dan negara sumber. Kedua, OECD berfokus pada perumusan formula alokasi PPH atas laba usaha di negara sumber sedangkan Pasal 12B UN MC didasarkan pemotongan pajak. Ketiga, OECD berfokus pada konsep kehadiran ekonomi signifikan sedangan Pasal 12B UN MC mendefinisikan penghasilan dari layanan digital sebagai pembayaran yang dibayarkan atas layanan apapun melalui internet atau jaringan elektronik yang memerlukan keterlibatan manusia secara minimal dari pemberi jasa. Keempat, OECD membutuhkan konsensus global sedangan Pasal 12B UN MC masih berada pada koridor P3B sehingga pengadopsiannya ke dalam P3B hanya membutuhkan kesepakatan bilateral antara negara domisili dengan negara sumber. 

Keempat perbedaan tersebut sekaligus menjadi keunggulan bagi Pasal 12B UN MC. Namun Pasal 12B UN MC juga memiliki tiga kekurangan. Pertama, pada paragraph 34 UN Tax Committee menjelaskan bahwa pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto di negara sumber dapat dikreditkan dengan pajak yang dihitung dari penghasilan neto di negara domisili. Kedua, Pasal 12B UN MC masih berfokus pada model perdagangan business to business (B2B). Ketiga, UN MC memiliki keberpihakan kepada negara berkembang. 

Kedua proposal layanan digital OECD dan Pasal 12B UN MC memiliki trade-off masing-masing. Prinsip keadilan OECD termanifestasikan dalam rumusan norma yang komplek, tidak efektif dan tidak efisien. Sebaliknya prinsip kesederhanan (simplicity) UN Tax Committee terwujud dalam rumusan norma yang mengabaikan prinsip kemampuan membayar dari wajib pajak sehingga berpotensi menimbilkan pajak yang eksesif.

Mobile Premier League (MPL) platform mobile e-sport dan gim terbesar di Asia sejak April 2019 berhasil meraih pendanaan seri C senilai USS 90 juta atau Rp 1,32 triliun. Kali ini pendanaan seri C dipimpin oleh MDI Ventures (perusahaan modal ventura anak perusahaan Telkom Indonesia, SIG, serta investor awal RTP Global bersama Pegasus Tech Ventures. Investor lama Sequoina India, Go Ventures dan Best Partner juga ikut berpartisipasi dalam pendanaan itu. Dengan tambahan pendanaan itu MPL meraih total pendanaan sebesar USS 130,5 juta. Menurut Co Founder dan CEO MOL Sai Srivinas, putaran pendanaan memungkinkan untuk menghubngan pengguna yang lebih besar di India, Indonesia dan sekitarnya. Sejak Maret 2020, MPL mampu berkembang empat kali lipat dan kini menjadi platform terbsesar di Asia. Sebagai pionir platform gim, MPL berkembang pesat melalui kemitraan strategis, penawaran pendanaan dan basis pengguna yang berkembang lebih dari 60 juta dna mencatat lebih dari 2 miliar transaksi tunai di aplikasi hingga saat ini. Perolehan pendanaan ini akan digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan posisi dominan MPL di pasar gim, memperluas penawaran produk, pengembangan tim, dan mengembangkan produk dengan fokus fungsi sosial, yakni streaming langsung dan konten audio video.

Sejak didirikan September 2018, MPL telah menambahkan lebih dari 70 variasi gim di platformnya dan telah bekerja sama dengan lebih dari 28 developer dan studio gim. Melalui MPL pengembang gim dapat mempublikasikan produk dengan mudah serta mendapatkan sumper pendapatan yang baru. MPL juga menawarkan berbagai jenis gim sehingga memungkinkan memilih aneka pilihan game e-sport, casual, fantacy dan arcade. Di Indonesia, MPL hadir sejak April 2019 dan sudah dimainkan sebanyak 5 juta orang dengan 26 gim di platformnya.

Pandemi Covid-19 telah menyadarkan pemerintah bahwa banyak masalah yang tak bisa diselesaikan karena masalah data. Alhasil, belakangan muncul berbagai proyek atau program integrasi data untuk mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan catatan KONTAN, ada empat program pengumpulan dan integrasi data yang dilakukan pemerintah.

Pertama, sensus penduduk yang oleh Badan Pusat Statistik dengan alokasi anggaran tak kurang dari Rp 4 triliun. Kedua, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemsos) sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Alokasi anggaran sekitar Rp 1,36 triliun.

Ketiga, pengintegrasian data penduduk untuk Single Identity Number (SIN) yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Perkiraan kebutuhan dana Rp 1,4 triliun. Keempat, integrasi data pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) yang hingga kini belum jelas anggarannya.

Menurut Deputi bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Pungky Sumadi, berdasarkan evaluasi pemerintah bulan lalu menunjukkan dari 514 kabupaten/kota hanya 10% wilayah yang telah memperbaiki data kependudukannya. Sedangkan, 90% pemerintah daerah lainnya tidak memperbaiki data. “Kalaupun melakukan perbaikan data, itu rata-rata 50-60%. Jadi setengah-setengah, oleh karena itu kualitasnya buruk”, katanya kepada KONTAN, Selasa (15/9).

Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, pentingnya validitas data, terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini agar pemberian bantuan tepat sasaran. “Ke depan, pemerintah harus memperbaiki sinkronisasi data-data ini. Dengan perkembangan teknologi ini bisa dilakukan”, katanya. Dia mencontohkan perbaikan DTKS menentukan validitas penerima bantuan sosial agar tepat sasaran dan mampu mengungkit daya beli.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mendorong kegiatan pembelajaran online (daring) dan work from home (WFH) membawa berkah bagi bisnis modem. Huawei Indonesia, misalnya, membidik penjualan modem tumbuh dua digit pada tahun ini. Hingga tutup tahun, kami memproyeksikan penjualan mencapai 360.000 unit, sebut Public Relations Manager Huawei Consumer Business Group (CBG) Indonesia, Mohamad Ilham Pratama kepada KONTAN, kemarin.

Dia mengakui, tren penjualan modem di masa WFH dan sekolah online terus meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan telah menyiapkan strategi untuk memanfaatkan kesempatan itu, kata dia yang menyebutkan, Huawei mengakomodasi permintaan pasar untuk device MiFi ini. Sementara PT Hutchison 3 Indonesia juga bersiap meluncurkan modem untuk pasar ritel di kuartal keempat tahun ini. Mereka merilis modem lantaran peluang di kota-kota tier II cukup terbuka akibat masih kurangnya penetrasi fixed broadband.

Wakil Direktur Utama Hutchison 3 Indonesia, Danny Buldansyah menyebutkan, saat ini pihaknya baru memiliki bisnis modem untuk segmen korporasi. Namun masih ada peluang dari bisnis modem. Saat ini, kami sudah menjalin kerjasama dengan salah satu provider internet untuk memasarkan modem ke segmen ritel, ungkap dia. Setali tiga uang, Telkomsel pun terus merangsek penjualan modem. Apalagi, peluncuran produk modem terbarunya, Telkomsel Orbit, cukup baik dan sangat diterima masyarakat.

“Kebutuhan mendapatkan akses broadband berkecepatan tinggi di masa pandemi guna memaksimalkan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah, dinilai menjadi salah satu faktor diterimanya produk Telkomsel Orbit dengan baik”, klaim Vice President Corporate Communication Telkomsel, Denny Abidin kepada KONTAN, Rabu (9/9).

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan rencana Amazon Web Service (AWS) untuk berinvestasi di Indonesia. Country Leader AWS Indonesia Gunawan Susanto menyebutkan, rencana Amazon untuk membangun pusat data di Indonesia tetap berlanjut. “Rencana pembangungan data center tetap berlanjut, tidak ada efeknya. Artinya, sesuai yang sudah kami umumkan bahwa target kami untuk menyelesaikan data center di tahun 2021,” ujar dia dalam konferensi virtual, Selasa (1/9).

Gunawan menjelaskan, berdasarkan rencana, proyek pusat data akan dilakukan di tiga lokasi yang memiliki jarak hingga belasan kilometer. Hal tersebut guna memberikan jarak untuk disaster recovery (DR). “Jaraknya terpisah cukup jauh karena kalau hanya bersebelahan saja nanti kebutuhan DR tidak cukup. Artinya jika terjadi banjir, maka akan kebanjiran semua,” sebut Gunawan.

Kendati begitu, pihaknya memastikan semua zona tetap terhubung dengan  fiber optic yang low latency sehingga masing-masing bisa saling back-up dan pelanggan tetap bisa mengakses data secara cepat. Dalam rencananya tersebut, AWS akan menggelontorkan dana investasi hinga RP 35 triliun.

Dengan pembangunan pusat data tersebut, Indonesia akan menjadi AWS Region ke-9 di Asia Pasifik, bergabung dengan region yang sudah ada di Beijing, Mumbai, Ningxia, Seoul, Singapura, Sidney, Tokyo dan Hong Kong SAR, yang segera dibuka. Pada 2018, AWS juga telah membuka kantor di Jakarta untuk mendukung basis pelanggan yang tumbuh cepat di seluruh tanah air, selain mencuptakan pekerjaan baru di bidang teknologi di dalam negeri, seperti  technical evangelist dan solution architect.

Gunawan menambahkan, dampak pandemi Korona turut meningkatkan permintaan layanan komputasi awan. “Pertumbuhan permintaan tersebut lantaran di tengah pandemi ini pengusaha tetap berupaya meningkatkan performa kinerja usaha sekaligus memangkas biaya. Terlebih, teknologi cloud mampu memangkas biaya hingga 50% sehingga banyak ayng melakukan migrasi,” ujar dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika bakal membuka lelang pita frekuensi radio 2300 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel atau wireless broadband. Kabarnya, tender akan dihelat selambat-lambatnya pada Oktober 2020. Lelang tersebut hanya dilakukan terhadap frekuensi yang masih kosong atau sudah tidak berpenghuni. 

Saat ini semua operator BWA telah menyerahkan lisensinya kepada pemerintah karena berbagai alasan, seperti tidak melakukan pembangunan jaringan hingga tidak sanggup membayar biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi. Penghuni di BWA 2300 MHz yang tersisa hanya tinggal PT Berca Hardaya Perkasa yang menetap di zona 8 dan zona 3 dengan masing-masing 30 MHz, serta zona 1 dengan 15 MHz.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro memastikan perseroan akan ikut serta dalam lelang guna melanjutkan proses pembangunan dan pengembangan layanan berbasis digital. Adapun, dalam rangka mengembangkan teknologi 5G, dia menegaskan Telkomsel membuka peluang dan siap menyesuaikan dengan regulasi penggunaan frekuensi untuk teknologi jaringan generasi kelima tersebut.

Wakil Presiden Direktur PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah mengakui perseroan telah menerima surat edaran Kemenkominfo mengenai permintaan keterlibatan ikut lelang. Tri menyatakan siap dan ikut serta dalam lelang tersebut. Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Tbk. Merza Fachys mengatakan perseroan juga tertarik mengikuti lelang frekuensi 2300 MHz.

Telkomsel dan Smarfren ‘dijagokan’ dalam lelang frekuensi 2300 MHz. Keduanya berpotensi menjadi operator seluler yang paling awal menggelar layanan 5G, karena sudah memiliki lebar pita masing-masing sebesar 30 MHz di spektrum 2300 MHz. Cukup dengan tambahan 30 MHz melalui lelang mendatang, peluang keduanya untuk membuka layanan 5G makin terbuka luas.

Saat ini kehadiran lebar pita baru sangat penting bagi operator seluler untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan. Lebar pita yang optimal akan membuat lalu lintas jaringan data makin lancar di tengah traffic yang sangat padat. 

Sekretaris Jenderal Pusat Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Mohammad Ridwan Effendi menjabarkan frekuensi 2300 MHz telah ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) untuk alokasi 5G sehingga operator yang memiliki frekuensi ini berpeluang menjadi operator 5G. Menurut Ridwan, harga lelang tahun ini tidak akan semahal itu, mengingat frekuensi yang dilelang terbagi atas 15 zona dengan 7 zona di antaranya masih dihuni oleh PT Berca Hardaya Perkasa.

Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal SDPPI Kemenkominfo Denny Setiawan mengungkapkan lelang frekuensi tidak serta merta bertujuan untuk menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) BHP frekuensi, tetapi demi pemenuhan kebutuhan spektrum untuk internet cepat bagi penyelenggara seluler di Indonesia.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Setyardi Widodo menegaskan regulasi 5G tengah dikebut, meski belum pasti finalisasinya. Dia mengatakan pembahasan regulasi 5G saat ini difokuskan pada perangkat, frekuensi, implementasi, hingga peta jalan generasi kelima. Pembahasan juga terkonsentrasi pada tempat pemanfaatan 5G dan implikasi terhadap berbagi jaringan atau network sharing.

Persaingan bisnis laptop semakin ketat seiring munculnya produk baru di pasaran. Gabungan Elektronika dan Alat-Alat Rumah tangga (Gabel) memproyeksikan penjualan laptop di semester II-2020 tumbuh signifikan seiring kebutuhan masyarakat dalam masuk kenormalan baru.

Ketua Umum Gabel, Oki Widjaja mengakui, penjualan laptop di bulan April dan Mei 2020 memang menurun. Namun di bulan Juni 2020, omzet penjualan laptop justru tumbuh. “Kebutuhan laptop meningkat karena saat ini banyak karyawan bisa bekerja dari mana saja (work from anywhere). Ada pula kebutuhan anak-anak sekolah,” jelas dia, Rabu (12/8). Adapun laptop di rentang harga Rp 5 juta hingga Rp 8 juta dan menggunakan prosesor Celeron atau i3 paling banyak diminati.

Muhammad Firman, Head of Public Relations Asus Indonesia bilang, kompetisi antar pemain cukup sengit, di mana cukup banyak pemain baru yang masuk Indonesia. Dia mengaku di awal pandemi, permintaan produk personal computer (PC) dan laptop sempat anjlok. Namun seiring muncul gejolak aktivitas online di rumah, maka kebutuhan laptop menjadi signifikan. “Di kala anak sekolah harus online,  butuh lebih dari satu perangkat di dalam rumah,” kata Firman. Oleh karena itu pada bulan Mei menuju Juni, Asus mencatat ada kenaikan penjualan laptop di Indonesia sekitar 15%-20%. Adapun produk laptop Asus yang banyak dicari konsumen di rentang harga Rp 4,9 juta-Rp 13,9 juta.

Anandita Puspitasari, Consumer Marketing Manager Acer Indonesia, mengakui ada kenaikan penjualan di tengah pandemi. Produk Acer yang banyak dicari di antaranya Laptop Acer Swift 3 series dengan harga mulai Rp. 5 jutaan, laptop gaming Nitro 5 dengan harga mulai Rp. 7 jutaan. Oleh karena itu, Anandita bilang, pihaknya optimistis dalam menjalani bisnis di semester II-2020.

Pemain baru di bisnis laptop yakni Sharp siap meramaikan persaingan. Andri Adi Utomo, Senior General Manager National Sales PT Sharp Electronics Indonesia mengakui produk laptop adalah segmen bisnis yang terbilang baru bagi Sharp Indonesia. “Sharp memulai lagi bisnis laptop setelah Sharp Corp mengakuisisi saham Dynabook dari Toshiba.” ujar dia. Ke depan Sharp akan memperkuat brand laptop Dynabook. Produk tersebut akan menyasar segmen pasar korporasi. “Kami bermain dengan harga Rp. 9 juta hingga 25 juta,” sebut Andri.

Program integrasi data perpajakan yang diimplementasikan melalui faktur elektronik host to host sejak 1 Desember 2018, dilanjutkan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Ririek Adriansyah menandatangani nota kesepahaman di kantor pusat DJP, Jakarta, Senin (10/8/2020). Menurut Ririek, Telkom mendukung rencana perluasan dan pengembangan data perpajakan. “Kami berharap kolaborasi ini dapat bermanfaat dan memudahkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien, antara lain memprofitkan wajib pajak melalui mahadata yang lebih komprehensif,” kata Suryo.

Sekretaris PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Helmy Yusman Santoso mengatakan, sejalan dengan ketahanan sektor telekomunikasi yang kuat di tengah pandemi Covid-19, optimistis meraih pertumbuhan double digit untuk pendapatan, laba bersih, maupun EBITDA sepanjang tahun ini. Guna mengejar pertumbuhan tersebut, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capex) sekitar Rp 2 triliun untuk membangun 2.000 menara secara organik.

Selama tiga bulan per tama tahun ini, perseroan berhasil menambah penyewaan baru sebanyak 1.402, yang terdiri atas 134 sites telekomunikasi dan 1.268 kolokasi. Pertumbuhan pada kuartal II-2020 masih berlanjut, karena para operator telekomunikasi juga terus menggelar jaringannya. Revenue diharapkan tumbuh di atas 10%, begitu juga laba dan EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) tahun ini. Helmy juga menjelaskan, per 31 Maret 2020, Tower Bersama memiliki 15.681 site telekomunikasi dengan 29.997 penyewaan. Site telekomunikasi perseroan terdiri dari 15.540 menara telekomunikasi dan 141 jaringan DAS. Dengan total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 29.856, maka rasio kolokasi perseroan adalah 1,92 kali.

Pada kuartal II-2020, kata Helmy, sebagian besar operator telekomunikasi masih berada di jalur rencana ekspansi atau belum melakukan revisi. Para operator ini mendapat keuntungan selama pandemi, lantaran trafik layanan data meningkat double digit. “Blokir Netflix pun kini sudah dibuka oleh Telkom. Tren penggunaan data telah beralih kepada konsumsi video, yang mengonsumsi data lebih banyak ketimbang sosial media”. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 6 operator telekomunikasi, yang mayoritas pasarnya dikuasai oleh tiga pemain besar yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata. Seiring itu, industri menara telekomunikasi digarap oleh banyak pemain, namun hanya dua perusahaan yang memiliki aset menara di atas 10.000 unit.

Helmy mengatakan total menar a di Indonesia secara industri diperkirakan mencapai 100 ribu menara. Khusus Tower Bersama memiliki lebih dari 15.000 site (market share sekitar 15%). Sementara itu, PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yang dikendalikan Grup Djarum memiliki jumlah menara 20.914, dengan 36.778 penyewaan hingga kuartal I-2020. Artinya, tenancy ratio menara perusahaan sekitar 1,76 kali.

Ketua Umum Asosiasi Cloud Compoting Indonesia, Alex Budiyanto memaparkan, berdasarkan riset Google, potensi market cloud di Indonesia hingga tahun 2023 mencapai Rp 560 triliun. Alex bilang, perusahaan lain yang siap meluncurkan pusat data di Indonesia pada tahun depan adalah Amazon Web Service (AWS) dan Microsoft. Tak main-main, dalam pengembangan pusat datanya itu, AWS disebut-sebut berinvestasi sebesar Rp 35 triliun dan Microsoft Rp 14 triliun. Namun Alex juga mengharapkan bantuan pemerintah karena dikhawatirkan pemain lokal tak mampu bersaing.

Head Of Solution Architect, Alibaba Cloud Indonesia Max Maiden Dasuki menyebutkan, ekspansi data center selaras peningkatan permintaan layanan cloud di Indonesia. Setelah global pandemi Covid 19, kebanyakan bisnis dan masyarakat semakin merasa go to digital is a must. Presiden Direktur PT Multipolar Technology Tbk ( MLPT ), Wahyuli Chandra menyebutkan, saat ini mereka memiliki satu Data Center Rated 3 Facility di Cikarang yang di kelola anak usahanya, PT Graha Teknologi Nusantara. MLPT juga punya satu fasilitas data center yang di kelola PT Visionet Data International. Wahyuli Chandra berujar, beberapa perusahaan memindahkan data center server room ke data center karena keterbatasan tim IT dalam melakukan perawatan akibat PSBB.