Dugaan peretasan dikabarkan "The Record". Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China. Mereka membuat private ransomware yang sangat berbahaya, dinamakan Thanos. Semua kementerian/lembaga diharapkan mengaudit sistem keamanan siber masing-masing menyusul dugaan peretasan jaringan internal 10 kementerian/lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara. Penguatan sistem pun diperlukan, mulai dari sumber daya manusia hingga keamanan sistem. Dugaan peretasan tersebut dikabarkan media internasional The Record pada Jumat (10/9/2021). Peretasan ditemukan oleh Insikt Group, divisi riset ancaman siber dari Recorded Future. Recorded Future merupakan perusahaan keamanan siber di Amerika Serikat. Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China yang dikenal dengan berbagai aksi spionase dan menargetkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, peneliti Insikt Group menemukan peretasan itu terjadi pada April 2021 ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) PlugX malware, yang dioperasikan Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan Pemerintah RI.

Menurut Direktur Eksekutif Communication & Information System Security Research Center Pratama Persadha, kebenaran dari peretasan belum bisa dipastikan. Detail 10 instansi yang diretas pun tidak jelas. Untuk itu, semua pihak perlu menunggu bukti sebelum menilai peretasan ada atau tidak. “Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. Namun, bila ini spionase antarnegara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas,” ujar Pratama. ”Ransomware ini dapat mengakses data dan credential login pada device PC (personal computer) yang kemudian mengirimkannya ke C&C, bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target. Thanos memiliki 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus sehingga sangat berbahaya,” tutur Pratama. Sekalipun kabar peretasan tersebut belum dapat dipastikan, ia meminta semua kementerian/lembaga mengaudit sistem keamanan siber masing-masing. Salah satunya, perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki instansi pemerintahan. ”Perlu juga penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan,” ujar Pratama.

Selama pandemi Covid-19, serangan siber semakin tinggi. Sepanjang Januari-Agustus 2021, ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber, termasuk peretasan pada lembaga pemerintah. Ancaman keamanan siber di Tanah Air semakin besar seiring dengan kian tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Maraknya peretasan belakangan ini semestinya dijadikan peringatan untuk mempersiapkan diri terhadap segala potensi serangan siber. Selain menyiapkan manajemen krisis, strategi keamanan siber juga perlu segera dibangun.Data yang dihimpun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang Januari-Agustus 2021 ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber. Sebagian besar serangan berbentuk malware, denial of service atau mengganggu ketersediaan layanan, serta aktivitas trojan.Ransomware atau malware yang meminta tebusan dan kebocoran data menjadi tren serangan siber belakangan ini. Kebocoran data akibat malware pencuri informasi paling banyak ditemukan di sektor pemerintah, yakni 45,5 persen, diikuti sektor keuangan 21,8 persen, telekomunikasi 10,4 persen, penegakan hukum 10,1 persen, transportasi 10,1 persen, dan BUMN lain 2,1 persen.

Para pejabat tinggi Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) pada bulan ini akan mencoba menyelaraskan strategi dalam mengelola peraturan untuk Big Tech dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di internet. Demikian menurut pernyataan yang disampaikan, Kamis (9/9). Pembentukan dewan teknologi UE-AS itu pun telah disepakati pada pertemuan puncak Juni, dan pekerjaannya dimulai ketika kedua belah pihak menyusun undang-undang yang dapat mengubah cara berbisnis yang dilakukan oleh raksasa-raksasa perusahaan, seperti Google, Facebook, atau Apple. Otoritas AS sendiri hampir dipastikan menekan Eropa untuk membantu mengekang ambisi negara adidaya Tiongkok yang baru muncul. Ada pun pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi trans-atlantik pertama dijadwalkan berlangsung di Pittsburgh, pusat kegiatan teknologi AS, pada 29 September.

Pertemuan dewan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo. Sedangkan dari pihak Eropa bakal dipimpin oleh Wakil Presiden Eksekutif UE untuk (Kompetisi) Era Digital, Margrethe Vestager dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi UE untuk Ekonomi, Valdis Dombrovskis. Sebagai informasi, dewan itu dibentuk atas permintaan Eropa yang berusaha mencari tanda-tanda konkret dari kerja sama trans-atlantik yang telah mereda pasca ketegangan bertahun-tahun yang dipicu mantan presiden Donald Trump, terutama mengenai masalah perdagangan.

Tencent Cloud, penyedia solusi pusat data (data center) asal Tiongkok, mengumumkan untuk segera membangun pusat data keduanya (II) di Indonesia pada 2021. Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi yang pertama kali bagi Tencent mendirikan dua IDC di pasar yang sama dalam satu tahun. Tencent mengklaim, setelah peluncuran Internet Data Center (IDC) pertama di Indonesia, belum lama ini, banyak perusahaan di Tanah Air dari berbagai industri yang tertarik untuk memanfaatkan layanan cloud mutakhir Tencent Cloud. Senior Vice President Tencent Cloud Internasional Poshu Yeung mengatakan, IDC Tencent Cloud di Indonesia telah mulai mendorong langkah Indonesia menuju digitalisasi yang lebih maju. Hal ini terlihat dari makin banyaknya klien, perusahaan, dan organisasi yang sukses menggunakan layanan Tencent Cloud.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan, tren serangan siber di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada 2020, terjadi 495 juta serangan siber, atau sekitar 1,3 juta setiap hari. Jumlahnya terus meningkat dari tahun 2018 masih sekitar 232 juta serangan dan 290 juta serangan pada 2019. Juru Bicara BSSN Anton Setiawan mengatakan, jenis serangan siber di Indonesia bermacam-macam, mulai dari phising, hacking, cryptojacking, ransomware dan malware, serta masih banyak lagi. “Itu yang ketahuan. Karena sebetulnya sensor kita gak mencakup 100% trafik. Seingat saya, sensor kita baru mencapai 16-20% dari trafik yang ada. Jadi, sesuatu yang luar biasa dan menjadi tantangan bagi kita di Indonesia,” kata Anton, dalam acara ‘Indosat Webinar Connex’, Rabu (8/9). “Kata utama yang paling penting dalam keamanan siber adalah kolaborasi. Tetapi, di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi sangat sulit. Jadi, ini harus kita kembangkan, bagaimana kita mengolaborasikan. Negara punya kewenangan, punya tanggung jawab, tetapi sumber daya tersebar di industri, di komunitas. Ini yang harus kita jaga,” imbuhnya

Jakarta - Prospek bisnis menara telekomunikasi semakin menjulang. Setidaknya ada dua transaksi besar yang dilakukan operator menara dalam waktu berdekatan. Pertama, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), akan menuntaskan akuisisi 90% saham PT Solusi Tuntas Pratama Tbk (SUPR), yang memiliki 6.433 menara telekomunikasi dengan nilai aset Rp 12 triliun. Kedua, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) mengambil alih 4.000 menara milik PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). 

Praktis, dua transaksi jumbo tersebut semakin mengukuhkan para jawara menara telekomunikasi di Indonesia. Kini, Grup Telkom merajai bisnis menara telekomunikasi dengan menguasai lebih dari 30.000 menara, melalui kepemilikan Mitratel dan Telkomsel. Prospek bisnis menara masih terbuka lebar untuk pengembangan pasar oleh perusahaan telekomunikasi lainnya. Saham-saham sektor telekomunikasi sangat menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Pasalnya, saham di sektor ini memiliki prospek fundamental menjanjikan. 

PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) kembali mengambil alih sebanyak 4.000 menara telekomunikasi dari PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Aksi korporasi ini semakin mengukuhkan posisi Mitratel sebagai pengusaha menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kesepakatan antar dua anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk terkait penandatanganan perjanjian jual beli (sale and purchase agreement/SPA) terjadi pada 31 Agustus 2021. Hal ini melengkapi aksi korporasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan atas 6.050 menara telekomunikasi pada tahun lalu. 

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam menjelaskan, pihaknya konsisten dalam melakukan transformasi portofolio di bisnis digital melalui sejumlah langkah strategis. "Kelanjutan aksi korporasi dengan melakukan pengalihan kepemilikan menera telekomunikasi kepada Mitratel semakin menunjukkan keseriusan Telkomsel untuk lebih fokus dalam memperkuat eksistensi dan penetrasi dalam menggelar layanan digital," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9)

Direktur Strategi Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya menambahkan, aksi korporasi ini merupakan langkah Telkom dalam menata portfolio demi value cretion yang optimal. Telkom Group turut serta memantapkan langkah Mitratel sebagai pemain tower terbesar  di Indonesia. "Mitratel bersiap untuk mengoptimalkan value creation selanjutnya melalui aksi korporasi yang lebih besar lagi, tuturnya. 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat adanya sekitar 741 juta serangan di ruang internet (siber) Indonesia pada Januari-Juli 2021. Tertinggi, serangan terjadi pada Mei sebanyak 186.202.637 serangan. Sebagian besar merupakan serangan malware, DDoS, trojan, dan insiden data leaks. Sektor yang paling banyak diserang oleh pelaku kejahatan ruang internet tersebut adalah sektor pemerintahan mencapai 44,5%, selanjutnya, keuangan 21,8%, penegakan hukum 10,1%, telekomunikasi 10,4%, transportasi 10,1%, serta BUMN lainnya 2,1%. “Tingginya tingkat pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanan. Dalam strategi BSSN, kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Kerja sama internasional juga sangat penting,” ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam konferensi virtual, Selasa (24/8).

Kebijakan pemerintah untuk mendorong adaptasi teknologi dalam memperluas akses internet dan mendukung proses belajar daring menjadi katalis positif bagi perusahaan rintisan di bidang teknologi pendidikan untuk tumbuh. Untuk tahun depan pemerintah menyediankan anggaran bagi pendidikan senilai Rp541,7 trilliun. Anggaran tersebut diutamakan untuk beberapa kegiatan, seperti peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan vokasi dan karakter. Perusahaan rintisan (startup)berbasis teknologi pendidikan (edutech), Pahamify menyembut baik kebijakan pemerintah untuk mendorong adaptasi teknologi dalam rangka  memperluas akses internet dan mendukung proses belajar daring pas 2022.

CEO Zenius Rohan Monga mengatakan hingga saat ini, perusahaan melalui Zenius untuk Guru terus berkolaborasi  dengan pemerintah dengan bekerjasama bersama dinas-dinas pendidikan lokal untuk mengadakan lokarya bagi para Guru di daerah.

Pengamat telekomunikasi institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward mengatakan dampak RAPBN terhadap perusahaan rintisan berbasis pendidikan sangat besar lantaran sampai hari ini, platform tersebut menjadi salah satu motor  penggerak belajar daring di Indonesia. "Potensi peningkatan edutech kedepannya harus bisa hingga (naik) dua digit," tuturnya.

Terkait dengan potensi tersebut, Assosoasi Model Ventura dan Startup Indonesia menilai hingga akhir 2021 pemerintah dinilai perlu menggenjot infrastruktur untuk menukung pembelajaran daring yang lebih effisien pada 2022. Juru Bicara Kementerian Komunikasi  dan Informatika Dedi Permadi mengatakan pemerintah tengah melakukan penyediaan berbagai infrastruktur telekomunikasi untuk lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk para peserta didik dan tenaga pendidik, agar dapat menikmati akses internet yang maksimal. Satelit Multifungsi Satria-1 juga akan diluncurkan pada 2023 yang diharapkan bisa menydiakan akses internet cepat di 150.000 titik fasilitas publik, termasuk 93,900 fasilitas pendidikan. (YTD)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan jumlah koneksi ponsel di Indonesia mencapai 345,3 juta, lebih banyak dari total penduduk. Pandemi ini membawa perubahan yang masif di semua lini, serta mendorong semua aktivitas dan interaksi beralih ke digital.

Selain itu jaringan internet aktif di Tanah Air tercatat digunakan oleh 200 juta pengguna atau setara dengan 73,3 persen dari populasi Indonesia. Menurut ia, situasi tersebut pun membuat Indonesia menjadi negara kelima terbesar pengguna internet di dunia..

Sebelum adanya pandemi, kata dia, suka tidak suka seluruh dunia harus melakukan digitalisasi karena adanya disrupsi teknologi. Kemudian pandemi pun datang dan mempercepat transformasi digital karena mengakibatkan masyarakat di dunia, termasuk Indonesia baik rakyat biasa maupun unit usaha harus bermigrasi dari aktivitas fisik ke digital. Maka dari itu, Menkominfo, menuturkan sudah terdapat enam arah strategis Indonesia dalam mengakselerasi transformasi digital.