KPU RI tengah memperkuat supervisi terhadap KPU di 24 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU), untuk mencegah terulangnya kesalahan pelaksanaan PSU yang dapat berujung lagi pada PSU. Untuk menjamin penyelenggaraan PSU berjalan lancar, Kemendagri menjamin penyediaan dana dari APBN bagi daerah yang tidak sanggup menggelar PSU. Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Jumat (28/2) mengatakan, supervisi tersebut dilakukan oleh tujuh anggota KPU sesuai dengan pembagian koordinator wilayah masing-masing. Mereka akan mendampingi KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan setiap tahapan PSU sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, KPU akan meng- intensifkan koordinasi dengan Bawaslu. Sinergi dari penyelenggara pemilu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi agar problem yang terjadi pada pilkada lalu tidak berulang. Sebab, tidak tertutup kemungkinan hasil PSU dapat digugat lagi ke MK.

”Kami juga sudah mengevaluasi jajaran yang bermasalah sesuai dengan tata kerja internal agar tidak jadi kesalahan serupa saat menggelar PSU,” ujar Afifuddin. Berdasarkan raker Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri, di Jakarta, Kamis (27/2) ada 16 daerah yang tak sanggup membiayai PSU. Sisanya, delapan daerah, sanggup menyediakan dana untuk PSU. Di rapat itu juga diungkap, untuk PSU di 24 daerah itu dibutuhkan dana hampir Rp 1 triliun (Kompas, 28/2/2025). ”Pembiayaan memang dari APBD. Kalau daerah itu memang tidak tersedia, barulah kami akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN,” ujar Wakil Mendagri Ribka Haluk. (Yoga)

Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia, ditandai dengan pelemahan IHSG dan rupiah yang mencapai level terburuk sejak pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai bahwa ketidakpastian suku bunga The Fed dan perang dagang global mendorong investor asing keluar dari Indonesia.

Penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 24 daerah seperti yang diperintahkan MK butuh biaya hampir Rp 1 triliun. Biaya itu akan dibebankan kepada pemda. Besarnya biaya untuk pemungutan suara ulang (PSU) ini membuat sejumlah anggota Komisi II DPR menyampaikan kritik terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. ”Sekarang, rakyat disuruh bayar Rp 1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja, tanggung jawab kita di mana?” kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf saat raker bersama KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut perhitungan KPU dan Bawaslu, biaya untuk PSU yang hampir Rp 1 triliun itu di antaranya untuk KPU sebesar Rp 486 miliar, Bawaslu sekitar Rp 251 miliar, dan untuk biaya lainnya, seperti keamanan. Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, menyoroti putusan PSU di sejumlah daerah terjadi karena kesalahan administratif. Pokok perkara yang berujung pada PSU itu, antara lain, karena adanya persoalan terkait periodisasi masa jabatan, legalitas ijazah, dan surat keterangan tidak pernah dipidana. ”Masak urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, berulang-ulang masuk lubang yang sama. Ini soal kualitas. Secara administrative saja gagal, gimana secara substantif. Ketidakmampuan menjaga pemilu yang jurdil (jujur dan adil) membuat kita membayar itu semua,” ucap Deddy. (Yoga)

Kehadiran BPI Danantara  akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan  ruang yang  luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah  peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun  tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga  publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu  berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)

PI Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025. Kehadiran superholding BUMN ini disikapi skeptis dan antusias pada saat bersamaan. Polemik terus bergulir sampai saat ini. Adanya kecurigaan, berbagai spekulasi, dan riak penolakan terhadap kehadirannya dari sementara pihak menunjukkan bahwa belum semua kita dalam satu pemahaman. Kurangnya sosialisasi hanya salah satu penyebabnya. Penarikan dana oleh nasabah dari sejumlah bank yang akan dikonsolidasi ke dalam Danantara, dan sempat goyahnya indeks saham, menunjukkan kegamangan itu. Hal lainnya, selain dari penggabungan tujuh BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA), dana investasi Danantara juga akan berasal dari pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), serta pemda.

Pemangkasan anggaran yang terkesan serampangan membuat sejumlah K/L merasa dikorbankan, sulit menjalankan program dan misi lembaganya. Bahkan, sektor pendidikan yang sangat vital ikutjadi korban. Parahnya lagi, pemangkasan anggaran atas nama efisiensi ini memicu PHK massal di banyak sektor dan bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Semua kekhawatiran itu bisa dipahami sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Semua ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan sejak awal. Ini penting mengingat skala dana kelolaan awal Danantara yang mencapai 900 miliar USD, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar dunia.

Ada kekhawatiran, jika tak hati-hati, Danantara bisa mengulang kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dengan megaskandal korupsi dan keuangan terbesar abad ini. Kekhawatiran Danantara bisa menjadi ladang korupsi baru juga dikaitkan dengan UU BUMN yang membuat Danantara tidak menjadi obyek pemeriksaan BPK, tetapi oleh akuntan publik. Sejauh mana audit itu akan kredibel, obyektif, dan transparan. Sukses Danantara bukan hanya tergantung strategi pengelolaan portofolio dan investasi, profesionalisme dan integritas pengurusnya, melainkan juga mekanisme pengawasan yang kuat. Semua pihak perlu ikut mengawal agar Danantara bisa mencapai tujuan dari didirikannya dan keberadaannya mampu memberikan manfaat jangka panjang terbesar bagi rakyat, bangsa, dan negara ini. (Yoga)

Kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dilakukan pemerintah dengan nilai total Rp 308 triliun direncanakan dilakukan setiap tahun. Dana yang dikumpulkan dari hasil pemangkasan anggaran itu kemungkinan besar akan diinvestasikan ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Hal tersebut disampaikan adik Presiden Prabowo, sekaligus Utusan Khusus Presiden Urusan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat menjadi pembicara di acara CNBC Economic Outlook, Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2). Hashim mengatakan, pemerintahan Prabowo berencana melakukan efisiensi anggaran secara rutin, yang disebutnya sebagai ”upaya membersihkan lemak-lemak” dari APBN. Nilainya sekitar 20 miliar USD atau Rp 326 triliun setiap tahun.

Efisiensi anggaran tahap pertama sudah dilakukan tahun 2025 dengan nilai Rp 308 triliun berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025. Prosesnya sudah dilakukan semua kementerian dan lembaga (K/L) dan jajaran pemeda lewat pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD). Saat meluncurkan BPI Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hasil efisiensi sekitar Rp 300 triliun yang sudah dilakukan pemerintahannya dalam 100 hari pertama akan diinvestasikan ke Danantara sebagai modal awal. ”Jadi, 20 miliar USD itu (sudah dilakukan) tahun ini. Tahun depan, Pak Prabowo dan pemerintah optimistis ada tambahan 20 miliar USD lagi. Setelah itu, 20 miliar USD setiap tahun. Sebab, APBN kita tetap akan tumbuh, tetapi kebocoran, lemak-lemak, program konyol, itu tetap akan dihapuskan,” kata Hashim. (Yoga)

Peluncuran bank emas, BPI Danantara, dan mandatori penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% di dalam negeri merupakan ikhtiar Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Ketiga kebijakan strategis ini dirilis Februari ini dirilis Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bank emas beroperasi berdasarkan Peraturan OJK  (POJK) Nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Dalam regulasi ini, bank emas memiliki beberapa kegiatan usaha utama yang berkaitan dengan emas, diantaranya simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penilitian, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Saat ini, LJK yang memiliki layanan emas baru Penggadaian dan PT Bank Sayariah Indonesia Tbk (BSI). LJK lain bisa juga masuk bisnis ini asal punya modal minimal Rp 14 triliun. Kehadiran bank emas yang diyakini  memberikan manfaat besar bagi ekonomi. Hitungan pemerintah, bank emas bakal menambah produk domestik bruto (PDB) Rp245 triliun, menyerap 1,8 juta tenaga kerja, meningkatkan sekaligus menghemat devisa, dan menjaga stabilitas moneter. Cadangan emas nasional diharapkan meningkat setelah bank Indonesia beroperasi. Sebab, terjadi integritas bisnis dari huku ke hilir yang melibatkan para penambang hingga level distributor. (Yetede)]

Iphoner16 akan segera dijual secara resmi di Indonesia yang sudah dituangkan dalasam dokumen-dokumenesia. Hal ini bisa terjadi usai Kemenperin dan Apple telah menemui kata sepakat. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gimiwang Kartasamita menyatakan, Indonesa telah merampungkan proses tenologi terkemuka Apple terkai perpanjangan sertifikasi Apple terkai perpanjnagan  Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga prushaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia. "Dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat (TKDN)  untuk Apple bisa dimulai," jakarta Rabu (26/2/2025). Agus menjelaskan, proses penerbitan izin kata dia. Agus menjelaskan, proses penerbitan izizn edar diprediksi tdak akan berlangsung lama. Apple sudah dapat memasarkan produk "Sertifikat TKDN kita  terbitkan sesegera mungkin. Harusnya dalam (moment)  Ramadan sudah terbit. Tapi izin edarnya bukan sama kita tapi di Kementerian Komunikasj dan Digital" Kata Menderin. (Yetede)