Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Relaksasi Aturan Pasar Saham, Mampukah Meningkatkan Daya Saing?

04 Mar 2025

Setelah IHSG anjlok akibat derasnya capital outflow, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah stabilisasi dengan menunda penerapan short selling dan mengkaji kebijakan buyback saham tanpa RUPS. Deputi Komisioner Pengawasan OJK, Aditya Jayaantara, menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan menjaga stabilitas harga saham dan memberi ruang bagi investor.

Langkah ini disambut baik oleh pelaku pasar, termasuk Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), Garibaldi Thohir, yang menyatakan kesiapan perusahaannya untuk menambah anggaran buyback saham jika kebijakan ini diberlakukan.

CEO Sucor Sekuritas, Bernadus Wijaya, menilai buyback saham tanpa RUPS bisa menjadi katalis positif karena meningkatkan kepercayaan pasar, meskipun ia mengingatkan bahwa pemulihan pasar tidak cukup hanya dengan kebijakan ini. Fundamental ekonomi Indonesia juga harus diperkuat.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal, Fauzan Luthsa, mengkritisi bahwa pasar modal Indonesia terlalu bergantung pada emiten-emiten besar. Ia menilai, diversifikasi skala emiten perlu dilakukan agar tidak terlalu tergantung pada investor asing, yang dapat memperburuk volatilitas pasar saat terjadi capital outflow.

Meski OJK telah mengambil langkah untuk menahan kejatuhan IHSG, investor tetap harus mencermati faktor-faktor ekonomi yang lebih luas untuk memastikan stabilitas jangka panjang di pasar modal.

Politik dan Birokrasi

Ancaman Deflasi Bayangi Ramadan dan Lebaran

04 Mar 2025

Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48% secara bulanan, melanjutkan tren deflasi Januari yang mencapai 0,76%. Secara tahunan, deflasi Februari tercatat 0,09%. Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa deflasi ini bukan akibat melemahnya daya beli, melainkan dipengaruhi diskon tarif listrik 50% dari pemerintah hingga Februari.

Meski terjadi deflasi, inflasi inti tetap naik 0,25% secara bulanan dan 2,48% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil. Amalia menyebutkan, deflasi selama Ramadan masih belum bisa diprediksi, tetapi biasanya ada inflasi karena peningkatan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa deflasi di Februari justru menandakan masyarakat menahan belanja menjelang Ramadan dan Lebaran. Bhima berargumen bahwa jika daya beli masyarakat kuat, uang yang dihemat dari diskon listrik seharusnya dialihkan ke konsumsi lain. Namun, deflasi tetap terjadi, yang bisa mengindikasikan bahwa masyarakat sedang menabung atau mengalami kesulitan finansial.

Bhima juga menyoroti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, yang menjadi alarm bagi lemahnya permintaan barang dan jasa. Ia memperkirakan pada Maret 2025 akan terjadi inflasi sebesar 0,1% secara bulanan, dipicu oleh kenaikan harga pangan dan berakhirnya diskon listrik. Namun, jika masyarakat tetap menahan konsumsi, deflasi bisa kembali terjadi, terutama jika pemerintah terus melakukan efisiensi belanja.

Secara keseluruhan, meskipun BPS menilai deflasi tidak berkaitan dengan daya beli, para ekonom melihat adanya tanda-tanda perlambatan konsumsi masyarakat, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas industri.

Politik dan Birokrasi

Kembalikan Kepercayaan Pelakunya Pasar

03 Mar 2025

Analis menyebut, krisis di pasar saham bukan semata dipicu kondisi global yang tak kondusif, seperti perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Meksiko, Kanada, China, dan Uni Eropa, melainkan juga ketidakpercayaan investor terhadap program-program pemerintah. Mereka merespons negatif pemangkasan anggaran, eksekusi besar besaran program makan bergizi gratis (MBG), hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Politik dan Birokrasi

Mudik Gratis Terbatas, Efisiensi Anggaran Kemenhub

03 Mar 2025

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah hendaknya memaksimalkan mudik gratis lebaran seperti tahu-tahun sebelumnya, sebab mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi saat mudik. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

2 Juta NIK KTP Tak Aktif Masih Terima Saldo Dana Bansos dari Pemerintah

03 Mar 2025

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

KPU Menggelar Pilkada Ulang Tak Semua Daerah Bisa

03 Mar 2025

KOMISI Pemilihan Umum kelimpungan menyiapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 23 kabupaten-kota dan satu provinsi karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah di 16 wilayah menyatakan tak mempunyai anggaran yang cukup untuk membantu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang tersebut akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Pilkada ulang di 24 daerah itu wajib digelar atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin pekan lalu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU menggelar PSU paling lambat antara 30 hari hingga 180 hari terhitung sejak pembacaan putusan. Ada pemerintah daerah yang tidak sanggup membiayai PSU karena pilkada ulang harus digelar di semua tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah tersebut. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL

03 Mar 2025

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.

Politik dan Birokrasi

Pembeli China Tolak Harga Batubara Acuan Baru

03 Mar 2025

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk ekspor mulai 1 Maret 2025 guna mengontrol harga jual batubara agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa eksportir yang tidak mematuhi HBA akan dicabut izinnya. HBA ini juga akan digunakan sebagai dasar perhitungan tarif royalti dan harga jual batubara di pasar internasional.

Kebijakan ini mendapat reaksi dari pembeli luar negeri, termasuk perusahaan batubara China yang berupaya membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), menilai aturan ini memerlukan masa transisi enam bulan, karena sosialisasinya terlalu singkat.

Sementara itu, Gita Mahyarani, Plt Direktur Eksekutif APBI, mengonfirmasi bahwa sistem e-PNBP akan menolak transaksi ekspor batubara jika harganya di bawah HPB, yang berakibat pada tertundanya izin ekspor dari Kementerian ESDM. Namun, dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap industri batubara Indonesia masih perlu dicermati lebih lanjut.

Politik dan Birokrasi

Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar

03 Mar 2025

Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.

Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.

Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.

Politik dan Birokrasi

DPR mendorong pemerintah pusat mengalokasikan Rp 700 miliar untuk PSU

03 Mar 2025

DPR mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan Rp 700 miliar dari APBN untuk menanggung biaya pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada 2024, karena pemda hanya mampu menyiapkan anggaran kurang dari 30 % kebutuhan PSU di 24 daerah yang diperkirakan senilai Rp 1 triliun. Kemendagri memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menggelar PSU di 24 daerah itu hampir Rp 1 triliun. Namun, hanya delapan pemda menyatakan mampu membiayai PSU. Sementara 16 pemda lainnya tidak sanggup atau masih membutuhkan bantuan dana, baik dari APBD provinsi maupun APBN.

Salah satu pemda yang kesulitan anggaran untuk mendanai PSU ialah Pemprov Papua. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda di Jakarta, Minggu (2/3/2025), mengatakan, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), sumber pembiayaan pilkada berasal dari APBD setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, di dalam UU itu disebutkan pula, jika dana yang dimiliki oleh kabupaten/kota terbatas, pemprov dan pemerintah pusat dapat membantu melalui APBD provinsi ataupun APBN.

Karena itu, Komisi II DPR mendorong pemerintah pusat menanggung kekurangan biaya PSU dengan mengalokasikan Rp 700 miliar dari APBN. Sebab, berdasarkan penghitungan, pemda-pemda itu hanya sanggup menanggung 30 % dari total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU. ”Dukungan APBN sekarang sedang kami upayakan sebesar Rp 700 miliar untuk memastikan pelaksanaan pilkada sesuai dengan putusan MK bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh KPU,” tuturnya. (Yoga)