Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah

27 Feb 2025

Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.

Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

ICW Soroti UU BUMN dan Aturan Pembentuk Danantara Belum Tersedia untuk Publik

27 Feb 2025

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada potensi cacat formil dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Cacat formil itu, menurut ICW, karena naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum Danantara tidak segera dibuat publik setelah pengesahan oleh DPR pada 4 Februari 2025 lalu. ICW menyebut salinan UU BUMN terbaru, yang ditandatangani Prabowo saat peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025, masih tidak bisa diakses secara publik. "Per hari ini, di website Sekretariat Negara belum ada sama sekali," kata peneliti ICW, Yassar Aulia, pada Kamis, 27 Februari 2025. Selain revisi UU BUMN, Presiden Prabowo Subianto juga meneken Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Kedua aturan itu, kata Yassar, juga belum bisa diakses publik.

ICW menilai kondisi tersebut membuat analisa publik mengenai UU BUMN yang baru menjadi terbatas. Sebab, masyarakat sipil hanya dapat mengambil sumber dari berbagai pemberitaan media dan draf elektronik RUU BUMN yang sempat beredar secara tidak resmi di kalangan jurnalisPadahal, kata Yassar, masyarakat perlu pemberitahuan resmi dari pemerintah soal struktur kelembagaan serta kewenangan Danantara hingga nama-nama pejabat yang diangkat Presiden Prabowo ke posisi strategis dalam badan tersebut. ICW menilai pemerintah terkesan menihilkan partisipasi publik dengan ketiadaan transparansi salinan dokumen resmi tersebut. Yassar menyampaikan nihilnya partisipasi publik dan instransparansi membuat UU BUMN, serta dua aturan lainnya yang diteken Prabowo soal Danantara, menjadi cacat formil. "Dan karenanya, inkonstitusional," ujar dia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kurang Transparannya Pemangkasan Anggaran Pemerintah

26 Feb 2025

Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo dengan total Rp 308 triliun telah rampung dilakukan. Namun, belum jelas bagaimana tindak lanjut kebijakan itu, terutama terkait program apa saja yang akan mendapat realokasi anggaran dari hasil pemangkasan. Proses penyisiran dan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) selesai dibahas pemerintah dan DPR pada 14 Februari 2025 atau dua pekan lalu. Total anggaran yang dipangkas, sesuai pernyataan Presiden Prabowo pada acara HUT Partai Gerindra, adalah Rp 308 triliun. Tapi, sampai saat ini, pemerintah belum memberi penjelasan resmi dan komprehensif mengenai tindak lanjut kebijakan itu.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menyoroti beberapa hal yang tidak dijelaskan pemerintah secara jujur dan transparan. Pertama, pemanfaatan hasil pemangkasan anggaran alias program apa saja yang akan diberikan tambahan anggaran dari hasil efisiensi. Kedua, seperti apa sebenarnya hitung-hitungan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran itu terhadap roda perekonomian. ”Setelah efisiensi, dialihkan ke mana? Pemerintah tidak transparan dalam menunjukkan buktinya. Sekarang semua ’buta’ dan hanya klaim-klaim saja yang beredar di pemerintah,” kata Riandy dalam diskusi ”Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau TantanganFiskal” di Jakarta, Selasa (25/2). (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Dampak Lahirnya Danantara: Ekonomi Dihimpit Beban Berat

26 Feb 2025

Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 untuk mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar (Rp 14.715 triliun). Danantara diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi di sektor hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan, akuakultur, dan energi terbarukan.

Namun, sejumlah ekonom menilai ada risiko besar di balik pembentukan Danantara. Deni Friawan, Peneliti Senior CSIS, menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari dividen BUMN dalam jangka pendek, yang dapat menekan APBN. Selain itu, risiko utang dan kegagalan investasi juga bisa menjadi beban negara jika pengelolaannya tidak optimal. Deni membandingkan dengan kasus kegagalan 1MDB Malaysia, Russian National Wealth Fund, dan Libyan Investment Authority (LIA) sebagai contoh yang perlu diwaspadai.

Deni juga menyebut bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas dan pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, Danantara hanya bisa fokus pada investasi domestik. Jika terlalu berorientasi pada laba dan menginvestasikan kembali dividen BUMN, ada risiko berkurangnya subsidi bagi masyarakat. Meski skeptis dengan efektivitasnya, Deni menilai masih ada ruang perbaikan karena Danantara masih baru.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, menilai bahwa dalam jangka panjang Danantara berpotensi membawa manfaat, tetapi dengan aset yang besar, tantangan utamanya adalah menjaga likuiditas. Ia menyoroti terbatasnya pilihan investasi karena pasar modal Indonesia sedang lesu, dengan investor lebih memilih Surat Berharga Negara (SBN) yang menawarkan bunga lebih dari 7% dengan risiko rendah.

Wijayanto juga mencatat bahwa saham Indonesia dalam FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) hanya mewakili kurang dari 0,2%, jauh lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kondisi ini diperburuk dengan keluarnya beberapa emiten besar dari indeks akibat dugaan manipulasi harga saham, yang semakin mengecilkan porsi investasi global di Indonesia.

Politik dan Birokrasi

Pastikan Hanya Sementara Waktu Saja

26 Feb 2025

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola (governance) yang baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Beban Anggaran Baru Desain Ulang Gedung di IKN

26 Feb 2025

SETELAH merestui penambahan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 8,1 triliun, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN didesain ulang. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin desain gedung-gedung pemerintahan tersebut lebih modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Prabowo mengungkapkan keinginan tersebut pada awal Februari 2025. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Prabowo berharap desain gedung-gedung di kawasan legislatif dan yudikatif punya keunikan, memenuhi standar universal, dan berkelas dunia.

Untuk merealisasinya, Agus Harimurti menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN pada Jumat, 21 Februari 2025. "Harapannya hadir sebuah gedung, baik secara eksterior maupun interior, yang melambangkan Indonesia, negara besar, negara yang penuh sejarah dan budaya yang kuat," ujarnya. Saat ini Agus Harimurti dan jajarannya tengah mempertimbangkan sumber bahan pembangunan, ketahanan, dan biaya pemeliharaan gedung. Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menampik fakta bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan material, termasuk memahami konsekuensi penggunaan jenis material tertentu. Namun dia tetap menekankan pentingnya permintaan Prabowo agar kawasan kantor pemerintahan di IKN tidak hanya indah, tapi juga menggambarkan sejarah dan budaya Indonesia.

Agus Harimurti mengklaim perubahan desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN tidak hanya berorientasi pada estetika, tapi juga mencerminkan nilai filosofis bangsa. Setelah dituangkan dalam desain, mereka akan menyampaikan beberapa alternatif kepada Prabowo. "Tentu nanti beliau yang mengambil keputusan," ucapnya. Sebelumnya, Prabowo juga menugasi Kementerian Pekerjaan Umum melakukan studi banding ke Mesir, Turki, serta India guna mempelajari desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif di negara-negara tersebut. Namun, karena keterbatasan anggaran, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memutuskan tidak melaksanakan studi banding dan hanya mencari referensi secara daring. Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN Diana Kusumastuti mengungkapkan, sejumlah perubahan yang diminta Prabowo antara lain revisi desain interior gedung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyesuaian bentuk atap. Prabowo juga meminta area lobi dilengkapi dengan galeri atau museum. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Menperin Terima Investasi Apple Senilai US$ 160 Juta

26 Feb 2025

Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan telah menandatangi nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Apple dan menyepakati investasi sebesar US$ 160 juta. Proses negosiasi selama 5 bulan ke belakang menurutnya berjalan alot. Namun, Agus bersyukur kesepakatan yang diambil bisa menambah nilai ekonomi bagi Indonesia. "Alhamdulilah hari ini kami menandatangi MoU antara Kemenperin dan Apple," ujar Agus dalam konferensi pers di kantor Kemenperin pada Rabu, 26 Februari 2025. Agus menjelaskan Apple teguh memilih skema ketiga yaitu investasi inovasi alih-alih membangun pabrik manufaktur di Indonesia. Namun dari keputusan itu, Apple akan mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan siklus baru untuk periode 2025 hingga 2028.

Setelah siklus itu habis, kata Agus, Apple harus mengajukan ulang proposal investasi baru sesuai persyaratan skema investasi ketiga. Agus juga menegaskan nilai investasi Apple diberikan secara hard cash atau tunai. "Dalam siklus baru ini kami sudah sepakat investasi inovasi Apple yg mengikuti skema 3 itu akan senilai US$ 160 juta yang bentuknya hard cash," kata Agus merinci. Ia menyebut salah satu wujud investasi senilai Rp 2,62 triliun itu ialah dengan Apple menghadirkan perusahaan suppliernya atau global value chain (GCV) untuk menanamkan modal di Indonesia. Agus berujar dua perusahaan yang diutus Apple ialah ICT Luxshare yang akan memproduksi air tag di Batam, Kepulauan Riau, dan perusahaan Long Harmony di Bandung, Jawa Barat yang menghasilkan komponen Mesh AirPods Max.

Selain itu, Agus juga mengungkap syarat pemerintah yang disanggupi oleh Apple agar membangun pusat riset dan pengembangan di Indonesia. Menurut Agus Apple berkomitmen untuk mendirikan Apple Software Innovation and Technology Institute, Apple Professional Developer Academy dan melanjutkan program Apple Academy. "Maka dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat TKDN untuk Apple bisa dimulai," ucap Agus menerangkan tindak lanjut usai tercapainya kesepakatan. Sebelumnya, Apple terhambat mengedarkan produk iPhone 16 karena belum memenuhi syarat penerbitan sertifikat TDKN. Agus menjanjikan sertifikat TKDN itu bisa terbit saat Ramadan 1446 Hijriah. Namun, dalam hal ini wewenang untuk mengeluarkan izin edar iPhone 16 tidak berada di tangan Kemenperin. Agus mengatakan izin edar itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) usai sertifikat TKDN Apple diterbitkan Kemenperin. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Apple Tetap Enggan Bangun Pabrik di Indonesia

26 Feb 2025

Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan akhirnya pemerintah menerima investasi Apple sebesar US$ 160 juta atau setara Rp 2,62 triliun. Setelah negosiasi yang alot selama 5 bulan ke belakang, Apple teguh memilih skema investasi ketiga dengan tidak membangun pabrik ponsel di Indonesia. "Apple tetap memilih opsi skema 3 dalam memenuhi kewajiban untuk mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," ujar Agus saat konferensi pers di Kementerian Perindustrian pada Rabu, 26 Februari 2025. Agus menjelaskan skema 3 itu merupakan investasi inovasi dengan periode siklus 2025 hingga 2028. Adapun investasi itu disahkan melalui penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kemenperin dan Apple. Agus juga mengakui proses negosiasi tidak mudah karena Kemenperin sebelumnya mendesak Apple untuk membangun pabrik HP di Indonesia. Agus menyatakan sikap Kemenperin itu mengedepankan prinsip keadilan demi kepentingan ekonomi Indonesia

Sejak awal Agus sudah mempediksi bagaimana jalannya negosiasi itu. "Perundingan tidak mudah, relatif alot, karena memang selalu saya sampaikan kedua belah pihak akan menjaga kepentingan dan prinsip masing-masing. Belum lagi kalau kami masukkan ke dalam negosiasi faktor geopolitik dan geoekonomi," ujar Agus membeberkan alasan alotnya negosiasi dengan Apple. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyiapkan dua skema investasi yang akan ditawarkan untuk Apple Inc. Skema pertama berkaitan dengan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Apple. "Yaitu membangun fasilitas produksi pabrik di Indonesia dengan negosiasi melalui Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal," ujar Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif.

Lewat skema itu, Febri juga menyebut Apple harus menyetujui rencana kenaikan nilai TKDN dari 35 menjadi 40 persen. Febri meyakini kenaikan TKDN bisa mengurangi masuknya produk-produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor ke Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi membangun pabrik. Dengan catatan, Febri mewanti-wanti agar Apple tidak memandang skema tersebut sama artinya dengan melegalkan global value chain (GVC). Lalu skema kedua untuk Apple adalah lewat investasi inovasi. "Harus menyerahkan proposal setiap tiga tahun dengan negosiasi melalui Menteri Perindustrian," ujar Febri merincikan syarat dalam skema terakhir. Kemenperin mengeklaim telah menyiapkan perhitungan nilai investasi yang harus diserahkan Apple agar izin edar produknya bisa terbit di Indonesia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Apple Segera Bawa iPhone 16 ke Pasar Indonesia

26 Feb 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hasil negosiasi investasi dengan Apple telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Agus, Presiden ke-8 Indonesia itu mengapresiasi kerja keras Kementerian Perindustrian yang membuat Apple sepakat berinvestasi sebesar US$ 160 juta atau setara Rp 2,62 triliun. "Presiden sudah saya laporkan Senin kemarin, bahwa kami akan closing dengan Apple hari ini. Beliau sangat memberikan lampu hijau terhadap apa yang sudah kami lakukan," ujar Agus saat konferensi pers di Kementerian Perindustrian pada Rabu, 26 Februari 2025. Dengan dicapainya kesepakatan investasi berupa skema inovasi, Agus memastikan sertfikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk Apple bisa segera terbit. Ia mengklaim sertifikat TKDN itu akan keluar pada bulan Ramadan 2025 mendatang.

Namun, soal izin edar produk terbaru Apple, iPhone 16 berada di kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital. "Jadi bisa sesegera mungkin, sesegera mungkin," kata Agus saat ditanya apakah iPhone 16 bisa beredar di pasar domestik sebelum lebaran 1446 Hijriah. Usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenperin, Apple pun mengumumkan rencana terdekatnya memasuki pasar Indonesia secara legal. "Kami senang dapat memperluas investasi kami di Indonesia, dan tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple," ujar perwakilan Apple saat dikonfirmasi oleh Tempo pada Rabu sore. "Termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen kami di sini". Sebelumnya, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyiapkan dua skema investasi yang akan ditawarkan untuk Apple Inc.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, ada tiga skema yang dapat digunakan untuk menghitung nilai TKDN yaitu skema manufaktur yang mewajibkan perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri. Lalu, skema aplikasi, berarti perusahaan harus membangun aplikasi yang digunakan untuk produk tersebut di dalam negeri. Berikutnya, skema pengembangan inovasi yakni, perusahaan mendorong inovasi dilakukan dari dalam negeri. Kepada Apple, Kemenperin menyodorkan skema 1 dan 3 saja. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Tambahan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 100 Triliun

25 Feb 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mencakupi 2 juta penerima di 38 provinsi. Dukungan dari koperasi di desa-desa dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran program MBG. Meski demikian, dukungan anggaran yang diperlukan untuk salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo - Gibran itu perlu ditambah Rp 100 triliun. Presiden Prabowo memimpin rapat tertutup terkait pengembangan Agro Industri Nasional (Agrinas) dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2) sore. Seusai rapat, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya akan bersinergi dengan koperasi-koperasi, terutama koperasi petani, peternak, dan penyedia bahan pangan di desa-desa.

Menurut dia, Presiden Prabowo berharap koperasi di Indonesia bisa dioptimalkan untuk membangkitkan ekonomi desa. Program MBG yang dimulai 6 Januari ini pada tiga bulan pertama menargetkan bisa melayani 3 juta penerima. Secara bertahap, jumlah penerima ditambah. Dalam lima tahun, jumlah penerima ditargetkan bisa mencapai 82,9 juta orang. ”Tambahan biaya yang diperlukan jika MBG dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025, adalah 100 triliun. Karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan mulai Septemmber 2025,” ujar Dadan. (Yoga)