Kurang Transparannya Pemangkasan Anggaran Pemerintah
Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo dengan total Rp 308 triliun telah rampung dilakukan. Namun, belum jelas bagaimana tindak lanjut kebijakan itu, terutama terkait program apa saja yang akan mendapat realokasi anggaran dari hasil pemangkasan. Proses penyisiran dan pemangkasan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) selesai dibahas pemerintah dan DPR pada 14 Februari 2025 atau dua pekan lalu. Total anggaran yang dipangkas, sesuai pernyataan Presiden Prabowo pada acara HUT Partai Gerindra, adalah Rp 308 triliun. Tapi, sampai saat ini, pemerintah belum memberi penjelasan resmi dan komprehensif mengenai tindak lanjut kebijakan itu.
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menyoroti beberapa hal yang tidak dijelaskan pemerintah secara jujur dan transparan. Pertama, pemanfaatan hasil pemangkasan anggaran alias program apa saja yang akan diberikan tambahan anggaran dari hasil efisiensi. Kedua, seperti apa sebenarnya hitung-hitungan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran itu terhadap roda perekonomian. ”Setelah efisiensi, dialihkan ke mana? Pemerintah tidak transparan dalam menunjukkan buktinya. Sekarang semua ’buta’ dan hanya klaim-klaim saja yang beredar di pemerintah,” kata Riandy dalam diskusi ”Efisiensi Anggaran dan Pembentukan Danantara: Peluang Ekonomi atau TantanganFiskal” di Jakarta, Selasa (25/2). (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023