Beban Anggaran Baru Desain Ulang Gedung di IKN
SETELAH merestui penambahan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 8,1 triliun, Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN didesain ulang. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin desain gedung-gedung pemerintahan tersebut lebih modern, tapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Prabowo mengungkapkan keinginan tersebut pada awal Februari 2025. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Prabowo berharap desain gedung-gedung di kawasan legislatif dan yudikatif punya keunikan, memenuhi standar universal, dan berkelas dunia.
Untuk merealisasinya, Agus Harimurti menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN pada Jumat, 21 Februari 2025. "Harapannya hadir sebuah gedung, baik secara eksterior maupun interior, yang melambangkan Indonesia, negara besar, negara yang penuh sejarah dan budaya yang kuat," ujarnya. Saat ini Agus Harimurti dan jajarannya tengah mempertimbangkan sumber bahan pembangunan, ketahanan, dan biaya pemeliharaan gedung. Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak menampik fakta bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan material, termasuk memahami konsekuensi penggunaan jenis material tertentu. Namun dia tetap menekankan pentingnya permintaan Prabowo agar kawasan kantor pemerintahan di IKN tidak hanya indah, tapi juga menggambarkan sejarah dan budaya Indonesia.
Agus Harimurti mengklaim perubahan desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif di IKN tidak hanya berorientasi pada estetika, tapi juga mencerminkan nilai filosofis bangsa. Setelah dituangkan dalam desain, mereka akan menyampaikan beberapa alternatif kepada Prabowo. "Tentu nanti beliau yang mengambil keputusan," ucapnya. Sebelumnya, Prabowo juga menugasi Kementerian Pekerjaan Umum melakukan studi banding ke Mesir, Turki, serta India guna mempelajari desain gedung lembaga legislatif dan yudikatif di negara-negara tersebut. Namun, karena keterbatasan anggaran, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memutuskan tidak melaksanakan studi banding dan hanya mencari referensi secara daring. Wakil Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN Diana Kusumastuti mengungkapkan, sejumlah perubahan yang diminta Prabowo antara lain revisi desain interior gedung sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penyesuaian bentuk atap. Prabowo juga meminta area lobi dilengkapi dengan galeri atau museum. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023