;

INDEF Nilai Struktur Danantara Bisa Buat Pengawasan Bias

 INDEF Nilai Struktur Danantara Bisa Buat Pengawasan Bias
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti struktur pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai fungsi pengawasan Danantara bisa menjadi bias lantaran struktur jabatan Danantara banyak diisi oleh pejabat publik. Sebagai informasi, Danantara memiliki dua unsur utama, yaitu Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana Danantara akan membawahi dua jenis holding atau perusahaan induk. Keduanya adalah holding investasi yang dipimpin chief investment officer (CIO) dan holding operasional di bawah chief operating officer (COO).

 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani. Rosan akan bekerja bersama Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pandu Sjahrir sebagai CIO dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria sebagai COO. Selain itu, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara juga sudah ditetapkan. Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara.  Sementara jajaran Dewan Penasihat Danantara diisi oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Perdana Menteri Inggris 1997-2007 Tony Blair. 

Menanggapi ini, Andry dalam acara diskusi publik bertajuk ‘Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?’ pada Senin, 24 Februari 2025, mengatakan, “Orangnya itu-itu lagi. “Kita bisa melihat di sini kemungkinan besar Menteri akan diawasi oleh Menteri. Jadi Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku dari CEO Danantara, itu nanti akan diawasi oleh Menteri BUMN,” kata dia. Tak hanya itu, Wakil Menteri BUMN yang mengisi jabatan di operasional pun menjadi sorotan. Hal ini, Andry berpendapat, akan membuat fungsi pengawasan dan operasionalnya menjadi bias.“Karena ini berada di Kementerian yang sama. Ini menurut saya juga jadi sentimen bahwa Kementerian BUMN tidak mau melepas begitu saja,“ ujar Andry.  (Yetede)

Download Aplikasi Labirin :