Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan Bos Danantara

;

Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan Bos Danantara

Ekonomi Yuniati Turjandini 25 Feb 2025 Tempo

"INDONESIA is open for business.” Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kalimat tersebut dengan lantang saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara di Istana Negara, Senin, 24 Februari 2025. Seruan tersebut menjadi undangan buat para pemilik modal merapat ke lembaga pengelola investasi baru Indonesia. Danantara merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Sumbernya antara lain aset serta dividen badan usaha milik negara (BUMN). Prabowo menyebutkan setidaknya lembaga ini akan mengelola dana US$ 900 miliar atau lebih dari Rp 14 ribu triliun. Kekayaan tersebut bakal diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu (pengelola) kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia,” kata Prabowo.

Pada tahap awal, Prabowo mengatakan akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara. Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan ke sekitar 20 proyek strategis nasional. Dia mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah besar untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja. Saat peresmian Danantara, Prabowo sekaligus meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara. Danantara diserahkan ke tangan tiga orang pilihan Prabowo. Ia menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer Danantara, Dony Oskaria sebagai Chief Operational Officer, dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi berdiri pada Senin, 24 Februari 2025. Lembaga yang akan mengelola aset sebesar US$ 20 miliar ini bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani, yang akan merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi. Dewan Penasihat: Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6 Indonesia); Joko Widodo (Presiden ke-7 Indonesia); Tony Blair (Perdana Menteri Inggris 1997- 2007 Badan Pengawas: Ketua: Erick Thohir (Menteri BUMN); Wakil Ketua: Muliaman D. Hadad (Ketua OJK 2012-2017) Badan Pelaksana: Chief Executive Officer: Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi); Chief Operating Officer (holding operasional): Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN): Chief Investment Officer (holding investasi): Pandu Patria Sjahrir (Wakil Presiden Direktur PT Toba Bara Sejahtra Tbk). (Yetede)