Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diyakini meningkatkan mutu SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun, pemerintah diminta lebih fokus pada kelompok rentan agar tak ada pemborosan anggaran. Menurut Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Equitas) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Yogyakarta, Wisnu Setiadi Nugroho, Kamis (6/3), di tengah keterbatasan anggaran, program populis pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia ini lebih efektif jika diprioritaskan pada daerah dan sekolah dengan tingkat kerentanan pangan tertinggi. Program MBG sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. ”Karena bersifat universal, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat meski tak butuh, program nasional ini berisiko mengalami pemborosan,” kata Wisnu.

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai rapat bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (24/2), mengatakan, saat ini melayani lebih dari 2 juta penerima di 38 provinsi. Program yang dimulai 6 Januari 2025 pada tiga bulan pertama menargetkan melayani 3 juta penerima. Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun sampai April, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember ditargetkan 17,5 juta penerima. Karena banyak laporan anak-anak ingin segera mendapatkan program ini, Presiden Prabowo meminta BGN mempercepat distribusi MBG. Jika tahun depan percepatan dimulai, kata Dadan, perlu alokasi Rp 28 triliun per bulan. Wisnu menilai program MBG dapat memberikan manfaat signifikan jika dijalankan tepat sasaran karena berpotensi meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. (Yoga)

Di tengah belum adanya kepastian anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah, dipastikan PSU digelar hari Sabtu karena merupakan hari libur. Tanggal pelaksanaan disesuaikan tenggat yang ditetapkan MK. Sejumlah KPU daerah mulai mempersiapkannya. Anggota KPU Kabupaten Serang, Banten, Septia Abdi Gama, Rabu (5/3) menyampaikan, KPU RI sudah mengusulkan PSU Pilkada Kabupaten Serang digelar pada 19 April, bertepatan pada Sabtu, yang dipilih sebagai hari PSU karena merupakan hari libur sehingga pemerintah tidak perlu lagi menetapkan hari yang diliburkan untuk pencoblosan ulang.

Hari Sabtu juga dipilih dengan harapan partisipasi publik tetap tinggi. ”Hari Sabtu kan libur, sehingga tidak perlu diliburkan di daerah-daerah yang melaksanakan PSU. Tujuannya agar partisipasi pemilih tidak turun. Tanggal 19 April, karena mendekati tenggat dari MK, yakni 60 hari,” kata Septia, Rabu. KPU Kabupaten Serang menargetkan partisipasi pemilih dalam PSU minimal sama dengan partisipasi saat pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Saat itu, pemilih yang memberikan suaranya di Pilkada Kabupaten Serang mencapai 73,66 %. Pada Senin (3/3), Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pencoblosan di hari Sabtu untuk mengurangi hambatan logistik dan administratif yang mungkin terjadi jika PSU dilaksanakan pada hari kerja.

Selain itu, Sabtu merupakan hari libur sehingga diharapkan partisipasi pemilih tetap tinggi. KPU RI juga menetapkan PSU diselenggarakan mulai 22 Maret hingga 9 Agustus, tergantung tenggat yang diberikan MK. Soal anggaran PSU, sebelumnya Kemendagri memastikan bahwa penyediaan anggaran itu akan didukung APBN. Berdasarkan data Kemendagri, ada 16 daerah yang menyatakan tidak sanggup menyediakan dana penyelenggaraan PSU, di antaranya Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Buru. Sementara itu, ada delapan daerah yang sanggup menggelar PSU, di antaranya Kabupaten Bungo dan Kabupaten Bangka Barat. (Yoga)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berjanji untuk melanjutkan janji-janji kampanyenya guna mengubah orientasi ekonomi, imigrasi, dan kebijakan luarnegeri negara secara cepat dan tanpa henti. Ia mengutarakan itu dalam pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres AS di Washington pada Selasa (04/03/2025) waktu setempat. Pidato Trump berlangsung selama 99 menit berisi penuh tentang rencana-rencana kebijakan yang dijanjikan selama kampanye pilpres dan langsung dijalankan selama minggu-minggu pertama setelahkembali menjabat. Ia berjanji untuk terus memberikan perubahan besar untuk menyelamatkan negara dari apa yang ia gambarkan sebagai kehancuran dan kesalahan yang ditinggalkan oleh pendahulunya.

“Amerika menginginkan perubahan, tetapi ada cara yang bertanggung jawab untuk membuat perubahan dan cara yang sembrono, dan kita dapat membuat perubahan itu tanpa melupakan siapa kita sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah demokrasi," tutur Trump, seperti dikutip AP. Di awal-awal masa jabatan keduanya sekarang, Trump telah memulai misi untuk membubarkan sebagian pemerintah federal, membangun kembali hubungan dengan sekutu-sekutu AS, dan mengenakan tarif yang telah memicu perang dagang Amerika Utara. “Itu hanyalah tindakan yang cepat dan tanpa henti. Orang-orang memilih saya untuk melakukan tugas itu dan saya melakukannya," kata Trump tentang minggu-minggu awal masa jabatannya. (Yetede)

Pemerintah pusat membuka peluang untuk ikut membiayai pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kemendagri akan menyisir APBD di setiap daerah yang menggelar PSU untuk memastikan kemampuan setiap daerah secara riil. Lebih dari sepekan setelah MK membacakan putusan untuk menggelar PSU Pilkada 2024 di 24 daerah, persoalan pembiayaan PSU belum tuntas. Pemerintah masih mencari solusi terkait pembiayaan PSU yang membutuhkan dana Rp 1 triliun. Wakil Mendagri, Bima Arya, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3) mengatakan, pemerintah pusat akan ikut membiayai PSU Pilkada 2024 dengan APBN, tapi, pembiayaan itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan.

Ia belum bisa memastikan berapa besar porsi yang bisa ditanggung pusat karena hal itu harus didiskusikan terlebih dulu dengan Kemenkeu. ”Kita lihat sharing-nya berapa persen. Tetapi, saya kira tidak 100 %. Pasti ada komponen yang dari APBD (kota/kabupaten) ataupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup APBN,” kata Bima. Karena itu, Kemendagri masih berkoordinasi dengan pemda di 24 daerah untuk membahas kesiapan anggaran penyelenggaraan PSU. Berdasarkan rapat yang dilakukan secara daring pada Selasa siang, sejumlah daerah menyatakan siap untuk menyelenggarakan PSU dengan APBD-nya.

Namun, banyak daerah yang tidak memberikan kejelasan ihwal kemampuan pendanaan mereka. Kemendagri akan menindaklanjuti koordinasi daring itu secara langsung. ”Nanti satu per satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Sebab, kalau dibilang tidak mampu, kita harus lihat apakah betul tidak mampu,” ujarnya. Kemendagri juga akan mencermati komposisi anggaran PSU yang dibuat setiap daerah. Sejumlah kegiatan yang tidak perlu akan dihapus atau digeser untuk aktivitas lain yang lebih menjadi prioritas. (Yoga)