SAN FRANCISCO – Maryland telah menjadi negara bagian Amerika Serikat (AS) pertama yang mengenakan pajak pendapatan iklan digital. Hal ini terjadi setelah anggota dewan legislatif di Senat negara bagian tersebut meraup suara yang cukup untuk mengabaikan veto Gubernur Republik Larry Hogan. Dia disebut-sebut berusaha menggagalkan pengenaan pajak pendapatan yang diambil dari iklan daring (online) yang ditampilkan di Maryland. 

“Ini semua tentang pajak dan tidak ada hasil. Ini bukanlah akhir dari pertarungan ini, ini hanyalah permulaan. Pajak ini tidak bisa dan tidak akan bertahan,” ujar Hogan dalam cuplikan video yang diunggah di Twitter, pada Jumat (12/2) waktu setempat Pajak tersebut diperkirakan akan digugat di pengadilan. 

Tahun lalu, Hogan memveto rancangan undang-undang (RUU) itu. Menurut dia, RUU ini bakal menaikkan pajak bagi orang-orang yang sudah berjuang karena pandemi. Pasalnya, besaran potongan pajak hingga 10% akan diambil dari porsi pendapatan iklan digital yang dihasilkan dari penggunaan internet di negara bagian itu. 

“Maryland akan menjadi negara bagian pertama di AS yang memastikan perusahaan-perusahaan teknologi besar membayar bagian yang adil sambil menghasilkan miliaran dolar setahun menggunakan data pribadi kami untuk menjual iklan digital,” kata Senator negara bagian Bill Ferguson dalam komentar mendukung RUU yang diunggah di Facebook   

Negara-negara lain pun diharapkan mengikuti dalam membidik raksasa internet yang telah membangun kerajaan keuangan dengan layanan gratis yang didukung oleh iklan ber target. Negara-negara termasuk Austria, Inggris, Prancis, dan Spanyol diketahui telah memberlakukan pajak layanan digital. 

Sedangkan pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyatakan dukungan untuk pajak global yang diusulkan pada raksasa digital seperti Amazon, Facebook dan Google. Namun, legalitas pajak iklan digital di Maryland diperkirakan digugat di pengadilan. 

(oleh - HR1)

JAKAR TA – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dito Ganinduto menyambut baik kebijakan relaksasi penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan berdampak positif terhadap produksi dan penjualan industri otomotif.

Ia mengatakan, relaksasi juga bertujuan untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jump start pada perekonomian. Bahkan, kebijakan ini juga akan memberikan pengaruh terhadap keseluruhan ekonomi, dari sisi produksi akan mencapai 81.752 unit dan diproyeksikan dapat menyumbangkan penerimaan negara sebesar Rp 1,62 triliun. 

Di sisi lain, industri pendukung otomotif menyumbang lebih dari 1,5 juta orang pekerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp 700 triliun. Dengan demikian, kebijakan relaksasi ini mendorong tumbuhnya industri komponen dan industri pendukung di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dan komponen impor pada industri otomotif dan permesinan serta meningkatkan daya saing industri nasional.

Sebelumnya, pemerintah memberikan insentif penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. Pemberian insentif akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan dengan masing-masing tahap akan berlangsung selama tiga bulan. 

Insentif PPnBM sebesar 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50% dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua. Tahap terakhir, insentif PPnBM diberikan sebesar 25%. Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan

(oleh - HR1)

Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare kini tengah mempersiapkan peluncuran program bantuan bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare, Siti Rahmah Amir mengatakan, Untuk tahun ini, sekira Rp 4 miliar. Bantuan tersebut akan diberikan kepada pelaku IKM dan UMKM di Parepare.

Untuk mekanismenya, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengalokasikan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi IKM dan UMKM tersebut melalui dua jenis, yaitu pagu wilayah dan melalui pokok pikiran DPRD.

Pemerintah mulai Maret 2021 akan memberikan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru dengan segmen di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2. Hal itu disambut baik pengusaha otomotif.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto menyebut kebijakan diskon PPnBM untuk mobil baru itu sudah ditunggu-tunggu sejak tahun lalu.

Jongkie berharap adanya diskon PPnBM ini dapat meningkatkan penjualan dan produksi terhadap mobil baru. Dia memproyeksikan kebijakan ini akan membuat penjualan mobil meningkat selama 2021 berjumlah 750.000 unit.

Untuk diketahui, pemberian relaksasi PPnBM akan dilakukan secara bertahap dengan skenario PPnBM 0% atau tidak dibebankan PPnBM (Maret-Mei), PPnBM 50% (Juni-Agustus), dan 25% (September-November) dari tarif normal. Kebijakan ini akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali.

Pemerintah kembali memperpanjang bea masuk anti dumping atas impor Produk Biaxially Oriente Polyethylene Terephtalate (Bopet) dari India, China, dan Thailand.  Kebijakan ini berlaku lima tahun ke depan. Beleid tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2021.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan, pengenaan bea masuk anti dumping merupakan tindak lanjut atas masukan Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI).

Puluhan kontainer bawang merah dalam kondisi busuk asal Myanmar senilai kurang lebih Rp 257,6 juta dimusnahkan dengan cara menimbunnya di areal TPA Medan Marelan, oleh pihak Kantor Bea Cukai (BC) Belawan, Rabu (10/2).

Kepala Kantor (Kakan) BC Belawan, Tri Utomo Hendro Wibowo, kepada wartawan mengatakan, 22 kontainer bawang merah tersebut bukan merupakan hasil penindakan, tetapi merupakan barang tidak dikuasai atau sudah melebihi 30 hari sejak ditimbun pada tempat penimbunan sementara di Pelabuhan Belawan, pihak importir atau kuasanya maupun pemilik barang tidak melakukan pemberitahuan kepabeanan.

Selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan /penelitian, seluruh bawang merah dan buah pinang tersebut tidak layak untuk digunakan atau dikomsumsi.

Pada bagian lain, Kakan BC Belawan juga mengatakan, pemusnahan puluhan kontainer bawang merah tersebut merupakan upaya untuk menangani kelangkaan kontainer yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Pemerintah kembali menyuntikkan dana kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) pada 2021 lewat mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Tahun ini, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 42,48 triliun untuk sembilan perusahaan pelat merah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/2). Ia menyebut, suntikan PMN ke BUMN menjadi tren sejak 2010. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar BUMN bisamenjadi salah satu motor penggerak perekonomian.

Kementerian Keuangan mencatat, selama periode 2010-2019, PMN ke BUMN dan badan usaha lainnya mencapai Rp 186,47 triliun. Pada periode ini, kontribusi penerimaan pajak BUMN mencapai Rp 1.518,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa dividen mencapai Rp 377,8 triliun.

London - Pemerintahan Inggris berencana memajaki perusahaan-perusahaan ritel dan perusahaan-perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi virus corona Covid-19. Pemerintah Inggris dilaporkan sudah memanggil perusahaan-perusahaan dimaksud untuk membahas rencana penerapan pajak penjualan online. Pemerintah Inggris juga berencana mengutip satu kali pajak atas laba yang berkelebihan.

Pemerintah Inggris akan mengumumkan rencana anggaran yang akan fokus pada program-program tunjangan terkait penanggulangan dampak Covid-19 dan dukungan terhadap dunia usaha yang berdampak pandemi tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris saat ini dalam tekanan sebagian pihak di Partai Konservatif yang mengkehendaki pemerintah untuk tidak jor-joran mengeluarkan belanja selama pandemi masih ada. Karena Inggris diperkirakan mengalami periode utang tahunan terbesar sejak pasca-Perang Dunia II.

(Oleh - IDS)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memperjuangkan insentif berupa tax holiday untuk perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung. Pemberian insentif perpajakan tersebut masih menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan destinasi prioritas ini. Kendala pemberian tax holiday di KEK Tanjung Kelayang, terutama terkait peraturan mengenai insentif perpajakan tersebut. Pemberian tax holiday diyakini bisa mendorong percepatan pengembangan infrastruktur dasar di salah satu dari 10 Bali Baru itu.

Pengembangan KEK Tanjung Kelayang bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sehingga nantinya dapat menciptakan daya tarik wisata dan lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan total luas wilayah sebesar 324,4 hektare, KEK Tanjung Kelayang memiliki konsep pengembangan pariwisata Socially and Environmentally Responsible Development and Cultural Preservation. Oleh karena itu, pengembangan KEK Tanjung Kelayang ini perlu didukung dan dilaksanakan, agar masyarakat juga merasakan manfaatnya, khususnya lapangan pekerjaan.

(Oleh - IDS)

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 akan menuju level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun.

Kunta menuturkan anggaran bertambah cukup besar karena pemerintah fokus mendukung bidang kesehatan tahun ini yaitu mencapai Rp133,07 triliun dengan sekitar Rp70 triliun di antaranya adalah anggaran untuk vaksinasi.

Sementara itu, berdasarkan unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram pribadinya @smindrawati merincikan anggaran PEN 2021 sebesar Rp627,9 triliun fokus untuk lima bidang.

Bidang pertama adalah kesehatan dengan anggaran Rp133,07 triliun, kedua adalah perlindungan sosial Rp148,66 triliun, ketiga adalah program prioritas sebesar Rp141,36 triliun, keempat adalah UMKM dan pembiayaan dialokasikan Rp157,57 triliun dan kelima adalah insentif usaha Rp47,27 triliun.