Bisnis, JAKARTA — Diversifikasi struktur penerimaan pajak mendesak untuk dilakukan oleh otoritas fiskal di tengah resesi, menyusul rendahnya kemampuan dalam memungut pajak dan tingginya ketergantungan pemerintah terhadap pajak korporasi. 

Bisnis mencatat, elastisitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) pada 2020 mencapai 7,8. Artinya, setiap 1% kontraksi ekonomi menghasilkan kontraksi penerimaan pajak sebesar 7,8%. (Bisnis, 16/2). 

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji menambahkan, di tengah resesi, diversifikasi struktur penerimaan pajak perlu dilakukan untuk menutup celah tax gap yang ada pada setiap sektor ekonomi. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sejak tahun lalu mengingatkan bahwa pandemi Covid 19 dapat menggerus penerimaan pajak secara drastis dan pada akhirnya memangkas rasio pajak (tax ratio).

DAMPAK KRISIS

Asumsi tersebut disampaikan OECD dengan mengacu pada dampak dari krisis 2008. Upaya mengukur dampak resesi dila-kukan dengan membandingkan tax ratio pada 2007 (situasi ekonomi normal) dengan kinerja pada 2009 (situasi krisis).       

OECD mencatat secara rata-rata, terdapat penurunan rasio PPh Badan terhadap PDB di kawasan ini dari 4,9%  menjadi 4,1%.Celakanya, kata Bawono, saat ini negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia relatif masih memiliki ketergantungan penerimaan pajak dari PPh Badan.

“Di sisi lain, resesi relatif tidak terlalu besar pengaruh-nya bagi penerimaan pajak di negara-negara yang memiliki struktur penerimaan yang lebih terdiversifikasi dan tidak berbasis komoditas,” jelas Bawono.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia (Bl) menetapkan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti. Ini berarti, seluruh dana untuk mengambil kredit properti ditanggung 100% oleh bank, dengan kata lain konsumen menanggung 0% alias tidak perlu membayar down payment (DP) atau uang muka.

Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis properti, seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan. BI menetapkan kebijakan DP 0% berlaku sejak 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengapresiasi bank sentral atas penetapan LTV/FTV hingga 100%. Dia berharap kebijakan ini dapat membangkitkan penjualan seluruh pengembang properti dan perlahan membantu pemulihan ekonomi nasional, ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Jumali juga mengusulkan sejumlah insentif untuk membangkitkan bisnis properti. Pihaknya mengusulkan agar pemerintah meringankan beban konsumen dalam pembelian rumah subsidi dan segmen menengah bawah di masa wabah korona.

Pemerintah melanjutkan stimulus sektor pariwisata. Salah satu bentuk stimulus tersebut adalah hibah pariwisata, yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang pada tahun lalu telah terserap 70% untuk segmen hotel dan restoran.

Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari PEN 2021 tercatat sebesar Rp 3,3 triliun. Selain itu, pemerintah akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan pada tahun lalu, misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR Pariwisata.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran bilang sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling sulit bertahan saat ini.

Apalagi, menurut Maulana, pada awal tahun ini justru sektor pariwisata memasuki low season dimana masyarakat justru tidak melakukan perjalanan wisata. Apalagi, pemerintah baru saja memperpanjang kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).

Bisnis, Jakarta - Otoritas fiskal berupaya untuk meningkatkan kontribusi bendahara pemerintah terhadap perpajakan sejalan dengan melejitnya kebutuhan belanja pada tahun ini. Bendahara pemerintah memiliki tugas yang penting dalam mendukung penerimaan, serta menjamin belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berkontribusi kembali dalam bentuk setoran pajak. Pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah menjadi unsur penerimaan yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Namun sejauh ini setoran dari bendahara pemerintah masih sangat terbatas.

Tantangan ini mendorong Ditjen Pembendaharaan selaku pembina untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bendahara. Upaya tersebut dilakukan melalui sertifikasi dan program kelanjutannya, serta terus menyempurnakan sistem aplikasi. Kontribusi bendahara negara terhadap perpajakannya relatif masih rendah.

Kementrian Keuangan telah merealokasi belanja negara 2021, dengan dalih mengedepankan APBN sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian. Belanja negara pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja non-K/L ditetapkan Rp 910 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mendapat alokasi senilai Rp 780,5 triliun.

(Oleh - IDS)

Bisnis, JAKARTA — Peluang pemerintah untuk kembali melebarkan defisit anggaran kian terbuka menyusul terus membengkaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini.

Pemerintah memutuskan kembali menaikkan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp688,3 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan alokasi awal yang senilai Rp372,3 triliun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, saat ini otoritas fiskal tengah menghitung penyesuaian defisit APBN 2021 sejalan dengan terus membengkaknya belanja untuk program PEN 2021.

Pemerintah pun berulang kali menegaskan bahwa anggaran untuk pemulihan ekonomi masih cukup fleksibel. Dengan kata lain, penambahan alokasi program PEN 2021 masih sangat terbuka.

Di sisi lain, penerimaan pajak Indonesia masih sangat tergantung pada setoran pajak penghasilan (PPh) badan atau pajak korporasi, yang mana performanya selalu seiring sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Sri Mulyani menjelaskan, strategi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan terus membengkaknya dana dalam program PEN 2021 adalah dengan memindahkan alokasi belanja di sektor lain.

Artinya, seiring dengan penambahan dana PEN 2021, maka akan ada pemangkasan alokasi belanja di pos lain.

BANTUAN SOSIAL

Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan program bantuan sosial untuk menggeliatkan daya beli masyarakat di tengah resesi ekonomi. Artinya, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan yang lebih luas.

Dengan kata lain, pemerintah wajib mempercepat tahapan dan distribusi vaksin agar perekonomian nasional bisa lekas pulih.

Jika terwujud, hal ini bisa mengompensasi besarnya belanja yang digelontorkan selama hampir dua tahun terakhir.

Pemerintah harus memantau ketat implementasi diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan roda empat. Diskon PPnBM akan bermanfaat jika berujung pada penurunan harga jual mobil.

Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, pemerintah wajib memantau implementasi kebijakan PPnBM di lapangan. “Harga jual ke konsumen harus dipantau. Maka harus terbuka juga soal harga,” kata dia, kemarin.

Ketua Gaikindo Jongkie D Sugiarto memastikan, aturan diskor PPnBM akan menurunkan harga mobil di pasaran. “Sekarang kami menunggu juklak juknisnya agar APM bisa segera berhitung (terkait penurunan harga mobil),” ungkap dia dalam B-Talk, diKompasTV, kemarin.

PT Sokonindo Automobile (DFSK). PR & Media Manager DFSK, Achmad Rofiqi mengatakan, DFSK melihat insentif PPnBM sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif. “Dengan insentif ini, tentu bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berujung pada peningkatan penjualan domestik,” kata dia, kemarin.

Sejumlah emiten produsen otomotif, diler, komponen, hingga pedagang kendaraan bekas turut mengalap berkah dari relaksasi PPnBM 0%

Kabar relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0% telah bergulir sejak kuartal III/2020. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita.

Berdasarkan catatan Bisnis, Agus disebut telah mengusulkan relaksasi pajak penjualan (PPn) dan PPnBM kepada Menteri Keuangan. Selain itu, pihaknya telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri agar merelaksasi bea balik nama (BBN) dan pajak kendaraan bermotor serta pajak progresif.

Head of Investor Relations PT Astra International Tbk. (ASII) Tira Ardianti mengatakan masih dilakukan kajian secara internal. Tapi, pihaknya menilai kebijakan itu baik mendorong permintaan, khususnya insentif bagi yang ingin membeli kendaraan.

ASII membukukan penjualan kendaraan roda empat 270.076 unit pada 2020, turun 49,65% year-on-year (yoy) dari 536.402 unit pada 2019.

Secara terpisah, Corporate Secretary PT Tunas Ridean Tbk. Dewi Yunita mengakui kebijakan PPnBM ini dapat membantu meningkatkan volume penjualan. Namun, besaran kenaikan belum dapat disampaikan karena masih menunggu relaksasi berlaku.

KATALIS POSITIF

Senior Vice President Research PT Kanaka Hita Solvera Janson Nasrial menilai kebijakan PPnBM 0% yang akan diterapkan mulai Maret 2021 sangat menolong industri otomotif. Pasalnya, dapat menjadi stimulus dari sisi permintaan.

Berdasarkan data Bloomberg, emiten otomotif langsung tancap gas pada sesi perdagangan Senin (15/2). ASII menguat 1,7% ke level Rp5.950.

Entitas Grup Astra di bidang komponen otomotif, PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO), juga naik 1,92% ke level Rp1.060.

Sementara itu, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) ditutup di level Rp1.365 atau melonjak 22,42% dari perdagangan hari sebelumnya. Secara year-to-date (ytd), emiten otomotif afiliasi Grup Salim itu menguat 39,32%.

Ketua Tim Percepatan Proyek EV Battery Nasional, Agus Tjahajana Wirakusumah berharap, pengembangan mobil listrik juga mendapat insentif. Dengan begitu, penjualan dan populasi kendaraan listrik bisa berkembang.

Usulan itu antara lain, pembebasan bea masuk impor bahan baku precursor, katoda, battery pack/cell serta battery recycling. Ada juga usulan fasilitas tax holiday dan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komponen impor.

Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marinves), Septian Hario Seto bilang, regulasi yang mengatur insentif PPnBM kendaraan listrik masih dibahas. Rencananya regulasi tersebut akan terbit Oktober atau November 2021.

Presiden Direktur Prestige Motocars Rudy Salim mengatakan, pembebasan PPnBM yang berlaku Maret 2021 ini tidak akan berdampak pada penjualan mobil listrik. Sebab, pembebasan PPnBM itu hanya berlaku bagi mobil di bawah 1.500 cc untuk kategori tertentu. Selain itu, kandungan dalam negeri juga harus di atas 70%.

Insentif diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru mulai memacu pro kontra. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, pemerintah akan memberikan insentif diskon PPnBM mobil untuk mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc selama sembilan bulan.

Insentif berlaku tiga tahap. Pertama, 1 Maret-1 Juni 2021 dengan diskon PPnBM 100%. Kedua, potongan PPnBM 50% pada 2 Juni-1 September 2021. Ketiga, diskon PPnBM 30% 2 September-1 Desember 2021. Targetnya, ini bisa bisa mendongkrak penjualan mobil jelang Lebaran Mei 2021.

Taufiek Bawazier, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemperin bilang, kenaikan produksi mobil mendorong industri ban, kaca, baja, elektronik dan tekstil. “Local purchase material dan jasa di dalam negeri dan populasi share market mendekati 40% dari data empiris,” kata dia ke KONTAN, Senin (15/2).

Namun, Ekonom Senior Institute for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, efek insentif fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan minim lantaran kontribusi sektor otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) kecil.

Bisnis, JAKARTA — Daya pungut pajak oleh pemerintah sepanjang tahun lalu terpantau sangat rendah. Hal ini tecermin dari elastisitas penerimaan pajak yang terjun lebih dalam dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan penghitungan Bisnis, elastisitas antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi (tax buoyancy) pada tahun lalu mencapai 7,8. Artinya, setiap 1% kontraksi ekonomi nasional menghasilkan kontraksi penerimaan pajak sebesar 7,8%.

Angka ini juga mengonfirmasi bahwa di saat perekonomian turun, penerimaan pajak justru makin elastis.

Sekadar informasi, realisasi penerimaan pajak pada tahun lalu tercatat mencapai Rp1.070,0 triliun, turun sebesar 19,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun produk domestik bruto (PDB) nominal tercatat -2,51%.

Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan Bisnis terkait dengan angka tax buoyancy tersebut.

Tax buoyancy sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi.

Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan relatif tingginya shadow economy dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji mengatakan, elastisitas yang kian tinggi adalah sesuatu yang lazim di masa krisis dan pemulihan sebagaimana tahun lalu saat ekonomi tertekan akibat pandemi Covid-19.

Khusus dalam konteks Indonesia, sektor yang selama ini berkontribusi besar bagi penerimaan pajak seperti manufaktur, perdagangan besar, serta pertambangan terkontraksi cukup dalam.

Dia menambahkan, pada saat ekonomi dalam kondisi normal seperti halnya kinerja dalam satu dekade terakhir yakni 2010—2019, kata dia, tax buoyancy Indonesia secara rata-rata adalah 0,83 atau kurang dari 1.

Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tersebut, secara rata-rata hanya berkontribusi bagi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 0,83%.

Angka di bawah 1 ini mengakibatkan tren penurunan tax ratio atau rasio pajak karena pertumbuhan PDB jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Penyebab hal tersebut biasanya dikarenakan oleh mismatch antara sektor yang memiliki pertumbuhan PDB tinggi dan sektor yang penerimaan pajaknya tinggi.

RASIO PAJAK

Sementara itu, selain tax buoyancy yang relatif rendah, konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah jika penerimaan pajak tak kunjung membaik adalah melesetnya target rasio pajak.

Bisnis menghitung, rasio pajak dalam arti sempit sepanjang tahun lalu tercatat 6,9%, kemudian rasio pajak dalam arti sedang 8,3%, dan rasio pajak dalam arti luas 8,9%.

Realisasi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana rasio pajak dalam arti luas sebesar 10,7%, sementara rasio pajak dalam arti menengah 9,7%, dan rasio pajak dalam arti sempit 8,42%.

Adapun rasio pajak dalam arti menengah adalah penjumlahan penerimaan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dibagi dengan PDB.

Sementara itu, rasio pajak dalam arti luas yakni penghitungan total penerimaan yang dihimpun Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) yang kemudian dibagi PDB.

(oleh - HR1)