Menurunnya tax buoyancy Indonesia—yang pada kuartal I-2025 tercatat negatif di angka -3,71—menjadi sinyal peringatan serius bagi pemerintah. Angka ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak hanya gagal mengikuti laju pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menyusut jauh lebih cepat. Ini berdampak pada penurunan tax ratio dan menandakan lemahnya efektivitas sistem perpajakan Indonesia.

Keputusan Amerika Serikat (AS) dan China untuk memangkas tarif impor selama 90 hari telah memicu lonjakan aktivitas impor dari China, terutama menjelang musim belanja musim panas. Tarif barang China yang sebelumnya mencapai 145% kini diturunkan menjadi 30%, mendorong peritel besar seperti Walmart, Costco, dan Target untuk mempercepat pemesanan dan pengisian stok.

Praktik politik uang yang kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah, merugikan rakyat. Praktik yang dinilai sebagai kejahatan demokrasi itu tak hanya membuat masyarakat tak kunjung mendapat pimpinan daerah definitif, tetapi juga dapat menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Para pelaku politik uang semestinya mendapat sanksi berat untuk menciptakan efek jera. Kerugian akibat praktik politik uang itu dialami warga Kabupaten Barito Utara, Kalteng. Pada Rabu (14/5) MK memutuskan untuk mendiskualifikasi semua pasangan calon di Pilkada Barito Utara, yakni pasangan calon nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo, dan pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. MK juga memerintahkan agar KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) kedua kalinya.

MK menemukan adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp 16 juta untuk satu pemilih. Bahkan, terdapat saksi yang menerima total uang Rp 64 juta untuk satu keluarga. Ditemukan pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp 6,5 juta untuk satu pemilih dan disertai janji umrah apabila menang. MK meminta PSU digelar paling lambat 90 hari sejak putusan dibacakan. Kali ini, tidak hanya di dua TPS, tetapi di seluruh TPS. Calon yang dihadirkan ke publik pun tak boleh yang sudah didiskualifikasi. Dengan kata lain, pilkada diulang di Barito Utara dan masyarakat harus menanti hingga 90 hari untuk bisa memiliki pemimpin daerah definitif. Itu pun dengan syarat hasil PSU kelak tak digugatlagi ke MK.

Pilkada yang tak kunjung tuntas itu membuat masyarakat Barito Utara merasa dirugikan. Rodi (50), petani jagung di Kecamatan Tongka, dirugikan dengan tak kunjung terpilihnya Bupati-Wakil Bupati Barito Utara definitif. ”Seharusnya pembangunan sudah jalan, sekarang terbengkalai,” ujarnya. Rodi menyebutkan, beberapa agenda daerah, seperti pembangunan jembatan dan perbaikan jalan, seharusnya mulai terasa. Namun, kini tak ada tanda-tanda program itu berjalan. ”Petani berteriak-teriak karena masalah harga pupuk. Namun, sekarang enggak bisa buat apa-apa, harus tunggu bupati. Tidak ada kepastian,” tambahnya. Anggaran daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat harus dikeluarkan berulang kali untuk menyelenggarakan pilkada. Untuk Pilkada Barito Utara 2024, dialokasikan anggaran Rp 36,61 miliar. (Yoga)

BPS mengubah jadwal rilis data perkembangan ekspor dan impor April 2025 yang semula dijadwalkan pada Kamis (15/5) seiring perubahan kebijakan penyajian data yang akan dirilis dalam bentuk angka final pada awal bulan berikutnya. Dalam keterangan resminya, Biro Humas dan Hukum BPS menyampaikan bahwa perubahan jadwal rilis ini dilakukan demi peningkatan kualitas data. Jadwal publikasi rutin angka sementara perkembangan ekspor-impor yang sebelumnya dirilis setiap pertengahan bulan kini digeser ke awal bulan berikutnya pada saat data telah menunjukkan angka tetap. ”Dalam rangka meningkatkan kualitas data, BPS akan merilis angka tetap perkembangan ekspor-impor di setiap awal bulan. Data ekspor-impor kini akan diumumkan bersamaan dengan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi,” demikian pernyataan resmi yang diterbitkan pada Kamis pagi.

Kebijakan ini menuai sorotan sejumlah pihak, terutama pelaku pasar dan pengamat ekonomi, yang menilai langkah itu berisiko memperburuk citra Indonesia dalam hal transparansi data perdagangan. Dalam laporan Trade Barrier Index 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan hambatan perdagangan tertinggi di dunia, menempati peringkat terakhir dari 122 negara. Indikator yang menjadi sorotan adalah keterlambatan serta minimnya akses publik terhadap data perdagangan. Ekonom dari Departemen Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai, ”Ketika data disembunyikan atau ditunda tanpa alasan teknis yang meyakinkan, keraguan pasar akan berubah menjadi keyakinan bahwa ada yang sedang disembunyikan. Itu lebih merugikan daripada angka defisit,” ujarnya.  (Yoga)

Pemerintah perlu menambah stimulus fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat sebagai mengakaselerasi pertumbuhan ekonomi 2025 hingga di atas 5%.  Ekonom dan pengusaha menilai stimulus penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH), pemberian kartu sembako  pada Mei-Juni, serta pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) belum cukup mangatrol daya ebeli. Lebih dari itu, kelas menengah dan bawah butuh stimulus lain, seperti pembebasab pajak penghasilan (PPh) untuk kelompok berpendapatan rendah dan perluasan subsidi langsung tunai. Program bantuan sosial tunai yang tepat sasaran diyakini mampu meningkatkan  konsumsi rumah tangga secara cepat dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka menengah-panjang, pemerihnya harus fokus pada penciptaan lapangan kerja  berkualitas melalui investasi infrastruktur produktif, insentif bagi industri manufkatur, serta peningkatan keahlian tenaga kerja. Dari sisi moneter, BI  dapat mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Sebab, saat ini, sulit berharap BI menurunkan suku bunga acuan RI Rate mengingat fokus utama  adalah menjaga rupiah. (Yetede)

Pemerintah berjanji melakukan langkah proaktif untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan menarik bagi investor. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Totodua Pasaribu menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan kelancaran investasi PT Chandra Asri Alkali (CAA) sebagai salah satu pilar penting dalam upaya hilirisasi industri nasional. "Negara harus memberikan jaminan, baik ke dalam maupun ke luar terhadap investasi yang ada di negara kita, agar investasi kondusif dan berkelanjut," ujar dia. Totodua menegaskan bahwa apa yang saat ini terjadi di Banten harus  menjadi perhatian semua pihak dan perlu diantisipasi dengan baik. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, beserta jajarannya pemerintah dan aparat terkait akan melakukan langkah cepat dan konkret untuk menjamin kelancaran implementasi proyek investasi. "Kami menyesali terhadap kejadian yang di Cilegon dan itu nanti diserahkan kepada aparat hukum. Dalam hal ini, Polda Provinsi Banten yang akan turun melakukan proses pemeriksaan dan hasilnya seperti apa itu ranah penegak hukum. Namun nanti ke depannya kami ingin memberikan konteks efek jera terhadap aksi yang tidak benar untuk menjaga iklim investasi di negara kita," kata dia. (Yetede)

Grab Indonesia memberikan tanggapan soal isu merger dan dominasi asing yang kencang berhembus akhir-akhir ini. Grab menyebut informasi yang beredar tersebut hanya  berdasarkan spekulasi yang belum terverifikasi, hingga pihaknya tidak bisa berkomentar lebih jauh. "Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut," kata Chief of Publik Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy. Menurut Tirza, saat ini, pihaknya fokus terhadap komitmennya di Indonesia, yaitu memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat  untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan. "Bahkan menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan  di masa transisi atau saat menghadapi tantangan ekonomi," ujar Tirza. Bersamaa dengan rumor merger inim juga muncul kembai wacana publik yang mempertanyakan keberadaan Grab di Indonesia sebagai bentuk dominasi asing. Tirza pun menyampaikan klarifikasi terkait struktur hukum dan kontribusi nyata Grab bagi Indonesia. Menurut Tirza, Grab Indonesia beroperasi sebagai Penanam Modal Asing (PMA), yaitu bentuk investasi yang diatur dan dizinkan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturan perundang--unndangan yang berlaku. (Yetede)

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di IKN di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih terus bergulir. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengatakan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Ayedh untuk berinvestasi di IKN  setelah melalui penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Otorita IKN. “Kami menyambut baik niat investasi dari Dejem Group yang sejalan dengan visi pembangunan IKN seagai kota berkelanjutam dan saya perlu sampaikan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di IKN,” kata Basuki. Penandatanganan NDA ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Otorita IKNm Basuki Hadimuljono, dan delegasi Ayedh Dejem Group yang dipimpin oleh Chairman Ayedh Dejem Group. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pendanaan  dan Investasi  Otorita IKN, Agung WIcaksono, dan CEO Dejem , Zed  Ayesh serta turut disaksikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Manurut Basuki, Dejem Group menyatakan minat untuk berinvestasi di atas lahan seluas 10 hektare  di wilayah IKN. “Lahan tersebut dirancanakan untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan dan kawasan campuran (mixed-use) yang terletak secara strategis di area tanpa pusat perbelanjaandan kawasan campuran (mixed-use) yang tercetak secara strategis di area tanpa pusat 5 km," papar Basuki. (Yetede)

 

Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) produk sawit dari 7,5% menjadi 10% berdasarkan PMK No. 30/2025 menuai kecemasan dari pelaku industri dan petani kelapa sawit. Alih-alih mendorong produktivitas dan nilai tambah di tingkat petani, kebijakan ini justru dinilai memperberat beban industri dan menekan harga tandan buah segar (TBS) serta crude palm oil (CPO).

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi ancaman nyata seiring menurunnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun atau turun 27,73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menempatkan fiskal Indonesia dalam situasi yang mengkhawatirkan.