Meningkatnya utang luar negeri Indonesia di tengah perlambatan ekonomi menjadi perhatian serius yang perlu diantisipasi secara cermat. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri pada triwulan I/2025 mencapai US$430,4 miliar (Rp7.144,6 triliun), tumbuh 6,4% dari periode sebelumnya. Total utang pemerintah pun telah mendekati Rp9.000 triliun. Meskipun secara rasio terhadap PDB (30,6%) masih dalam batas aman, peningkatan beban utang ini tetap menimbulkan kekhawatiran, khususnya terhadap kemampuan fiskal negara dalam jangka menengah dan panjang.

Tokoh-tokoh penting seperti Bank Indonesia, pemerintah pusat, serta lembaga pengawas fiskal menekankan pentingnya koordinasi dalam mengelola utang agar tidak membebani APBN dan tetap mendukung pembangunan. Namun, tekanan nyata datang dari pelemahan nilai tukar rupiah, yang secara langsung menaikkan beban cicilan utang dalam mata uang asing dan mempersempit ruang fiskal negara. Hal ini berisiko mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif dan stimulus ekonomi.

Dalam situasi ini, tokoh sentral yang berkontribusi terhadap peningkatan utang adalah pemerintah sendiri, yang terpaksa memperluas pinjaman luar negeri guna menutup defisit anggaran dan mendanai pembangunan di tengah penerimaan negara yang melemah. Meskipun langkah ini dianggap realistis untuk jangka pendek, kebergantungan berlebihan terhadap utang luar negeri, jika tidak disertai dengan efisiensi dan transparansi, justru berpotensi menjebak Indonesia dalam krisis fiskal di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk membatasi ketergantungan pada utang luar negeri, memperbaiki kapasitas fiskal secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap utang digunakan secara produktif dan terbebas dari korupsi agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.