;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6583 )

Menkeu Mutasi Pejabat Strategis Demi Efisiensi

19 May 2025
Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran, termasuk mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Suryo Utomo, yang menjabat sejak November 2019, disebut akan digantikan oleh Bimo Wijayanto, mantan Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Pergantian ini terjadi di tengah menurunnya penerimaan pajak. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun, atau turun hampir 28% secara tahunan, jauh dari target tahun ini sebesar Rp 2.819,31 triliun. Situasi ini menambah urgensi terhadap tantangan yang akan dihadapi Dirjen Pajak yang baru.

Meski akan digantikan, Suryo Utomo mendapat apresiasi dari sejumlah pengamat. Fajry Akbar dari CITA menilai Suryo berhasil mencapai target pajak selama tiga tahun berturut-turut, menjalankan reformasi melalui UU HPP, dan melahirkan sistem core tax. Menurutnya, akan sulit bagi penggantinya untuk menyamai capaian tersebut.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, menekankan bahwa Dirjen baru akan menghadapi tantangan besar dalam memperbaiki coretax dan meningkatkan rasio pajak. Sementara itu, Bhima Yudhistira dari Celios menyoroti pentingnya sinkronisasi data wajib pajak serta upaya mengejar kebocoran pajak, termasuk di sektor digital dan sumber daya alam. Ia juga mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax).

Dengan demikian, rotasi ini bukan hanya soal perubahan personalia, tapi juga menyangkut efektivitas reformasi perpajakan di tengah tekanan penerimaan negara yang besar dan kompleksitas ekonomi yang semakin tinggi.

Kebijakan Pajak Perlu Perhitungan Dampak Sosial

19 May 2025
Rumor pergantian Direktur Jenderal Pajak mengemuka di tengah kekhawatiran publik akan kebijakan pajak yang dianggap tidak adil, seperti rencana tax amnesty (pengampunan pajak) dan pembentukan family office. Dua kebijakan tersebut dinilai pro-konglomerat dan berisiko mencederai rasa keadilan serta kepatuhan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Fajry Akbar, pengamat pajak dari CITA, menentang keras dua wacana tersebut dan menegaskan bahwa Dirjen Pajak yang baru harus menolak kebijakan yang menguntungkan kelompok kaya. Ia berpendapat bahwa baik tax amnesty maupun family office tidak membawa manfaat nyata bagi penerimaan negara dan justru bisa menggerus kepatuhan wajib pajak.

Bawono Kristiaji dari DDTC juga memberikan pandangan kritis terhadap rencana tax amnesty lanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan program ini secara berulang memberi sinyal kelemahan otoritas pajak dan berpotensi menurunkan kepatuhan sukarela. Ia menekankan bahwa faktor penentu investasi bukanlah tax amnesty, melainkan sistem pajak yang konsisten dan kebijakan ekonomi yang mendukung.

Sementara itu, Pino Siddharta dari Konsultan Pajak Indonesia menyatakan bahwa meskipun tax amnesty bisa menjadi solusi jangka pendek saat penerimaan pajak menurun, kebijakan ini tetap mencederai wajib pajak yang sudah taat. Ia juga menilai rencana pendirian family office belum tentu efektif menarik minat investor asing dan berpotensi memunculkan ketidakadilan.

Wacana pengampunan pajak dan family office menuai penolakan dari berbagai pihak. Tokoh-tokoh seperti Fajry Akbar, Bawono Kristiaji, dan Pino Siddharta menekankan pentingnya keadilan dan efektivitas dalam kebijakan perpajakan, serta menyerukan agar Dirjen Pajak yang baru bersikap tegas dalam menolak kebijakan yang merugikan prinsip keadilan fiskal.

Kinerja MBG Tak Sesuai Harapan Investor

19 May 2025
Kinerja sektor unggas Indonesia sempat tertekan akibat penurunan harga ayam sejak awal 2025, terutama karena kelebihan pasokan. Namun, kondisi ini mulai membaik berkat program voluntary culling yang berhasil menaikkan harga ayam hidup menjadi Rp 17.400/kg pada awal Mei 2025. Stabilnya harga jagung sebagai pakan ternak juga turut menjaga biaya produksi tetap rendah, memberi prospek positif bagi emiten-emiten unggas di sisa tahun ini.

Victor Stefano dan Wilastita Muthia Sofi, analis dari BRI Danareksa Sekuritas, menilai bahwa pengurangan pasokan serta potensi peningkatan penyerapan ayam akan mendukung kenaikan harga ayam dan mendorong kinerja industri unggas di semester II-2025. Namun, mereka mencatat bahwa dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah hanya menyerap 3,4% produksi ayam, jauh dari ekspektasi awal 5,8%, sehingga efeknya terhadap industri ini relatif minimal.

Abdul Azis dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa kestabilan harga jagung di kisaran Rp 5.100–Rp 5.200/kg turut mendukung profitabilitas emiten karena biaya pakan yang terkendali. Ia merekomendasikan saham Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) dengan target harga Rp 2.420.

Sementara itu, Indy Naila dari Edvisor Provina Visindo menyebut bahwa sejumlah hambatan pelaksanaan program MBG turut menekan potensi penyerapan produk unggas. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam implementasi program MBG agar bisa benar-benar mendongkrak permintaan sektor ini.

Meski masih ada tantangan seperti potensi pelemahan daya beli masyarakat, prospek emiten unggas tetap positif. Victor dan Indy merekomendasikan saham Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) dengan target harga masing-masing Rp 6.800 dan Rp 5.250 per saham, sementara Indy juga menyarankan buy untuk JPFA di Rp 2.230 per saham.

Aturan DHE Dongkrak Dana Valas di Perbankan

19 May 2025
Penerapan aturan baru terkait penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejak 1 Maret 2025 berdampak positif pada sektor perbankan, terutama dalam meningkatkan simpanan valuta asing (valas). Aturan ini mewajibkan DHE disimpan selama 12 bulan di dalam negeri, sehingga memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan simpanan valas per Maret 2025 meningkat 10,5% secara tahunan, tertinggi sejak Oktober 2024. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa deposito valas di BCA tumbuh 17% secara tahunan menjadi Rp 77,9 triliun, mencerminkan besarnya potensi ekspor dan dampak positif insentif pemerintah.

Hal serupa disampaikan oleh M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, yang mencatat kenaikan DHE SDA sebesar 22% di institusinya. Namun, Ashidiq juga mencermati tren konversi valas ke rupiah oleh eksportir guna kebutuhan operasional, sehingga mengurangi penempatan dana dalam instrumen valas seperti SVBI dan SUVBI.

Menanggapi fenomena ini, Josua Pardede, Ekonom Bank Permata, menilai bahwa tren konversi DHE valas ke rupiah adalah wajar. Menurutnya, kebutuhan likuiditas domestik yang tinggi serta kompleksitas dan biaya tinggi dari instrumen derivatif seperti swap menjadi alasan utama eksportir memilih menukar valas ke rupiah secara langsung.

Meskipun terdapat penurunan pada beberapa instrumen valas BI, aturan baru DHE SDA dinilai berhasil meningkatkan simpanan valas di perbankan dan menjaga stabilitas likuiditas, meski disertai pergeseran perilaku eksportir ke konversi rupiah demi efisiensi operasional.

Demokrasi Tak Bisa Dibeli dari Kecurangan Pilkada Barito Utara

17 May 2025

Putusan MK mendiskualifikasi semua pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Barito Utara, Kalteng, Rabu (14/5) menjadi pelajaran penting bagi proses demokratisasi di daerah. Pelanggaran dalam kontestasi nyatanya melahirkan konsekuensi bagi demokrasi itu sendiri. Putusan MK mendiskualifikasi dua pasangan calon di Pilkada Barito Utara ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kontestasi politik di daerah. Putusan itu membuat KPU harus memulai dari awal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan digelar dalam 90 hari sejak putusan MK dibacakan. PSU yang diperintahkan MK itu merupakan pemungutan suara ulang kedua dalam Pilkada Barito Utara.

Putusan ini lahir karena pertimbangan MK setelah mendapat bukti bahwa kedua pasangan calon melakukan politik uang yang cukup masif dalam penyelenggaraan PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS). Kedua pasangan calon, yakni Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, sama-sama terbukti memberikan uang kepada pemilih. Nilai uang yang dibagikan bahkan tergolong fantastis. Dalam persidangan di MK terungkap, uang yang dibagikan kepada pemilih itu sampai Rp 16 juta per orang. Jika diasumsikan semua pemilih di Barito Utara yang sebanyak 114.092 orang mengikuti PSU dan mendapatkan pembagian uang, total uang yang beredar kurang lebih Rp 1,8 triliun.

Putusan MK mendiskualifikasi semua pasangan calon peserta pilkada, Rabu lalu, merupakan tindak lanjut putusan MK sebelumnya. Pada 24 Februari 2025, MK memerintahkan PSU di dua TPS di Barito Utara karena terbukti ada pelanggaran. Namun, hasil PSU yang digelar di dua TPS pada 22 Maret itu kembali digugat ke MK. Hasilnya, MK memerintahkan agar penyelenggara pemilu kembali menggelar PSU di Barito Utara dan dua pasangan calon yang sebelumnya menjadi peserta pilkada serta kembali berkontestasi dalam PSU 22 Maret tidak boleh lagi mengikuti pemungutan suara. PSU untuk kedua kalinya itu juga mesti digelar di seluruh TPS, bukan hanya dua TPS seperti pada PSU pertama. Terbuktinya praktik politik uang yang masif di Pilkada Barito Utara memberikan satu pesan, yakni demokrasi tak bisa dibeli, demokrasi membutuhkan proses yang jujur dari sebuah kontestasi politik. (Yoga)


Menggarap Potensi Ekonomi dari Ibadah Haji dan Umrah

17 May 2025
Ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, melainkan juga ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan. Diperkirakan dana penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahun, dan jika  ini merupakan potensi luar biasa yang patut dioptimalkan dalam perkuat ekonomi nasional, khususnya industri halal dan sektor UMKM. Tercatat setiap tahunnya, jumlah jamaah haji terbanyak di dunia yakni berasal dari Indonesia Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Kuota terbanyak selanjutnya yakni Pakistan dan India, menurut data Global Muslim Population, kedua negara itu merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak setelah Indonesia. Menurut data Kementerian Agama RI, hingga Jumat (16/5/2025) tahun ini Indonesia akan memberangkatkan 221.000 jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Kuota jemaah haji reguler terdiri atas: 190.897 jemaah haji reguler  yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pebimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1572 petugas haji daerah (PHD). (Yetede)

Regulasi Zero ODOL Bakal Ditegakkan

17 May 2025
Regulasi mengenai penegasan implementasi zero over dimension dan over load (ODOL), seperti angkutan kelebihan muatan, tengah disiapkan. Salah satu kebijakan yang tengah dipertimbangkan adalah mendorong pengemudi bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cara mengemudi dan jemput bola timbangan portabel di jalan tol, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, selama ini banyak terjadi kecelakanan lalu lintas disebabkan oleh kendaraan angkutan atau ODOL, sehingga pemerintah kompak membuat kebijakan melalui lintas kementerian dan lembaga, "Kami sudah komtmen dimana Kementerian Infrastruktur dan Pembanguan Kewajiban sebagai koordinator akan menegaskan hak ini dalam bentuk payung hukum yang lebih besar," ujar Dudy.  Kementerian Perhubungan juga akan mengambil langkah-langkah lebih awal sebelum payung hukum terbentuk. Di antara langkah itu adalah memberikan pelatihan kepada pengemudi angkutan logistik dan memaksimalkan sumber daya yang ada melalui jembatan timbang di daerah.  Menhub Dudy menuturkan, pelatihan pengemudi dilakukan dengan mendatangkan trainer, sedangkan pengelolaan dan pemanfaatan jembatan timbang akan lebih maksimal degan jemput bola. (Yetede) 

Perekonomian Nasional Tetap Terjaga di Tengah Tekanan Global

17 May 2025
Pemerintah menegaskan, perekonomian nasional tetap terjaga di tengah tekanan global. Hal ini ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta berbagai langkah strategis lainnya yang terus diperkuat. Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 mencapai 4,87%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga konstan mencapai  Rp5.695,9 triliun, dan atas dasar konstan mencapai  Rp3.264.5 triliun pada triwulan IV-2024 perekonomian Indonesia terkontraksi 0,98%. Adapun pencapaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2025. Jika dibandingkan 5,02% pada kuartal sebelumnya, dan menjadi laju paling lambat sejak triwulan III-2021. Adapun data  ekonomi Jepang pada triwulan 1-2025 yang dirilis pada Jumat (16/5/2025) tercatat terkontraksi untuk pertama kalinya dalam setahun. Dari data awal pemerintah Jepang, produk domestik bruto (PDB) terkontraksi 0,2% secara kuartalan (qtq), karena ekspor menurun tajam. Pertumbuhan ekonomi AS juga melambat tajam pada triwulan 1-2025, seiring banyak pelaku bisnis yang berlomba-lomba menimbun barang mnejelang kenijakan tarif besar-besaran Presiden AS Donald Trump. PDB AS menyusut 0,3%, turun dari pertumbuhan 2,4% dalam tiga bulan terakhir pada 2024. (Yetede)

Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta

17 May 2025
Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta diharapkan bisa berkembang di bandara-bandara lain di Tanah Air. Anggota Komisi DPR RI Sudjatmiko mengatakan, dengan menerapkan model terminal serupa pada  sejumlah bandara di Indonesia diharapkan kualitas dan pelayanan penerbangan internasional menjadi lebih baik. "Kita ambil contoh, terminal khusus haji saya kira secara layanan ini cukup bagus untuk layanan penerbangan haji dan umroh, karena semua difasilitasi sejak awal, mulai dari keimigrasian dan perizinan lain yang berlaku di Arab Saudi. Jadi bisa lebih cepat pengurusan sebelum sampai ke negara tujuan," ujarnya. Ia mengapresiasi peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, dan mengharapkan agar model terminal serupa dapat diterapkan di seluruh embarkasi haji di Indonesia. "Tapi tidak hanya untuk penerbangan haji saja, barangkali bisa untuk penerbangan internasional lainnya," ucapnya. Sebelumnya pada Selasa (13/5), Miko telah mengunjungi terminal tersebut. Dalam kunjungannya itu, ia melihat langsung bahwa keberadaan terminal khusu haji dan umrah dapat menguntungkan jemaah karena menghadirkan pelayanan yang cepat dan nyaman. (Yetede)

Dinar dan Dirham Menguat di Tengah Ketidakpastian

17 May 2025
Koin dinar (berbahan emas) dan dirham (berbahan perak) kini semakin dilirik sebagai alternatif investasi, terutama di tengah gejolak inflasi global. Meskipun belum sepopuler emas batangan di Indonesia, keduanya menawarkan stabilitas nilai karena berbasis logam mulia. Seiring naik-turunnya harga emas dan perak dunia, harga koin dinar dan dirham pun ikut berfluktuasi.

Alwy Assegaf, dari PT Trijaya Pratama Futures, menjelaskan bahwa dinar dan dirham cocok sebagai store of value atau koleksi berbasis syariah, karena mengikuti tren harga emas dan perak global. Sementara itu, Melvin Mumpuni, CEO Solusi Finansialku Indonesia, menegaskan bahwa produk ini tidak hanya tahan inflasi, tetapi juga multifungsi—bisa dijadikan alat zakat, mahar, dan sedekah, serta menyimpan nilai secara simbolis dalam konteks ekonomi Islam.

Meski potongan biaya cetak dan distribusi bisa memengaruhi margin, koin ini tetap menarik, terutama bagi komunitas yang menjunjung prinsip syariah. Namun, likuiditas dinar dan dirham masih terbatas dibanding produk logam mulia konvensional.

Herru Wijayadie, Direktur PT Berkah Restu Sejahtera yang menggandeng Peruri melalui brand Rana Precious Metal, berupaya memperluas pasar dengan meluncurkan produk Noor Dinar agar tidak eksklusif bagi umat Muslim. Demikian pula Navees Gold, yang aktif menjual koin dinar berbagai tema sejak 2020, memperlihatkan tren pasar yang mulai meluas.

Dinar dan dirham semakin mendapatkan tempat sebagai investasi bernilai simbolis, religius, dan finansial, yang relevan di era ketidakpastian ekonomi saat ini.