;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6653 )

Rasio NPL Jadi Ancaman Bank-Bank Kecil

27 May 2025
Meskipun secara nasional rasio kredit bermasalah (NPL) industri perbankan Indonesia masih tergolong rendah — yakni 2,17% per Maret 2025 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — terdapat sejumlah bank yang mencatat NPL gross tinggi, bahkan melampaui ambang batas sehat 5%. Kondisi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap kualitas aset perbankan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Contohnya, Bank Amar Indonesia mencatatkan NPL gross sebesar 10,89%, tertinggi di industri. Namun, menurut David Wirawan, SVP Finance Bank Amar, rasio tersebut disebabkan oleh fokus penyaluran kredit ke segmen UMKM, yang memang memiliki risiko tinggi. Ia menegaskan bahwa dengan cadangan kerugian (provisi) yang memadai, NPL net Bank Amar tetap rendah di 1,48%, yang dianggap aman.

Bank KB Bukopin, Bank Banten, dan Bank of India Indonesia juga mencatat NPL gross di atas 7%, namun masing-masing mengklaim telah melakukan pencadangan risiko yang memadai. Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, menyebutkan bahwa kredit bermasalah utamanya berasal dari segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan, dan pihaknya telah menempuh penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi.

Sementara itu, Trioksa Siahaan, Senior VP dari LPPI, menilai bahwa tingginya NPL di beberapa bank masih merupakan warisan dampak pandemi, ditambah dengan belum optimalnya penghapusan atau pencadangan kredit bermasalah, serta berakhirnya program restrukturisasi kredit. Ia menekankan pentingnya bank untuk fokus terlebih dahulu pada penurunan NPL dan penguatan likuiditas, sebelum melakukan ekspansi kredit besar-besaran.

Industri perbankan Indonesia secara umum masih stabil, tingginya NPL di beberapa bank memerlukan pengawasan dan strategi mitigasi yang kuat. Tokoh-tokoh seperti David Wirawan, Bambang Widayatmoko, dan Trioksa Siahaan menegaskan pentingnya pencadangan risiko yang proporsional, selektivitas dalam penyaluran kredit, serta pengelolaan portofolio yang hati-hati demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan kredit.

Janji Google Cloud Kontribusi Rp. 1.400 Triliun pada 2030

26 May 2025
Google Cloud Indonesia, salah satu divisi bisnis raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google LLC, menargetkan untuk berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun pada 2030. Target tersebut akan direalisasikan melalui perluasan kapasitas tiga cloud region di Jakarta, mengakselerasi teknologi artificial intelegence (AI), pengembangan kapabilitas startup lokal, hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) digital di Indonesia.  Sementara itu, sejak 2020 hingga 2025, Google telah membangun tiga cloud region di Jakarta, dan telah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp900 triliun. Pengamat Ekonomi Digital Center of Economic Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, kehadiran Google Cloud memang mempunyai beberapa dampak terhadao perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung. Namun, target pencapaian hingga 2030 tersebut harus dihitung secara prudent (kehati-hatian) untuk memastikan, hal tersebut realistis atau tidak. "Jika dihitung secara tidak langsung mungkin iya dampaknya cukup besar kepada ekonomi karena sistem cloud sendiri digunakan diberbagai bidang digital dan beberapa perusahana. Tapi memang harus ada perhitungan dampak yang prudent untuk melihat hal tersebut  realistis atau tidak," kata Nailul. (Yetede)

Pemerintah Berniat Memindahkan Pelabuhan Impor ke Indonesia Timur

26 May 2025
Rencana pemerintah memindahkan pelabuhan impor (entry point) untuk beberapa komoditas tertentu ke Indonesia  Timur disambut positif asosiasi pengusaha layaran. Meski demikian yang menjadi tantangan adalah masih terbatasnya infrastruktur khususnya pelabuhan internasional di luar Pulau Jawa. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartarto mengatakan pemindahan gateway (Pelabuhan) ekspor-impor utama ke wilayah Indonesia Timur merupakan wacana strategis yang berpotensi besar mengubah lanskap maritim nasional. Ia menyambut baik diskusi wacana ini, dan memandangnya sebagai peluang emas sekaligus tantangan yang perlu dikaji bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. "Wacana pemindahan gateway baru yang sangat menarik. Ada potensi luar biasa untuk memperkuat industri domestik kita, sekaligus mendorong dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dinamis di kawasan timur," kata Carmelita. Ia memaparkan berbagai dampak positif yang dapat diraih, seperti peningkatan signifikan aktivitas bongkar muat, terbuatnya ribuan lapangan kerja baru, potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang inovatif, serta geliat positif bagi jasa logistik lokal dan industri pelayaran nasional, termasuk sektor perbaikan dok dan galangan kapal di wilayah timur. (Yetede)

BNPB Peringatkan Sejumlah Daerah Berisiko Banjir dan Karthula di Wilayah Indonesia

26 May 2025
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Indonesia, dimulai dalam beberapa hari ke depan. Kepala Pusat Daya, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, berdasarkan pemantauan prakiraan cuaca, beberapa daerah diprediksi mengalami cuaca ekstrem dengan hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. "Wilayah yang berisiko tinggi meliputi sebagian besar Sumatera bagian barat dan tengah, Jawa Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua bagian barat," kata Abdul Muhari. Menurut dia, kondisi tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometerologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang. Oleh karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk kesiapan jalur evakuasi, logistik, dan sarana darurat. Di saat bersamaan, sejumlah wilayah  lain justeru mengalami cuaca kering dan suhu tinggi yang dapat meningkatkan risiko karthula khususnya di Riau, kalimantan Barat, dan sebagian Sumatera Selatan, pada dasarian ketiga Mei, dan puncaknya diperkirakan Juli-awal Agustus. (Yetede)

Swasta Masuk Proyek Data Center, Apa Risikonya?

26 May 2025
Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) No. 5/2025 membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Pusat Data Nasional (PDN). Langkah ini disambut antusias oleh para pelaku industri pusat data, termasuk perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena dinilai bisa menggairahkan investasi di tengah keterbatasan anggaran negara.

Namun, keterlibatan swasta dalam proyek strategis ini tidak boleh mengesampingkan pengendalian penuh oleh pemerintah, terutama terkait keamanan data dan kedaulatan digital nasional. Hal ini penting agar kolaborasi tetap menjamin kepentingan publik, termasuk pelayanan publik yang aman, andal, dan efisien.

Tokoh kunci dalam kebijakan ini adalah Menteri Komunikasi dan Digital, yang menjadi pengambil keputusan atas regulasi strategis tersebut. Perannya sangat penting dalam memastikan sinergi antara pemerintah dan swasta berjalan dalam koridor yang mengutamakan kedaulatan data dan perlindungan kepentingan nasional.

Dengan pendekatan kolaboratif yang tepat dan pengawasan yang ketat, keterlibatan swasta dalam PDN berpotensi mempercepat transformasi digital Indonesia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital masa depan.

Menjaga Keamanan Data Lewat Infrastruktur Nasional

26 May 2025
Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi penting menuju kedaulatan digital dan penguatan ekonomi berbasis data. Proyek ini menandai babak baru dalam sejarah ekonomi digital Indonesia, di mana kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan.

Keterlibatan perusahaan lokal seperti DCI, ELIT, EDGE DC, Telkom Indonesia, serta pemain global seperti Google Cloud, menunjukkan komitmen industri terhadap pertumbuhan sektor pusat data di Indonesia. Namun, sebagaimana disampaikan dalam artikel, keberhasilan PDN tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi, melainkan juga pada kebijakan yang adil, transparan, serta perlindungan terhadap data strategis negara.

Tokoh penting seperti Menteri Komunikasi dan Digital, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam artikel, menjadi pengambil kebijakan utama dalam merumuskan regulasi seperti Permenkomdig No. 5/2025, yang membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam pengelolaan PDN. Di sisi lain, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat vital dalam menjamin aspek keamanan dan integritas data nasional.

Sementara itu, sorotan juga diberikan pada pentingnya menjaga kedaulatan digital, dengan memastikan bahwa pengelolaan data pemerintah tetap berada dalam kontrol penuh negara, meskipun melibatkan pihak swasta.

Dengan sinergi yang kuat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, PDN diharapkan bukan hanya menjadi infrastruktur digital, melainkan juga simbol kedaulatan informasi dan pilar utama dalam membangun masa depan ekonomi digital Indonesia yang berdaulat, aman, dan inklusif.

Diplomasi Ekonomi RI-China Semakin Erat

26 May 2025
Kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang ke Jakarta pada 25 Mei 2025 menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama strategis antara Indonesia dan China di berbagai bidang, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan, tidak hanya dalam konteks bilateral tetapi juga demi stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia.

Salah satu kerja sama penting yang diteken adalah nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal. Kesepakatan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meningkatkan stabilitas keuangan.

Selain itu, kerja sama juga mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, hingga media. Secara khusus, Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, mengungkapkan bahwa empat perusahaan asal China berencana membangun pabrik di Indonesia yang menyasar sektor strategis seperti baterai kendaraan listrik (EV), mobil listrik, pusat data, dan layanan konsumen. Pandu menekankan pentingnya pembangunan ekosistem EV mengingat kekayaan sumber daya Indonesia, khususnya nikel.

Pandu juga menekankan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor hilir agar mampu mengambil alih posisi strategis dalam industri global kendaraan listrik. Ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia suatu saat bisa menjadi salah satu pemimpin di bidang ini, sembari menyerap ilmu dari China yang saat ini lebih maju.

Perdana Menteri Li Qiang membawa pesan khusus dari Presiden Xi Jinping, menyampaikan harapan terbaik untuk Presiden Prabowo dan menegaskan pentingnya kerja sama Indonesia–China dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan global.

Kerja sama ini menunjukkan peningkatan kepercayaan dan sinergi antara dua ekonomi besar Asia, dengan fokus pada investasi strategis dan pertukaran teknologi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Pemerintah Lirik Pinjaman dari Mitra Regional

26 May 2025
Pemerintah Indonesia tengah mempercepat penerbitan surat utang negara (SUN) dalam denominasi valuta asing (valas) dengan mengusulkan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN melalui penerbitan global bond dalam bentuk dimsum bond (dalam yuan) dan kangaroo bond (dolar Australia). Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa langkah ini bertujuan memperluas basis investor dan mengelola portofolio utang dengan risiko terkendali di tengah dinamika pasar keuangan global, khususnya volatilitas dolar AS. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menambahkan bahwa diversifikasi mata uang ini relevan untuk menekan biaya pembiayaan.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai langkah ini positif karena proses penerbitan dimsum bond yang relatif mudah dan cepat, serta adanya minat investor global terhadap obligasi pemerintah negara berkembang yang menggunakan mata uang kuat seperti yen, yuan, dan dolar Australia. David juga menyoroti tren meningkatnya permintaan valas yuan karena hubungan perdagangan dengan China. Sementara itu, Myrdal Gunarto, Global Markets Economist Maybank Indonesia, mengingatkan agar berhati-hati terhadap volatilitas mata uang yuan yang tinggi dan menyebut potensi peminat kangaroo bond mungkin lebih kecil karena tekanan nilai tukar dolar Australia.

Penerbitan global bond ini dianggap sebagai strategi diversifikasi yang penting untuk memperkuat manajemen utang pemerintah di tengah ketidakpastian pasar global.

Dirjen Baru Diberi Waktu untuk Beradaptasi

24 May 2025

Menkeu Sri Mulyani memberikan waktu kepada Dirje Pajak, Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea dan Cukai, Letjen (Purn)TNI Djaka Budi Utama untuk beradaptasi. Keduanya diminta mendalami kondisi serta permasalahan kelembagaan sebelum menyampaikan pernyataan resmi kepada publik. Kebijakan ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2025 yang digelar Jumat (23/5) bertepatan pelantikan kedua pejabat tersebut di kantor Kemenkeu, Jakarta. Menkeu menilai, masa adaptasi sangat penting agar para dirjen yang baru dilantik dapat memahami struktur, data, serta tantangan yang ada di direktorat masing-masing. ”Berikanlah (para dirjen baru) waktu satu bulan untuk melihat semuanya sehingga public bisa melihat data, fakta, realitas, dengan perspektif baru,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, belum ideal bagi pejabat yang baru beberapa jam dilantik untuk langsung memberikan penjelasan kepada publik. Kementerian Keuangan akan menjadwalkan untuk menggelar sesi khusus dalam satu bulan ke depan untuk memperkenalkan lebih lanjut kedua pejabat baru tersebut kepada media dan publik.”Tidak fair baru tiga jam ditanya banyak hal. Jadi, beliau nanti juga akan membutuhkan waktu, satu bulan. Saya rasa satu bulan, nanti kita akan membuat briefing untuk teman-teman media agar bisa mengenal dirjen yang baru, yaitu Pak Bimo dan Pak Djaka,” tuturnya. Dalam acara pelantikan, Sri Mulyani menekankan bahwa jabatan yang kini diemban Bimo dan Djaka merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif institusi, bukan sekadar tugas individu. Keduanya memimpin institusi yang tengah menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas, transparansi dan integritas dalam pengelolaan penerimaan negara. (Yoga)


Momok dalam KTT ASEAN, mengenai Tarif Trump dan Myanmar

24 May 2025

KTT Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dimulai pekan depan. Isu tarif Trump dan Myanmar jadi momok bagi 10 negara anggota. KTT ASEAN akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, mulai Senin (26/5). Malaysia memegang keketuaan ASEAN tahun 2025. Menurut bocoran naskah pernyataan bersama pada Jumat (23/5), para pemimpin mengutarakan kekhawatiran atas penjatuhan tarif impor baru secara unilateral oleh Presiden AS, Donald Trump. Awal April lalu, Trump mengumumkan tarif impor balasan kepada semua negara mitra dagang. Dalihnya, AS mengalami defisit neraca perdagangan dengan mereka. Indonesia dikenai tarif impor 32 %, Singapura 10 %, Kamboja 49 % dan Vietnam 46 %. China yang merupakan mitra dagang terbesar ASEAN dijatuhi tarif 145 %. China balas memukul AS dengan tarif impor 125 %. Beijing dan Washington DC masih berunding mengenai penurunan tarif. Perang dagang merugikan ASEAN yang ekonominya bergantung pada perdagangan internasional.

”ASEAN berkomitmen menjalankan sistem perdagangan bebas global,” bunyi naskah tersebut. PM Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, setiap negara anggota ASEAN mengadakan perundingan bilateral dengan AS untuk membahas tarif masing-masing. ”Pada saat yang sama, ASEAN harus kompak dan memastikan posisi negosiasi khusus ASEAN dengan AS,” ujarnya. Kesatuan ASEAN, Kekompakan ASEAN merupakan kunci dari organisasi, termasuk kemampuan membuat keputusan yang praktis. ASEAN berprinsip sebagai sahabat bagi semua. Pada KTT hari kedua, Selasa (27/5), ASEAN akan bertemu PM China, Li Qiang dan dilanjutkan dengan perwakilan negara-negara Teluk. Sejak adanya tariff Trump, China semakin mendekati ASEAN. Sepekan setelah pengumuman tarif Trump, Presiden China Xi Jinping melawat ke Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Xi mengatakan, China menjamin prinsipnya sebagai mitra dagang yang tepercaya.

Sharifah Munurah Alatas, ahli hubungan internasional di Universiti Malaya, menjelaskan, sikap netral ASEAN tidak pernah dipermasalahkan oleh dunia. Justru, dunia menilai ASEAN dari kemampuan menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan dan krisis keamanan di Myanmar. Krisis keamanan di Myanmar belum selesai. Junta militer Myanmar pada akhir 2024 mengatakan akan menggelar pemilihan umum pada 2025 meskipun belum ada tanggal pasti. Junta berkuasa sejak melancarkan kudeta pada 1 Februari 2021. Pada April 2025, Anwar bertemu secara tertutup dengan pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing di Bangkok, Thailand, esoknya Anwar bertemu perwakilan Pemerintah Nasional Bersatu (NUG) yang merupakan oposisi junta. Menurut Anwar, sudah waktunya junta dan NUG bertemu untuk berbicara, tapi, tidak ada seorang pun di luar Myanmar yang bisa memaksa hal tersebut. (Yoga)