Kementerian Keuangan resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada Jumat (23/5). Penunjukan ini dilakukan di tengah tekanan menurunnya penerimaan pajak dan perlunya optimalisasi penerimaan negara, seperti ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia meminta keduanya bekerja sama erat dalam mengamankan penerimaan negara serta mempercepat reformasi birokrasi dan sistem pelayanan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak yang diusung oleh Presiden Donald Trump berhasil disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada 22 Mei, meskipun memicu kekhawatiran luas mengenai prospek fiskal negara. RUU ini memperpanjang pemotongan pajak era Trump dan menambahkan insentif baru, sambil menaikkan pagu utang negara sebesar US$ 4 triliun, langkah yang menurut Departemen Keuangan AS diperlukan untuk menghindari gagal bayar pada Agustus atau September mendatang.

Usulan untuk menaikkan dana bantuan parpol kembali mengemuka. Sejauh ini, implementasinya sedang dikaji secara mendalam oleh Kemendagri. Masalah integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana menjadi tuntutan bagi parpol jika kelak kebijakan itu benar-benar diterapkan. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengemukakan usulannya setelah penyaluran dana bantuan parpol dari Kemendagri, di Jakarta, Rabu (21/5). Bantuan itu dinilai penting untuk membangun kemandirian parpol dan mencegah peluang korupsi. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto tak memungkiri jika kondisi parpol di Indonesia masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kuncinya bisa diwujudkan lewat pengaturan sumber dana partai. Rekomendasi menaikkan alokasi dana bantuan muncul dari banyak pihak, mulai dari akademisi hingga KPK.

”Namun, alokasi dana ini mutlak harus diiringi penguatan sistem integritas partai. Harus jelas penggunaannya, yaitu untuk penguatan fungsi partai dan bukan untuk pengurus partai,” kata Bima Arya, Kamis (22/5). Konsepnya sudah termuat dalam sistem integritas partai politik (SIPP) yang terdiri dari lima komponen meliputi kode etik partai, demokrasi internal partai, sistem kaderisasi, sistem perekrutan, serta keuangan parpol yang transparan dan akuntabel. Dana dari negara yang diberikan ke partai politik juga selalu diaudit BPK. Hasil auditnya wajib diumumkan kepada publik secara berkala. ”Jika partai tidak memenuhi kewajibannya dalam mengimplementasikan SIPP, akan terlihat siapa partai yang tidak memiliki komitmen terhadap transparansi dan integritas,”kata Bima Arya. Sebelum alokasi pendanaan ditambah, sistem pengawasan penggunaan anggaran masih membutuhkan banyak pembenahan.

Aspek yang menjadi sorotan meliputi ketentuan alokasi, mekanisme pengawasan,hingga pertanggungjawaban oleh partai. Setiap aspek itu mesti dipastikan agar fungsi penguatan parpol tercapai demi mencegah bergantungnya partai pada kekuatan ekonomi kelompok tertentu. ”Kemendagri sedang mendalami konsep pendanaan partai ini dengan mempelajari usulan KPK serta meminta masukan dari akademisi dan pengurus parpol,” kata Bima Arya. Wakil Ketua Umum PKB, Hanif Dhakiri mendukung wacana kenaikan dana bantuan parpol. Ia menilainya sebagai langkah penting untuk memperkuat demokrasi serta mendorong parpol menjadi lebih profesional,transparan, dan akuntabel. Karena itu, keberadaan pendanaan publik yang disertai pengawasan ketat diyakininya bakal membuat partai semakin fokus pada kaderisasi, pendidikan politik, penataan strukturyang inklusif, dan agenda kebijakan yang lebih sehat (Yoga)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berencana mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Evaluasi ini dilakukan untuk mengupayakan penurunan harga tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi penetapan tarif tiket angkutan udara niaga berjadwal  dalam negeri kelas ekonomi dengan mempertimbangkan kenaikan biaya operasional maskapai. “Dengan mempertimbangkan beberapa masukan di dalam raker dan RDP sebelumnya, kami melaporkan  bahwa Ditjen Perhubungan Udara sedang melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif angkutan udara,” kata Lukman. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika industri penerbangan. Misalnya, kenaikan biaya perawatan pesawat. Hal ini mengakibatkan maskapai membutuhkan dana lebih besar untuk reaktivitas armada untuk memenuhi lonjakan permintaan setelah pandemic Covid-19. Menurut Lukman evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan  dinamika industri penerbangan. Ia mencontohkan saat ini diperlukan adanya kenaikan pada komponen biaya perawatan yang meningkat imbas kebutuhan reaktivitasi pesawat pasca Covid-19. (Yetede)

 

Direktur Program dari Institute for Development of Economics  ans Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini berpendapat, adanya regulasi yang adaptif dari pemerintah dapat ikut melindungi pelaku model bisnis baru di era gig economy.  "Menurut saya, yang paling penting adalah pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang bekerja di sektor formal maupun informal untuk mendapatkan jaminan sosial yang baik," kata Eisha. Adapun gig economy merupakan sebuah sistem ekonomi, dimana pekerjanya bersifat sementara dan kontrak jangka pendek menjadi lebih umum dibandingkan pekerjaaan tetap. Pekerjaan ini sering kali dilakukan oleh pekerja independen atau freelancer melalui platform digital, tak terkecuali para mitra layanan transportasi berbasis aplikasi atau ojek daring/online. Menurut Eisha, regulasi yang adaptif ini juga dapat membendung inovasi yang cepat terjadi terutama pada era teknologi digital yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. "Inovasi dan teknologi harus tetap berkembang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kebijakan justru menjadikan demotivasi untuk inovasi," kata dia. (Yetede)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Angkutan Dalam Jaringan guna mengatasi ketidakjelasan regulasi terkait transportasi online di Indonesia. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga karena isu transportasi daring mencakup lintas sektor, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Ketenagakerjaan.

Rencana peningkatan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat oleh PT Pertamina (Persero) memunculkan sejumlah risiko strategis dan operasional yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa tantangan utama berasal dari jarak pengiriman yang jauh—sekitar 40 hari—yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional, terutama jika terjadi gangguan cuaca seperti badai atau kabut.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memutus akses terhadap situs PeduliLindungi.id setelah situs tersebut mengalami peretasan dan dialihkan ke laman judi online. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyatakan bahwa hasil verifikasi menunjukkan adanya tindakan defacement yang menampilkan konten ilegal, melanggar prinsip keamanan informasi di ruang digital nasional.

Kondisi likuiditas perbankan Indonesia saat ini sedang tertekan, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat dan bunga kredit yang terus naik. Hingga April 2025, DPK hanya tumbuh 4,55% yoy, sementara bunga kredit baru naik menjadi 9,63%, dipicu oleh suku bunga dasar kredit yang meningkat.

Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melambat dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, serta melonggarkan sejumlah kebijakan makroprudensial. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan ini diambil karena inflasi terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah masih terjaga. Ia berharap pelonggaran ini dapat mendorong bank-bank menurunkan bunga kredit dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor riil.