Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan  menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia. 

Lima paket stimulus yang digulirkan pemerintah dinilai baik, namun belum akar persoalan ekonomi nasional dan tidak menyentuh kelompok kelas menengah melainkan hanya kelompok masyarakat kelas bawah saja. Padahal keduanya tengah menghadapi kesulitan dalam daya beli maupun konsumsi. Karenanya dampak stimulus tersebut dinilai kurang  signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sepertinya makin serius untuk mengembangkan industri perbankan syariah dari rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRSI) atau BSI yang akan dipisah (spin off) dari induknya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), untuk kemudian ditempatkan di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (PBI Danantara). Langkah tersebut dinilai sangat strategis dan berpeluang membawa BSI sebagai national sharila investment  vehicle yang bisa mengelola proyek strategis nasional berbasis syariah seperti infrastruktur hijau, sukuk pembangunan, wakaf produktif, hingga proyek hilirisasi halal. Selanjutnya, BSI akan naik kelas dari sekedar bank ritel syariah menjadi aktos kunci dalam transformasi ekonomi berkeadilan berbasis nilai. (Yetede)

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pemerintah desa, bahwa Dana Desa bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan pula untuk program-program ketahanan pangan. "Dana Desa ini sangat fleksibel, dapat digunakan untuk program-progran ketahanan  pangan dan memitigasi lingkungan yang terkait dengan iklim," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy  Latief saat memberikan sambutan, sekaligus membuka kegiatan berbagi pengetahuan Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, seperti yang diikuti secara daring di Jakarta. Ketentuan itu, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Diketahui, Pasal 7 ayat (4) Permendes Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamantkan agar alokasi Dana Desa sebesar minimal 20% dialokasikan untuk mendukung agenda ketahanan pangan. Selain untuk ketahanan pangan, Kemendes juga mengatur sejumlah hal lainnya yang termasuk dalam prioritas penggunaan desa, (Yetede)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)

Pemerintah telah mengucurkan stimulus senilai Rp 24,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, menurut sejumlah ekonom, daya dorong stimulus ini terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas.

Tingginya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk fasilitas para pejabat tahun 2026 menjadi ironi di tengah kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Menkeu Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menkeu No 32/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, pada 20 Mei 2025, yang menetapkan biaya sewa kendaraan operasional pejabat eselon I atau setara dirjen dan deputi senilai Rp 18,72 juta per unit per bulan. Sewa tiap kendaraan per bulan untuk pejabat eselon II bergantung pada wilayah, misalnya di Aceh Rp 18,72 juta, Jakarta Rp 13,25 juta dan Jateng Rp 14,87 juta. Selain itu, standar biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I sebesar Rp 931,648 juta per unit. Pejabat eselon II mendapat jatah kendaraan dinas dengan nilai berbeda sesuai wilayah. Di Jakarta, standar itu Rp 731,123 juta per unit.

Untuk rapat koordinasi, rapat tingkat menteri, wakil menteri, eselon I atau setara diberi alokasi Rp 118.000 per orang per kali makan dan kudapan Rp 53.000 per orang per kali makan. Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen PH & H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai, tingginya standar yang ditetapkan untuk fasilitas pejabat menunjukkan kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo masih sebatas omon-omon atau belum diterapkan. ”Karena standar (biaya) yang digunakan sebelumnya (2025) sudah tinggi, tentu pengadaan (tahun berikutnya pada 2026) akan mengikuti ditambah sekian persen,” ujarnya, Minggu (1/6). Masalahnya, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bekerja dengan efisien.

Kegiatan tak penting tak perlu diadakan. ”Yang penting kita bekerja dengan efisien, tidak seenaknya. Saya minta Menkeu, semua menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Kantor Presiden, 23 Oktober 2024. Standar biaya pengadaan kendaraan pejabat eselon I dinilai berlebihan. Mobil dengan harga di bawah Rp 500 juta dinilai sudah cukup memadaiuntuk pejabat dan bahan bakarnya pun irit. Fasilitas yang lebih sederhana sekaligus menunjukkan empati kepada ASN lain yang tidak mendapat fasilitas mewah. (Yoga)

Kebijakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 14% pada momen libur Lebaran kemarin belum mampu mendongkrak jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri. Bada Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2025 mencapai 5,45 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 7,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 5,86 juta orang. Padahal pada periode 24 Maret hingga 7 April 2025 kemarin, pemerintah memberikan insentif berupa diskon harga tiket pesawat untuk penerbangan dometik kelas ekonomi sebesar 14%. Sebagai catatan, cuti bersama Lebaran 2024 berlangsung dari tanggal 8-15 April 2024. Sedangkan tahun ini, diterapkan mulai dari tanggal 28 Maret hingga 3 April 2025. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kembali menerbitkan lima pekat stimulus ekonomi. Salah satunya diskon berupa tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah sebesar 60% pada periode Juni-Juli 2025. Anggaran untuk diskon tiket pesawat mencapai Rp 430 miliar. (Yetede)

Eskalasi perang dagang akibat manuver tarif impor oleh Amerika Serikat berdampak besar terhadap kinerja perdagangan global, termasuk Indonesia. Hal ini tercermin dari penurunan tajam surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 menjadi hanya US$0,16 miliar, turun drastis 96,3% dari bulan sebelumnya. Deputi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa ini adalah surplus terendah dalam lima tahun terakhir, disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 10,77%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa dampak perlambatan perdagangan global akibat kebijakan proteksionis AS terasa sejak April dan Mei 2025. Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang akan diterapkan mulai Juni atau Juli guna menopang perekonomian nasional dan menjaga daya saing ekspor.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai penyempitan surplus perdagangan bukanlah kejutan karena struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas, serta belum adanya perlindungan perdagangan domestik yang kuat. Ia mendorong pemerintah agar memperluas pasar ekspor melalui relaksasi pembiayaan, subsidi standar pasar, serta percepatan perjanjian dagang internasional seperti IEU-CEPA dan FTA lainnya.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, juga menambahkan bahwa tekanan eksternal diprediksi akan terus berlanjut, terutama hingga Juli 2025 saat tarif balasan AS berlaku penuh. Oleh karena itu, sinergi kebijakan domestik dan strategi ekspor baru menjadi kunci mempertahankan stabilitas neraca perdagangan di tengah ketidakpastian global yang dipicu kebijakan proteksionis Presiden AS.