Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Kemensos Fokus Mendata Bansos dan Makan Bergizi Gratis

24 Oct 2024

Perbaikan data penerima bantuan sosial, penataan ulang lembaga kesejahteraan sosial, serta makan bergizi gratis akan menjadi fokus kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama wakilnya, Agus Jabo Priyono. Sejumlah program dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dengan tambahan seperti program makan bergizi gratis. Saifullah mengatakan, mekanisme pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikembangkan selama ini sudah baik. Namun, mengingat data ini sangat dinamis karena tingkat kesejahteraan masyarakat cepat berubah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata Saifullah, menekankan bahwa bansos harus tepat sasaran. Di sisi lain, aspek pemberdayaan harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa lebih mandiri.

”Tentu masih ada kelemahan-kelemahan dari sistem DTKS ini yang akan kami perbaiki dan saya akan menugaskan Pak Wakil Menteri untuk selama satu bulan ke depan ini melototi, ya,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Rabu (23/10/2024). Saat ini, mekanisme pendataan DTKS diawali dengan pengusulan daftar penerima melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, baru kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial. Pada musyawarah desa ini masyarakat diharapkan bisa meningkatkan partisipasi agar menjadi tepat sasaran. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal undang-undang itu disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan.

Setelah itu, hasilnya akan disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) untuk melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Beberapa dokumen yang harus diunggah ialah berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. Namun, jika dalam kondisi tertentu musyawarah tidak bisa digelar, kepala desa, lurah, atau pejabat setingkatnya bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Selain melalui mekanisme tersebut, masyarakat juga bisa berpartisipasi mengoreksi atau mengusulkan data melalui usul sanggah di laman cekbansos.kemensos.go.id. ”Kalau ada tetangganya yang keberatan atau ada masyarakat yang keberatan, misalnya ada satu keluarga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan, itu bisa masuk cek bansos usul sanggah,” ujarnya. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Mitos Tentang Sri Mulyani

24 Oct 2024

Kabinet Merah Putih. Demikian Presiden Prabowo Subianto menyebut kabinet periode 2024-2029. Siapa menempati posisi apa sudah jelas. Presiden Prabowo telah mengumumkannya pada Minggu (20/10/2024) malam. Upacara pelantikan langsung dihelat Senin (21/10) pagi. Pada sektor ekonomi, entah bagaimana, perhatian publik secara umum selama ini seolah terpusat pada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan seolah menjadi barometer kualitas kabinet. Bahwa Kementerian Keuangan, merujuk fungsi dan tugasnya, adalah sangat strategis, tidak terbantahkan. Linier dengan itu, sosok menteri keuangan yang strategis pun tidak terbantahkan. Untuk menteri keuangan pada Kabinet Merah Putih, Prabowo kembali memercayakannya kepada Sri Mulyani Indrawati, sosok yang populer di antara pemangku kepentingan bidang ekonomi.

”Walaupun saya tidak memilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi kalau menteri keuangannya Ibu (Sri Mulyani), saya bisa tenanglah. Setidaknya ekonomi Indonesia akan baik-baik saja dalam lima tahun ke depan.” Demikian komentar warganet pada akun resmi Sri Mulyani di Instagram, 17 Oktober 2024. Komentar ini menanggapi status Sri Mulyani yang mengunggah foto dirinya bersama Prabowo berikut ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Komentar warganet di atas tidak unik. Tidak sedikit bahkan masyarakat yang mempersepsikan bahwa semua urusan ekonomi di bawah kewenangan menteri keuangan. Dan, sosok Sri Mulyani seolah dianggap sebagai jaminan mutu kabinet atau setidak-tidaknya bisa menjadi bantalan performa kabinet.

”Turut senang perekonomian negara kembali di bawah kepemimpinan Bu Sri. Semoga makin maju, makmur, dan adil,” kata seorang warganet menanggapi unggahan Sri Mulyani terkait pelantikan di Istana Negara pada akun Instagram-nya, Senin (21/10). Namun, realitasnya tidaklah demikian. Kementerian-kementerian lain, sesuai fungsi dan tugasnya, punya peran strategis masing-masing. Hal ini merujuk pada proyeksi belanja negara pada APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621 triliun. Sebagian besar kualitas belanja negara ditentukan oleh berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Sebab, mayoritas anggaran negara terdistribusi ke sana. Bagi dunia usaha, relevansi kementerian sektoral sangat terasa. Tak sekadar membelanjakan uang negara, kementerian-kementerian sektoral, terutama yang mengurusi perizinan dan menangani sektor yang produknya bisa diperdagangkan, adalah mitra pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sehari-hari. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Data Bansos dan makan Gratis yang Jadi Fokus Kemensos

24 Oct 2024

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan wakilnya, Agus Jabo Priyono, ingin memperbaiki data bansos, menata ulang panti sosial, hingga mulai membahas makan bergizi gratis. Mereka juga perlu menjaga kemurnian bansos. Perbaikan data penerima bantuan sosial, penataan ulang lembaga kesejahteraan sosial, serta makan bergizi gratis akan menjadi fokus kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama wakilnya, Agus Jabo Priyono. Sejumlah program dari pemerintahan sebelumnya akan dilanjutkan dengan tambahan seperti program makan bergizi gratis. Saifullah mengatakan, mekanisme pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikembangkan selama ini sudah baik. Namun, mengingat data ini sangat dinamis karena tingkat kesejahteraan masyarakat cepat berubah, diperlukan pengawasan yang lebih ketat.

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kata Saifullah, menekankan bahwa bansos harus tepat sasaran. Di sisi lain, aspek pemberdayaan harus lebih diutamakan agar masyarakat bisa lebih mandiri. ”Tentu masih ada kelemahan-kelemahan dari sistem DTKS ini yang akan kami perbaiki dan saya akan menugaskan Pak Wakil Menteri untuk selama satu bulan ke depan ini melototi, ya,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Rabu (23/10/2024). Saat ini, mekanisme pendataan DTKS diawali dengan pengusulan daftar penerima melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, baru kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial. Pada musyawarah desa ini masyarakat diharapkan bisa meningkatkan partisipasi agar menjadi tepat sasaran.

Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal undang-undang itu disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal sekali dalam tiga bulan. Setelah itu, hasilnya akan disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) untuk melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Beberapa dokumen yang harus diunggah ialah berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Fiskal Rentan Diintervensi Presiden

24 Oct 2024

Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik. Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam perpres tersebut, ada empat kementerian yang tak termasuk dalam koordinasi ketujuh kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan ”mengambil alih” Kemenkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan struktur Kemenkeu yang tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha. Di satu sisi, keputusan fiskal Keputusan Presiden Prabowo Subianto ”mengambil alih” Kementerian Keuangan langsung di bawah pengawasannya bisa berimplikasi luas. Meski dapat mempercepat keputusan fiskal dan anggaran negara, langkah itu juga bisa menggerus kredibilitas dan otonomi Kemenkeu, membuat kebijakan fiskal lebih mudah diintervensi secara politik.

Penempatan Kemenkeu langsung di bawah pengawasan Presiden Prabowo Subianto itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam perpres tersebut, ada empat kementerian yang tak termasuk dalam koordinasi ketujuh kementerian koordinator, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Sekretariat Negara. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, Prabowo memutuskan ”mengambil alih” Kemenkeu dalam pengawasan langsung di bawah presiden. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan struktur Kemenkeu yang tak lagi di bawah Kemenko Perekonomian tetapi di bawah pengawasan langsung Presiden membawa implikasi signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan (governance) dan potensi dampaknya terhadap sentimen pasar dan pelaku usaha. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Pegang Kendali Belanja dan Penerimaan

23 Oct 2024

Perubahan signifikan dalam struktur koordinasi kabinet Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini langsung berada di bawah presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perubahan ini, namun tidak menjelaskan urgensinya secara rinci. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada lingkup tugas Kemenkeu yang bersifat lintas sektor, terutama dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah ini mencerminkan posisi strategis Kemenkeu dalam menghadapi tantangan fiskal besar, termasuk stagnasi penerimaan negara, pengelolaan belanja, dan manajemen utang. Namun, Wijayanto juga memperingatkan potensi kerumitan koordinasi dengan kementerian lain.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, melihat perubahan ini akan membuat posisi Menteri Keuangan, yang dipegang oleh Sri Mulyani, menjadi sangat berkuasa. Namun, ia skeptis bahwa langkah ini akan langsung meningkatkan rasio pajak atau pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut langkah ini sebagai indikasi keseriusan pemerintah Prabowo dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan meningkatkan penerimaan negara.

Politik dan Birokrasi

Tiga Andalan Menteri Perdagangan

22 Oct 2024

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang baru saja menjabat, langsung mengungkapkan tiga program utamanya. Ketiganya, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan meningkatkan UKM agar bisa go onternasional. Tiga program itu disampaikan usai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Zulkifli Hasan, di Auditorium Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Senin (14/10/2025). Budi mengatakan, keamanan pasar dalam negeri menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan pasar domestik yang terus berkembang. "Pasar dalam negeri kan besar jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin dan diisi oleh industri-industri dalam negeri juga" ucap dia. Program kedua yang harus diprioritaskan yaitu perluasan pasar ekspor. Mendag menerangkan, Indonesia perlu meningkatkan surplus perdagangan dengan memperluas akses ke berbagai negara. Kemudian program ketiga yaitu program peningkatan ekspor melalui UKM BISA Ekspor. "Bisa EKspor itu singkatan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi. Jadi, UKM kita harus berani Go Global," kata Mendag. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Mengejar Hasil Cepat

22 Oct 2024

Roda pemerintahan baru resmi bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Masyarakat memiliki harapan besar agar kabinet ini dapat segera menjalankan fungsi dan perannya, terutama dalam menghadapi tantangan dan pekerjaan rumah yang ada. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp121 triliun, kabinet berencana mengimplementasikan program-program prioritas, seperti program makan siang bergizi, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan lumbung pangan nasional.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar menteri untuk mencapai visi pemerintah, sementara pelaku usaha berharap adanya reformasi birokrasi dan kepastian hukum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak rencana strategis yang menjanjikan, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kapasitas dan keberanian menteri dalam mengambil keputusan yang tepat. Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program-program tersebut.

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Upah Buruh Jadi Ujian Awal bagi Prabowo

22 Oct 2024

Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menuntut kenaikan UMP sebesar 8% hingga 10%, serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi demonstrasi besar-besaran direncanakan pada akhir Oktober 2024.

Ekonom Eliza Mardian dari Core Indonesia menyoroti lemahnya pengendalian harga bahan pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Abdullah Mansuri dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Sutrisno Iwantono dari Apindo juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap penurunan daya beli, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama, pemerintah akan fokus menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga kesehatan fiskal dengan defisit APBN yang diproyeksikan lebih dari Rp 600 triliun pada 2025, serta utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun. Apindo berharap pemerintah memiliki solusi inovatif untuk mengatasi persoalan ini.

Politik dan Birokrasi

Anggaran Besar untuk Gaji Kabinet Merah Putih

22 Oct 2024

Dampak finansial dari pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala badan setingkat menteri, total 109 orang, jauh lebih besar dibandingkan kabinet sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

Achmad Hanif Imaduddin dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik gemuknya kabinet Prabowo yang dapat memicu pemborosan fiskal dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ia juga menyebut bahwa meski gaji menteri relatif kecil, posisi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan nilai saham perusahaan milik para menteri karena akses kekuasaan.

Sementara itu, Kamrussamad dari Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa anggaran tambahan untuk kabinet tidak akan membengkakkan APBN 2025 karena telah diantisipasi dalam perencanaannya. Berdasarkan estimasi Celios, total anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional menteri dan wakil menteri dalam lima tahun mencapai sekitar Rp 4,9 triliun, belum termasuk pengeluaran tambahan untuk fasilitas baru.

Politik dan Birokrasi

Insentif Bawa Angin Segar untuk Emiten Properti

22 Oct 2024

Sentimen positif yang akan mendukung emiten properti di Indonesia selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah merencanakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk jangka waktu satu hingga tiga tahun. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah per tahun diharapkan dapat meningkatkan daya beli properti melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Adrianto P. Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), melihat penghapusan PPN dan BPHTB sebagai langkah yang memudahkan masyarakat membeli properti dan mendorong pertumbuhan penjualan. Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi, menyebut bahwa penghapusan PPN akan menyemarakkan industri properti, meskipun pengembang masih harus menanggung biaya tambahan karena PPN tidak bisa dikreditkan ke konsumen.

Perusahaan seperti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) siap memanfaatkan peluang ini dengan strategi ekspansi dan pengembangan proyek baru. MTLA misalnya, akan meluncurkan proyek residensial di Metland Cikarang dan Kertajati.

Analis seperti Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas dan Nurwachidah dari Phintraco Sekuritas memperkirakan bahwa stimulus kebijakan pemerintah ini akan menjadi katalis positif bagi emiten properti, dengan prospek kinerja yang cerah di akhir 2024 dan berlanjut hingga 2025. Mereka merekomendasikan beli untuk saham-saham seperti CTRA, SMRA, dan PWON dengan potensi upside yang menarik.