Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6653 )

Program-program Ala Prabowo Subianto

28 Oct 2024

SEPERTI janjinya dalam kampanye, Presiden Prabowo Subianto tak akan mundur dalam tiga hal: program makan siang gratis, swasembada pangan, dan penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam. Karena itu, dalam sidang kabinet pertama, Prabowo menginstruksikan para menterinya mencari pendanaan untuk menggenjot hilirisasi. Hilirisasi ala Prabowo akan lebih luas cakupannya dibanding hilirisasi era Presiden Joko Widodo. Hilirisasi Prabowo menyasar sektor nonminyak dan gas, nonmineral, serta sektor-sektor lain yang memberikan nilai tambah ekonomi. Pada era Jokowi, hilirisasi baru sebatas pembuatan smelter atau pabrik pemurnian sumber daya alam. Investor, teknologi, hingga pekerjanya datang dari luar Indonesia. Akibatnya, hilirisasi ala Jokowi terjadi di negara penampung bijih sumber daya manusia di Indonesia pun hanya bisa mengekspor barang setengah mentah. Sedangkan Cina, penampung terbesar komoditas sumber daya alam Indonesia, mengolahnya menjadi barang jadi sehingga bisa mengimpornya kembali ke Indonesia dalam bentuk baterai kendaraan serta sepeda motor dan mobil listrik. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Perlindungan Data Masih Belum Maksimal

28 Oct 2024

Masa transisi selama dua tahun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan instrumen pendukung yang diperlukan untuk implementasi UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Akibatnya, kebijakan yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 menjadi tidak efektif, karena regulasi teknis yang diperlukan belum dirilis dan Lembaga Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagai pengawas belum terbentuk. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggar menjadi lumpuh. Pelaku industri mendesak pemerintah untuk lebih responsif dan memastikan adanya dukungan yang memadai untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Politik dan Birokrasi

Industri Tekstil Membutuhkan Kebijakan yang Sinkron

28 Oct 2024

Pentingnya penyesuaian kebijakan antarkementerian dan lembaga untuk menyelamatkan industri tekstil yang tengah tertekan. Redma G. Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian, terutama antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan. Dia mencatat bahwa kebijakan impor, seperti Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024, justru membebani industri tekstil nasional, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja sektor ini.

Redma juga menegaskan bahwa tantangan seperti pengelolaan impor ilegal dan rencana kenaikan pajak perlu diatasi untuk mendukung perbaikan industri manufaktur. Dia mengingatkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, sektor industri harus tumbuh secara signifikan, sementara dalam lima tahun terakhir pertumbuhannya hanya mencapai 4% hingga 4,5%. Opsi kebijakan yang diajukan untuk menyelamatkan industri tekstil termasuk penerapan safeguard dan bea masuk tindakan pengamanan. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara kementerian sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri tekstil di Indonesia.

Politik dan Birokrasi

Tantangan Besar Prabowo: Membangun Kepercayaan Pasar

28 Oct 2024

Harapan dan kekhawatiran terhadap prospek pasar modal di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Meskipun ada optimisme terkait program pemerintah, sejumlah analis dan praktisi pasar modal mengungkapkan keraguan, terutama terkait efisiensi anggaran dan komposisi kabinet yang dianggap terlalu gemuk.

Riska Afriani, seorang praktisi pasar modal, menilai stabilitas politik dan ekonomi makro dalam 100 hari pertama pemerintahan akan menjadi kunci untuk meredakan keraguan pasar. Agung Ramadoni, Head of Equities Investment di Berdikari Manajemen Investasi, menyoroti pentingnya anggaran yang produktif untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yaitu 8%. Namun, ia mengakui bahwa target ini menantang, terutama dalam kondisi geopolitik yang memanas.

Ferry Latuhihin, seorang ekonom senior, mengkritik kabinet yang didominasi wajah lama dari era pemerintahan sebelumnya. Ia menekankan perlunya reformasi birokrasi dan pengembangan ekonomi hijau sebagai mesin pertumbuhan baru, yang sayangnya tidak disebutkan dalam pidato Presiden Prabowo.

Seorang treasuri bank Eropa di Singapura juga mengomentari bahwa masuknya Sri Mulyani ke kabinet tidak lagi menjadi daya tarik bagi investor. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa kabinet besar lebih berorientasi pada kepentingan politik ketimbang efisiensi anggaran, terutama di tengah kondisi ekonomi yang melemah, dengan penurunan daya beli kelas menengah dan peningkatan angka PHK.

Secara keseluruhan, masih diperlukan waktu untuk mengembalikan kepercayaan investor, mengingat tantangan-tantangan ini.

Politik dan Birokrasi

Pembentukan Badan Haji

26 Oct 2024

KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. “Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan.

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji. Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. Ia juga mempertanyakan proses pembentukan Badan Haji. Herdiansyah berpendapat, eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah lebih dulu, barulah membentuk Badan Haji. Hasil revisi itu akan mengatur keberadaan Badan Haji dan menyerahkan pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama ke badan tersebut. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Agar Kembali Menghidupkan Lembaga UKP4

26 Oct 2024

BERDISKUSI selama sekitar 60 menit, Presiden Prabowo Subianto memperoleh banyak masukan dari presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam diskusi yang berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 19 September 2024, Prabowo menanyakan kepada sekondannya di akademi militer tersebut ihwal lembaga yang perlu dibentuk untuk mendukung kerja kabinetnya. Menurut seorang politikus Gerindra yang mengetahui pertemuan tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengusulkan kepada Prabowo untuk menghidupkan kembali lembaga yang pernah dioperasikan pada masa pemerintahannya. Lembaga yang dimaksudkan adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 yang beroperasi pada periode kedua pemerintahan SBY. "Tujuannya agar Prabowo terbantu dalam mengawasi dan mengendalikan proyek pembangunan yang dikerjakan para menteri di kabinet," ujar politikus dari kubu Prabowo-Gibran itu saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

UKP4 dibentuk pada periode kedua pemerintahan SBY. Namun UKP4 dibubarkan oleh presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada tahun awal menjabat. Jokowi meleburkan lembaga ini ke dalam Sekretariat Kabinet dan membentuk Kantor Staf Presiden (KSP). Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto (ketiga dari kanan) di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2024. Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr. Narasumber ini menuturkan Prabowo sejalan dengan usulan SBY. Walhasil, Prabowo membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Prabowo mesti memiliki lembaga pembantu untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Menurut narasumber ini, pembentukan badan pengendalian ini bertujuan agar pengawasan terhadap dugaan pelanggaran proyek bisa dideteksi lebih dini di lingkup internal sebelum terendus badan otonom pengawas eksternal. "Dengan begitu, Prabowo bisa menjaga citra pemerintahannya meski harus mendepak jajarannya di kabinet yang bermasalah,” ujar narasumber itu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Gaya Militer Prabowo dalam Kebijakan Fiskal

25 Oct 2024

Baru dilantik beberapa hari, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang militeristik sudah kentara terlihat, baik dari ucapan, gestur, maupun perencanaan beberapa kebijakan pembangunan. Strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi ala militer yang sentralistis dinilai sulit berhasil, terutama di tengah kapasitas fiskal pemerintah pusat yang sudah sangat sempit. Salah satu pendekatan militer tersebut tampak dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan anak balita. Program tersebut menduduki prioritas teratas dan menjadi ”pertaruhan” Prabowo sampai-sampai dalam rapat kabinet perdana ia meminta menteri yang tidak setuju dengan program MBG untuk keluar dari pemerintahan.

Program MBG direncanakan dikoordinasi di bawah Badan Gizi Nasional yang dikepalai Dadan Hindayana, dosen IPB University, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) lain. Program itu mulai dieksekusi per2Januari 2025. Sejauh ini, program tersebut dieksekusi oleh pemerintah pusat. Kebutuhan anggaran Rp 71 triliununtuk tahunpertama pelaksanaan pada 2025 sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran untuk implementasi program MBG secara penuh diestimasi mencapai Rp 400 triliun. Indonesianis yang merupakan Associate Professor di Australian National University Blane Lewis menilai, strategi penyelenggaraan kebijakan MBG yang sentralistis itu akan sulit berhasil di tengah ruang fiskal yang sudah sangat sempit. Meski anggaran di tahun pertama bisa ditekan, MBG adalah program yang bersifat tahun jamak (multiyears) sehingga di yakini akan membebani kapasitas fiskal hingga lima tahun kedepan.

”Program ini didesain sangat sentralistik sesuai gaya Prabowo yang cenderung top-down. Pemerintah pusat akan membayar untuk semua kebutuhan, demikian pula untuk pengaturan logistiknya. Ini memberi beban yang sangat berat untuk kondisi fiskal,” kata Blane dalam diskusi Global Seminar Series: Indonesia’s New Goverment-Economic Perspectives yang digelar secara daring oleh Australian National University, Kamis (24/10/2024). Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari India yang juga menjalankan program makan gratis serupa. Di India, program itu hanya memakan anggaran 6 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih murah ketimbang program MBG Indonesia yang memakan 12 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS per tahun. Salah satu sebab adalah strategi pembiayaan gabungan (cost-sharing) antara pemerintah pusat dan daerah di sana. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Hulu dan Hilir dalam Satu Komando

25 Oct 2024

Wacana untuk memasukkan PT Pupuk Indonesia dan Bulog di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai langkah yang potensial dan strategis untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. Ide ini dinilai logis karena menyatukan aktor-aktor kunci dalam rantai pasok pangan dibawah satu atap, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Wacana tersebut sebelumnya dikemukakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dan mengorkestrasi lintas sektor mulai pupuk hingga menjadi offtaker untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk mewujudkan swasembada pangan perlu kolaborasi dengan Bulog, PI, ID Food. "Jujur harus satu komando, kalau dualisme sulit. Kalau ini perintah dari Pak Presiden bahwa harus satu komando. Hulu hilir harus satu komando. Contoh, pertanian ada ditengah, hulunya ada di pupuk, hilirnya ada di Bulog," ujarnya dalam wawancara dengan B-Universe, Rabu (23/10/2024). (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pembentukan Badan Haji Bertentangan dengan Undang-Undang

25 Oct 2024

KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan.

Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Empat Kementerian Secara Khusus Langsung di Bawah Presiden

25 Oct 2024

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk 48 kementerian di Kabinet Merah Putih. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat empat kementerian yang secara khusus berada di bawah presiden langsung. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara. Prabowo mengatur agar Menteri Keuangan langsung berkoordinasi dengan presiden. Dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kementerian tersebut berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lewat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, ia mengubah tradisi. Beleid tersebut mengatur kementerian koordinator itu membawahkan tujuh kementerian, tanpa ada Kementerian Keuangan dalam daftarnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan gagasan melepaskan Kementerian Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya berada di bawah koordinasi langsung presiden itu sudah lama digagas Prabowo. Salah satu alasannya adalah untuk mempermudah pengawasan fiskal. "Pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, langsung diawasi presiden," katanya kepada Tempo, 24 Oktober 2024. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa perubahan struktur ini didasarkan pada fungsi dan tugas kementerian yang kembali dipimpin Sri Mulyani Indrawati tersebut. "Kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya seperti dilansir Antara pada Selasa, 22 Oktober 2024. (Yetede)